Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakekat dasar dari pembangunan suatu bangsa dimanapun di dunia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang dianggap paling sesuai dengan kernampuan serta sumber daya bangsa itu sendiri. Dinamika dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan perencanaan, strategic koordinasi serta pengawasan yang cermat. Upaya pemerintah tersebut juga akan sia-sia bila rakyat tidak mcmberikan dukungan sepenuhnya. Empat Modernisasi, merupakan tujuan pembangunan nasional Republik Rakyat Cina untuk mewujudkan masyarakat sosialisme pada akhir abad ke 20. Pencanangan pola pcmbangunan jangka panjang ini dirnulai secara resmi sctelah diadakan revisi terhadap Konstitusi tahun 1954 dan tahun 1975. Dalam Konstitusi tahun 1978, pola pembangunan jangka panjang Republik Rakyat Cina memasuki era baru, yang sebelurnnya radikalisme merupakan ciri khas, kini semangat reformis menjadi dasar bagi pola pembangunan.Pemimpin Republik Rakyat Cina, Deng Xiaoping menerapkan strategi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya, Mao Zedong. Pada prinsipnya apa yang menjadi tujuan bagi keduanya adalah sama, tetapi pembahan strategi tersebut juga akan mcmbawa pengaruh pada pcrubahan esensi dasar pola pembangunan Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang."

"Pecahnya Perang Teluk tahun 1991 yang diawali dengan invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990, bergulir menjadi suatu peperangan yang pada tahap berikutnya melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam perang tersebut melalui suatu penyerbuan ke Irak pada tahun 1991, yang berlandaskan pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 678 yang memberikan mandat untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam menghadapi Irak atas invasinya terhadap Kuwait.Dilain sisi, Republik Rakyat Cina (RRC) memandang terjadinya Perang Teluk 1991 sebagai manifestasi global Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam mempertahankan kepentingannya di wilayah Timur Tengah melalui penggunaan instrumen militer. Oleh karena itu terjadinya Perang Teluk tahun 1991 telah menstimulir pemerintah RRC untuk memodernisasi kekuatan bersenjatanya, yang dicetuskan oleh Komisi Militer Pusat dalam Kongres Rakyat Nasional pada bulan Oktober 1992. Tesis dengan judul "Modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Cina Pasca Perang Teluk 1991", dimaksudkan untuk memaparkan hubungan antara terjadinya Perang Teluk tahun 1991 dengan langkah kebijakan modernisasi di bidang militer yang ditempuh oleh pemerintah RRC.Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep modernisasi sebagai konsep utama, yang dalam pengertiannya secara luas modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Kemudian untuk melakukan modernisasi dalam bidang militer yang sebenarnya merupakan bagian dari program 4 modernisasi yang telah dicetuskan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1977, secara lebih spesifik setelah terjadinya perang teluk 1991 kalangan petinggi militer di RRC melakukan modernisasi dengan merujuk pada inovasi yang dikenal dengan sebutan Revolutionary in Military Affairs (RMA) yang memadukan modernisasi di bidang persenjataan dengan berbagai konsep operasi militer yang inovatif.Penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yang berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana proses modernisasi TPR RRC setelah terjadinya Perang Teluk 1991.Berdasarkan dari data yang ada maka dapat dijelaskan bahwa program modernisasi TPR telah dicetuskan sejak tahun 1977 oleh Deng Xiaoping dalam program 4 modernisasi, kemudian dengan adanya revisi doktrin TPR oleh Deng Xiaoping dan para jenderal senior berupa direvisinya doktrin People's War menjadi People's War Under Modern Conditions, menjadi fondasi bagi modernisasi TPR. Setelah terjadinya Perang Teluk-1991, penjabaran dari modern conditions memiliki esensi berupa perubahan dalam strategi TPR yang sebelumnya memfokuskan pada pertahanan massif menjadi militer yang professional secara persenjataan dan relatif terlatih."

"Skripsi ini menyimpulkan bahwa sistim pemilikan tanah yang tidak merata di Cina menimbulkan berbagai macam akibat, seperti pemberontakan melawan tuan tanah, pemerintah maupun kekuatan-ke_kuatan lainnya. Pemimpin PKC menjalankan pembaruan sistim pemilikan tanah tidak saja untuk merubah kehidupan para petani tetapi juga untuk menarik massa petani agar mendukung Partai. Kekuatan massa peta_ni ini digunakan sebagai kekuatan utama dalam menjalankan perjuangan revolusioner. Tahap ini dianggap sebagai langkah awal dari program komunis dalam menjalankan pembaruannya di segala bidang. Akhirnya dapat disimpulkan dari penulisan skripsi ini, bahwa gerakan perubahan sistim pemilikan tanah (1950-1953) ternyata hanya mampu untuk merubah sebagian kecil saja dari kehidupan petani-petani Cina. Hal ini disebabkan karena Partai terlalu tergesa-gesa untuk melanjutkannya dengan sistim Kolektivisasi yang menasionalisasikan seluruh tanah."

"Skripsi ini membahas pembangunan ekonomi Republik Cina di Taiwan periode 1972 - 1985. Pembahasan terutama dikaitkan dengan usaha-usaha Taiwan untuk mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tinggi periode sebelumnya. Pada awal tahun 1970-an, struktur politik dan ekonomi internasional mengalami berbagai perubahan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi Taiwan. Tulisan ini melihat perubahan-perubahan yang mempengaruhi internal Taiwan dan dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi pada masa kepemimpinan Chiang Ching-Kuo. Pembangunan ekonomi dalam tulisan ini dibahas dalam pengaruh tiga konsep teoritis yang saling berkaitan, yaitu kebijaksanaan product cycle Jepang, pengaruh sistem hegemoni terhadap Taiwan dan peran negara yang terbentuk dalam Bureaucratic-Autharitrian Industrial izing Countris. Ketiga konsep teoritis tersebut merupakan hasil sajian Bruce Cummings untuk membahas pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Keberlanjutan pembangunan Taiwan cenderung sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan ekonomi internasional. Perbahan-perubahan dalam tulisan ini dikaitkan pada penurunan sistem hegemoni Amerika Serikat. Untuk itu, penulis telah mengunakan kerangka pemikiran Robert Gilpin. Dalam pembahasan keseluruhan masalah ini, tampak bahwa Taiwan pada periode 1972 1985 menetapkan serangkaian kebijaksanaan yang memungkinkannya tetap dapat mempertahankan laju pembangunan ekonominya. Kebijaksanaan tersebut berlaku baik ke dalam dan ke luar. Ke luar, kebijaksanan Taiwan termasuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara di dunia tanpa harus melakukan hubungan diplomatik formal. Ke dalam, kebijaksanaan Taiwan meliputi pelaksanaan kebijaksanaankebijaksanaan yang dipandang tepat bagi keberlanjutan industrialisasi Taiwan serta memperluas dukungan-dukungan politik domestik dan kesatuan masyarakat Taiwan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi."

"Kajian ini menganalisis mengenai sikap Brunei Darussalam yang lebih memilih bekerja sama dengan RRC dibandingkan meminta bantuan AS, meski RRC adalah musuh Brunei Darussalam dalam konflik laut Cina Selatan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada desk study. Melalui tiga variabel teori kerangka analisis Small State Foreign Policy Behaviour, yaitu power and weakness, the availability of allies, dan the vulnerability of state, diidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Brunei Darussalam lebih memilih bekerja sama dengan RRC. Pertama, Brunei Darussalam memandang RRC memiliki power yang lebih besar daripada AS terutama dalam bidang ekonomi. Kedua, RRC memiliki potensi yang lebih besar daripada AS untuk dapat membantu Brunei Darussalam memulihkan keadaan ekonominya yang dilanda krisis. Oleh sebab itu, Brunei Darussalam sebagai aktor rasional memandang bahwa pemulihan ekonomi lebih utama dibanding melakukan konfrontasi terhadap RRC di laut Cina Selatan. Ketiga, terdapat ketergantungan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh Brunei Darussalam terhadap RRC sehingga Brunei Darussalam lebih memilih melakukan strategi bandwagoning terhadap RRC.

---

This study analizes the behaviour of Brunei Darussalam who took a stand to cooperate with People’s Republic of China (PRC) instead of United States (US), although PRC was the enemy of Brunei Darussalam on South China Sea conflict. This study uses qualitative research method which focused on desk study. There are three variables of Small State Foreign Policy Behaviour, which are power and weakness, the availability of allies, and the vulnerability of state, to identify Brunei Darussalam’s preferency. First, Brunei Darussalam took a stand by bandwagoning towards PRC because for Brunei Darussalam, PRC has bigger power and capability than US, especially economics power. Second, PRC has bigger potential than US to help Brunei Darussalam overcome its economy crisis. As a rational actor, Brunei Darussalam perceives economic recovery was more important than to resolve its dispute with PRC in South China Sea. Third, Brunei Darussalam’s economic and military dependence to PRC. Those three factors are identified as a main reason which cause Brunei Darussalam’s Bandwagoning strategy towards PRC."

"Skripsi ini menganalisa kebijakan The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People?s Republic of China sekaligus menganalisa perubahan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial Republik Rakyat Cina (RRC) dalam dokumen pemerintah Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development yang merupakan tindakan preventif pemerintah untuk mengontrol perkembangan dampak krisis terhadap perekonomian nasional RRC. Selain itu, perubahan terhadap kebijakan ekonomi nasional juga bertujuan sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan laju perkembangan ekonomi nasional.Sepanjang tahun 2008 hingga kuartal pertama tahun 2009, RRC mengalami perlambatan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan menganalisa fenomena perlambatan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah RRC meyakini bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya dampak krisis ekonomi global yang mulai merambah perekonomian RRC melalui beberapa sektor penting perekonomian RRC. Pemerintah RRC memprediksi bahwa krisis ekonomi global akan mampu mempengaruhi perekonomian nasional untuk jangka waktu yang panjang, dan cenderung mengakibatkan dampak yang lebih besar jika tidak ditangani dengan seksama. Selain melakukan analisa terhadap kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan sosial RRC, skripsi ini juga mencoba untuk melakukan analisa dampak-dampak yang muncul dan mempengaruhi perekonomian dan kondisi sosial RRC.This minithesis aimed to analyze The Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development Policy of the People's Republic of China as well as to analyze changes of national economy development policy and social development of People's Republic of China (PRC) in government document's Report on The Implementation of Plan for National Economic and Social Development and on Draft Plan for National Economic and Social Development as a prevention action from the government in order to control the development of critical impact to the national economy of PRC. Additionally, changes to national economy policy also aimed as government's attempts to sustain the blooming of national economy.

Throughout the year of 2008 until the first three months of 2009, PRC was facing a slowdown in its national economy development. Through analyzing the phenomena, the government of PRC convinced that such event occurred as an effect from global economic crisis which started to resemble China?s economy through some important sectors of PRC?s economy. The government predicted that the global economic crisis will be able to affect the national economy in the long run and have the tendency to cause adverse consequences if no action to be taken accurately. Besides analyzing the national economy development policy and social development of PRC, this minithesis also tried to analyze impacts that occurs and affect the economy and social condition of PRC."