Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tembakau adalah nama tanaman dari Genus Nicotia_na Tab acum, yang pada saa.t ini menjadi bahan pokok pembuatan rokok. Tanamin tembakau ini pertama kali di temukan oleh orang orang Eropa di benua Amerika, pada tahun 1492.Orang Eropa yang menemukan tanaman tembakau tersebut bernama Christopher Columbus. Seorang pelaut bangsa Itali yang terkenal, karena keberhasilan_nya dalam menemukan benua Amerika dan sebagai _ perin_tis dari penemuan jalan laut untuk berkeliling dunia (Morison, 1955:56,156,157).Sesungguhnya pada salt ditemuk an oleh C. Columbus penggunaan tembakau bukanlah merupakan hal yang baru bagi penduduk asli benua Amerika dan kepulauan 'ceki_tarnya, yang sekarang kita kenal dengan istilah orang Indian. Mereka telah menggunakan tembakau secara tu_run temurun sebagai obat dan kelengkapa.n upacara. Ne_reka percaya bahwa dengan menghisap asap tembakau, me reka akan terhindar atau sembuh dari penyakit- penya-"

"Studi pustaka mengenai keberadaan Kengyaonooke dalam masyarakat tani di Jepang masa setelah Perang dunia ke-2, telah dilakukan sejak bulan Oktober 1991. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang struktur masyarakat pertanian modern Jepang. Pengumpulan data, untuk mencapai tujuan penulisan, dilakukan melalui metode kepustakaan dengan jalan menelusuri referensi-referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Sedangkan teori yang dipakai sebagai kerangka pemikiran adalah teori yang dikemukakan oleh Tadashi Fukutake. Hasil studi pustaka ini menunjukkan bahwa ciri utama dari masyarakat pertanian modern Jepang adalah kengyaonooka. Kengyaonooke adalah usaha tani yang dikerjakan secara paruh waktu, dimana satu orang atau lebih dari anggota keluarga petani mempunyai pekerjaan non-pertanian. Kengyconooka dalam perkembangannya mengalami pembagian kategori; kategori pertama, daiisshukengyoonooka, mempunyai pendapatan pokok dari sektor pertanian, dan kategori kedua, dainishukengyoonnoka, mempunyai pendapatan pokok dari sektor non-pertanian. Pesatnya perkembangan industri dan meningkat_nya permintaan akan tenaga kerja membuat jumlah dainishu-kengyoonooka melebihi jumlah daiisshukengyoonooka. Dainishukengyoonooka, yang merupakan bentuk usaha tani paruh waktu yang lebih menitik-beratkan pada pendapatan non-_pertanian, ternyata tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Bahkan pertanian di Jepang tidak akan hilang selama orang Jepang masih menganggap pertanian sebagai bekal hidup di masa pensiun."

"AbstrakIndonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai cerita rakyat masing-masing yang berasal dari masyarakat daerahnya. Cerita rakyat ini pada dasarnya diberikan melalui media lisan bukan tulisan serta dikenal sebagai folkore. Penulisan buku yang berdasarkan cerita rakyat dengan pencantuman nama pencipta tidaklah tepat karena hak cipta atas cerita rakyat termasuk sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional serta dimiliki oleh negara, dalam hal ini dikelola dan diwakili oleh pemerintah. Masyarakat daerah asal cerita rakyat tersebut berada juga berhak atas pemanfaatan atas cerita rakyat tersebut, baik dari sisi hak moral dan hak ekonomi."

"Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan pendekatan socio legal research. Peran pedagang perantara dalam bisnis perikanan sangat penting. Satu sisi sebagai perantara dan di sisi lain memberikan modal kepada nelayan dan/atau pengolah ikan. Hubungan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dilihat dari perspektif hukum perjanjian karena posisi pedagang perantara sebagai pemilik modal lebih kuat, sehingga asas keseimbangan diantara para pihak tidak terpenuhi. Dalam praktik dari sudut pandang hukum lokal hal tersebut bukan merupakan ketidakseimbangan karena kontribusi pedagang perantara tidak hanya dalam hubungan bisnis tetapi juga hubungan sosial. Walaupun demikian untuk mengembangkan asas keseimbangan hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan diperlukan campur tangan negara untuk mengatur."

"ABSTRAKTesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat. Cadangan energipanas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia, tetapipemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jikadidukung oleh faktor kepastian hukum, karena proyek panas bumi padat karya dan modal.Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang pentingdalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakahIndonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panasbumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasipelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yangdigunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipeloporioleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalahinterdisipliner, sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian inidiperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing.Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal SteamAct o f 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panasbumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memilikiundang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanyasuatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasipanas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut,dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitupengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup,hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi.Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadimateri muatan undang-undang, sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undangtersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasipanas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasidan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."