Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjalanan politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan, merupakan masalah yang menarik perhatian penulis. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan politik luar negeri Indonesia pada tahun-tahun awal setelah pengakuan kedaulatan, dan sekedar menambah khasanah penelitian di bidang tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Langkah pertama diusahakan merekonstruksi masalah secara keseluruhan, kemudian dilakukan ana_lisa dan interpretasi terhadap data yang ada. Masalah Mutual Security Act (NSA) menunjukkan bahwa persaingan antar partai politik, antar politisi telah berhasil memperbesar sedikit saja kesalahan pemerintah. Sedangkan sikap emosional bangsa Indonesia yang baru merdeka telah mempertebal kecurigaan mereka terhadap maksud-maksud pihak asing. Penjajahan yang sangat lama dialami oleh rakyat Indonesia membuat mereka selalu berhati-hati terhadap setian bentuk kerjasama dengan pihak asing, terutama dalam hal tawaran bantuan militer. Masalah persetujuan MSA ini merupakan sebuah contoh sederhana dari kelemahan sistem parlementer yang berlaku di Indonesia. Setiap pihak merasa bahwa apa yang diputuskannya adalah sikap terbaik untuk semua, sehingga persaingan merebut kedudukan penentu tidak dapat dihindari. Walaupun demikian, dalam hal masalah MSA tidak terlepas dari semangat yang mewarnai politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Berangkat dari kasus MSA ini penulis mengharapkan perjalanan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan."

"Landasan dari prinsip politik luar negeri Republik Indonesia, bebas aktif, adalah Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 (dan pada tahun 1950-an Pembukaan UUDS 1950). Prinsip tersebut mulai dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu tatanan yang terbentuk setelah selesainya perang Dunia ke II membelah dunia menjadi dua blok, blok Barat dan blok Komunis, berdasarkan perbedaan ideologis. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dari politik luar negeri tersebut kepentingan nasional lebih leluasa untuk dapat diperjuangkan tanpa Indonesia harus berpihak kepada salah satu dari dua blok yang ada. Namun demikian Indonesia tetap dijadikan sasaran dari politik luar negeri Amerika Serikat untuk dimasukkan kedalam ruang lingkup pengaruh barat atau sekaligus masuk kedalam blok Barat. Keinginan Amerika Serikat untuk memasukkan Indonesia kedalam blok barat didorong oleh kenyataan sosial, politik, dan ekonomi yang tumbuh di Indonesia yaitu Indonesia potensial sebagai pasar dari industri Barat, Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang potensial industri Barat, adanya "trauma Madiun" di kalangan elite politik Indonesia, dan dalam prakteknya pemerintah Indonesia lebih mengandalkan negara-negara Blok Barat bila dibandingkan dengan blok Timur di dalam melakukan pembangunan ekonomi?"

"Terdapat dua pemikiran global tentang sistem demokrasi, sekaligus sistem kabinet di Indonesia, yang muncul sejak tahun 1930-an sampai tahun 1950-an, yaitu: yang cenderung menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demokrasi parlementer dan yang tidak menginginkan sistem demikian. Dalam sidang-sidang BPUPKI dan dalam masa peralihan dari RIS ke Negara Kesatuan terjadi perdebatan antara dua kelompok tersebut. Soekarno, Supomo, dan Mansyuni memiliki pendapat yang sama _ atau hampir sama _ dalam hal bentuk kabinet: cenderung non-parlementer. Sementara Hatta dan Syahrir menginginkan sistem parlementer, yaitu system pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Mereka _ yang memiliki titik temu pendapat itu _ seringkali berangkat dari kerangka dasar pemikiran yang berbeda. Dalam sidang-sidang BPUPKI, kelompok non- parlementer Nampak mendapat kemenangan. Kemenangan ini ditunjang oleh: Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Jepang dan belum membuka hubungan dengan Barat; partai-partai politik yang cenderung ingin memperoleh kekuasaan belum terbentuk; posisi Sukarno dan Supomo sangat efektif untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dalam penyusunan UUD 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, keadaan berubah. Pengaruh Barat boleh dikatakan besar, dan RI menunjukkan hasrat ingin berunding dengan Belanda. Keadaan demikian dimanfaatkan oelh Syahrir untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dengan alas an untuk menyelamatkan negara dari kesulitan. Titik temu pemikiran antara Hatta dengan Syahrir menyebabkan usaha Syahrir berhasil dengan mudah. Maka, terjadilah sistem demokrasi parlementer walaupun UUD 1945 _ yang menginginkan non-parlementer _ masih tetap berlaku. Sukarno tidak bekeberatan terhadap perubahan ini karena ia menginginkan diplomasi dengan dunia Barat. Perubahan yang diusulkan oelh Syahrir itu menimbulkan akibat yang besar. Yaitu : elit politik Indonesia menjadi terbiasa dengan sistem parlementer; Indonesia mengenal sistem banyak partai. Mereka _ partai-partai politik _ tentunya memiliki kepentingan masing-masing. Dan sistem parlementer melicinkan jalan bagi mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka _ atau berkuasa. Dalam Konferensi Inter-Indonesia dan perundingan RIS-RI, ketika membentuk negara kesatuan, arus parlementer Nampak mengalir dengan derasnya. Tampilnya Hatta sebagai perdana menteri bahkan dianggap menghalangi untuk melaksanakan sistem parlementer secara penuh. Dalam perundingan RIS-RI, Masyumi mencoba menentang arus sistem parlementer tetapi tidak berhasil. Setelah tidak berhasil, Masyumi pun harus memperjuangk.an kepentingan mereka. Oleh karena itu, Natsir -- yang semula tidak setuju terhadap sistem Parlementer -- menerima mandat menjadi formatur kabinet. Dengan denikian, terwujudlah sistem demokrasi parlementer bedasarkan UUDS 1950, yang di awali oleh Kabinet Natsir."

"Buku yang ada di hadapan pembaca ini berusaha menampilkan perkembangan sistem parlementer saat ini dengan menampilkan fenomena di berbagai negara yang menggunakan sistem ini. Penulis melihat terjadi perkembangan pesat penggunaan sistem parlementer di berbagai negara. Anggapan bahwa sistem ini memiliki masalah instabilitas yang tinggi karena pengalaman penggunaan sistem di Indonesia di awal berdirinya republik nampak sudah berbeda kenyataannya. Sistem parlementer sudah semakin stabil bahkan dalam titik tertentu sudah memiliki periodesiasi yang tetap seperti gagasan sistem presidensial. Namun demikian tentu saja setiap sistem pemerinthan memiliki potensi masalahnya masing-masing, buku ini juga berusaha menampilkan masalah-masalah tersebut dan bagaimana negara-negara di dunia berusaha mengatasinya."

"Bisnis Eksplorasi dan Produksi Migas merupakan suatu bisnis yang memerlukan biaya investasi yang besar dan mengandung tingkat resiko yang tinggi. Kecepatan di dalam pengambilan suatu keputusan atau dalam suatu proses kerja, disertai dengan keakuratan data dan inforrnasi yang up-to date adalah mutlak diperlukan agar perusahaan dapat bertumbuh cepat dan meñjadi pelopor kemajuan di bidang industrinya.Masalah waktu merupakan suatu hal yang kritikal sifatnya, segala keterlambatan suatu proses karena kurangnya data informasi atau sistim informasi manajemen yang buruk tidak dapat ditolerir. Kegagalan dalam mempercepat suatu proses akan berakibat kerugian materi pada saat sekarang ini dan hilangnya kesempatan berkompetisi di masa depan. Untuk itu dukungan Sistim Informasi Manajemen yang baik, rapi dan terkoordínír merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memperlancar suatu persetujuan kontrak.Analisis terhadap sistim informasi di Perusahaan Minyak "PSC" yang berhubungan erat sekali dengan kecepatan kerja di dalam suatu proses persetujuan kontrak masíh menunjukkan kelemahan-kelemahan dan sistem yang ada. Proses di tingkat internal dan di tíngkat eksternal atas persetujuan kontrak balk untuk pembelian barang atau jasa sering memakan waktu cukup lama karena kurangnya kelengkapan sistem informasí yang ada Analisís yang terinci atas sistem informasi yang beikaitan dengan prosedural kontrak telah dulakukan untuk perbaikan sistem yang ada."

"ABSTRAKPada masa sekarang ini, teknologi semakin berkembang dan terus berkembang dengan cepat. Terutama kebutuhan adanya teknologi prediksi yang memerlukan pengembangan lebih dalam lagi sehingga dapat menghasilkan teknologi yang dapat memprediksi masa depan Multi-Step Ahead MSA secara lebih akurat. Salah satunya untuk teknologi prediksi peramalan cuaca sistem Chaos yang dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan aktifitas yang akan dilakukan. Penelitian ini melakukan simulasi percobaan penerapan Jaringan Saraf Tiruan berbasis Radial Basis Function RBF pada sistem prediksi data Chaos, data Lorenz dan data Mackey-Glass. Berdasarkan hasil percobaan dapat dilihat dari nilai bahwa penerapan jaringan saraf tiruan berbasis Radial Basis Function RBF memiliki tingkat keakuratan yang baik untuk memprediksi lebih dari 100 langkah kedepan.

---

ABSTRACT Recently, technologies have been growing and growing fast. Especially, the need of prediction technology that need to be developed more so that it could create a technology that is capable to predict the future Multi Step Ahead MSA more accurate. One of the applied field of this prediction method is for forecasting Chaotic System which help the society in order to prepare their activity that will be scheduled. This research performs simulation experiments in applying the Artificial Neural Network based on Radial Basis Function RBF of prediction system for chaotic data, Mackey Glass equation and Lorenz rsquo s system. As can be seen from the values of the experimental results, applying Artificial Neural Network based on Radial Basis Function results high accuracy for predicting more than 100 steps ahead. "