Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam persepsi pemerintah kolonial, haji merupakan bahaya terselubung yang harus diawasi, terlebih jika di_kaitkan dengan posisi strategis di belakang mereka, serta timbulnya pemberontakan yang diilhaminya. karenanya seluruh kebijakan pemerintah kolonial tentang masalah ini, ialah bagaimana mengawasi jika tidak ingin dikatakan meredam aktifitas mereka. Ada pun komponen yang dikuasai pemerintah kolonial, antara lain penggunaan kapal haji, pembukaan konsulat jenderal haji, juga ujian-ujian yang harus diluluskan jika ingin menunaikan ibadah haji. Dalam masa depresi ekonomi 1930, pengawasan-pengawasan tidak hanya bertendensi politik, namun juga ekonomis. Dengan banyaknya orang menunaikan ibadah haji ini, berarti juga berbarengan dengan keluaranya devisa negara."

"Depresi ekonomi tahun 1930-an yang melanda Indonesia adalah suatu peristiwa besar yang mungkin untuk pertama kalinya dialami oleh seluruh orang Indonesia secara bersama-sama. Pada masa ini terjadi perubahan dalam tata kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak merosotnya harga-harga komoditi penting dari Indonesia seperti karet dan gula, keadaan masyarakat Indonesia berada dalam kemiskinan. Depresi tahun 1930-an memperparah kemiskinan itu.Dari seluruh kelompok masyarakat yang mengalami depresi, kelompok menengah dalam masyarakat seperti kelompok birokrasi, cendekiawan dan para intelektual lainnya mengalami perubahan kehidupan yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai masalah timbul dalam kelompok menengah ini misalnya pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah, dan lesunya perdagangan, dll.Masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok menengah ini banyak diberitakan dalam surat-surat kabar yang terbit pada waktu itu. Dalam hal ini pemberitaan surat-surat kabar mengenai depresi ekonomi yang terjadi. sebenarnya menjadi lahan penelitian yang menarik. Dengan kata lain pers tahun 1930-an patut dipelajari karena memiliki andil dalam membentuk dan sekaligus mencerminkan opini masyarakat (menengah) terhadap peristiwa depresi. Tapi mengapa pers? Dalam persoalan ini kalangan yang dapat membaca dan menulis adalah kelompok terpelajar yang kebanyakan berasal dari kalangan priayi rendahan. Kalangan terpelajar ini disebut pula priayi profesiona1.1. Kalangan inilah yang paling banyak membaca koran. Dari data-data yang tersedia untuk penelitian skripsi ini, timbul persoalan masalah depresi yang mana yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis membatasi penelitian pada konteks maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu melihat pemberitaan tentang peristiwa depresi dan mengkaitkannya dengan situasi pergerakan nasional masa itu. Biasanya koran akan menempatkan sebuah berita yang dianggap penting di dalam kolom Tajuk Rencana atau menjadikannya berita utama (head-Line), atau memuat sebuah artikel yang memancing polemik atau sebuah artikel yang berisi tulisan seorang ahli dalam masalah yang menjadi berita tersebut.2. Dengan kata lain pers tahun 1930-an di Indonesia sedikit banyak menuliskan berita-berita tentang depresi yang sedang terjadi masa itu dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, masa depresi merupakan puncak krisis ekonomi yang membawa akibat terhadap kehidupan social-ekonomi masa itu. Secara bersamaan di Indonesia terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan politik yaitu perkembangan dalam pergerakan nasional. Kalangan pergerakan ini kebanyakan berasal dari kalangan priayi yang berpendidikan. Sekalipun demikian tidak semua priayi yang berpendidikan ini menjadi pegawai negeri atau bekerja sebagai pegawai dalam perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Banyak pula di antara mereka yang bekerja di luar lingkungan tersebut, antara lain membuka biro teknik, menjadi dokter dan pengacara.3. Masalahnya apakah dengan timbulnya depresi mereka kemudian menjadi pegawai Pemerintah Kolonial ataukah mereka bekerja di swasta atau menjadi wiraswasta. Bagaimana pers turut mempengaruhi pola pikir mereka itu selama mesa depresi?Selain kedua pertimbangan di atas, penulis harus pula membatasi diri dengan koran-koran yang akan digunakan sebagai sumber. Disadari bahwa tidak seluruh koran-koran yang terbit 3Dalam pergerakan nasional, dikenal dua kelompok yang memiliki strategi perjuangan yang masing-masing berbeda yaitu kooperasi atau yang bekerja same dengan pemerintah kolonial baik sebagai pegawai negeri atau swasta, dan non-kooperasi atau yang menolak bekerja sama dengan pemerintah. Pade gilirannya, perbedaan strategi,ini menimbulkan masalah dalam tubuh pergerakan yang melemahkan pergerakan nasional itu sendiri. Sekalipun orientasi para priayi adalah menjadi pegawai pemerintah kolonial, pada kenyataannya garis politik yang diambil berbeda dan tidak semua priayi menjadi pegawai pemerintah kolonial, ..."

"Pengembangan kawasan strategis nasional di bidang ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, serta kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas merupakan amanat dr UU 26/2008 mengenai penataan uang. Dlm mengembangkan kawasan - kawasan ini , diperlukan pemahaman yg mendalam mengenai tipologi masing-masing kawasan, , sehingga setiap kawasan dpt dikembangkan sesuai hakekat & tujuan pengembangannya. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengembangan kawasan strategis nasional di bidang ekonomi , diperlukan pula suatu indikator kinerja baik dlm hal kinerja input, proses, output, sasaran , tujuan maupun dampaknya, yg akan sangat bermanfaat bagi upaya evaluasi secara komprehensif. Tjuan penyusunan kajian ini adalah: (1) Mengidentifikasi indikator tipologi kawasan strategis nasional bidang ekonomi; (2) Mengidentifikasi indikator kinerja implementasi pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi; dan (3) menugukr hasil-hasil capaian pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi. Metodelogi yg digunakan dlm kajian ini adalah pendekatan deskriptif - kualitatif melalui desk study & survei lapangan , serta menggunakan pendekatan logical framework analysis dengan melibatkan stakeholder terkait secara partisipatif. Hasil analisis indikator tipilogi menunjukkan adanya beberapa perbedaan mendasar pd berbagai jenis kawasan strategis ekonomi di Indonesia, terutama pd hakekat & tujuan dr pengembangan masing-masing kawasan . Perbedaan jg terjadi pd jenis regulasi & kemudahan yg diberikan .Hal ini akan membawa implikasi kpd strategi pengelolaannya. Berdasarkan hasil studi literatur terhadap beberapa best practices pengembangan kawasan strategis ekonomi di beberapa antara lain china , Singapura, India, Korea,Philipina & Taiwan, terdpt berbagai variasi pengembangan kawasan strategis ekonomi (KPBPB dan KEK) baik dr sisi latar belakang pengembangan kawasan; tujuan pengembangan kawasan ; sasaran pengembangan; definisi & kriteria; mekanisme pembentukan lembaga pengelola; serta regulasi intensif yg diberikan. Pengalaman empiris beberapa negara yg relatif sukses mengembangkan KPBPB ) (FTZ) & KEK (SEZ) ternyata cukup berbeda dengan pengalamam empiris di Indonesia, & perlu menjadi masukan menjadi masukan bagi penegamngan di Indonesia & peerlu menjadi masukan bagi i pengembangan kawasan di Indonesia, diantaranya dlm aspek batasan kawasan, penyediaan kawasan , penyediaan infrastruktur, pelayanan perizinan investasi, ketenagakerjaan, serta kelembagaan...."

"Kawasan Kemang yang merupakan salah satu kawasan elite di Jakarta Selatan, mengalami perkembangan kegiatan ekonomi yang pesat sejak tahun 1975-2005. Kegiatan ekonomi di kawasan ini memiliki ciri khas, yaitu kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan Warga Negara Asing (WNA) khususnya yang tinggal di Kawasan Kemang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan kegiatan ekonomi di Kawasan Kemang tahun pada 1975 –2005, yaitu dengan cara mengkorelasikan lokasi kegiatan ekonomi, permukiman, dan jaringan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan membagi tahun penelitian menjadi tiga periode, yaitu periode I (1975-1989), periode II (1989-1999), periode III (1999-2005). Perkembangan kegiatan ekonomi pada daerah penelitian cenderung mengikuti perkembangan permukiman dan perkembangan jaringan jalan yang berupa jalan arteri dan kolektor. Berdasarkan isi penelitian, arah perkembangan kegiatan ekonomi cenderung berkembang ke arah selatan dan membentuk pola ribbon."

"Perbankan sebagai jantung perekonomian mempunyaifungsi intermedlary, sehingga perbankan harus mampuberperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yangefektif serta sebagai penyalur yang cermat dari danatersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif, yangpada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itusendiri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatanmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentukpinjaman atau lazim disebut pemberian kredit.Dalam pemberian kredit terkandung resiko yangbesar bagi Bank, yaitu dalam hal debitur cidera janji.Apabila banyaknya kredit yang tidak dilunasi oleh paradebitur, maka dapat terjadi mismatch dalam manajemenBank tersebut. Hal itu sangat membahayakan kelangsunganusaha Bank. Untuk mengurangi resiko tersebut,sehubungan dengan pemberian kredit tersebut, Bankmeminta suatu jaminan pelunasan piutang kepada debiturberupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminanpokok adalah proyek yang dibiayai oleh kredit tersebut,sedangkan jaminan tambahan itu dapat berupa jaminankebendaan dan jaminan perorangan. Namun jaminankebendaan lebih disukai oleh Bank karena adanya bendatertentu yang dijaminkan untuk pelunasan utang debitur.Salah satu objek jaminan tambahan yang banyakdigunakan oleh Bank adalah piutang, karena bernilaiekonomis dan bisa dialihkan. Piutang ini dapatdibebankan dengan jaminan gadai, jaminan cessie danjaminan fidusia. Namun karena peraturan mengenaijaminan fidusia belum terlalu diberlakukan, sehinggamasih hangat untuk didiskusikan, penulis tertarik untukmenganalisa pembebanan piutang tersebut dengan jaminanfidusia. Walaupun piutang dapat dibebankan denganPembebanan jaminan..., Ratu Helda Purnamasari, FH UI, 2002Jaminan Fidusia, namun dalam praktek perbankan masihdipakai jaminan lain untuk menjaminkan piutangtersebut, seperti jaminan gadai. Oleh sebab itu,penulis ingin mengetahui piutang apa saja yangdibebankan jaminan fidusia dan alasannya; bagaimanamekanisme pembebanannya serta kedudukan pemberi fidusiadalam Jaminan Fidusia Piutang tersebut"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mutu produk, layanan purna jual, keputusan pembelian konsumen motor bebek Honda Revo, serta Pengaruh Mutu Produk, dan layanan purna jual secara parsial maupun secara simultan terhadap Proses Keputusan Pembelian konsumen Motor Honda Revo."

"Kebijakan pemerintah kolonial terhadap perfilman di Hindia Belanda tergantung kepada satu hal. Yaitu, semakin menguatnya penonton pribumi memasuki pasaran perfilman, dalam arti pengkonsumsi bentuk film. Bila film-film itu secara _nuansa_ dapat memberikan hasil relatif positif terhadap pemerintah kolonial tentulah kebijakan pemerintah kolonial tidak akan mengutak-katik keberadaan bentuk perfilman ini. Yang terjadi adalah, penonton pribumi yang ketika itu menjadi penonton aktif di bioskop banyak mengkonsumsi film-film keluaran Hollywood yang jelas-jelas memperlihatkan kebrutalan orang barat, ketidak efektifan hukum yang dipergunakan. Kesemuanya ini jelas-jelas akan mengaburkan pandangan orang pribumi terhadap orang barat. Citra yang kemudian ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah orang pribumi melihat orang baratbukan sebagaimana yang telah diracik oleh pemerintah kolonial dengan ujudnya menjadikan orang barat orang nomor satu di Hindia Belanda yang secara tak tertulis menyiratkan bahwa orang baratlah yang harus dicontoh dalam hidup sehari-hari orang pribumi. Ketidak sinkronan ini menyebabkan pemerintah kolonial mengambil kebijakan. Kebijakan menghentikan masuknya film import amat mustahil, karena bentuk hiburan film ketika itu bisa dikatakan menjadi mata pencaharian cukup baik bagi beberapa orang Belanda dan Indo Belanda. Untuk itulah pemerintah kolonial mengambil dua kebijakan. Pertama, kebijakan memperketat jaringan perluasan pemutaran film import. Ini ditempuh dengan pembentukan komisi sensor serta hak dan wewenang anggota komisi sensor. Sayangnya, komisi sensor ini tidaklah terikat dengan lembaga apapun dalam birokrasi kolonial. Sehingga anggota komisi sensorpun tidak bertanggung jawab secara formal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dengan direvisinya beberapa kali kebijakan pemerintah kolonial akan komisi sensor film ini. Kebijakan kedua adalah membantu dasar hukum peredarannya serta menyokong fasilitas pembuatannya. Namun konsekuensi yang harus dibuat adalah film-film produksi di Hindia Belanda haruslah dapat menyiratkan pula bagaimana rendahnya moral dan tidak taatnya orang pribumi dengan hukum yang ada. Hal ini dikaitkan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk menyemakan citra buruk orang barat dalam fil Genre Hollywood dengan film produksi dalam negeri. Kondisi inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia setelah tampuk kedaulatan diakui oleh seluruh bangsa di muka ini. Jadilah kemudian persinggungan yang ada adalah monopoli film dalam kerangka mengindonesiakan film Indonesia. Bukan berupaya memberikan alternatif citra lain terhadap film-film buatan dalam negeri."