Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jalannya pendidikan di Indonesia telah berjalan sejak pertengahan abad kesembilan belas yakni dimulai dsngan dibukanya sekolah untuk juru obat di Hindia Belanda yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian pada awal abad keduapuluh, seorang Belanda bernama Van Deventer mengemukakan ide _politik etis_ yang tujuannya untuk membalas budi pada rakyat Hindia Belanda melalui program 'educatie, irigatie, emigratie. Sejalan dengan berakhirnnya masa emerintahan Hindia Belanda maka pemerintahan pun digantikan oleh militer Japang. Pemerintah militer Jepang dengan kebijaksanaannya yang baru menutup sekolah-sekolah bekas peninggalan Belanda untuk sementara waktu. Tepatnya 3 bulan kemudian setelah Jepang berkuasa mulai lah diusahakan pembukaan kembali sekolan untuk tingkat 'seko1ah dasar, sekolah lanjutan dan sekolah menengah'. Sedangkan untuk jenis pendidikan tinggi baru diselenggarakan 1 tahun kemudian tepatnya bulan April 1543 yakni dengan dibukanya Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta yang disusl pada, bulan Juni 1943 Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Fokus tulisan ini berkisar pada mulai dibukanya kembali Djakarta Ika Dai Gaku, yang didasari atas ide sejumlah mahasiswa ex GH5 dan ex NIAS, kemudian jalannya perkuliahan, mata pelajaran, dosen-dosen serta asrama mahasiswa prapatan 10 yang telah direnovasi kembali oleh pemerintah militer-Jepang. Kehidupan di asrama lengkap dengan segala suka dan dukanya ( seperti yang dikisahkan oleh ketiga orang responden dalam tulisan ini turut membentuk jiwa dan kepribadian para mahasiswa yang tinggal dalam asrama untuk peka dan tanggap terhadap situasi di sekelilingnya. Bahkan sampai pada peranan mereka menjelang diproklamasikannya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945."

"Modernisasi sukar diartikan secara khusus, karena masing-masing lembaga yang berkembang menurut sejarah di_sesuaikan dengan fungsi-fungsi untuk peningkatannya. Jadi masing-masing ahli dalam bidangnya cenderung mengartikan modernisasi sesuai dengan bidang penelitiannya.Misalnya ahli politik dapat memberikan arti moder_nisasi dilihat dari perubahan sewaktu sistem-sistem kewi_bawaan suku dan desa,yang tradisionil digantikan dengan sistem-sistem penilihan umum kepartaian, perwakilan dan birokrasi pegawai negeri. Ahli pendidikan dapat memberi_kan arti modernisasi dilihat sewaktu ketrampilan untuk membawa hasil-hasil ekonomi. Ahli dalam bidang religi da_pat memberikan arti modernisasi dilihat sewaktu sistem_-sistem kepercayaan sekunder mulai menggantikan agama-aga_ma tradisionilitis. Dan banyak lagi ahii-ahli yang berpen_dapat sesuai dengan penelitiannya..."

"Pada permulaan Zaman Meiji terjadi perubahan besar-besaran pada masyarakat Jepang pada berbagai aspek kehidupan. Ketika masa tersebut, diskriminasi sosial masyarakat dihapuskan dan Jepang membuka dari masuknya peradaban barat setelah sekian lama mengisolasi negeri. Hal ini adalah konsekuensi yang dijaiani setelah Kaisar Meiji mengumumkan Gokajo no Goseimon (Lima Sumpah Kaisar) yang menjadi ideologi dan landasan berpijak pemerintahan baru Meiji. Dengan terjadinya perubahan yang besar pada kemajuan Jepang terutama dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, juga dibarengi dengan masuknya kebudayaan dan paham-paham barat yang dikenal dengan istilah westernisasi atau seiyouka. Kaisar melihat gejala-gejala sosial yang terjadi pada masyarakat sehingga dirasa perlu untuk membuat rambu-rambu untuk mengatasi implikasi dari kebijakannya memodernisasi negeri dengan mengeluarkan Kyouiku Chokugo (Sabda Kaisar tentang Pendidikan). Kyouiku Chokugo adalah maklumat yang dikeluarkan untuk membentuk sebuah pendidikan yang berbasis moral yang bersumber dari ajaran Konfusianisme."

"Minat yang besar mendorong saya memilih periode pendudukan Jepang sebagai topik dalam penulisan skripsi dilandasi oleh beberapa hal pertama karena. pada masa yang relatif singkat tersebut, telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar dan bahkan pada akhirnva dapat menempatkan peranan dan status bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Persoalan tiga setengah tahun pendudukan Jepang di Indonesia tidaklah sesederharia apa yang kita duga, karena selama periode tersebut melibatkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan militer. Beberapa keresidenan yang dapat kita catat sebagai daerah pemerintahan pendudukan Jepang adalah antara lain: Keresidenan Bogor, Keresidenan Madiun, Keresidenan Malang, Keresideran Cirebon. Daerah mana telah diungkapkan pula dalam bentuk skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut saya berusaha untuk membatasi diri memilih daerah tertentu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan dapat melengkapi studi-studi lain yang juga membahas periode pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah mengadakan penelitian seperlunya, kemudian saya menentukan pilihan dan pilihan tersebut jatuh pada Keresidenan Pekalongan ( Pekalongan shu )."

"Skripsi yang bertopik PRIANGAN SHU ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap tokoh-tokoh sejaman yang dipandang mengetahui permasalahan yang dibahas dalam skripsi PRIANGAN SHU adalah aparat pemerintahan daerah yang wewenang dan kekuasaannya meliputi daerah Priangan, Jawa Barat. PRIANGAN SHU dibentuk dalam sistim pemerintahan militer Jepang di Jawa-Madura yang dikuasai oleh tentara Angkatan Darat ke-XVI, yang bermarkas besar di Jakarta. Ditinjau dari segi hadirnya suatu organisasi pemerintahan daerah, maka pembentukan PRIANGAN SHU dapat dikatakn berhasil. Tetapi bila ditinjau lebih lanjut lagi sebetulnya PRIANGAN SHU telah gagal menanamkan pan_dangan yang berorientasi kepada Jepang serta tidak berhasil memobilisasi semua potensi setempat, yang diarahkan bagi terciptanya ambisi Jepang untuk membentuk suatu imperium di Asia. Masyarakat PRIANGAN SHU pada akhirnya menyadari bahwa ambisi Jepang tersebut tidak lain adalah merupakan satu bentuk penjajahan versi Jepang. Sejalan dengan kesadaran mereka maka cita-cita kemerdekaan yang telah ada sebelum masa pendudukan Jepang kini."

"Skripsi ini membahas tentang situasi kondisi kota Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Karena masa pendudukan Jepang tidak bisa dilepaskan dari masa sebelumnya yaitu Hindia Belanda, maka penulisan skripsi ini diawali dengan kebijakan politik pemerintahan Hindia Belanda, gerakan kebangsaan yang berkembang, dan keadaan kota Bukittinggi sebelum pendudukan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data berupa buku-buku yang mengulas tentang kota Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang, dokumen-dokumen Tentara Angkatan Darat ke-25 dan surat kabar yang terbit di Sumatera pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya untuk melengkapi data-data lain yang diperlukan dalam penulisan ini, maka digunakanlah proses wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan penelitian arsip Belanda sebagai data pelengkap latar belakang dari tema penulisan. Setelah data-data tersebut berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian dilakukan pentahapan historiografi untuk direkonstruksi kembali dalam bentuk penulisan sejarah. Masa pendudukan Jepang di Bukittinggi ditandai dengan pendudukan Sumatera oleh tentara Jepang. Dimana pada awal pendudukannya, secara administrasi Sumatera disatukan dengan Malaya, dibawah pengawasan Tentara Angkatan Darat ke-25. Baru pada tanggal 1 Mei 1943 Sumatera dipisahkan dari Malaya, dengan alasan Jepang ingin memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Sumatera yang dianggap sangat penting dari segi ekonomi dan pertahanan militer. Karena pada saat itu tentara Sekutu telah melakukan serangan balik yang membuat Jepang terdesak. Kebijakan yang diterapkan tentara Jepang di Bukittinggi adalah melakukan pembangunan tempat pertahanan, seperti gua-gua dibawah kota Bukittinggi, benteng dan sebagainya. Sesuai dengan perencanaan awal yang disepakati di Tokyo pada tahun 1941, bahwa Sumatera termasuk Bukittinggi, akan dijadikan sebagai wilayah pertahanan dan penghasil sumber daya alam. Sebagai wilayah pertahanan, kebijakan lain yang diterapkan Jepang dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya tentunya disesuaikan dengan kebijakan tersebut diatas. Dimana dampak kebijakan perang Jepang di Bukittinggi membuat kehidupan masyarakat menjadi serba kekurangan dan menderita karena kemiskinan. Selain kehidupan yang berat yang harus dijalani masyarakat Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang, kekalahan Jepang atas sekutu membawa semangat perlawanan rakyat setempat kepada tentara Jepang. Dimana perlawanan dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka oleh para pemuda dan golongan nasionalis di Bukittinggi. Semangat perlawanan ini diwarnai pula oleh semangat rakyat Bukittinggi untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945."

"Benar, bahwa minat yang besar adalah mendorong saya memilih periode pendudukan Jepang sebagai topik dalam penulisan skripsi ini. Karena pada masa yang relatif singkat tersebut timbul perubahan sosial dan pada tahap akhirnya menempatkan peranan dan status bangsa Indonesia kedalam posisi yang seharusnya, di mana sebelumnya ha_nya merupakan orang kecil di samping bangsa-bangsa asing yang ada di Indonesia. Sering timbul pertanyaan dalam diri saya, apa yang terjadi pada bangsa Indonesia kalau Jepang tidak pernah menjajahnya ? Pertanyaan tersebut mendorong saya mempelajari lebih mendalam interaksi antara bangsa Indonesia dan Jepang pada tahun 1942-1945. Bukankah sangat menarik sekali ? di mama sebuah bangsa yang menganut nilai-nilai kerukunan ( harmonius } diperkenalkan kepada nilai ketepatguncan ( efficiency ) dan pencapaian tujuan ( goal attainment ) oleh bangsa yang menjajahnya. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak ja_rang menimbulkan pertentangan dan kekecewaan bangsa yang dijajah, namun di pihak lain ia berhasil merubah sikap bangsa Indonesia khususnya Madiun, terutama di kalangan pemuda menjadi pemuda yang bersemangat harimau _"