Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintahan dan rakyat di Tangerang 1945-1946 sebagai peristiwa rasial pada masa revolusi. Dalam skripsi ini penulis pada tahaf awal menguraikan latar belakang geagrafis dan sosial ekonomi maayarakat Tangerang yang meliputi keadaan geagrafis, kondisi sosial ekonomi, khususnya masyarakat Cina. lden_tifikasi selanjutnya penulis juga membahas faktor kepemimpinan dengan membagi beberapa golongan kepemimpinan antara lain ; Golongan Birokrasi, Go1ongan Ulama dan Golongan Jawara sebagai faktor penggerak peristiva rasial yang terjadi. Masalah pemerintahan juga menjadi kupasan di dalam skripsi ini yang me_liputi faktor-faktor ; periado pendudukan Jepang, pengaruh Proklamasi kemerde_kaan 17 Agustus 1945, tenaga-tenaga revolusioner yang sudah ada, sampai kepada reaksi pendaulatan dan pengambil alihan kekuasaan dari penguasa resmi setempat oleh Dewan Rakyat Tangerang, yang berakhir pada puncaknya dengan timbulnya peris_tiwa rasial antara penduduk Cina dengan orang-orang pribumi yang ditutup dengan kesimpulan.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam kaitannya dengan pengembangan Good Governance di tingkat lokal khususnya dilihat dari aspek kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.Disimpulkan bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ternyata belum mengarah pada pengembangan good governance, karena hanya dalam proses restrukturisasi birokrasi dan aspek kompetensi lembaga saja yang sudah mengarah kepada Good Governance, untuk kompetensi personil, transparansi dan efisiensi ternyata belum terakomodasi.

---

The research aims to know and to evaluate the bureaucratic restructuring process carried out by the Government of Tangerang Regency in relation to the development of Good Governance in local level, particularly viewed from the aspects of administrative competence, transparency and efficiency of the Local Government Bureaucracy.The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, the symptoms according to what the circumstances when the study was conducted.It was concluded that the restructuring of the bureaucracy that implemented by the local government has yet to lead to the development of good governance, as it is only in the process of restructuring the bureaucracy and aspects of competence of the institutions are already leading to good governance, for personnel competence, transparency and efficiency had not yet accommodated."

"Functions and the role of Dewan Perwakilan Rakyat, the Indonesian parliament; comparison with western parliaments"

"Perkembangan BPR Syariah yang semakin hari semakin dibutuhkan oleh masyarakat, menuntut pihak bank untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dengan mengutamakan nilai-nilai Islami dalam bekerja. BPR syariah tidak hanya menampilkan produk-yang Islami tetapi juga memberikan pelayanan yang Islami. Belum adanya konsep pengembangan budaya organisasi Islami untuk lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS, merupakan masalah tersendiri yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tidak dapat melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap model organisasi Islami secara lengkap dan menyeluruh, jika kita tidak mempunyai instrumen dan model yang akan dijadikan diukur atau dievaluasi. Oleh karena itu perlu pengembangan konsep dan instrumen budaya organisasi Islami untuk BPRS. Setelah konsep pengembangan organisasi tersebut dibuat, maka perlu juga dilakukan pengujian terhadap konsep dan instrumen tersebut.Kemudian konsep tersebut dikembangkan menjadi instrumen pengukuran budaya organisasi islami untuk BPRS. Pengembangan instrumen dilakukan dengan eksplorasi melalui kuesioner pendahuluan dan penghitungan statistik terhadap kuesioner untuk melihat validitas dan reabilitas instrumen. Validitas konstruk dilihat dengan melakukan analisis item dan analisis ANOVA, sedangkan validitas kriterium dilakukan dengan analisis korelasi dan regresi.Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pengembangan konsep budaya organisasi islami untuk BPRS yang terdiri dari tiga perilaku yaitu, perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kepemimpinan.Pengembangan instrumen ini menghasilkan instrumen budaya organisasi lslami yang terdiri 109 pertanyaan. Validitas instrumen berada dalam kategori rendah sampai agak rendah. Reabilitas instrumen berada dalam kategori rendah sampai sedang. Analisis ANOVA menunjukkan bahwa umur, jenis kelamin, dan masa kerja berpengaruh terhadap hasil pengisian instrumen.Analisis korelasi dan regresi menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara dimensi perilaku individu, antar individu, dan kepemimpinan. Persamaan garis regresi dari 3 dimensi tersebut sangat baik menjelaskan variasi budaya organisasi islami untuk BPR Syariah.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kepemimpinan merupakan nilai-nilai yang membentuk budaya organisasi Islami untuk BPR Syariah. Untuk itulah pengembangan dan sosialisasi budaya organisasi Islami untuk BPR Syariah di masyarakat harus dijalankan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian nilai-nilai Islam dapat menjadi ruh dalam menjalankan aktivitas perbankan Syariah.

---

The growth of BPR Syariah progressively required by society, claiming bank to give satisfying service by majoring Islamic values in working. BPR Syariah not only presenting Islamic product but also give Islamic service. There is no concept for Islamic organizational culture development for the financial institution of Syariah, especially BPRS representing separate problem which must be looked by its way out. If we have no concept and instrument for measuring or evaluating, we cannot conduct evaluation and measurement to Islamic organizational concept completely and totally. Therefore needed to develop Islamic cultural organization instrument concept for BPRS. After organization development concept has been made, hence needing is also conducted by examination to instrument and concept.

Then the concept developed to become measurement instrument of Islamic organizational culture for BPRS. Instrument development conducted by exploration through antecedent questionnaire and enumeration of questionnaire statistic to see instrument validity and reability. Validity of construct could be seen by item analysis and ANOVA analysis, while validity of criteria conducted by correlation and regression analysis.

Result got from this research is Islamic culture development concept for BPRS to yield three behaviors, individual behavior, behavior between individual, and behavior of leadership.

Development of this instrument yield cultural instrument of Islamic organization which consist of 112 questions. Three questions deleted because of their invalidity, so that final questionnaire become 109 question. Instrument validity stay in low category until rather low. Instrument reability stay in low category until mid level. ANOVA analysis shows that age, gender, and year of service have an effect on to result of admission instrument filling. Hence from that require to look for responder with some criterion above.

Correlation and regression analysis show a very strong relation between behavioral dimension of individual, between individual, and leadership. Regression Line Equation from the three dimensions gives a very good explains about Islamic Organization Culture variation for BPR Syariah.

Thereby can be concluded that individual behavior, behavior between individual, and behavior of leadership represent values which forming Islamic organizational culture for BPR Syariah. Therefore developing and socialization of Islamic organization culture for BPR Syariah in society have to be run inwrought and coordinated. Thereby values of Islam can become spirit in running Syariah banking activities."

"Pemilukada langsung menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan beragam latar belakang dan profesi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurangnya kemampuan kepala daerah dalam melaksanakan fungsinya berdampak pada kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fungsi kepala daerah dalam kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah. Dipilihnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya dikarenakan latar belakang Bupati Tangerang dan Wali Kota Tasikmalaya yang non birokrat sehingga kedua kepala daerah tersebut memiliki strategi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pemilihan didasarkan pada peringkat dan status kinerja Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari 4 kuadran. Dengan menggunakan teori ini dapat dipetakan fungsi kepala daerah yang mendominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pemilihan kasus most different cases. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui fungsi Bupati Tangerang yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang terletak pada kuadran 1 dimana bupati berfungsi dalam koordinasi dan komunikasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Selain itu, fungsi lain yang mendominasi terletak pada kuadran 3 dimana bupati berfungsi dalam perubahan budaya organisasi dan pola pikir pegawai. Selanjutnya pada kuadran 4 dimana bupati dapat melaksanakan fungsinya dalam pembentukan sistem pelayanan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Fungsi Wali Kota Tasikmalaya yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kuadran 1 dimana wali kota dapat membina hubungan yang baik dengan masyarakat, pegawai, dan stakeholders lainnya. Kemudian fungsi lain terletak pada kuadran 2 dimana wali kota dapa tmelakukan perencanaan dan penganggaran dengan strategi yang baik.

---

Direct election generates regional head and deputy regional head with diverse backgrounds and professions who influence the regional administration. The lack of ability to carry out the regional head's function has an impact on the performance of local government. This study aims to analyze the function of regional head in the local government performance management framework. The researcher has chosen Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality because the Tangerang Regent's and Tasikmalaya Mayor's background are non bureaucrats so that both the regional head have its own strategies in local governance. In addition, the selection is based on the ratings and performance status of Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality in 2012-2013. The theory used in this research is the theory of local government performance management framework that consists of four quadrants. By using this theory can be mapped the function that dominates the regional heads in local governance. The method used in this research is qualitative method with a method of case' selection is most different cases. The results of this study are the function that dominates Tangerang Regent within the performance management framework of Tangerang Regency located in quadrant 1 where the regent's function in coordination and communication, and invites the public to participate actively. In addition, other functions that dominate located in quadrant 3 where the regent's function in changing organizational culture and employee mindset. Later in the fourth quadrant where the regent can carry out its function in establishing the service system and compliance with legal procedures. The Tasikmalaya Mayor's function that dominates in the performance management framework are in quadrant 1 where the mayor can establish a good relationship with the community, employees, and other stakeholders. Then other functions located in quadrant 2 where the mayor is able to make planning and budgeting with a good strategy"

"ABSTRAKKarya tulis ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah mengenai peranan rakyat dalam pemerintahan, dengan menitikberatkan terhadap keberadaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Yang menarik dari studi ini adalah karena keterlibatan rakyat di Yogyakarta merupakan suatu hal yang Baru dalam sejarah pemerintahan di Yogyakarta. Di camping itu juga cakupan waktu dalam kajian ini yang didukung oleh suasana liberal dalam perkembangan politik di Indonesia. Rekonstruksi seiarah itu dilakukan dengan menggunakan metode seiarah, fakta-fakta yang disajikan didasarkan pada arsip-arsip sebagai sumber utama, dan didukung oleh sumber sekunder lainnya yang relevan. Peranan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi tema utama studi ini dipahami dengan menjelaskan interaksi timbal balik antara struktur sosial dengan peristiwa (orang atau sekelompok orang) yang teriadi dalam masyarakat. Di samping itu, perubahan di Yogyakarta juga dikaji dengan memahami budaya politik yang berkembang di. Yogyakarta dalam menginterpretasi tatanan pemerintahan demokrasi yang berasal dari Barat. Tesis ini menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta mendapat saluran yang semestinya, meskipun di Yogyakarta mempunyai latar belakang tradisi politik yang feodalistis, hal itu tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai figur yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Peranan rakyat itu secara nyata dituniukkan dalam pemanfaatan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dalam turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan daerah, sehingga peranan mereka tidak sebatas hanya sebagai "stempel" Dewan Pemerintah Daerah. "

"Bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan pasca Orde Baru relatif berjalan secara reformis dan demokratis. Pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto, meskipun pada awalnya menunjukkan adanya praktik pemerintahan yang demokratis konstitusional, namun segera dalam waktu berikutnya Orde Baru menampilkan struktur dan praktik politik yang otoriter. Pemerintahan Orde Baru dibangun dan diselenggarakan dengan watak pemerintahan bersifat dominan, intervensionis, dan hegemonik. Seluruh sistem Orde Baru, dalam kenyataannya, kemudian menjadi sistem Soeharto.Dalam hubungan antara lembaga Kepresidenan dan lembaga DPR, maka dalam format politik otoritarian Orde Baru, lembaga Kepresidenan mengatasi dan mendominasi lembaga DPR. Kontrol dan intervensi lembaga Kepresidenan atas lembaga DPR paling penting ialah dengan adanya kekuasaan lembaga Kepresidenan yang mengangkat keanggotaan DPR selama masa Orde Baru, selain keanggotaan DPR/MPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum.Berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, pemerintahan pasca Orde Baru utamanya pada masa pemerintahan hasil Pemilu 1999, yaitu pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebaliknya kontrol lembaga DPR atas lembaga Kepresidenan sangat kuat. Pada masa ini hampir setiap kebijakan pemerintahan Presiden Wahid selalu mendapat kontrol dari DPR. DPR secara aktif meminta keterangen dan/ atau mengadakan penyelidikan atas kebijakan yang diambil Presiden Wahid.Hasil penelitian deskriptif-analisis yang menggunakan studi kasus dengan menggunakan analisis kualitatif dan induktif; dan memakai teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diskusi dan studi dokumentasi (kepustakaan) menjelaskan bahwa dilihat dari konstitusi, kekuasaan lembaga Kepresidenan dan lembaga DPR RI pada masa pemerintahan Presiden K.K. Abdurrahman Wahid pasca Orde Baru mengalami pergeseran bila secara komparatif dibandingkan dengan masa sebelumnya, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Wahid telah terjadi perpindahan titik pendulum kekuasaan ke arah dominasi lembaga DPR RI.Demikian dilihat dari praktik penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan lembaga DPP RI hasil Pemilu 1999 pada masa pemerintahan Presiden Wahid lebih kuat mengatasi kekuasaan lembaga Kepresidenan. Selama kurun pemerintahannya, sebagaimana diteliti penulis dengan melihat kebijakan yang diambil Wahid, yaitu likuidasi Depsos dan Deppen; pemberhentian Kapolri Jenderal Polisi Roesdihardjo; usaha pemberhentian Gubemur Bank Indonesia Syahril Sabirin; pemberhentian Menperindag Jusuf Kalla dan Menneg BUMN Laksamana Sukardi; pencalonan Ketua MA; kasus Buloggate dan Bruneigate; dan pelantikan Wakapolri Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Kapolri, lembaga DPR secara aktif dan kuat mengontrol lembaga Kepresidenan (Presiden Wahid) melalui hak interpelasi, hak mengadakan penyelidikan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) dan memorandum DPR.Lalu, mengapa terjadi pergeseran kekuasaan serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan dari lembaga Kepresidenan ke lembaga DPR pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid? Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pergeseran kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Wahid, yaitu berpindahnya ,titik pendulum kekuasaan dari lembaga Kepresidenan ke lembaga DPR, disebabkan oleh tiga faktor: 1). Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945. Kekuasaan yang dimiliki lembaga Kepresidenan yakni kekuasaan di bidang eksekutif atau penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang legislatif atau perundang-undangan, kekuasaan di bidang yustisial, dan kekuasaan di bidang hubungan luar negeri, seiring dengan ada dan berlakunya Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945 itu menjadi berkurang. Pada saat yang sama, kekuasaan lembaga DPR menjadi lebih terinci tegas, 2). Konfigurasi Politik di Kabinet Persatuan Nasional. Pada awalnya, konfigurasi politik Kabinet Persatuan Nasicnal secara kuat mendukung pemerintahan Presiden Wahid. Dengan adanya reshuffle kabinet ini, konfigurasi politik kabinet pemerintahan Presiden Wahid menjadi melemah dan kemudian meninggalkan dukungan kepada keberlangsungan pemerintahan yang dipimpinnya, sebagai akibat kekecewaan dari aliansi kekuatan politik dari partai-partai politik dan TNI/Polri atas digantinya menteri-menteri yang berasal dari aliansi kekuatan politik itu oleh Wahid; dan 3). Konfigurasi Politik di DPR RI Hasil Pemilu 1999. Seiring dengan kekecewaan dari aliansi kekuatan politik dari partai-partai politik dan TNI/Polri sebagai akibat pergantian kabinet ditambah dengan adanya kasus Buloggate dan Bruneigate yang mengindikasikan (patut diduga) keterlibatan Presiden Wahid, membuat Wahid pada akhirnya kehilangan dukungan di DPR. Di DPR, Wahid hanya bertumpu pada adanya dukungan kecil dari PKB di DPR (10,2 %) ditopang NDKB (1,0 %)."