Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak November 1991 dengan cars penelusuran literature. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang berada di Jakarta telah memberikan sumbangan yang sangat berharga berupa number primer dan sekunder. Berdasarkan penelusuran literatur menunjukkan benang merah dari berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Rencana pembangunan dari Panita Pemikir Siasat Ekonomi, Rencana Urgensi Perekonom.ian, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada. dasarnya tema utama berbagai rencana pembangunan tereebut adalah transformasi ekonomi yaitu dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Ternyata dalam rencana dan pelaksanaannya berbagai rencana pembangunan tersebut selain memiliki segi-segi ekonomi ternyata tidak terlepas dari situasi politik Indonesia. Gangguan-gangguan dan kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut ternyata banyak ditentukan oleh kondisi politik. Sebagai fokus permasalahan Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut Rencana Rencana Pembangunan Berencana Delapan Tahun (Penasbeda) sarat dengan gagasan Ekonomi Terpimpin untuk men]bangun sosiatisme Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Presiden Sukarno dan tidak terlepas pula pengaruh situasi politik internasional, di mana Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk melaksanakan gagasan Ekonomi terpimpin dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang ternyata lebih merupakan badan politik bukan badan teknik. Cetak biru Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dihasilkan Depernas meliputi jangka waktu dari tahun 1961-1969. Depernas membuat rencana pembangunan yang dipenuhi target mencapai pertumbuhan sebesar 10%-12% per tahun. Untuk mencapai target tersebut dibuat Proyek A dan Proyek B, diharapkan Proyek B akan menjadi lokomotif bagi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Sementara situasi politik Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan berbagai kendala diantaranya masalah pembebasan Irian Barat, salah urus telah menyebabkan beban perekonomian yang berat. Permasalah ekonomi mengakibatkan ekonomi Indonesia menuju kehancuran_ Untuk mengendalikan perekonomian tersebut lahir kebijaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertentangan dengan doktrin Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan pembubaran Depernas dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)pada tahun 1963, dengan nama yang Baru Pola Ekonomi Perjuangan. Dengan demikian rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan resmi dinyatakan gagal."

"Lahirnya SBII (Sarekat Buruh Islam Indonesia) berawal dari keinginan Partai Masyumi untuk memperkuat basis massanya dari kalangan buruh terutama yang beragama Islam. Sebelum mendirikan SBII, Partai Masyumi telah mendirikan dua anak organisasi Iainnya yaitu STII (Sarekat Tani Islam Indonesia) dan SDII (Sarekat Dagang Islam Indonesia). Keberadaan SBII menjadi semakin penting bagi Partai Masyumi terutama setelah pemilu tahun 1955. Pada pemiiu pertama tersebut realitas di lapangan menunjukkan hal yang sangat ironi dimana sebagian besar kaum buruh ternyata dikuasai oleh SOBSI (Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) sebuah anak organisasi PKI (Partai Komunis Indonesia) yang merupakan lawan utama Masyumi.Masyumi dan SBII berpendapat SOBSI hanya memperalat kaum buruh sebagai alat politik semata tapi tidak berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada kurun waktu 1947 - 1953 ketika SBII dipimpin oleh Mr. Daljono SBII lebih terfokus pada pembenahan organisasi, tapi hal itu tidak berarti SBII meninggalkan fungsi utamanya sebagai alat perjuangan kaum buruh. Pada tahun waktu ini tercatat SBII melakukan beberapa demonstrasi menuntut perbaikan nasib kaum buruh.Langkah kontroversial yang ditempuh SBII pada masa kepemimpinan Mr. Daljono adalah menyetujui peraturan pemerintah mengenai larangan pemogokan pada perusahaan vital. Keputusan SBII tersebut telah dikecam berbagai pihak terutarna SOBSI yang secara terang-terangan menuduh SBII sebagai sarekat buruh yang memihak para majikan.Pengganti Mr. Daljono adalah Jusuf Wibisono yang memimpin SBII tahun 1953 - 1960 pada masa kepemimpinan Jusuf Wibisono permasalahan SBII menjadi semakin kompleks selain berupaya terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kaum buruh. SBII juga mendapat tekanan terutama dari TNI. Di daerah Sumatra Barat dan Yogyakarta banyak anggota SBII yang ditangkap karena dituduh bersama Masyumi ikut mendalangi pemberontakan PRRI Permesta.Seiring merebaknya isu akan dibubarkannya Partai Masyumi oleh Presiden Sukarno, SBII berusaha untuk keluar dari Partai Masyumi dan menjadi Sarekat Buruh yang mandiri. Perjuangan ini berhasil, ketika Partai Masyumi dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1960 SBII tidak dibubarkan. SBII kemudian bergabung dengan Front Nasional bentukan Sukarno dan namanya berubah menjadi Gasbiindo (Gabungan Sarekat Buruh Islam Indonesia)."