Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 1972 Dr. Mohammad Hatta berkenalan dengan Sawito dalam suatu program kesehatan semacam yoga yang dikenal dengan nama ORHIBA (Olah Raga Hidup Baru). Selanjutnya Hatta tertarik dengan dengan tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah Mawas Diri, terutama yang berjudul Kaum Agama dan Kebatinan Bersatulah Dalam artikel tersebut Sawito mengusulkan penghapusan rintangan keagamaan, dengan menciptakan Le desir d'entre ensamble (Keinginan akan Persatuan) dalam perjuangan melawan pemerintah yang tidak adil dan tidak jujur. Hal ini dianggap sejalan dengan visi Hatta. Selanjutnya diadakan pertemuan-pertemnuan antara kelompok Sawito dengan Hatta pada awal Desember 1972. Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan timbulnya keresahan-keresahan sosial di masyarakat akibat tidak dilaksanakannya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara baik dan sempurna. Selain itu mereka juga membicarakan kebobrokan yang terjadi dalam Pemerintah RI. Hal yang paling disorot dalam pertemuan tersebut adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Negara dan hal ini tidak layak dijadikan contoh tauladan bagi rakyatnya. Semua masalah ini dapat diselesaikan apabila Hatta sebagai Proklamator mau menjadi Presiden RI dan menggantikan Presiden saat itu yaitu Suharto. Setelah berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Hatta dengan Sawito dan kelompoknya sampai dengan tahun 1976, maka diputuskan bahwa mereka akan mengajukan Hatta untuk menjadi Calon Presiden yang layak untuk menggantikan Suharto. Untuk mendukung rencana tersebut, Sawito dan kelompoknya menyiapkan beberapa dokumen, Salah satunya adalah dokumen Menuju Keselamatan. Dokumen ini nantinya akan ditandatangani oleh beberapa tokoh agam terkemuka di masyarakat. Setelah itu dokumen tersebut akan diserahkan kepada Presiden Suharto di Istana Negara. Kelompok Sawito mengutus Kardinal Darmoyuwono dan Drs. Singgih untuk mengantar dokumen tersebut ke Istana Negara. Mereka mengharapkan agar Presiden Suharto menyetujui dokurnen tersebut dan mengundurkan dirinya sebagai presiden RI dan nantinya digantikan oleh Hatta."

"ABSTRAKSkripsi bertemakan sejarah politik di RRC pada periode 1976-1978 dan periode latar yang mendahuluinya. Membahas peranan Deng Xiaoping dalam pemilihan kepemimpinan di Partai Komunis Cina. Pembahasan Meliputi latar belakang perpecahan di dalam partai, aspek-aspek kepemimpinan Mao Zedong sebagai ketua partai, dan masalah suksesi setelah kematian Mao. Kehadiran Deng yang mempengaruhi kekuasaan pengganti Mao Hua Guofeng, merupakan permasalahan yang akan dibahas secara khusus. Di dalamnya melibatkan proses kembalinya Deng Xiaoping ke partai (setelah dipecat dari jabatan-jabatannya di dalam dan luar partai), proses pemantapan kekuasaan politiknya, serta perjuangan politik Deng sendiri.

---

"

"Dalam tesis ini, penulis bermaksud menjelaskan "Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978)". Tema ini amat menarik penulis mengingat kebijakan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang diformulasikan oleh Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda beserta para pembantunya merupakan dasar hubungan antara Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Di samping itu, penulisan ilmiah mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dengan menggunakan analisa kognitif terhadap aktor-aktor birokrasi maupun politisi amat jarang ditemukan. Sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Jepang lebih menekankan pada aspek implikasi kebijakan maupun strategi negosiasi.Dengan menggunakan kerangka pemikiran Allison mengenai pendekatan bureaucratic politics, tipologi hubungan antara politisi dan birokrat dari Yasunori Sone dan kerangka teori Coplin mengenai bureaucratic influencer pada proses pengambilan keputusan, penulis mencoba menguraikan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Ditunjang oleh teori kognitif Harold dan Margareth Sprout, Steinbruner serta Goldman mengenai, ideo-sinkretik, penulis menganalisis karakter individual para aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan luar negeri Jepang tersebut.Tesis ini merupakan penelaahan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan serta data yang berasal dari otobiografi dan dokumen resmi pemerintah Jepang.Hasil penelitian terhadap proses pembuatan kebijakan era Fukuda menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan dimaksud dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara para birokrat dari Kementrian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) dengan para politisi, khususnya Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dapat dikatakan bahwa pola pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang bersifat elitis yang merupakan hasil kerjasama antara politisi dan birokrasi. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dengan membaca tesis ini adalah proses rekrutmen birokrasi maupun politisi yang baik pada sistem birokrasi dan sistem politik dapat menghasilkan birokrat dan politisi yang profesional dan berkualitas."