Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini ingin menjelaskan mengapa hubungan Arab Saudi-AS yang dianggap 'hubungan khusus' belum dapat membawa Arab Saudi untuk berperan optimal dalam menyelesaikan masalah Palestina. Penyelesaian masalah Palestina merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Arab Saudi yang dirumuskannya tahun 1943. Tugas dan misi tersebut berisi bahwa penyelesaian masalah Palestina ditempuh dengan dua Cara : Arab Saudi bersatu dengan negara-negara Arab lainnya untuk menyelesaikan Palestina, dan Arab Saudi mempengaruhi Amerika untuk menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah Palestina. Namun, pelaksanaan untuk menarik Amerika menjadi mediator yang adil masih mendapat hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal dan internal yang dimaksud, sebagai berikut :1. Kuatnya lobi pro-Israel terhadap pengambil kebijakan (decision maker) di Amerika, sehingga Amerika dapat mengorbankan hubungan khususnya dengan Arab Saudi, terutama menyangkut penyelesaian masalah Palestina. Lemahnya dukungan negara-negara Arab lainnya atas kepemimpinan Arab Saudi (Arab leadership) membuat Arab Saudi tidak dapat berperan optimal, karena tidak mendapat wewenang penuh dari negara Arab lainnya. 2. Lemahnya pengaruh Arab Saudi terhadap Amerika akibat ketergantungannya di bidang politik, militer dan ekonomi, sehingga Arab Saudi tidak mempunyai posisi tawar menawar yang memadai terhadap Amerika Serikat, dan ketergantungan Arab Saudi tersebut menempatkan kedua negara tidak mempunyai hubungan khusus dalam arti yang sesungguhnya. 3. Perbedaan sosial budaya antara Arab Saudi-Amerika Serikat mengakibatkan kedua negara tidak mendapat dukungan yang penuh dari warga kedua negara masing-masing, dan bahkan perbedaan sosial budaya tersebut dapat menghambat usaha pemerintah kedua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina. 4. Adanya konflik elit di Arab Saudi mengenai hubungan yang ideal antara Arab Saudi-Amerika, sehingga para elit di lingkungan kerajaan tidak mempunyai pandangan yang sama mengenai keterlibatan Amerika dalam proses perdamaian, dan dari pihak Arab Saudi tidak mempunyai strategi yang baku untuk membawa Amerika dalam menyelesaikan masalah Palestina. 5. Lemahnya pengaruh pro-Palestina di Arab Saudi merupakan akibat sistem politik Arab Saudi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Arab Saudi kelihatan passif dalam mencari terobosan baru dalam penyelesaian masalah Palestina, dan cenderung menunggu inisiatif dari Amerika Serikat. "

"Umi Hidayati, Partai Populis di Amerika Serikat 1892-1896, di bawah bimbingan Ibu Magdalia Alfian MA dan lbu Siswantari MHum; 81 + vii, gambar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas kiprah Partai Populis di Amerika Serikat. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan kiprah Partai Populis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya golongan petani dan buruh. Perj uangan ini mencapai puncaknya pada pemilu 1896 dimana Partai Populis memperoleh jumlah suara yang besar. Hal ini berarti bahwa adanya dukungan yang besar dari rakyat terhadap Partai Populis khususnya pada isu-isu dan program yang dikeluarkan oleh partai ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kiprah dan peran Partai Populis telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi kepentingan rakyat khususnya golongan petani dan buruh dalam percaturan politik di Amerika Serikat. Terbukti dengan diadakannya koalisi antara Partai Populis dan Partai Demokrat yang sering disebut Popocrats yang menunjukkan adanya keseriusan partai ini dalam upayanya meraih simpati dan dukungan rakyat d.emi kemajuan internal eksternaI partai maupun bagi rakyat itu sendiri."

"Keberadaan Knights of Labor sebagai salah satu organisasi buruh yang besar pada abad 19 di AS, memiliki banyak pengaruh dalam perkembangan buruh. Organisasi ini adalah organisasi buruh pertama yang keanggotaannya mencakup hamper seluruh macam buruh, baik buruh yang terlatihdasn tidak terlatih, kulit hitam maupun kulit putih, dan buruh perempuan maupun buruh laki-laki. Organisasi ini juga mengembangkan program-program yang berjutuan meningkatkan standard kehidupan buruh, antara lain menghilangkan penggunaan buruh anak-anak, membatasi jam kerja tambahan termasuk jam kerja malam bagi buruh perempuan, serta mengupayakan berlakunya peraturan bagi pihak majikan agar bertanggung jawab terhadap kecelakaan di tempat kerja."

"Serikat selalu mencampuri urusan dalam negeri Kuba. Para presiden Kuba adalah orang-orang yang dekat dengan Amerika Serikat. Mereka selain menjalankan pemerintahan juga melindungi aset-aset rnilik Amerika Serikat di Kuba. Selain itu para presiden Kuba sangat senang melakukan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Tetapi biasanya mereka tidak bertahan lama karena rakyat sangat tidak suka dengan mereka dan kemudian melakukan pemberontakan. Masalah ini terus terjadi hingga Fidel Castro mengambil alih kepemimpinan. Fidel Castro yang menjadi presiden Kuba pada tahun 1960 adalah orang yang sangat tidak suka dengan Arnerika Serikat, Untuk menghindari Amerika Serikat kembali berkuasa di Kuba ia menolak menerima bantuan dari Arnerika Serikat. Sebaliknya ia rnenerima bantuan dari Uni Soviet. Selain itu ia menyita aset-aset milik Amerika Serikat di Kuba yang membuat pemerintah Amerika Serikat marah dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Kedekatan pemerintah Kuba dengan Uni Soviet membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi panik dan kemudian menyusun rencana untuk menjatuhkan Fidel Castro. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengumpulkan para pengungsi Kuba di daerah Florida untuk dilatih menjadi tentara pemberontak dan akan menyerang Kuba. Rcncana ini dijalankan pada tahun 1961 pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Tetap serangan ini berhasil digagalkan oleh pasukan Fidel Castro."

"Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika. Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi negara monarki, Amerika tidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun sejak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jika rezirn Saudi runtuh. Bila hal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain faktor ekonomi juga faktor politik.Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah hubungan Amerika-Arab Saudi.Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kerajaan dan anti Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerika di Arab Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat sikap Amerika yang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak. Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan, kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang iebih demokratis.Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya pihak kerajaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah. Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap dart persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam, sedangkan pemilu merupakan sebuah proses politik bersejarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan sejak negara ini didirikan.Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di kerajaan Saudi ini.

---

The Middle East is the main focus of The United States Foreign Policies. Yet, the US government saw Saudi Arabia as their strategic ally in the Middle East. They have been having good cooperation with Saudi Arabia, the biggest oil producer and the owner of the largest number of oil reserves, for years. This strategic condition has put Saudi Arabia in the center of the US foreign affairs policies in the Middle East.

The relationship between these two countries is considered as a dependent connection. The US needs Saudi Arabia to supply them oil for their industry, while Saudi is very dependent on the US involvement in its economy, defense and security. The US does not want to bother the Saudi Arabia's System of Monarchy, even though it is against the values of democracy. For the US, besides keeping a good relation since 1930's with Saudi which its daily oil production is very powerful to the global market they cannot take the great risk they might encounter if the Saudi regime is collapsed. If it happened, Saudi would possibly be ruled by those who are against the US hegemony, especially Al Qaeda. This shows that the US interests are not only economic but also politics.

But generally, the basic form of relationship between the US government and the Arabic countries -especially Saudi Arabia- has changed fundamentally after the 911 incident. The US government is trying to revolutionize the social structure of the Arabian that they consider to be the cause of all radicalism and terrorism. Thus, the most recent priority of the US policies in the Middle East is to socialize-and apply democracy there. This is a new thing in the US-Saudi Arabia mutual aid.

On the 6th of November 2003, George W. Bush, moreover, openly forces Saudi Arabia and Egypt to apply the democracy system in their countries. In fact, in the Middle East, many have agreed with Bush to develop democracy in the area. Even in Saudi Arabia, the demand of changes comes not only from the moderate opposition but also from the radical opponent that protests the Royal attitude and anti-US movements. But the call to approve Bush idea is responded negatively as well, due to the US taking sides Israel and their decision to trigger war in Iraq. This increases the opposition action to protest the US policies. The two problems, the US policies and anti-US movement, can be the real factor to obscure the Middle East becomes a more democratic area.

The US reformation pressure has also influenced the Saudis domestic policies. The Saudi Arabia Royal have announced their willing to run the national election immediately to select their representatives after agreeing the formation of a non government commission for human rights. The Saudi's agreeing the formation of the commission shows attitude and perception changes in viewing human right issues. Prior to that, Saudi perceives some human rights values are not synchronous to Islamic teachings, whereas the election is a very momentous political process to Saudi because it will be the first time ever in Saudi.

But it is still uncertain whether the election will be real independent and result in a parliament that controls government, or just a different form of "Diwan Syura" that has no authority but to give the government advices. It seems that even though it runs slowly but the changes will gradually occur in this Kingdom of Saudi Arabia."

"Nur Asiah. Peranan Politik Perempuan Amerika Serikat, 1952-1960 (Di bawah bimbingan Dr. Nana Nurliana Soeyono). Fakultas limu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2005.Sebelum amandemen ke-I9 disahkan pada tahun 1920, perempuan Amerika tidak memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik. Hak pilih yang diterima oleh perempuan setelah amandemen tersebut diratifikasi pada kenyataannya tidak banyak dimanfaatkan. Para aktivis yang semula mengira perempuan akan antusias akan hak barunya tersebut harus kecewa, sebab tidak semua perempuan menyadari keuntungan yang bisa didapat dengan mengapresiasikan amandemen yang baru. Gerakan perempuan yang gencar memperjuangkan persamaan hak secara perlahan kehilangan dukungan, terpecah-pecah dan mengalami demobilisasi akibat Depresi Besar dan Perang Dunia II. Di sisi lain perempuan yang masuk dalam angkatan kerja mengalami peningkatan yang mengakibatkan semakin luasnya ruang gerak mereka. Memasuki tahun pasca perang perempuan didesak kembali kepada peran tradisional yang sesuai dengan kepribadiannya menyebabkan tumbuhnya ideologi domestik di era limapuluhan. Namun, peran politik perempuan ternyata justru menampakkan peningkatan. Pada pemilihan presiden tahun 1952, Dwight David Eisenhower, calon presiden dari Partai Republik mendapat lebih banyak suara konstituen perempuan daripada laki-_laki. Kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam politik terlihat melalui aktivitasnya di berbagai kegiatan politik mulai dari kampanye calon presiden dan calon wakil presiden, hingga pada posisi jabatan-jabatan publik. Mereka yang tidak terlihat politik dalam pemerintahan tetap aktif dengan membentuk kelompok-_kelompok kepentingan yang mewakili perempuan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Secara aktif mereka menyuarakan opini mereka kepada pemerintah yang menyangkut perbaikan kualitas kehidupannya."