Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 171803 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurdjanah
"Duta Masyarakat merupakan surat kabar resmi partai politik Nahdlatul Ulama (NU). Surat kabar itu diterbitkan dan diberi subsidi oleh NU. Duta Masyarakat tidak hanya bertugas sebagai pembawa suara NU, tetapi juga sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan yang cukup efektif. Jelas sekali peran surat kabar itu dalam mempropagandakan visi tokoh-tokoh muda NU untuk di sampai kan kepada jaringan masyarakat luas. Bahkan dalam setiap edisinya Data Masyarakat tidak hanya menempatkan nuansa-nuansa keIslaman tetapi juga menyajikan bacaan politik yang mencerminkan aspirasi umat Islam. Dalam menangani masalah korupsi. pencerminan sikap-sikap Islami nampak jelas dimasukkan dalam pemberitaannya seperti diutamakannya peranan moral dan agama yang berpedoaman kepada Al-qur_an dan hadits. Surat kabar ini mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan warisan budaya Islam sebagai sarana transformasi ide. Dimuatnya berita tentang korupsi, nasionalisasi dan dasar negara pada masa Liberal untuk menunjukkan identitasnya sebagai media yang berdasarkan Islam dan sebagai langkah partisipasinya dalam pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia pada saat itu."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1996
S12732
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raja Syofyan Samad
"Selama dua dasawarsa terakhir ini, telah terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pandang Ilmu Politik terhadap negara dimana negara dianggap merupakan struktur yang otonom, suatu struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri yang tidak harus sama dan selaras dengan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat ataupun negara bukanlah sekedar arena tempat konflik kepentingan sosial ekonomi saling berbenturan satu sama lain. Dalam kenyataannya negara jauh lebih mandiri dan cenderung bersifat ekspansionis atau penetratif terhadap masyarakat.
Studi ini mempelajari implikasi dari penetrasi negara di Riau Kepulauan, suatu kawasan yang memiliki pengalaman historis bernegara jauh ke masa lampau, tetapi relatif terbatas dalam interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional Indonesia. Keterbatasan interaksi dengan negara nasional ini berlangsung sampai paruh pertama Orde Baru. Sedangkan pada paruh kedua, negara telah melakukan penetrasi secara politik dan ekonomi bersamaan dengan intervensi ekonomi kapitalis dunia. Untuk mempelajari implikasi penetrasi negara ini, dipergunakan teori Bureaucratic Capitalist State dari Richard Robison, Negara Otoriter Birokratik Rente dari Arief Budiman dan Rent Capitalism State dari Olle Tarrnquist. Sedangkan untuk menjelaskan dimensi kapitalisme yang menyertai penetrasi negara tersebut, dipergunakan perspektif Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein.
Dalam kondisi dimana suatu kawasan interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional relatif terbatas, sedangkan pada sisi lain kawasan tersebut memiliki pengalaman bernegara yang jauh berakar ke masa lampau, kuatnya pengaruh negara tetangga dari segi budaya (Malaysia) dan ekonomi (Singapura), serta terdapatnya kepincangan dalam tingkat kesejahteraan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, maka penetrasi negara yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut seharusnya membuat kawasan ini semakin terintegrasi ke negara nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, penetrasi negara tersebut telah membuat (1) ekonomi kawasan ini semakin terintegrasi ke ekonomi global, (2) status quo kepincangan struktur sosial-ekonomi, (3) sentripetalisasi atau allienasi masyarakat dari negara, (4) sentralisasi pemerintahan dan pembangunan, serta (5) marginalisasi masyarakat lokal.
Hal yang demikian itu terjadi disebabkan penetrasi negara yang dilakukan itu lebih dimotivasi untuk kepentingan kapitalisme internasional dimana sebagai akibat krisis harga minyak, Indonesia terpaksa beralih dari strategi Industri Substitusi Impor (ISI) kepada ekonomi berorientasi ekspor atau pembangunan Industri Berorientasi Ekspor (IBE), menyusul merosotnya kemampuan negara sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, negara terpaksa membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing. Dalam hubungan inilah kapitalisme internasional masuk ke Riau Kepulauan melalui program kerjasama Sijori. Dengan demikian modal negara sentral beralih ke negara semi pinggiran, dalam hal ini Riau Kepulauan, bukan melalui mekanisme surplus ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dunia sebagaimana dikatakan oleh Wallerstein, melainkan diundang oleh pemerintah atau negara semi pinggiran. Jika Wallerstein berpendapat peralihan arus modal akan terjadi dengan sendirinya, tak terelakkan, sebab sistem ekonomi kapitalis dunia itu merupakan satu jaringan ekonomi yang utuh yang terdiri dari berbagai macam struktur produksi, yang terintegrasi dari berbagai wilayah yang tidak sederajat tahap perkembangannya, untuk Riau Kepulauan hal tersebut tidak terbukti. Dengan demikian teori Wallerstein tentang sistem ekonomi kapitalis dunia mengandung kelemahan pada aspek peranan negara nasional dalam arus perpindahan modal dari negara sentral ke negara semi pinggiran.
Sebagaimana halnya perspektif yang berskaia makro (global) cenderung mengabaikan dimensi mikro (negara nasional), demikian juga teori Wallerstein. Analisis sistem dunia tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan yang khas dari suatu lokalitas tertentu, atau dengan kata lain lead sistem dunia dalam usahanya untuk mengamati dinamika global, mengabaikan bahkan melupakan analisis sejarah perkembangan lokal yang kongkrit, dalam studi tentang Riau Kepulauan, terbukti kebenarannya. Perhatian Wallerstein yang selalu dicurahkan pada ?totalitas" telah menghalanginya untuk terlibat dalam analisis sejarah yang kongkrit dan spesifikasi dari suatu masyarakat tertentu, studi tentang penetrasi negara di Riau Kepulauan, membuktikan kebenaran kritikan terhadap teori Wallerstein tersebut."
2002
D362
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yaris Riyaldi
"Periode tahun 1950an sektor ekonomi Indonesia masih di dominasi perusahaan- perusahaan milik Belanda. Perkembangan hubungan diplomasi Indonesia Belanda yang memburuk di akhir tahun 1950-an menyebabkan nasionalisasi terjadi secara massif di seluruh wilayah Indonesia. PLTA Ubrug yang terletak di Sukabumi telah dibangun sejak tahun 1918 dan di nasionalisasi setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1958. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi latarbelakang nasionalisasi PLTA, bagaimana proses nasionalisasi yang dilakukan, dan pengaruh apa yang terjadi setelah proses nasionalisasi PLTA Ubrug selesai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber baik itu primer atau sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan adalah surat-surat dan keputusan Pemerintah mengenai nasionalisasi, wawancara dengan pemimpin PLTA Ubrug dimasa kini, dan berbagai sumber sekunder lainnya yang berasal dari kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semasa awal pembangunan PLTA Ubrug pemanfaatannya banyak disalurkan ke berbagai sektor, kemudian dimasa pendudukan Jepang keberadaan PLTA Ubrug tidak terlalu tereksploitasi dan baru kembali tersentuh setelah orang-orang Belanda kembali, karena adanya desakan dari SBLGI dan suatu perwujudan dari kedaulatan politik, maka PLTA Ubrug Sukabumi di nasionalisasi pada tahun 1958 yang kemudian memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan daerah Sukabumi.

During the 1950s, the Indonesian economic sector was still dominated by Dutch-owned companies. The development of diplomatic relations between Indonesia and the Netherlands which deteriorated in the late 1950s led to massive nationalization throughout Indonesia. The Ubrug hydropower plant located in Sukabumi has been built since 1918 and was nationalized after the issuance of Law Number 86 of 1958 and Government Regulation No. 18 of 1958. This research was conducted to answer questions about what was the background of the nationalization of PLTA, how was the nationalization process carried out, and what effect will happen after the Ubrug hydropower nationalization process is complete. The method used in this study uses historical methods by finding and collecting sources, either primary or secondary, related to the research topic. The sources used are letters and Government decrees regarding nationalization, interviews with current Ubrug hydropower leaders, and various other secondary sources from the literature. From the research results, it can be seen that during the early development of the Ubrug hydropower plant, its use was distributed to various sectors, then during the Japanese occupation, the Ubrug hydropower plant was not too exploited and only came back after the Dutch returned, due to pressure from SBLGI and a manifestation of political sovereignty. , then PLTA Ubrug Sukabumi was nationalized in 1958 which then had an influence on the sustainability of the Sukabumi area."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Rohana BT Ismail
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan sejarah kantor berita nasional swasta yang pernah ada di Indonesia yaitu dikenal dengan nama Persbiro Indonesia. Dalam penu1isan ini yang ditekan kan adalah proses nasionalisasi terhadap kantor berita tersebut dan perkembangannya sesudah itu hingga tahun 1962. Hal ini karena pada akhir tahun tersebut pemerintah RI waktu itu memutuskan untuk menggabungkan kesemua kantor berita yang ada ke dalam kantor berita Antara dan diletakkan di bawah pengawasan Departemen Fenerangan RI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang sangat membantu penulis dalam memilah sumber dan data, rnenganalisa dan menuliskannya kembali dalam bentuk penulisan sejarah. Sebagai salah satu bagian dari langkah metode sejarah, dalam penulisan ini digunakan metode penulisan deskriptif analitis yaitu berusaha untuk memberi gambaran dan uraian yang ditindaklanjuti dengan analisa. Berdasarkan penelitian dan penulisan, ini dapat diketahui bahwa kantor berita memainkan peranan penting dalam penyebaran informasi ke seluruh penjuru dunia lewat surat-surat kabar yang diedarkan, kepada umum. Di Indonesia
"
1998
S12413
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Seren Trihardja
"ABSTRAK
Media sering diasumsikan berpengaruh pada pembentukan kebijakan kriminal dengan membentuk opini publik. Peristiwa yang diberitakan terus menerus dilihat dapat membentuk urgensi agenda publik terkait kebijakan yang berimplikasi pada agenda kebijakan. Namun, tingginya jumlah pemberitaan korupsi, terutama kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, nampak tidak berimplikasi pada kebijakan. Tulisan ini mencoba menganalisis hubungan mutual antara media dengan pembuat kebijakan dalam pembentukkan agenda kebijakan mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan riset media KOMPAS tentang pemberitaan kasus korupsi di periode Januari ndash; Juli 2017. Hubungan antara media dan pembuat kebijakan tidak serta merta bersifat kausal, melainkan tergantung dengan peristiwa dan kebijakan yang diagendakan. Dengan detection theory, dijelaskan bahwa media memang dapat membangun isu terkait pembuatan agenda kebijakan. Akan tetapi, peran media tidak begitu besar karena diteruskannya sebuah agenda kebijakan ditentukan oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Pembuat kebijakan disini memiliki agenda-agendanya sendiri yang mempengaruhi isu-isu mana yang kemudian ditanggapi. Dengan begitu, terdapat hubungan yang lebih kompleks antara media dan pembuat kebijakan dalam proses perkembangan kebijakan korupsi.

ABSTRACT
Media has been assumed as factor that can influence the process of crime policymaking by constructing public opinion. Massive amount of reports in certain issue can form an urgent public agenda which may influence policy agenda. However, the high number of corruption reporting, in particular Kartu Tanda Penduduk Elektronik corruption case, appears to have no policy implications. This paper tries to analyze mutual relation between media and policymaker in the making of policy agenda regarding corruption, based on media research by KOMPAS regarding corruption case reporting from January ndash July 2017. The relation between media and policymaker is not necessarily causal. Using Detection Theory, it is explained that media can indeed build issues around policy agenda. Though, the role of the media is not that significant as the continuation of a policy agenda is determined by the policymaker itself. Policymaker have their own agendas which influence which issues are addressed. Therefore, there is a complex relationship between media and policymakers in the process of policy development."
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Osman Raliby
Djakarta: Bulan Bintang, 1962
297.7 OSM i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Osman Raliby
Jakarta: Bulan Bintang, 1978
297.7 OSM i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mansyur Semma
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
364.132 3 MAN n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>