Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membahas semua kebijakan Pemerintah AS pada masa keterlibatan di Perang Dunia II terutama dalam industri senjata. Tanggal 7 Desember 1941 merupakan awal keterlibatan AS secara langsung (walaupun sebelumya hanya terlibat pada bantuan perekonomian terutama penjualan senjata ke beberapa negara yang berperang) ke PD II ditandai dengan penyerangan Pangkalan Militer Angkatan Laut AS Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii oleh Jepang yang bergabung dengan Poros AXIS (Jerman dan Italia). Dengan kerugian yang sangat besar maka sehari setelahnya yaitu pada tanggal 8 Desember 1941 AS mengumumkan Perang dengan Jepang dan Sekutunya. Mulai saat itu AS mengerahkan segala Sumber Daya manusia dan Alam untuk mendukung kebutuhan perang. Lembaga-lembaga yang saling berkait dan pabrikan-pabrikan senjata dibuat. Dalam pelaksanaan kebijakan perang tidaklah selalu bisa berjalan dengan mulus. Hal tersebut dikarenakan perputaran kebijakan yang ekstrim dari isolasionis ke intervensionis, sehingga cukup mendapat tentangan dari sebagian masyarakat. Walaupun membuat masyarakat AS bersilang pendapat, akhirnya kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Dampak positif selain kemenangan yang didapati, keterlibatan AS di PD II akhirnya meningkat perekoniomian secara tajarn setelah sebelumnya terpuruk karena depresi ekonomi pada tahun 1930-an."

"Pecahnya Perang Dunia II di tahun 1939 sebagai akibat dari kegiatan ekspansi wilayah Jerrnan yang dikuasai rezim NAZI di daratan Eropa telah menyeret keterlibatan sejumlah negara besar di kawasan ini yakni Inggris, Prancis serta Rusia yang bersekutu menghadapi Jerman dibantu oleh Italia. Akan tetapi setelah terjadi tragedi Pearl Harbor (1941), Amerika Serikat yang awalnya bersikap netral secara langsung melibatkan dirinya ke dalam Perang Dunia II bersama pihak Sekutu menghadapi kekuatan pihak Jerman, Jepang dan Italia. Pemerintah Amerika kemudian mengadakan mobilisasi di dalam negeri bagi kepentingan perang khususnya terhadap berbagai sektor industri untuk rneningkatkan produksi peralatan militer dan penyediaan sumber daya manusia. Untuk hal yang terakhir itu, kaum pria yang memenuhi persyaratan diserap ke dalam dinas militer yang kemudian di kirim ke garis depan. Dan untuk mengisi posisi tenaga kerja di sektor industri perang yang mendapat prioritas utama dari pemerintah, tenaga kaum wanita diandalkan sebagai pekerja dalam kegiatan sektor ini. Di antara kaum wanita yang terlibat dalam kegiatan sektor industri saat perang berlangsung, terdapat kaum pekerja wanita kulit putih yang sebelumnya berkutat pada pekerjaan domestik wanita seperti binatu, penjahitan maupun industri tekstil sebagai ladang penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Keterlibatan kaum pekerja wanita kulit putih dalam kegiatan sektor industri perang ini di dorong oleh upayanya untuk bangkit dari keterbatasan kemampuan ekonomi sehari-hari, Sehingga taraf kehidupannya dapat meningkat seperti halnya kaum wanita kulit putih golongan menengah yang tidak perlu lagi bekerja di luar rumah untuk menopang pendapatan keluarganya. Hai ini juga dipengaruhi oleh daya tarik dari kebijaksanaan pemerintah dalam memobilisasi sektor industri perang dengan pemberian prioritas utama industri perang dan dalam upaya menyerap kaum wanita sebagai pekerja. Selain itu, sektor industri perang menawarkan upah lebih besar dibandingkan sektor pekerjaan lain serta kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tentang seluk beluk kegiatan di sektor industri perang. Meskipun kemudian ternyata terdapat perbedaan antara besarnya upah yang diterima pekerja wanita lebih kecil dibandingkan upah pekerja pria untuk jenis pekerjaan yang sama. Selama dalam kegiatan kerja di sektor industri perang, baik kaum pekerja wanita kulit putih maupun wanita yang lain dari keluarganya mengalami beberapa dampak seperti penyediaan kebutuhan pangan dan perawatan anak-anaknya saat ditinggal bekerja dan perpindahan atau migrasi untuk mencari lowongan kerja pada sektor industri perang di daerah lain. Beberapa dampak turut menjadi perhatian pemeritah dalam upaya mencarikan pemecahannya, oleh sebab tenaga kaum wanita termasuk diantaranya kaum pekerja wanita kulit putih dibutuhkan secara aktif dalam kegiatan sektor industri perang bagi kemenangan pihak sekutu pada Perang Dunia II."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengahadapi situasi Perang Dunia II adalah mempersiapkan pertahanan ke dalam yang tangguh. Untuk itu segala potensi industri dialihkan untuk pembangunan kekuatan militer. Dalam konteks sejarah AS di abad ke-20, kebijakan mengenai penggunaan aspek militer sebagai alat penentu keputusan politik luar negerinya adalah suatu hal yang sangat panting. Walaupun kita mengetahui bahwa tatanan politik dan sosial negara tersebut sangat jauh dari sifat yang militeristik. Kebijakan pertahanan tersebut memiliki doktrin yang terkait dengan aspek kematraan atau alam tempat bernaung suatu angkatan perang. Pesawat pembom strategis dan aspek politik-ekonominya yang menjadi bahan penelitian di dalam skripsi ini terikat ke dalam sebuah doktrin bermatra udara. Doktrin ini dihasilkan dari sebuah perdebatan mengenai pengesahan konsepsinya pada tahun I 920'an. Perdebatan itu berpangkal dari belum terujinya konsep tersebut ke dalam situasi yang nyata. Doktrin itu kemudian bisa diwujudkan bersama dengan tujuan politik AS dalam percaturan dunia yang tengah dilanda perang. Kegiatan industri manufaktur saat itu yang merupakan inti dari kebesaran ekonomi dan kemenangan militer AS. Kegiatan ini pula memberikan arti yang panting terhadap keberadaan industri swasta yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Hal ini ditambah oleh peranan lembaga militer yang secara langsung menerapkan doktrin tersebut yang memiliki peranan dalam perancangan dan pengelolaan produksinya.

---

"

"Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pertempuran Kursk sebagai titik balik Perang Dunia II di front timur. Sumber diperoleh dari beberapa surat perintah pertempuran yang diambil dari arsip Uni Soviet dan buku-buku sejarah. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan unsur kekuatan pasukan Uni Soviet, kepemimpinan dan strategi mereka dalam pertempuran melawan pasukan Jerman. Artikel ini menyimpulkan bahwa dengan kekuatan pasukan Uni Soviet yang besar dan kepemimpinan yang baik, pasukan Uni Soviet mampu bertahan dan menyerang balik pasukan Jerman dalam pertempuran Kursk.

---

This article aimed to reconstruct the battle of the Kursk as a turning point of World War II on the eastern front. Sources obtained fromsome of the order of battles taken from Soviet Union`s archives and some history books.  This article uses historical methodology to explain the element of Soviet Union`s forces, leaderships and their strategy in the fight against German forces. This article concludes that the massive forces of the Soviet Union and good leaderships are able to defend and counter-attack the German Forces on the eastern front."

"Penelitian ini membahas tentang persaingan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi. Pencarian data, dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran aktif NASA sebagai badan yang berurusan dengan program luar angkasa, serta persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menunjukkan superioritasnya sebagai negara adi kuasa. Serta untuk melengkapi penulisan sejarah Amerika Serikat, khususnya di bidang teknologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat mampu mengungguli Uni Soviet dalam penguasaan luar angkasa dengan didaratkannya manusia pertama di bulan pada tanggal 20 Juli 1969."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang kehidupan Kaisar Hirohito dan situasi di sekitar Beliau ketika Perang Dunia II berlangsung, serta kedudukan Kaisar berdasarkan Undang-Undang Dasar Meiji. Jepang terjun ke dalam kancah Perang Dunia II melawan negara-negara sekutu yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Selama Perang Dunia II ini berlangsung, Kaisar Hirohito tidak banyak terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan perang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Dasar Meiji, jelas bahwa penentu kebijakan perang adalah Kaisar. Terjadi ketidaksesuaian antara apa yang tertuang di pasal-pasal tentang kedudukan kaisar dalam Undang-Undang Dasar Meiji dengan prakteknya ketika Perang Dunia II berlangsung

---

This thesis discusses about emperor Hirohito_s background life and the situation around him during World War II, and the emperor_s authority in Meiji Constitution. Japan involved to the World War II opposed Allies which oppressed many people. During the World War II, emperor Hirohito did not involved with the decision making of the World War II. Whereas, Meiji Constitution said that the decision maker of war should be the emperor. There were discrepancies in the Meiji Constitution with the fact when the World War II occurred"

"Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dibuat pada masa Perang Saudara yang mempengaruhi industri senjata api. Penelitian ini memberikan perhatian pada kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah federal khususnya Legal Tender Act dalam upayanya memenangkan Perang Saudara dan dampaknya pada industri senjata api dan jalannya perang itu sendiri. Pembahasannya berfokus pada latar belakang kondisi industri senjata sebelum perang dan proses pengesahan kebijakan itu sendiri dan dampaknya. Dipilihnya topik penelitian ini karena di Indonesia topik masa Perang Saudara Amerika masih jarang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode sejarah yang terdiri dari: Heuristik, Kritik (Verifikasi), Interpretasi, dan Historiografi dan sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berbentuk dokumen Kongres Amerika Serikat beserta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Dan dijelaskan korelasi antara ketiganya. Legal Tender Act yang digagas oleh seorang anggota kongres asal New York Elbridge Spaulding yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara akibat perang, yang nantinya memunculkan perdebatan di kongres akan ke-konstitusionalitas dan dampak dari Legal Tender Act tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kondisi Amerika Serikat pada masa itu dan gambaran proses pengesahan Legal Tender Act serta dampaknya terhadap industri senjata dan jalannya Perang Saudara itu sendiri

---

This research is intended to explain how the policies of the United States government made during the civil war affected the firearms industry. This research pays attention to the economic policies made by the federal government in particular the Legal Tender Act in its efforts to win the civil war and its impact on the firearms industry and the course of the war itself. His discussion focuses on the background to the state of the pre-war weapons industry and the policy enactment process itself and its impact. This research topic was chosen because in Indonesia the topic of the American Civil War is still rarely studied. The method used in writing this paper is a historical method consisting of: Heuristics, Criticism (Verification), Interpretation, and Historiography and the sources used are primary sources in the form of congressional documents of the United States and secondary sources, such as books and journals. This study found that there are three main aspects, namely politics, economy, and military. And explained the correlation between the three. The Legal Tender Act was initiated by a congressman from New York Elbridge Spaulding which aims to ease the financial burden of the state due to war, which will lead to debates in congress regarding the constitutionality and impact of the Legal Tender Act. It is hoped that this research can explain the conditions of the United States at that time and an overview of the process of passing the Legal Tender Act and its impact on the weapons industry and the course of the Civil War itself."

"Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina di masa Pemerintahan Clinton II (periode 1996-2000). AS menyadari bahwa dunia semakin multipolar dan interdependen, tak ada satu negara mana pun yang mampu sendirian menentukan segala sesuatunya. Mengingat AS selama ini aktif dalam perumusan terms of peace di Timur Tengah sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima oleh negara-negara Arab, dukungan yang aktif terhadap Israel dan disisi lain AS juga menginginkan dukungan dan kerjasama negara-negara sekutu terhadap kepentingan strategis akan kebutuhan minyak di Timur Tengah.AS mencoba menerapkan empat skenario strategi untuk mengamankan "kepentingan politis" tersebut, yaitu: Pertama, membangun pengaturan bersama di kawasan Teluk. Kedua, memperkuat usaha-usaha untuk mengendalikan proliferasi berbagai senjata pemusnah massal (weapon mass-destruction). Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi. Keempat, memanfaatkan berbagai kesempatan baru dalam usahanya mencapai situasi damai dan aman dalam proses perdamaian dan keamanan Arab-Israel.Sebagai negara dengan kekuatan terbesar di dunia dan pemimpin di dalam masyarakat internasional, maka Clinton ingin menciptakan, mendukung dan memimpin persekutuan bangsa-bangsa dan lembaga-lembaga yang memajukan kepentingan nasional AS dan kepentingan bersama para mitra internasional AS.Akhir dari Perang Dingin menampilkan Clinton kepada adanya suatu peluang bersejarah untuk memperbarui dan meluaskan persekutuan AS dengan membangun Eropa yang damai, tak terpecah-belah, dan demokratis. Yakni, dengan membentuk suatu masyarakat bangsa-bangsa Asia dan Timur Tengah yang lebih stabil, lebih terbuka dan demokratis, seperti yang dilakukan di Eropa. Ditegaskan pula oleh Clinton, bahwa dalam mewujudkan tujuannya lebih di tekankan kepada demokrasi daripada penggunaan kekuatan militer, namun, selalu siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk mempertahankan kepentingan nasional AS.Namun, sesuatu hal yang tak akan pernah berubah, AS akan terus mempertahankan, bahkan dengan segala cara, hegemoninya di berbagai kawasan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor; Pertama, minyak, seperti diketahui 25% suplai minyak dunia berasal dari Timur Tengah dan kawasan ini menyimpan 2/3 cadangan minyak dunia. Jika suplai minyak Timur Tengah berhenti, maka tidak hanya memperburuk ekonomi AS sendiri, melainkan dapat mengulang resesi ekonomi dunia di tahun 1930-an. Kedua, faktor geostrategis kawasan Teluk antara Asia Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan Dimana AS memandang kepentingannya di wilayah ini sudah cukup dalam dan lama, sehingga AS tidak akan dengan mudah mundur dan menyerahkan begitu saja kepada negara lain yang ikut berkepentingan di wilayah tersebut.Dalam tujuan nasionalnya, AS mempunyai minat serius dalam menyelesaikan perdamaian yang adil, menyeluruh dan kekal dalam konflik Timur Tengah, dalam hal ini memastikan kesejahteraan/kesehatan dan keamanan Israel, membantu negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS, dan menjaga kestabilan harga minyak pada harga yang pantas. Strategi AS mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan mengadaptasi karakteristik wilayah di Timur Tengah dalam pencapaian tujuan perdamaian dan stabilitas kawasan."