Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi mengenai Bangka Pada Masa Revolusi, mengkaji reaksi masyarakat Bangka terhadap pola-pola pemerintahan yang dijalankan pada masa revolusi. Untuk mengkaji masalah tersebut digunakan Metode Sejarah yang proses penelitiannya dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian melakukan kritik intern dan penafsiran terhadap data. Setelah itu kemudian melakukan penulisan dengan menggunakan metode deskriptif Analisis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peminat studi sejarah Indonesia, khususnya pada masa revolusi. Hasil yang diperoieh dapat dipahami mengapa masyarakat Bangka sangat mendukung pemerin_tahan RI yang diproklamasikan Soekarno - Hatta. Sehingga setelah penyerahan Kedaulatan pada 27 Desember 1949, rakyat Bangka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

---

"

"Masa antara tahun 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan kurun waktu yang sangat menarik perhatian banyak orang untuk membicarakannya. Periode ini disebut periode Revolusi Kemerdekaan. Revolusi Indonesia merupakan masa pergolakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah organisasi pemuda dari Djawatan Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT). Bagi AMPTT sebagai organisasi pemuda jawatan yang sehari-harinya berhubungan dengan penguasa asing, permasalahannya adalah bagaimana menghilangkan kekuasaaan asing tersebut. Kemerdekaan bukanlah hanya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi harus disertai dengan realisasi pemindahan kekuasaan. Akhirnya dilaksanakan pengambilalihan kekuasaan atas Kantor Pusat PTT dari tangan Jepang pada tanggal 27 September 1945. Pemuda PTT sangat menyadari fungsi jawatan dan keahlian yang dimilikinya untuk membantu perjuangan, Keberadaan AMPTT sebagai salah satu badan perjuangan pada masa revolusi dapat dilihat dari potret dirinya. Pertama, memalalui ide pengambilalihan kekuasaan Kantor Pusat Jawatan PTT dari kekuasaan asing. Kedua, tindakan untuk merealisasikan, membantu pemuda-pemuda melakukan perebutan obyek-obyek panting, mendirikan radio perjuangan Benteng Hitam, dan ikut berjuang bersama rakyat dan badan lainnya menghadapi sekutu. Ketiga, hasil dari semua itu antara lain memberi inspirasi kepada pemuda jawatan lain untuk ikut mengambil alih jawatannya, membentuk organisasi pemuda jawatan. Hubungan kamunikasi dalam masa pergolakan yang dirasakan sulit, menjadi Iebih memungkinkan berkat usaha yang gigih dari pegawai PTT dan AMPTT. Masa antara 27 September 1945 sampai 23 Maret 1946 adalah masa yang sangat singkat. Rasanya mustahil dalam waktu sesingkat itu sebuah organisasi pemuda atau badan perjuangan manapun dapat bergerak banyak, akan tetapi revolusi memungkinkan berbuat segalanya, dan AMPTT membuktikan bahwa dalam waktu enam bulan itu telah dapat menyumbangkan peranannya dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia."

"Sebuah integrasi ekonomi dan politik yang sudah lama dicita-citakan Eropa mulai terwujud dengan penandatanganan perjanjian yang menandai berdirinya Uni Eropam pada tahun 1992. Perjanjian ini kemudian harus diratifikasi oleh negara_negara anggota untuk disahkan. Di Prancis, proses ratifikasi dilakukan melalui referendum. Hasil referendum menunjukkan perbedaan tipis antara masyarakat yang mendukung (51 %) dan yang menolak (49 %). Isi skripsi ini akan memaparkan golongan masyarakat yang menolak Perjanjian Uni Eropa dan alasan penolakan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan memaparkan isi perjanjian yang paling utama dan memaparkan situasi sosial ekonomi dan politik Prancis pada masa itu. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan masyarakat yang menolak ratifikasi didasari oleh kondisi sosial ekonomi dan bentuk Uni Eropa yang menuntut adanya penyerahan sebagian kedaulatan dari negara-negara anggota kepada Uni Eropa."

"Zainurlis, NPM: 0787040339. Nilai-nilai Buruh Australia Dalam Aksi Boikot Buruh Pelabuhan Untuk Mendukung Revolusi Indonesia 1945-1949. (ix + 126 halaman; bibl. 131; 34 lampiran + peta.) Dalam masyarakat kulit putih Australia, khususnya buruh berkembang nilai-nilai, terutama mateship dan rasisme. Kedua nilai ini telah muncul dan berkembang sejak awal abad ke-19, khususnya dalam industri pastoral di pedalaman Australia. Dalam gerakan-gerakan buruh baik pada awalnya di ladang-ladang emas tahun 1850-1860-an maupun gerakan-gerakan buruh yang cukup besar pada awal 1890-an nilai-nilai mateship dan rasisme juga dapat dilihat muncul ke permukaan. Kedua nilai-nilai ini dapat dikatakan telah berakar, khususnya dalam masyarakat buruh kulit putih Australia sejak awal abad ke-19. Kedua nilai-nilai ini mateship dan rasisme diperdebatkan oleh Russel Ward dan Humphrey McQueen yang berargumentasi bahwa mateship-lah yang merupakan identitas (ciri) masyarakat kulit putih Australia khususnya masyarakat buruh. Di pihak lain Humphrey McQueen berargumentasi bahwa rasisme juga faktor yang penting dalam identitas masyarakat kulit putih Australia, khususnya masyarakat buruh. Dari kedua argumentasi tersebut, khususnya dalam aksi boikot buruh pelabuhan Australia 1945-1949 nilai mateship-lah yang muncul ke permukaan dalam usaha buruh pelabuhan mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terujud bahwa kemerdekaan Indonesia sesuai dengan makna Piagam Atlantik, bahkan kemerdekaan Indonesia dapat memberi peluang pasar bagi barang-barang produksi Australia dalam berhubungan dagang dengan Indonesia. Selain munculnya nilai mateship dan adanya peluang ekonomi di Indonesia, juga munculnya sikap antimiliterisme buruh-buruh pelabuhan, di mana mencegah Belanda mendirikan kembali Hindia Belanda di Indonesia dengan kekuatan senjata (militer). Di samping itu aksi aksi militer Belanda di Indonesia pun juga dapat mengganggu keamanan Australia. Akhirnya nilai mateship, peluang ekonomi, sikap antimiliterisme dan sikap antikolonialisme terujud dalam kokohnya aksi boikot buruh pelabuhan Australia mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Dukungan buruh pelabuhan Australia periode revolusi kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan merupakan dasar hubungan Australia-Indonesia dan merupa-kan hubungan bulan madu Australia-Indonesia."

"Skripsi ini mencoba melihat perlawanan Rakyat Sumatera Barat pada masa revolusi, 1945-1949. dengan studi kasus perlawanan di kota Padang den sekitarnya (Padang Area). Perlawanan Rakyat Sumatera Barat termasuk perlawanan yang gigih dalam menghadapi pendudukan sekutu/Belanda. Hal ini terbukti, sumatera Barat relatif tidak pernah diduduki Sekutu ataupun Belanda. Bahkan ketika daerah-laerah di sekelilingnya membentuk negara sendiri. seperti Negara Sumatera Timur awal tahun 1948, Sumatera Barat justru menjadi pusat perlawanan Republik Indonesia dengan PDRJ-nya (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Perlawanan gigih tersebut, dimungkinkan karna tingkat kesadaran berbangsa rakyat Sumatera Barat telah tertanam kokoh. Sehingga perjuangan kemerdekaaan Indonesia. Untuk membebaskan diri dari pendudukan asing, dilakukan oleh segenap rakyatnya. Contoh kecil partisipasi masyarakat dalam perjuangan tersebut ialah. ketika Gubernur militer Sumatera Barat membutuhkan dana untuk meneruskan perlawanan. dengan sukarela rakyat Sumatera Barat memenuhi imbauan untuk menyerahkan 10% hasil pertanian dan harta kekayaan mereka untuk kas negara. Tumbuhnya tingkat kesadaran berbangsa pada rakyat Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Faktor adat istiadat tersebut, seperti azas kebersamman den musyawarah yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kuatnya Agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan merantau. serta tingginya animo Rakyat Sumatera Barat untuk mengenyam pendidikan. Pads skripsi juga dikupas faktor adat istiadat minangkabau. sebagai salah satu faktor pendorong gigihnya perlawanan Rakyat Sumatera Barat terhadap pendudukan sekutu/Belanda pada mesa revolusi dengan titik berat penggambaran perlawanan di 'Padang area'."

"Hubungan Pusat-Daerah Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1978): Studi Kasen Daerah Istimewa Aceh. Sebuah bangsa ada karena adanya kehendak bersama, kesamaan sejarah yang sama, dan tujuan yang sama. Sebuah bangsa menjadi tidak ada adaiah karena adanya ketidakadilan, diskriminasi dan tertutupnya kran-kran kebebasan untuk mengekspresikan diri. Bangsa Indonesia lahir karena adanya cita-cita bersama dari seluruh suku bangsa yang ada untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme dan untuk setara dengan bangsa-bangsa lainnya, McIalui proses yang panjang kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia. Proses pengelolaan negara yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang sejarah. Sejak zaman revolusi sampai masa Orde Baru Indonesia sebagai sebuah negara terus mengalami tantangan. Skripsi ini membahas hal tersebut dengan studi kasus di Daerah Istimewa Aceh. Daerah Aceh sejak masa kemerdekaan hingga Orde Baru adalah daerah yang terus menerus mengalami pergolakan. Pada masa kemerdekaan yang diperangi adalah Belanda, sedangkan pada masa-masa setelah itu peperangan yang terjadi adalah antara Aceh melawan Jakarta (daerah pusat). Pada masa Orde Baru Aceh adalah merupakan saiah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada terasa kurang sebanding. Hal ini bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi di beberapa daerah lain mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat telah menetapkan sebuah mekanisme tertentu untuk melemahkan daerah, balk secara politik maupun ekonomi. UU No 5 tahun 1974 yang merupakan produk dari Orde Baru ini, menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menekan daerah. Sebagai contoh adalah masalah pengangkatan kepala daerah, walupu n di tiap daerah ada kepala daerah, tetapi yang menentukannya tetap pemerintah pusat. Disamping itu pola penyeragaman struktur pemerintahan daerah secara nasional menjadikan daerah ini menjadi teralienasi dari sistem budayanya sendiri. Dalam hal ekonomi pemerintah pusat membuat daerah-daerah menjadi mangalami ketergantungan yang tinggi terhadap pusat. Pemerintah lebih mengedepankan pemberian subsidi kepada daerah-daerah. terrnasuk Aceh. Dalam Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Tingkat I, subsidi pemerintah pusat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan rata-rata posisinya sekitar 60 % dari total penerimaan. Subsidi pemerintah pusat ini merupakan hasil yang diambiI dari daerah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan reaksi, khususnya di Aceh. Walaupun reaksinya dalam skala kecil pada waktu itu, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah membuat manajemen hubungan pusat-daerah secara kurang baik. Reaksi ini diwujudkan dengan perjuangan bersenjata yang dipimpin oleh Hasan Muhammad Tiro. Pada awainya gerakan ini merupakan gerakan elit dari kalangan intelektual Aceh yang merasa resah melihat kondisi Aceh pada sat itu, yang menurut mereka Aceh diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat. Gerakan ini walaupun pada akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah, tetapi tidak mati, dan pada tahun-tahun berikutnya pendukungnya mulai bertambah banyak."

"Serikat selalu mencampuri urusan dalam negeri Kuba. Para presiden Kuba adalah orang-orang yang dekat dengan Amerika Serikat. Mereka selain menjalankan pemerintahan juga melindungi aset-aset rnilik Amerika Serikat di Kuba. Selain itu para presiden Kuba sangat senang melakukan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Tetapi biasanya mereka tidak bertahan lama karena rakyat sangat tidak suka dengan mereka dan kemudian melakukan pemberontakan. Masalah ini terus terjadi hingga Fidel Castro mengambil alih kepemimpinan. Fidel Castro yang menjadi presiden Kuba pada tahun 1960 adalah orang yang sangat tidak suka dengan Arnerika Serikat, Untuk menghindari Amerika Serikat kembali berkuasa di Kuba ia menolak menerima bantuan dari Arnerika Serikat. Sebaliknya ia rnenerima bantuan dari Uni Soviet. Selain itu ia menyita aset-aset milik Amerika Serikat di Kuba yang membuat pemerintah Amerika Serikat marah dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Kedekatan pemerintah Kuba dengan Uni Soviet membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi panik dan kemudian menyusun rencana untuk menjatuhkan Fidel Castro. Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengumpulkan para pengungsi Kuba di daerah Florida untuk dilatih menjadi tentara pemberontak dan akan menyerang Kuba. Rcncana ini dijalankan pada tahun 1961 pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Tetap serangan ini berhasil digagalkan oleh pasukan Fidel Castro."

"Kaum intelektual di Cina adalah mereka yang memiliki pendidikan menengah ke atas atau mereka yang memiliki pendidikan yang hampir setaraf dengan itu. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah para pengajar universitas, guru sekolah menengah, anggota staf, mahasiswa, pelajar, guru sekolah dasar, para profesional, insinyur, teknisi, dan mereka yang mempunyai kedudukan yang penting. Para pemimpin Cina selalu mempunyai pandangan dan sikap yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dalam menghadapi kaum intelektual. Sebelum Republik Rakyat Cina berdiri, pada tanggal 1 Desember 1939, dalam suatu rencana keputusan yang dibuat oleh Mao Zedong bagi Komite Sentral PKC dikatakan bahwa ...Tangga partisipasi kaum intelektual, kemenangan revolusi adalah tidak mungkin. Tentara dan partai kita telah berusaha untuk merekrut para intelektual selama tiga tahun terakhir ini, dan banyak intelektual revolusioner yang telah terserap ke dalam partai, tentara, organ-organ pemerintah, pergerakan kebudayaan, dan pergerakan massa, hal ini menuju pada persatuan; Ini merupakan basil yang sangat besar yang telah dicapai. Selaiu itu pada tanggal 24 April 1945, Mao di dalam program khusus kebijaksanaan PKC tentang masalah kebudayaan, pendidikan dan intelektual mengalakan bahwa bencana yang menimpa rakyat Cina karena penindasan asing dan kaum feodal juga mempengaruhi kebudayaan nasional kita. Lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan yang maju serta pendidikan dan pekerja budaya juga ikut menderita. untuk melenyapkan penindasan asing dan kaum feodal dalam jumlah yang besar bagi rakyat. Dan negara Cina juga membutuhkan para ilmuwan, intelektual, insinyur, teknisi, dokter, jurnalis, pelukis, sastrawan dan artis. Mereka harus diilhami dengan semangat untuk melayani rakyat dan harus bekerja keras. Asal saja mereka melayani rakyat dengan terpuji maka seluruh kaum intelektual merupakan milik rakyat dan negara yang berharga dan mulia. Masalah kaum intelektual menjadi penting di Cina karena latar belakang kebudayaan negara Cina merupakan hasil tekanan asing dan feodal dan karena kaum intelektual sangat dibutuhkan dalam perjuangan rakyat bagi kemerdekaan. Pada tahun 1949 setelah berhasil menguasai Cina Daratan dari tangan Nasionalis, Partai Komunis Cina segera berupaya merombak struktur lembaga-lembaga pemerintahan dan menggantikannya, sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Sejak saat itu, kepemimpinan politik RRC juga selalu berubah, berganti_-ganti antara kepemimpinan kelompok moderat yang bergaya Birokrat dan kelompok radikal yang bergaya Maois..."

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terhenti pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika diproklamirkannya Negara Republik Indonesia. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, terutama ketika Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Untuk itu banyak berdiri laskar-laskar rakyat yang banyak melakukan aksi menentang kembalinya Belanda. Strategi pemerintah RI dalam menghadapi Belanda lebih mengutamakan perundingan-perundingan diplomatik. Banyak kaum republik di Jawa Barat tidak menyetujui strategi tersebut, karena dianggap sangat merugikan pihak RI, terlebih ketika disetujuinya perjanjian Renville yang menyebabkan daerah Jawa Barat kecuali Banten menjadi daerah pendudukan Belanda, dan TNI serta seluruh aparat pemerintah RI di Jawa Barat diharuskan hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat dan usaha Belanda untuk mempertahankan kedudukan di daerah pendudukannya, terutama dengan mendirikan Negara Pasundan, menyebabkan bergabungnya kaum republik dan laskar Divisi Bambu Runcing yang berada di Gunung Sanggabuana untuk membentuk sebuah pemerintahan, bernama Pemerintahan Republik Djawa Barat. Sebuah pemerintahan bayangan RI yang walaupun berlangsung dalam kurun waktu singkat, Oktober 1948 November 1949, dapat membantu rakyat di daerah Iawa Barat dalam menangani seluruh urusan sipil atau administrasi melalui jawatan-jawatan yang dibentuknya, terutama dalam mempertahankan semangat dan dukungan rakyat Jawa Barat terhadap RI. Pemerintahan Republik Djawa Barat, sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan RI di Iawa Barat selama ini belum dibahas secara khusus. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah dan peran PRDB secara lengkap. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian maupun pengetahuan wawasan untuk siapapun yang tertarik mengetahui maupun mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia."