Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUsaha menata sektor pertambangan di Indonesia di mulai sejak adanya usulan dari kalangan DPRS berupa mosi Teuku Muhamad Hasan pads bulan Agustus tahun 1951. Mosi ini mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang pertambangan yang baru untuk mengantikan Indiche mijnwet(INNS). Dengan adanya mosi itu telah mengilhami pemerintah untuk terus pengadakan penataan pada sektor pertambangan (khususnya pertarnbangan minyak bumi). Terbukti dengan di bentuknya PNUP dan kemudian dua buah panitia ahli untuk membantu PNUP dalam menjalankan tugasnya. Barulah pada tahun 1960 kita berhasil membuat undang-undang pertambangan baru yang di kenal dengan UU no.44 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan undang-undang itulah kita mengadakan kontrak karya dengan beberapa perusahaan pertambangan minyak asing pada masa itu. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang itu negara kita kembali mengalami kekacauan politik yang sangat menganggu perkembangan sektor perekonomian Nasional. Setelah Gestapu berhasil di tumpas dan Orde Barupun mulai berkuasa di Indonesia, kitapun segera mengadakan penataan kembali pada semua sektor perekonomian negara, termasuk sektor pertambangan. Seining dengan iklim pembangunan yang dihembuskan oleh Orde Baru, maka di bidang pertambanganpun terjadi banyak perubahan Semakin banyaknya perusahaan pertambangan asing (terutama minyak bumi) yang ingin mengadakan operasinya di Indonesia, maka pemerintahpun harus memikirkan kembali sistem kerjasama yang baru, karena kontrak karya yang selama ini menjadi model bagi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan asing tersebut dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia pertambangan (khususnya minyak bumi) pada saat itu yang sudah sedemikian maju. Berdasarkan alasan itu, maka Dr. Ibnu Sutowo (menteri pertambangan pada saat itu) merancang suatu model kerja sama baru yang kemudian dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem baru ini perusahaan pertambangan milik negara memiliki peranan yang sangat besar dalam mengawasi jalannya operasi perusahaan pertambangan asing tersebut. Dan untuk lebih mengefesienkan peranan perusahaan negara tersebut, make pada Tanggal 20 Agustus 1968 di bentuklah PERTAMINA (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) yang merupakan hasil dari penggabungan dua buah perusahaan pertambangan milik negara yang ada pada saat itu. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan efektipitas dan daya kerja dari perusahaan pertambangan milik negara tersebut semakin. meningkat. Dengan demikian Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang memegang hak kuasa pertambangan negara di bidang minyak bumi dan menjadikannya sebagai pengawas terhadap semua usaha pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh kepulauan Indonesia.

---

"

"ABSTRAKDalam skripsi saya yang berjudul Kebijaksanaan Pemerintah di Sektor Pertambangan Kasus Tambang Timah Bangka 1953-1976 berisi tentang sejarah pertambangan timah di Indonesia, khususnya pertambangan timah di Pulau Bangka. Pertambangan timah ini sudah lama dikenal sejak masa kesultanan Palembang hingga zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda pertambangan timah ini diusahakan oleh BTW (Bangka Tin Wining), yaitu sebuah perusahaan swasta asing milik orang Belanda. Setelah terjadi pengambilalihan pada tahun 1953, Tambang Timah di Pulau Bangka ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dan namanya berubah menjadi Perusahaan Tambang Timah Bangka. Setelah dikelola oleh Pemerintah RI inilah perusahaan ini mengalami banyak perkembangan sesuai dengan keadaan politik bangsa Indonesia pada saat itu. Pada zaman Orde Lama perkembangan perusahaan ini mengalami banyak kemunduran disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah pada saat itu yang menjadikan politik di atas segalanya. Barulah setelah lahirnya orde Baru Perusahaan Tambang Timah Bangka ini sedikit derni sedikit menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah orde Baru untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian sejak saat itu Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi salah satu perusahaan pertambangan milik pemerintah yang dikelola sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

---

"

"Usaha pertambangan merupakan suatu cara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi suatu sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Pada pengusahaan sektor pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan modal yang besar, teknologi mutakhir dan kemampuan sumber daya manusia yang ahli di dalam pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi. Tesis ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, artikel, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan.Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai konsepsi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, peranan hukum terhadap investasi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, dasar pengaturan mengenai investasi di Indonesia pada umumnya dan investasi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi pada khususnya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal itu merupakan amanah konstitusi. Untuk dapat menikmati kekayaan sumberdaya alam tersebut, maka diperlukan pengusahaan secara langsung oleh Negara ataupun pengusahaan tidak langsung, mengingat keterbatasan modal, teknologi dan kemampuan SDM maka dipilihlah konsep investasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta nasional maupaun swasta nasional, melihat perkembangan investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikenal sistem Konsesi berdasar Indische Mijn Wet, Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960, Kontrak Production Sharing berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan Kontrak Kerja Sama berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2001. Melihat konsep investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang pernah diterapkan di Indonesia memerlukan payung hukum berupa peraturan perundangundangan. Hukum dalam dunia investasi berperan sebagai faktor pendorong apabila hukum dapat menciptakan certainly (kepastian), predictability (dapat diprediksi) dan fairness (untuk keadilan)."

"Skripsi ini membahas peran pemerintah dalam penyelesaian kemelut di wilayah pertambangan minyak di Sumatra Utara 1949-1957. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelesaian dan memperbaiki wilayah pertambangan ini pasca penandatangan perjanjian KMB. Dimasa setelah penandatanganan persetujuan muncul dua pandangan besar ketika itu, yakni yang pro-nasionalisasi dengan yang pro-pengembalian. Sejak saat itulah status wilayah pertambangan ini menjadi kemelut dan timbul berbagai konflik di wilayah pertambangan ini.Di masa parlementer, setiap kabinet mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan di wilayah pertambangan. Akan tetapi berbagai kebijakan yang diterapkan tidak berkelanjutan, hal ini menyebabkan masalah pertambangan tidak kunjung usai dan menjadi terkatung-katung. Pergantian kabinet nantinya juga mempengaruhi timbulnya konflik diantara kalangan pegawai tambang.Untuk mengakhiri ini semua, maka setelah dibatalkannya perjanjian dalam KMB, pemerintah memutuskan untuk tidak mengembalikan tambang ini kembali kepada Shell dan memilih untuk mengelolanya sendiri, yang kemudian diserahkan kepada Militer. Dengan pengangkatan militer ini, kemelut di wilayah pertambangan ini dapat segera di atasi, dan keberhasilan yang dicapai adalah dengan pendirian PT. ETMSU. Para pemimpin daerah turut dilibatkan dalam jajaran direksi sebagai jawaban dari tuntutan mereka terkait penyelesaian masalah di wilayah pertambangan ini. Pada tanggal 10 Desember 1957, dikeluarkanlah akta pendirian PT PERMINA yang sebelumnya adalah PT ETMSU. Sejak penetapan ini secara resmi Bangsa Indonesia memiliki maskapai perusahaan minyak sendiri.

---

This undergraduate thesis analyzes the role of the Government in the solution of the oil crisis in the mining area of Northern Sumatra, 1949-1957. The objective of this study is to show the actions of the Government in effort to improve the area of mining settlement and subsequent to the signing of this agreement in the Round Table Conference. Two perspectives appears after tihe signing of the agreement, the pro-nationalization and the pro-reembolso perspective. Since then the situation of the mining region is in the chaos and conflictive.

During parliamentary era, Cabinet of Ministers issues variety of policies to address problems in mining areas. Nevertheless, various policies that applied are not sustainable, it caused problems and a drift of production proceeds. Replacement of the Cabinet would also affect the frequency of conflicts between mine worker later on.

The government decided not to return the field back to Shell and choose to manage it themselves, yet they handed it over to the military to bring the problem to an end, after the cancellation of the deal in the Round Table. As the government appointed the military, the chaos in the mining area can be quickly resolved, and the success achievement is by establishing PT. ETMSU. Local leaders involved in the board of directors in response to their demands associated with solving problems in mining areas. On December 10, 1957, The Act of Formed certificate formerly PT PERMINA is PT ETMSU was issued. Since this designation The Indonesian Republic officially announce their own airlines oil copmpany."

"Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas sektor pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan antar provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2010. Sektor pertambangan yang menjadi tumpuan pendapatan negara pada masa Orde Baru nyatanya sampai dengan saat ini pendapatan riil dari sektor pertambangan meningkat sepanjang tahun. Begitu juga dengan proporsi ekspor sektor primer yang meningkat bahkan sudah mulai melebihi proporsi ekspor sektor manufaktur. Meningkatnya aktivitas sektor pertambangan tersebut mempengaruhi penurunan tingkat keberlanjutan secara rata-rata di Indonesia. Berdasarkan hasil regresi, dampak negatif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat keberlanjutan yang menggunakan indikator genuine saving merupakan akibat dari hubungan positif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat deplesi. Walaupun masih tinggi pendapatan sektor pertambangan yang menyebabkan deplesi, harus dilakukan proses alih kapasitas kepada modal manusia untuk menjaga tingkat keberlanjutan tetap positif. Berdasarkan hasil regresi, hubungan pendapatan sektor pertambangan dengan investasi modal manusia memang positif namun tidak berpengaruh signifikan.

---

This study analyzes the impact of mining sector activities on sustainable development among provinces in Indonesia for the period 2000 to 2010. Mining sector, which became the main source of the state revenues during the New Order era, has an increase in real income during observed year. In addition, the proportion of primary sector exports has been increasing moreover it started to exceed the proportion of manufacturing exports. Increased mining sector activity affects a decrease of sustainability level in Indonesia.

Based on the regression result, the negative impact of mining sector revenues to the level of sustainability using Genuine Saving as indicator is the result of a positive relationship between the mining sector incomes to natural resource depletion. Although higher mining sector incomes lead to depletion, capacity transfer process must be made to the human capital capacity investment in order to maintain positive level of sustainability. Based on the regression result, the mining sector revenue relationship with human capital investment is positive but not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan environmental management practices atau praktik manajemen lingkungan terhadap profitabilitas dan valuasi perusahaan sektor pertambangan dan pertanian di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari perusahaan yang masuk ke dalam sektor pertambangan dan pertanian berdasar sistem klasifikasi industri JASICA yang sudah terdaftar di Bursa efek Indonesia dalam kurun waktu 2011-2020. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang diolah menggunakan model panel random effect . Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, akan tetapi memiliki pengaruh negatif pada valuasi perusahaan. Hasil yang saling bertolak belakang ini dapat menjadi indikasi adanya information asymmetry antar manfaat performa lingkungan perusahaan dan investor. Karena itu, diperlukan tolak ukur objektif dan sistem pelaporan performa lingkungan terintegrasi agar jarak tersebut dapat tertutup.

---

This study aims to examine the effect of environmental management practices has on the profitability and market valuation of mining and agriculture sector companies in Indonesia. This study uses sample from companies that are included in the mining and agriculture sector based on the JASICA industrial classification system listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2020. The type of data used is panel data which is processed using a random effect panel model. The findings in this study shows that environmental management practices have a positive effect on company’s profitability, but a negative effect on its valuation. These contradictory results might be an indication of the existence of information asymmetry between the benefits of environmental performance and investors. Therefore, objective environmental performance measures and an integrated reporting system are needed so that the gap can be closed."