Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maryanti. Judul Skripsi LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) 1963-1967: Kajian Tentang Gerakan Asimilasi Masyarakat Cina di Indonesia. Di bawah bimbingan Tri Wahyuning M. Trsyam M.Si. Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 2000. Xi + 100 him + lampiran. Pada tahun 1960-an dalam masyarakat Cina terdapat dua aliran atau paham dalam mencari penyelesaian masalah mereka di Indonesia. Aliran yang pertama adalah aliran integrasi dan kedua aliran asimilasi. Aliran integrasi diperjuangkan oleh Baperki yang terbentuk di tahun 1954 sedangkan aliran asimilasi diperjuangkan oleh LPKB yang terbentuk di tahun 1963. Perbedaan pandangan dan ideologi antara kedua aliran tersebut menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat Cina. Keadaan politik yang berkembang waktu itu dimana LPKB dan Baperki berada di posisi yang berseberangan menimbulkan perdebatan tersebut menjadi terkait pada polarisasi yang lebih luas dalam perkembangan politik di Indonesia. Sejak tahun 1963 hingga tahun 1965 LPKB yang bersikap anti komunis berada di posisi yang defensif dalam menghadapi kecaman dari Baperki. Walaupun telah menjadi lembaga pemerintah namun LPKB menghadapi kesulitan dalam menjalankan program asimilasinya. Keadaan tersebut berubah setelah terjadinya G 30 S/PKI dimana ke]ompok-kelompok anti komunis yang sebelumnya tertindas kemudian tampil secara terbuka. Begitu pula halnya dengan LPKB. Dengan dukungan kekuatan anti komunis LPKB berusaha membuktikan bahwa tidak semua orang Cina pro-komunis mengingat besarnya aksi anti Cina pasca G 30 SIPKI yang disebabkan oleh sepak terjang Baperki yang identik dengan PKI. Selain berhasil mengurangi, intensitasi anti Cina yang terjadi waktu itu LPKB jugs memainkan peranan panting dalam menyediakan gagasan kepada pemerintah dalam mengatasi masalah Cina Beberapa kebijakan asimilasi pemerintah terhadap warga negara keturunan Cina berasal dari rekomcndasi yang diajukan oleh orangorang Cina penganjur asimilasi yang terdapat dalain LPKB rnelalui badan pemerintah yang yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah Cina yaitu Panitia Perumusan Kehijaksanaan Masalah Cina. Dengan pertimbangan bahwa LPKB telah selesai menjalankan tugasnya dengan diterimanya konsep asimilasi LPKB sebagai kebijakan Orde Baru dalam menyelesaikan masalah Cina maka sudah saatnya LPKB dibubarkan.LPKB kemudian dibubarkan dengan Keppres No. 220 tgl. 22 November 1967 dan tugasnya dialihkan ke Departemen Dalam Negeri sejak 16 Desember 1967."

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN Wang Gungwu menilai bahwa Indonesia merupakan contoh sebuah negara yang mempunyai masalah Cina amat kompleks(1981:261-264) 1. Salah satu dari masalah tersebut adalah erat kaitannya dengan identifikasi diri mereka terhadap negara tempat mereka tinggal 2. Sebagai akibat hal tersebut adalah timbal masalah seperti yang dikemukakan oleh Leo Suryadinata (1986:191-193). Dikatakannya bahwa sekalipun orang Cina di Indonesia telah meninggalkan identitasnya sebagai orang Cina dan mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan peranakan, mereka tetap masih dianggap sebagai orang Cina. Di kalangan kebanyakan orang Indonesia, mereka belum dapat diterima sepenuhnya sebagai warga bangsa Indonesia. Banyak di antara pemimpin bumiputera menilai bahwa sebagai bagian dan nasion Indonesia, orang Cina sebagai pendatang masih dirasa perlu untuk dipertimbangkan. Sementara itu Suryadinata juga betpendapat bahwa meskipun orang Cina telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, berbagai simbol dan identifikasi rasional Indonesia masih sukar diserap dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Hal tarsebut disebabkan kuatnya pengaruh kebudayaan negeri leluhur dalam membentuk identitas nasional orang Cina sebagai bangsa Indonesia.Menurut penilaian Maly G. Tan (1979:vii), posisi orang Cina di Indonesia pada dewasa ini adalah sebagai berikut:" Tak ada yang bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, malahan biasanya sikap itu bersifat ekstrim; membenci atau sebalikaya menyenangi mereka. Sikap ekstrim ini pun tidak konstan pada orang atau kelompok-kelompok tertentu dalam keadaan tertentu bisa disenangi, dalam keadaan lain dibenci. Pendeknya jelas terdapat suatu sikap yang ambivalen terhadap mereka. Hal ini tercermin gala dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak menentu dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, sejak zaman kolonial sampai kini ".Berdasarkan penilaian Lois(1951:29-35), sifat yang mendua juga dimiliki oleh kebanyakan orang Cina di Indonesia. Oleh karena itu agar mereka dapat menjadi orang Indonesia dalam arti sebenarnya, orang Cina yang telah berstatuskan sebagai warga negara Indonesia harus mampu membuktikan loyalitas dirinya, baik secara politik mau pun ekonomik terhadap negara barunya 3. Selanjutnya Somers Heidhues (1974: 43) juga menganjarkan sesuatu hal penting yang hares diperhatikan oleh orang Cina di Indonesia agar tidak mendapatkan perlakukan 'diskriminatif' , yaitu hendaknya menyadari bahwa status kewarganegaraan Indonesia yang telah dimilikinya sekaligus juga disertai suatu usaha agar bumiputera dapat menerimanya sebagai bagian dari mereka. Selama ini sering muncul pandangan dari kalangan bumiputera bahwa sekalipun telah mempunyai status kewarganegaraan Indonesia tetapi 'sekali Cina tetap Cina' 4. Terdapatnya pandangan seperti itu tidak terlepaskan dari adanya penilaian bahwa status mereka sebagai warganegara Indonesia itu hanya dipergunakan untuk mencari keuatungan dalam sektor perdagangan. Sementara itu uang sebagai hasil keuntungan yang diperolehnya, lebih dipakai untuk berbagai kegiatan yang eksklusif Cina atau dibawa ke luar negeri. Oleh karena itu mereka harus dapat membuktikan dirinya melalui kewajiban yang harus diberikannya kepada negara dimana mereka itu sekarang secara formal menyandang status kewarganegaraan dari negeri itu, ialah Indonesia. Suatu cara pembuktian yang harus dilakukan adalah kesediaan mereka untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat atau negara tempat ia tinggal. Era modernisasi yang sedang melanda Indonesia, dapat dipakai sebagai momentum untuk saling berkerja sama sehingga jarak psikologis, sosial, ekonomi dan sebagainya dari kedua golongan tersebut semakin kabur.Jika berbagai pandangan di atas ditelaah lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah orang-orang keturunan Cina di Indonesia adalah erat kaitannya dengan proses pembangunan...."