Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan keberadaan usaha arak gelap, baik yang menyangkut industri ataupun perdagangannya. Dalam usaha mengungkap keberadaan industri arak gelap, penulis mengungkap juga pabrik arak legal sebagai pembanding, yang ditujukan untuk memperjelas pengkajian tema tersebut di atas. Segi-segi yang akan dibahas dalam Skripsi ini ialah; Asal-usul, kebiasaan, dan perkembangan minuman arak di Cirebon; profil usaha arak gelap di Cirebon; serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kolonial terhadap minuman keras."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kebijakan sewa tanah di Karesidenan Cirebon pada masa Raffles sampai Du Bus de Gisignies tahun 1811 ndash; 1830. Sewa tanah pertama kali diterapkan Raffles di Karesidenan Cirebon pada Juni 1813 yang kemudian diperbaharui pada Pebruari 1814. Cita-cita yang ingin dicapai adalah melalui liberalisasi ekonomi tersebut dapat menghapus penindasan dan mencapai kesejahteraan untuk petani. Sistem sewa tanah dilandasi dari gagasan bahwa tanah tidak lagi menjadi milik sultan, tetapi menjadi milik Pemerintah Inggris. Rakyat yang dianggap sebagai penyewa yang harus membayar pajak kepada Pemerintah Inggris. Kemudian, Pemerintah Belanda tetap melanjutkan sistem sewa tanah hingga tahun 1830 dengan disertai berbagai perbaikan dan penyesuaian. Namun, penetapan pajak di Karesidenan Cirebon terlampau tinggi serta tidak mengindahkan kondisi petani ketika gagal panen. Hal itu mengakibatkan bertambah beban yang ditanggung petani sehingga menimbulkan perlawanan resistensi . Sistem sewa tanah ini berakhir pada tahun 1830 karena tanah-tanah di Karesidenan Cirebon terkena peraturan tanam paksa.

---

ABSTRACT"This study aimed to determine whet"The mini thesis describes the land rent policy during the Raffles era until Du Bus de Gisignies era in Karesidenan Cirebon in 1811 1830. This policy was first administered by Raffles in Karesidenan Cirebon on June 1813, and later renewed on February 1814. The governmet wished to abolish oppression and reached prosperity for farmers through economic liberation. The system was based on an idea that the land in Java, including Karesidenan Cirebon, were no longer the Sultan Possesion, but had now become the possession of the British government. Thus, the people farmers had to rent land and pay taxes to British Government. The Hindia Belanda government then carried on the system with some adjustments. However, the tax in Karesidenan Cirebon was higher than the previous tax and didn rsquo t consider the farmer rsquo s condition if the harvest failed. This increased pressure was what led to the resistance of the people. The land rent ended when cultuur stelsel was administered in Karesidenan Cirebon in 1830."

"ABSTRAKZhou Enlai lahir ditengah-tengah keluarga tradisional di Huaian ( Propinsi Jiangsu ). Ayahnya adalah seorang pegawai Departemen Keuangan di Propinsi Shandong. Pendidikan formal pertama didapatkan di Sekolah Dasar Misionaris Shengching, dilanjutkan di Sekolah Menengah Nankai ( dalam pengajarannya menggabungkan antara pendidikan Cina dan pendidikan Barat ). Setelah lulus, Zhou melanjutkan studi ke Jepang dan untuk pertama kalinya membaca artikel mengenai Marxisme yang ditulis oleh Prof. Hajime Kawakami.Kembali ke Cina pada tahun 1919 dan terlibat dalam Gerakan 4 Mei 1919. Seperti Mao Zedong, Zhou juga terlibat dalam kegiatan jurnalisme pelajar; ikut berpartisipasi dalam gerakan pelajar di Tianjin dan membentuk Yayasan Sadar Juewushe) sama seperti Perkumpulan Rakyat Baru ( .Xin Min Xuehui ); dan bergabung dalam grup belajar Marxist yang dibentuk Li Dazhao. Pada tahun 1920 melanjutkan studi ke Perancis, dimana dia menjadi seorang komunis (Marxis ). Bersama-sama anggota dari Xin Min Xuehui yang ada di Paris mendirikan cabang Partai Komunis Cina. Kembali ke Cina pada tahun 1924, ikut serta dalam front persatuan Partai Komunis Cina dan Partai Nasionalis Cina melawan pemerintah warlord utara; dan menjabat sebagai direktur politik Akademi Militer Whampoa

---

"

"PENDAHULUAN Kelaparan dapat didefinisikan sebagai kekurangan jumlah (porsi) makanan yang luar biasa dan berlarut-larut sehningga mengakibatkan penderitaan lapar yang meluas dan berlangsung lama di antara penduduk yang tertimpa. Keadaan badan mereka menjadi kurus dan biasa diikuti oleh jumlah angka kematian yang tinggi. Dengan demikian peristiwa kelaparan yang sungguh-sungguh meliputi wilayah yang luas dan menimpa sejumlah besar penduduk. Kekurangan pangan yang akut untuk beberapa minggu sebelum panen yang sering terjadi di antara penduduk di beberapa bagian wilayah di dunia (negara) yang belum maju bukan merupakan peristiwa kelaparan. Kekurangan bahan pangan yang penting seperti gula dan daging bukanlah merupakan peristiwa kelaparan apabila ada bahan pangan lainnya yang beraneka ragam sebagai penggantinya. Kekurangan vitamin atau mineral yang penting dengan berbagai gejala penyakit yang ditimbulkannya bukanlah suatu peristiwa kelaparan. Dalam suatu peristiwa kelaparan, anggota masyarakat yang tertimpa bencana itu secara berangsur-angsur menjadi sangat kurus dan keadaan badan menjadi semakin lemah dan lesu. Bahkan dalam keadaan yang sangat lemah dan lesu juga tidak berdaya mereka berada di rumah-rumah, di jalan-jalan dengan keadaan badan yang sangat kurus dan sering dengan perut yang mengembung menunggu kematian. Di tempat atau daerah yang tertimpa bencana kelaparan terlihat peminta-minta (pengemis) dalam jumlah yang sangat banyak bisa juga terjadi kerusuhan, banyak orang- orang yang berkeliaran tanpa tujuan, dan perpindahan penduduk. Banyak laki-laki, wanita dan anak-anak berkeliaran di tempat-tempat umum, jalan-jalan, lorong-lorong dengan harapan akan memperoleh sesuatu atau sisa makanan yang bisa dimakan. Definisi dan penjelasan dari kelaparan di atas, walaupun dalam konteks (suasana) yang berbeda, nampaknya sesuai benar dengan lukisan keadaan penduduk yang tertimpa bencana kelaparan di afdeling Demak dan Grobogan pada tahun 1849/50. "

"Minuman tradisional beralkohol nusantara merupakan isu-isu yang sering kali diperdebatkan oleh para akademisi. Salah satu faktor perdebatannya adalah mengenai nilai kebudayaannya yang patut dijaga agar dapat diwariskan turun temurun. Dalam hal ini saya akan mengaitkan pemerintah dengan efek yang mempengaruhi perilaku pelaku usaha minuman beralkohol khas Bali dalam menjalani usahanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi literatur. Berkenaan dengan berlakunya peraturan terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, dengan kata lain pemerintah telah melegalkan minuman tersebut dengan beberapa ketentuan. Pemerintah mencoba untuk menumbuhkan minat para pelaku usaha untuk mengikuti arahan yang ditetapkan. Penulisan ini hendak memaparkan bagaimana relasi dan respon yang terjalin dari sudut pandang pelaku usaha terhadap peraturan pemerintah tersebut yang mengacu pada konsep Foucault mengenai governmentality (1991). Proses pengontrolan yang dilakukan pemerintah ini telah diinterpretasikan berbeda-beda oleh para pelaku usaha sebagai target sasaran peraturan. Argumen dalam penulisan ini adalah pengontrolan tidak selalu berjalan mulus, bahkan proses pengontrolan tersebut dapat memicu perlawanan dari target yang dituju. 

---

The traditional alcoholic beverages of the archipelago are issues that are often debated by academics. One of the triggering factors is the cultural value that needs to be maintained so that it can be passed down from generation to generation. In this case, I will relate the effects that influence the behaviour of Balinese alcoholic beverage business actors in running their business. The data was collected through participant observation, in-depth interviews and literature studies. With regard to the enactment of regulations related to the management of Balinese fermented and/or distilled beverages, in other words, the government has legalised these drinks with several provisions. The government tries to foster the interest of business actors to follow the established directives. This paper wants to explain how the relationships and responses that exist from the point of view of business actors to the government regulations refer to Foucault's concept of governmentality (1991). The control process carried out by the government has been interpreted differently by business actors as the target. The argument in this paper is that control does not always run smoothly, even the control process can trigger resistance from the intended target."

"Kejadian keracunan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting dalam era transformasi sosial ekonomi, khususnya memasuki era masyarakat industri. Untuk itu telah dilakukan studi korban keracunan pada masyrakat ex Karesidenan Banten, yang dirawat di Rumah Sakit Umum dan Swasta ex Karesidenan Banten, tahun 1907 s/d 1991.Dalam penelitian ini didapatkan 543 kasus keracunan. Dari 8 kelompok/kategori keracunan didapat keracunan tumbuhan (34,07%.) sebagai kategori keracunan terbanyak. Keracunan obat-obatan dan keracunan pestisida merupakan urutan kedua dan ketiga. Perlu dicatat bahwa keracunan pestisida paling banyak untuk tujuan bunuh diri. Terdapat variasi waktu dan tempat dalam kejadian keracunan."

"Skripsi ini membahas tentang tinggalan rel yang tersebar di Kota Cirebon, Jawa Barat yang selanjutnya dapat di rekonstruksi menjadi sebuah jaringan jalan kereta api yang pernah aktif di abad 19. Rekonstruksi tersebut tidak hanya berhenti pada jalur kereta api saja, tetapi juga berlanjut pada muatan kereta api yang dibawa melintasi jalur-jalur tersebut.Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima jalur kereta api yang terdapat di Kota Cirebon. Jalur-jalur tersebut berpengaruh pada kegiatan perkebunan gula di sekitar Cirebon. Sehingga, industri kereta api dan industri perkebunan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan pada masa pendudukan Belanda di Indonesia.

---

This thesis explains about the railway remains from Dutch colonial era in Cirebon, West Java. The remains could be reconstructed into a railway network that was used in 19th century Cirebon. The study was conducted to reveal the railway lines and the goods that was freighted tousing the railways.The result of the study finds that Cirebon had 5 railwaylines which connected the city to other places such as Cikampek, Kadipaten, Cirebon harbor, Semarang, and Kroya. These lines were used to freighting sugar productions from the nearby plantations. Thus, the railway transportation and plantation industry were two things that were related and benefited one another."

"ABSTRAKSelama abad ke-19 administrasi pemerintah jajahan secara berangsur-angsur diperluas dan dirasionalisasikan sesuai dengan paham-paham pemerintahan Barat. Proses ini melibatkan pemaksaan nilai-nilai dan kaidah-kaidah birokratis Barat atas masyarakat Jawa. Di samping itu pemerintah kolonial juga memperkenalkan konsep¬konsep hak milik, pandangan-pandangan tentang moral dan peranan¬peranan sosial yang baru yang melemahkan ikatan tata-tertib tradisional. Sebagai konsekwensi timbullah pergeseran secara perlahan-lahan dari warisan tradisional ke pola-pola rasional yang legal. Karena di dalam lembaga kolonial tidak terdapat institusi khusus untuk menyalurkan ketidakpuasan dan kekuatan oposisi, rakyat secara umum memiliki cara dalam mereaksi kondisi ini, yaitu dengan melakukan gerakan sosial yang digerakan oleh ideologi mesianistik atau millenaristik. Salah satu gerakan sosial yang muncul pada awal abad ke-19 adalah terjadinya kerusuhan di Cirebon pada tahun 1806. Gerakan sosial tersebut merupakan manifestasi ketidakpuasan yang ditunjang oleh ideologi mesianistik. Dari sudut kolonial, otoritas pengaruh pemimpin gerakan sosial merupakan ancaman apalagi mereka tidak terikat pada salah satu lembaga resmi. Setiap tindakan yang dapat mengubah tatanan yang berlaku bagaimanapun dicap sebagai pemberontakan. Tidak ada pemberontakan yang dapat dibenarkan"