Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian sumber mengenai Peristiwa 27 Juni 1955 telah dilakukan pada Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Perpustakaan MPR/DPR, Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Ilmiah Nasional (PDIN) Perpustakaan Arsip Nasional Cilandak, Perpustakaan Nasio_nal dan juga Balai Penelitian Pengembangan Pers dan Pandapat Umum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peris_tiwa 27 Juni 1955, hal yang melatar belakanginya dan menambah khasanah Penelitian di bidang Sejarah ABRI pada masa demokrasi liberal khususnya dan Sejarah Republik Indonesia pada umumnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskritif analitis. Langkah pertama merekonstruksi masalah dan kemudian mencoba menganalisa permasalahannya. Hasilnya menunjukan bahwa dalam Peristiwa 27 Juni 1955 ini Angkatan Darat menolak pengangkatan seorang Kepala Staf ,Angkatan Darat ( KSAD ) hasil penunjukan Kabinet Ali. Cara pemilihan dan pengangkatan KSAD itu ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Angkatan Darat. Hal yang melatar belakanginya adalah Rapat Perwira-Angkatan Darat di Yogyakarta yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia ( Piagam Yogyakarta)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijaksanaan pemerintah Polandia dalam menangani. Kisis pol1tik dalam negerinya periode 1980-1981 Dalam menyelesaikan krisis tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit apakah harus memenuhi tuntutan di dalam negeri ataukah harus mengikuti keinginan Uni Soviet disatu pihak pemerintah Polandia tidak hanya menghadapi gerakan buruh yang lebih bersatu tetapi juca terjadinya perpecahan di dalam tubuh partai komunis Polandia para anggota partai menuntut agar pemerintah mengadakan perlombaan total terhadap struktur organisasi partai sedanqkan dilain pihak Uni Soviet mengancam pemerintah Polandia akan menggunaan kekerasan jika pemerintah Polandia tidak segera mengakhiri krisis tersebut."

"ABSTRAKOrganisasi harus membangunkepercayaan secara aktif menggandeng publik baik internal maupun eksternal demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Apabila fungsi komunikasi dengan publik organisasi dapat berjalan dengan baik, maka proses pencapaian tujuan organisasi akan mudah terlaksana. TNI Angkatan Darat sebagai organisasi dalam menjalankan tugasnya juga tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan anggotanya, salah satunya peristiwa cebongan dan menjadi berita di media, sehingga opini publik terbentuk dan organisasi harus melakukan berbagai upaya agar citra organisasi tetap terjaga dengan melakukan serangkain komunikasi eksternal.Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam menghadapi opini publik dengan studi kasus pemberitaan media tentang peristiwa cebongan; dan hubungan TNI Angkatan Darat dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menghasilkan beberapa temuan. Pertama, strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI AD bertipologi reactive dengan pendekatan pada rectifying behaviour strategies berupa investigation. Strategi komunikasi tersebut masih memiliki beberapa kekurangan ditinjau dari, tidak adanya evaluasi secara khusus terhadap efektivitas kegiatan komunikasi yang telahmereka lakukan dan kurang fokusnya dalam menangani pencitraan. Kedua, peristiwa cebongan merupakan pelanggaran dan banyak di beritakan media tetapi opini publik tidak sepenuhnya negatif hal ini karena korban yang kebetulan preman dianggap meresahkan di masyarakat. Penelitian ini memberikan saran kepada TNI Angkatan darat untuk mempertahankan dan lebih membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, karena sebagai lembaga pemerintahan TNI Angkatan Darat bekerja sepenuhnya untuk masyarakat, sehingga perlu adanya kejujuran kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat lebih baik.

---

ABSTRAKOrganizations must actively build trust by cooperating with their internal andexternal publics for the successful achievement of organizational goals. Whencommunication functions with the public organization going well, then the process ofachieving organizational goals, it will be easily accomplished. TNI Angkatan Daratas an Organization, in the duties also violated by its members. One of them wasCebongan Incident and this case reported by media. So, the public opinion wasformed and organization should perform the way that the image of the organization ismaintained with external communication.Based on such framework of notion, this research has several objectives, i.e.to understand the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat to face public opinion related on media coverage of cebongan incident, andknow the relationship of TNI Angkatan Darat and the external public.This research uses a qualitative descriptive method and yields on several importantfindings. First, the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat has a reactive typology by rectifying behavior strategies via investigation. Thecommunication strategy is not yet able to meet the criteria of a good communicationstrategy, which is reviewed from: first, there is no evaluation specifically about thiscommunication strategy and lack of focus in dealing with imaging. Second, cebonganincident is violation and reported by the media, but public opinion is not entirelynegative, because the victims were considered the troublemakers. This researchsuggests TNI Angkatan Darat to maintain and build good relationship with public,because as a government institution, TNI Angkatan Darat work completely to thepublc, so need honesty to the public in order to better public confidence."

"ABSTRAKKilang Minyak Pangkalan Brandan:llsaha-Usaha Angkatan Darat dalam Menyelamatkan Kilang Minyak Pangkalan Brandan dari keterbengkalaian 1957-1961, yang merupakan judul skripsi, di_pilih berdasarkan alasan-alasan:yaitu alasan pribadi penulis dibesarkan di kota Pangkalan Brandan selama 15 tahun sejak umur 6 tahun(1964) sampai melanjutkan kuliah di FSUI Jakarta(1979). Selama 15 tahun di Pangkalan Brandan, banyak kenangan yang menyatu dengan kehidupan penulis terutama dengan kilang minyak Pangkalan Brandan. Kilang minyak Pangkalan Brandan sejak tahun 1945 sampai tahun 1957 tidak mampu berkembang. Setelah kehadiran TNI-AD(Ba talyon X Sriwijaya) atau lebih tepatnya sejak menjadi Persero_an Terbatas Perusahaan Minyak Nasional(PT. PERMINA) 10 Desem_ber 1957, kilang minyak Pangkalan Brandan mampu berkembang, yang pada akhirnya menjadi tulang punggung perekonomian Negara Republik Indonesia.' Mengapa antara tahun 1957-1961 kilang

---

"

"Program telah menjadi anak emas dalam perancangan arsitektur masa kini. Perancang sangat tertolong dengan arahan yang diberikannya. Program juga memungkinkan arsitektur untuk berubah sepanjang waktu, sesuai dengan informasi yang terus‐menerus diterimanya. Informasi mengenai hal teraga maupun tak teraga pada tapak menjadi masukan bagi program. Dengan begini arsitektur dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Namun, selidik punya selidik, program dahulu tidak memungkinkan arsitektur untuk berubah.Dahulu, program kaku adanya. Kakunya program disebabkan oleh hasrat perancang untuk memenuhi persyaratan fungsi saja, melupakan budaya. Kalaupun teringat, lambat laun perancang akan melupakannya. Akibatnya makna pada arsitektur sirna. Dengan demikian, program yang semula sesuai dengan pemicu menjadi mentah dan tak layak lagi di mata waktu. Hal ini telah terjadi dari masa ke masa, terlihat jelas di era arsitektur modern dan postmodern. Perubahan zaman menuntut arsitektur untuk berubah pula. Dengan berubah, arsitektur dapat terus menerus menghasilkan makna.Budaya yang menjadi bagian penting pada perancangan, terlebih pemrograman, mendorong timbulnya pertanyaan mengenai kemampuan program untuk mengolah masukan tersebut. Dipertanyakan pula bagaimana program berubah dan memaksa arsitektur berubah sehingga makna dapat diciptakan lagi dan lagi.

---

No such doubts can be inquired of the program?s popularity. Program is helpful for it provides directions for designers. Program is lithe by allowing architecture to change through time by its perpetual endeavor to import informations. Any site‐specific informations, whether physical or non‐physical, can be the input for the program. Consequently, change is surmountable because architecture is adaptive. Nevertheless, this quality wasn?t always there.Program has been inflexible, caused by the search for functional perfection. Designers have forgotten another factor: the culture. Remembrance was futile, for it only lasted a while, short enough for meanings to vanish. The program which was once considered suitable became irrelevant and inappropriate. We have seen triumphant thought and theories at the times of modern and post‐modern architecture turned old and obsolete, which occuring has been witnessed through each eras which is known in history. As time goes on, architecture insist on change. Hence, it enable architecture to produce fresh meanings persistently.Significantly, culture affects program. That very sentence provokes certain questions regarding the ability of program to process cultural inputs and to change architecture and its meanings."

"Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber.Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional.Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

---

Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense.This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures.Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication.Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions."

"Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal.

---

The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level."