Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Priangan dimasa revolusi dari masa proklamasi sampai hiirah (1945-1948), dilakukan dari tahun 1987-1988 bertempat di Jakarta, Bandung, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Tujuannva adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan rakyat Priangan selama periode revolusi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perlawanan yang terjadi di daerah Priangan memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Kerjasama antara pihak angkatan bersenjata, badan-badan perjuangan dan lascar-laskar, serta dukungan rakyat berusaha untuk mengadakan perlawanan melawan tentara Belanda. Walaupun pasukan Republik Indonesia terdesak ke luar kota, namun dengan sikap yang enggan untuk dijajah kembali, mereka melakukan perlawanan gerilya. Dengan perlawanan gerilva tersebut mengakibatkan Belanda memaksa Republik Indonesia untuk menandatangani Persetujuan Renville, yang mengakibatkan dihijrahkannya pasukan TNI dari daerah-daerah yang diduduki Belanda setelah agresinya yang pertama ke daerah Republik Indonesia termasuk TNI yang berada di karesidenan Priangan. Dengan hijrahnya TNI mengakibatkan munculnya beberapa masalah yang dihadapi oleh rakyat Priangan yang menginginkan tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. seperti munculnva Negara Pasundan, namun kekuatan gerilya dari rakyat Pedesaan yang didukung oleh pasukan TNI yang tidak ikut hijrah, tetap melakukan perlawanan terhadap kekuatan pasukan pendudukan Belanda."

"Sarekat Islam mulai tumbuh di Priangan pada tahun 1913 Kehadiran Sarekat Islam di tanah Priangan disambut gembira oleh kalangan kelas menengah, selain itu berkembangnya Sarekat Islam di Priangan menjadi begitu fenomenal dikarenakan Sarekat Islam pada awalnya merupakan suatu gerakan reaktif terhadap situasi kolonial, namun gerakan itu tetap bersumber pada ideologi Islam yang mampu memobilisasi massa secara besar-besaran serta meningkatkan intensitas tindakan-tindakannya. Tesis ini membahas tentang Dinamika Politik Sarekat Islam di Karesidenan Priangan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, menurut Louis Gottschalk tahapan metode sejarah yakni; (1) Heuristik; (2) Kritik; (3) Interpretasi; dan (4) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Karesidenan Priangan, bertindak membela hak rakyat pribumi, dikarenakan kondisi sosial ekonomi rakyat Priangan pada waktu itu sangat mengkhawatirkan jika penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terus terjadi, dan kesengsaraan rakyat pribumi tidak akan pernah hilang. Maka dari itu mereka terus berinisiatif dalam pergerakannya mencari berbagai cara, dan memanfaatkan berbagai celah untuk membuat rakyat pribumi merdeka secara total dari cengkraman penjajahan Belanda. Studi tentang Sarekat Islam di daerah Priangan kebanyakan hanya membahas tentang peranan salah satu tokohnya, dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di daerah Priangan, Penelitian Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika politik dalam Sarekat Islam lokal di Priangan, dengan melihat pola kepemimpinan para Priyayi dan relasi kuasa yang dibangun untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berangkat dari tujuan tersebut akan ditemukan sebuah fakta tentang kontribusi dari golongan Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Priangan, Kontribusi kaum Priyayi dalam Sarekat Islam lokal di Priangan sangat berperan sebagai tokoh sentral dan mempunyai daya tarik tersendiri dalam kepemimpinannya. Langkah yang ditempuh para priyayi dalam Sarekat Islam di Karesidenan Priangan ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk penindasan dan memerdekakan rakyat pribumi, selain itu tujuan dari Sarekat Islam ini untuk mewujudkan Zelfbestuur atau mendirikan pemerintahan sendiri dimana rakyat pribumi bertindak sebagai pemerintahnya dan dikelola untuk mensejahterakan rakyat pribumi

---

Sarekat Islam began to grow in Priangan in 1913, the presence of Sarekat Islam in Priangan land is welcomed by the middle class, in addition to the development of Sarekat Islam in Priangan become so phenomenal because Sarekat Islam was originally a reactive movement of the colonial situation, but the movement is still sourced to Islamic ideology that able to mobilize mass massively and increase the intensity of his actions. This thesis discusses the political dynamics of Sarekat Islam in the Priangan. The study used the historical method, according to Louis Gottschalk stages of historical method is; (1) Heuristics; (2) criticism; (3) Interpretation; and (4) historiography. The results of this study showed that the role of Priyayi in the local Islamic Sarekat in Priangan, acts defending the rights of indigenous peoples because the social-economic conditions of the Priangan people at the time were very worrying if the suppression committed by the Dutch East Indies colonial government continued to occur, and the misery of the indigenous people will never disappear. Thus they continued to take the initiative in the movement looking for various ways and took advantage of various gaps to make the indigenous people free in total from the Dutch colonization. The study of Sarekat Islam in Priangan area mostly only discusses the role of one of its characters, and the major events that occur in the area of Priangan, this research aims to explain the dynamics of the political in the local Islamic Sarekat in Priangan, by looking at the pattern of the leadership of the Priyayi and power relationships built to gain the trust of the community. Departing from this objective will be found a fact about contributions from the Priyayi group in the Sarekat Islam local in Priangan, the contribution of the Priyayi in the Sarekat Islam local in Priangan is very central to the role and has its attraction in its leadership. The steps taken by the Priyayi in the Sarekat Islam local in Priangan are aimed to eliminate all forms of oppression and liberalize the indigenous peoples, in addition to the purpose of this Sarekat Islam to realize Zelfbestuur or establish self-government where the Indigenous Peoples act like Governments and managed to enrich the indigenous peoples."

"Kebijaksanaan luar negeri Amerika dalam menghadapi krisis Teluk merupakan produk dari suatu proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya didahului oleh konflik kelembagaan antara Presiden dan Kongres. Krisis tersebut bermula dari invasi irak atas Kuwait yang berakhir melalui proses penyelesaian dengan cara kekerasan yaitu perang. Permasalahan utama di dalam penelitian tesis adalah berkenaan dengan penggalangan Amerika pada periode pemerintah Presiden Bush yang menghasilkan kebijaksanaan melakukan perang (war policy), ditinjau dari perspektif Amerika yang dilihat pada dua dimensi, yaitu domestik dan eksternal. Dimensi domestik Amerika ditekankan pada hubungan kepentingan politik dan kepentingan militer yang mempengaruhi proses dan hasil (output) pengambilan kebijaksanaan luar negeri serta adanya kendala kelembagaan yang dihadapi Presiden Bush terhadap Kongres. Akibatnya sebagian kebijaksanaan yang dihasilkan mendahului persetujuan Kongres, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri dan penambahan jumlah pasukan Amerika. Termasuk kebijaksanaan yang berkenaan dengan pernyataan perang (war policy) diwarnai dengan adanya konflik kelembagaan meskipun pada akhirnya konsensus dapat dicapai. Untuk memecahkan pokok permasalahan di dalam tesis ini digunakan teori Elit Politik dari C. Wright Mills yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kebijaksanaan nasional yang dihasilkan dibuat oleh sekelompok kecil individu yang terdiri dari tiga kategori, yaitu birokrasi, pejabat militer dan elit ekonomi. Di dalam tesis ini peran elit ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung atau menonjol atas kebijaksanaan yang dihasilkan, namun pada kategori birokrasi dan pejabat militer menunjukkan bukti yang kuat atas pengaruh langsung tersebut. Kategori birokrasi itu ditunjukkan dengan adanya konstelasi hubungan dan peran antara Presiden Bush dengan Kongres. Sedangkan kategori pejabat-pejabat militer terpusat pada tingkat inner circle yang ada disekitar Presiden terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengambiian keputusan. Pada tingkat inilah faktor-faktor pengalaman dan psikologis Presiden Bush sangat berpengaruh terhadap upaya penggalangan Amerika dalam Perang Teluk tersebut. Pengalaman politik yang luas menyebabkan ia memiliki hubungan erat dengan para pemimpin dunia, sehingga mempermudah membujuk mereka membentuk Pasukan Multinasional (multinational Forces) di luar kerangka pasukan PBB, melalui pembicaraan jarak jauh secara langsung (hot-line). Faktor psikis seperti adanya hambatan kelembagaan dengan Kongres yang dikuasai mayoritas Demokrat dan minoritas Republikan yang beraliran konservatif, menghasilkan kebijaksanaan tanpa persetujuan Kongres. Selain itu ketidakmampuan mengatasi masalahmasalah penting di dalam negeri terutama perekonomian Amerika, menyebabkan Presiden Bush memanfaatkan Perang Teluk sebagai alat politik untuk meraih dukungan publik dalam rangka kampanye pemilihan presiden periode kedua. Pada dimensi eksternal yang dianggap "menguntungkan" terhadap segala risiko yang mungkin timbul dari kebijaksanaan pengiriman pasukan ke wilayah Teluk dan pernyataan perang Amerika, antara lain adalah memudarnya Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika; ketergantungan Republik Rakyat Cina dalam mengatasi perekonomian dalam negeri dan adanya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul peristiwa Tiannamen; serta ketersediaan beberapa negara untuk membiayai perang. Beban biaya perang yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh Amerika merupakan salah satu alasan (economic reason) lahirnya kebijaksanaan perang."

"Skripsi yang bertopik PRIANGAN SHU ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap tokoh-tokoh sejaman yang dipandang mengetahui permasalahan yang dibahas dalam skripsi PRIANGAN SHU adalah aparat pemerintahan daerah yang wewenang dan kekuasaannya meliputi daerah Priangan, Jawa Barat. PRIANGAN SHU dibentuk dalam sistim pemerintahan militer Jepang di Jawa-Madura yang dikuasai oleh tentara Angkatan Darat ke-XVI, yang bermarkas besar di Jakarta. Ditinjau dari segi hadirnya suatu organisasi pemerintahan daerah, maka pembentukan PRIANGAN SHU dapat dikatakn berhasil. Tetapi bila ditinjau lebih lanjut lagi sebetulnya PRIANGAN SHU telah gagal menanamkan pan_dangan yang berorientasi kepada Jepang serta tidak berhasil memobilisasi semua potensi setempat, yang diarahkan bagi terciptanya ambisi Jepang untuk membentuk suatu imperium di Asia. Masyarakat PRIANGAN SHU pada akhirnya menyadari bahwa ambisi Jepang tersebut tidak lain adalah merupakan satu bentuk penjajahan versi Jepang. Sejalan dengan kesadaran mereka maka cita-cita kemerdekaan yang telah ada sebelum masa pendudukan Jepang kini."

"ABSTRAKPenelitian mengenai situasi di Karesidenan Banyumas dilakukan di Jakarta, Purwokerto dan Banyumas sejak bulan April 1988 sampai November 1988. Tujuannya untuk mengetahui situasi di Karesidenan Banyumas sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dilancarkannya Aksi militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, berupa buku-buku, manuskrip, surat kabar dan surat pribadi. juga melalui wawancara serta peninjauan ke lokasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Karesidenan Banyumas merupakan daerah yang aman dan tenang, serta tidak pernah dilanda pertempuran namun merupakan pusat kekuatan untuk dikirim ke daerah pertempuran. Dengan situasi yang berbeda dengan daerah lain, maka Karesidenan Banyumas dapat memusatkan perhatian pada kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang semula tenang dan aman berubah setelah dilancarkan Aksi Militer I Belanda, yang menyebabkan seluruh daerah di karesidenan ini jatuh dalam kekuasaan tentara NICA, sehingga kerap terjadi pertempuran antara pasukan Republik Indonesia dengan tentara NICA.

---

"