Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini adalah kajian sejarah politik dengan mengambil judul Peranan Pemuda Kereta Api dalam Pengambilalihan Kekuasaan Kereta Api dan Pengawalan Perjalanan Presiden RI ke Yogyakarta. Dalam sejarah revolusi Indonesia keberadaan kereta api selalu menjadi catatan menarik para peneliti sejarah. Dalam suatu krisis atau kondisi tidak aman itu, sarana transportasi kereta api selalu menjadi rebutan kepentingan penjajah. Sejak akhir Hindia Belanda sampai dengan masa pendudukan Jepang kereta api menjadi sarana transportasi untuk kepentingan politik dan ekonomi penjajah. Memasuki masa revolusi atau perang kemerdekaan kekuasaan Jepang di bidang kereta api diambil alih menjadi milik RI oleh Pemuda Kereta Api.Pemuda Kereta Api atau barisan pegawai dan pekerja jawatan kereta api yang terbentuk pada masa itu secara spontan telah berhasil secara nyata mengambil alih kekuasaan Jepang di bidang kereta api, selain itu mereka juga berperan penting dalam tugas pemulangan orang Jepang dan APWI dengan menggunakan kereta api, selanjutnya dalam kondisi yang tidak aman, mereka juga memegang andil besar dalam mengawal perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Skripsi ini membahas peristiwa pengambilalihan kekuasaan Jepang di bidang kereta api pada masa awal revolusi di Jakarta dan juga peranan Pemuda Kereta Api selanjutnya. Meskipun fokus kajian terletak di Jakarta, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan di pulau Jawa pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah kritis, suatu proses rekonstruksi sejarah masa kini sebagaimana dikatakan 'Bapak Sejarah Kritis,' Leovold von Ranke, yaitu sejarah baru mulai apabila dokumen dapat dipahami, lagi pula cukup banyak dokumen yang dapat dipercaya. Penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah takoh Pemuda Kereta Api yang menjadi nara sumbernya.

---

"

"ABSTRAKTransportasi merupakan sarana guna melakukan pergerakan, perpindahanberupa orang dan ataupun dengan barang dari suatu tempat menuju ke tempat lainyang didukung bersama prasarananya. Kondisi transportasi yang baik dapatmeningkatkan aksesbilitas antar wilayah sekitarnya. Penggunaan transportasi yangtidak tertata dan terkendali seiring pertumbuhan penduduk serta pola hidup telahmenyebabkan volume kendaraan bermotor tak sebanding dengan daya tampungkapasitas jalan raya sehingga permasalahan kemacetan di jalan raya terjadi.Kemacetan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah menjadipermasalahan akut dan perlu dicarikan penyelesaian yang tepat sehingga kerugianyang diakibatkannya dapat ditekan. Berbagai cara telah diterapkan untuk mengatasikemacetan diantaranya penerapan three in one, pembatasan parkir, kawasan larangansepeda motor, rekayasa lalu lintas, sistem angkutan umum massal (trans jakarta,Kereta Api Rangkaian Listrik (KRL)), jaringan jalan tol dan non tol, fly over danunder pass, serta yang akan diterapkan Elektronik Road Pricing (ERP), Mass RapidTransit (MRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran angkutan umummassal kereta api yaitu PT.KAI wilayah kerja Daop 1 dan Jabodetabek dalammengurai kemacetan yang terjadi tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi diskriptif kualitatif,dimana akan menjelaskan peran KAI wilayah kerja Daop 01 dan Jabodetabek denganstrategi kemampuan kinerjanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi umumpublik agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan kereta apisehingga kemacetan dapat dikurangi serta aksesbilitas wilayah dapat diwujudkan danditingkatkan. Pengumpulan data didapat dengan cara observasi, wawancara,dokumentasi pada beberapa sumber (sekunder dan primer).Kesimpulan didapat bahwa PT.KAI wilayah kerja Daop 1 dan Jabodetabekuntuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dilakukan peningkatan saranadengan menambah gerbong untuk menambah kapasitas angkutnya. Prasarana denganperbaikan-perbaikan stasiun, jalur rel ganda atau double track (rencana doubledoubletrack), perpanjangan peron pemberhentian kereta. Daya dukung lainnya yaituwaktu keberangkatan sesuai jadwal, menempatkan petugas keamanan khusus kereta(Polsuska) pada setiap perjalanan kereta, kemudahan mencari dan pembelian tiketberupa pembelian tiket on line di berbagai lokasi, pemberlakuan one ticket one seat,pemesanan dan pembelian tiket H-90 dari hari keberangkatan, pemberian tiketsubsidi melalui pola PSO (Public Service Obligasi) untuk kereta ekonomi.Penggunaan kereta api terus meningkat dimana sekitar 3% perhari dari 21juta orang penduduk yang beraktifitas di sekitaran Jakarta (asumsi berdasar BPS DKIJakarta). Khusus dalam wilayah DKI Jakarta saja sekitar 9,8% dari jumlah 3,6 jutaorang yang beraktifitas, sebanyak 390 ribu orang menggunakan KRL. Target 1,2 jutaorang perhari sampai tahun 2019. Pruduk hukum dan kebijakan yang mendukungpelaksanaan kinerja transportasi kereta juga telah banyak dikeluarkan

---

ABSTRACTTransport is the means to perform the movement , displacement or the form ofpeople and goods from one place to get to other places that are supported along withinfrastructure. Good transportation condition can improve accessibility between thesurrounding region . Use of transportation is not organized and countroled aspopulation growth and lifestyle has caused the volume of motor vehicles is notproportional to the capacity of the highway so that the problem of congestion on thehighway occurred .Jams that occur in Jakarta and surrounding areas has become an acuteproblem and needed to find the right solution so that the resulting loss can besuppressed . Various methods have been applied to overcome bottlenecks include theapplication of three in one , parking restrictions , the region ban on motorcycles ,traffic engineering , mass transportation systems ( trans jakarta , Railway ElectricCircuits ( KRL ) ) , a network of toll roads and non-toll , fly over and underpasses ,as well as to be applied Electronic Road Pricing ( ERP ) , Mass Rapid Transit(MRT). This study aims to analyze the role of mass transit train that PT.KAI workingarea Daop 1 and Jabodetabek in breaking down the congestion that occurs .The method used is the methodology of qualitative descriptive , which willclarify the role KAI working area Daop 01 and Jabodetabek with strategy abilitiesperformance to meet the transportation needs of the general public so that the publicprivate vehicle users to switch to using the train so that congestion can be reduced aswell as the accessibility of the region can be realized and improved , The collectionof data obtained by observation , interviews , documentation on several sources (primary and secondary ) .The conclusion obtained that PT.KAI working area Daop 1 and Jabodetabekto meet the transportation needs of society to improve the means by adding carriagesto increase payload capacity . Infrastructure improvements to the station , doubletrack (plan double-double track) , the extension of the platform the train stops . Thething of the other supports is the departure time schedule, putting special securityofficer train ( Polsuska ) on every train journey , easiness of finding and purchasingtickets in the form of ticket purchase on line at various locations , the implementationof one ticket one seat , reservations and ticket purchases H - 90 from the day ofdeparture , ticket granting subsidies through a pattern PSO (Public Service Bonds )for economy-class train.The use of rail continues to increase where about 3 % per day of the 21million people who activity in surrounding Jakarta ( Jakarta BPS unfoundedassumption ) . Specialized in the Jakarta area is about 9.8 % of the 3.6 millionpeople who activity , as many as 390 thousand people use the KRL . Getting target of1.2 million people per day until 2019. Producted laws and policies that support theimplementation of the performance of rail transport has also been widely released ."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System berfungsi memotong waktu dalam proses birokrasi; hemat sumber daya; serta akses yang lebih efisien dan efektif. Komponen-komponen tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan pengolahan dokumen elektronik, walaupun dalam praktiknya masih ada hal yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.

---

ABSTRACT

---

The purpose of this research is to explain how the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta uses the Rail Document System. This research uses a qualitative approach with descriptive case study research method. The research data was obtained through observation, interviews and document studies. The results of this study indicate that the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta using the Rail Document System serves to cut time in the bureaucratic process; saving resources; and more efficient and effective access. These components have been implemented in electronic document processing activities, although in practice there are still things that need to be improved to improve the effectiveness and efficiency of the system.

"

"Berbagai permasalahan pada pelayanan kereta Commuter Line Jabodetabek menuntut PT. KAI Commuter Jabodetabek untuk memperbaiki kualitas pelayanannya dalam rangka memberikan kepuasan bagi para pelanggan dan meningkatkan jumlah penumpang kereta Commuter Line Jabodetabek. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan kereta Commuter Line Jabodetabek dievaluasi menggunakan metode SERVQUAL dan atribut kualitas pelayanan dikategorikan menggunakan Model Kano berdasarkan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya House of Quality digunakan untuk mendapatkan strategi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil metode SERVQUAL menunjukkan bahwa terdapat 23 atribut kualitas pelayanan dengan kesenjangan SERVQUAL bernilai negatif dan hanya 1 atribut kualitas pelayanan dengan kesenjangan SERVQUAL bernilai positif. Hasil dari Model Kano menunjukkan bahwa 5 atribut kualitas pelayanan memiliki kategori attractive, 2 atribut kualitas pelayanan memiliki kategori one-dimensional, 11 atribut kualitas pelayanan memiliki kategori must-be dan 6 atribut kualitas pelayanan memiliki kategori indifferent. Kemudian terdapat 17 atribut kualitas pelayanan yang diprioritaskan untuk diperbaiki dan dengan menggunakan House of Quality, 17 atribut kualitas pelayanan ini diterjemahkan ke dalam persyaratan teknis untuk mendapatkan strategi peningkatan kualitas pelayanan yang tepat. Dari hasil House of Quality, didapatkan 29 strategi dan penambahan jalur rel pada stasiun transit merupakan strategi dengan prioritas paling tinggi untuk dikembangkan.

---

Many problems in Commuter Line Jabodetabek services forces PT. KAI Commuter Jabodetabek to improve service quality in order to provide satisfaction for customers and increasing the number of Commuter Line Jabodetabek passenger. In this study, the quality of Commuter Line Jabodetabek services are evaluated by using SERVQUAL method and service quality attributes are categorized using the Kano Model according to their effects on customer satisfaction. Furthermore, House of Quality is used to obtain the strategies to improve service quality. The findings of SERVQUAL shows that there are 23 service quality attributes with negative SERVQUAL gap and only 1 service quality attributes with positive SERVQUAL gap.

The findings of Kano Model shows that 5 service quality attributes are categorized as attractive, 2 service quality attributes are categorized as one-dimensional, 11 service quality attributes are categorized as must-be and 6 service quality attributes are categorized as indifferent. Furthermore, there are 17 service quality attributes that prioritized to be improved and by using House of Quality these 17 service quality attributes are translated into technical requirements to obtain the appropriate service quality improvement strategies. The findings of House of Quality, there are 29 strategies and addition of rail track at transit station is a strategy with the highest priority to be developed."

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"ABSTRAKPada jaman Kamakura (1185 - 1333) lahir suatu kelas baru dalam masyarakat Jepang yaitu kelas militer (biushl). Kelahiran kelas militer ini adalah akibat timbulnya penjalinan kekuasaan antara militer daerah dan kaum bangsawan pedesaan yang memanfaatkan kemunduran pemerintah pusat dan kekacauan di dalam negeri untuk memperbesar kekuasaan mereka. Lahirnya kelas militer ini kemudian diikuti oleh pembentukan pemerintahan militer atau yang dikenal dengan Bakufu. Pembentukan bakufu ini sekaligus menan_dai berakhirnya awal jaman pertengahan dan dimulainya jaman feodalisme di Jepang. Pemerintahan oleh kelas militer ini berlangsung kurang lebih 700 tahun dan secara garis besar terbagi atas 2 jaman yaitu feodal awal dan feodal akhir. Jaman feodal awal meliputi jaman Kamakura (1185 - 1333), Muromachi (1333 - 1573), Berta Azuchi Mornoyama (1573 - 1603). Semen_tara jaman feodal akhir hanya meliputi satu jaman yaitu jaman Edo (1603 - 1867). Sejak dimulainya pemerintahan oleh kelas militer ini, pusat kekuasaan politik berpindah dari istana ke markas militer. Kaisar beserta keturunannya diisolasi dari dunia politik dan kekuasaan politik dikendalikan oleh Seii Tai Shogun (Jenderal berkuasa penuh).Pada jaman Edo dikeluarkan suatu peraturan tentang mekanisme pemerintahan dimana Shogun sebagai kepala pemerintahan pusat dan pemimpin militer pada masa itu melimpahkan tugas dan wewenangnya di daerah kepada DaimyO (kepala pemerintahan daerah). Mekanisme pemerin_tahan sepaerti ini dikenal dengan Sistern Bakuhan atau Bakuhan Taisei. Dalam pelaksanaannya shogun mengontrol dengan ketat para daimyo beserta anak buahnya. Kekuasaan mereka dibatasi dengan dikeluarkannya berbagai perat_uran yang mengatur kegiatan para daimyd dan pembantu-pembantunya tersebut. Peraturan serupa juga ditujukan bagi kaisar dan keturunannya. Jabatan shogun ini dipegang secara turun temurun oleh keluarga Tokugawa. Secara garis besar sistem pemerintahan pada jaman Edo dapat dibagi menjadi tiga yaitu sistem pemerintahan keshogunan, sistem pemerintahan oleh Sobayonin, serta sistem pemerintahan oleh Rhju-shuseki. Pada 1862, pemerintah Toku-gawa mengalami berbagai macam permasalahan. Diawali dengan timbulnya reformasi bunkyu, gerakan pemulihan konservatif, perang musim panas dan reformasi Keio. Krisis-krisis ini turut mempengaruhi faktor-faktor penyebab keruntuhan sistem bakuhan tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dan faktor eksternal yang meliputi timbulnya pemikiran anti-bakufu, campur tangan pihak asing, timbulnya 2 golongan politik yang bertentangan, terbentuknya koalisi Satsuma-ChOsu, peranan rakyat kecil serta faktor internal yang terdiri dari dualisme karakter bakufu, masalah fiskal, merosotnya feodalisme han_desa, kondisi perekonomian han serta ketidakcakapan para pemimpin bakufu dalam menjalankan pemerintahan."

"Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tampak berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah politik pada masa itu untuk mewujudkan integrasi bangsa ke dalam satu lan_dasan ideologi Manipol-USDEK dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin dan mercu suar dari negara_negara Nefo. Kenyataannya, pada perkembangan selanjutnya masalah politik yang dihadapi oleh pemerintahan Soekar_no, yaitu upaya penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, perjuangan pembebasan Irian Barat, kon_frontasi terhadap Malaysia dan pembangunan proyek-proyek mercu suar seperti Asian Games, Ganefo, Monumen Na-sional, Conefo dan lain-lain menyebabkan terserapnya sebagian besar dana belanja negara (46%) untuk bidang tersebut. Sedangan di sisi lain, pembiayaan untuk pelak_sanaan pembangunan ekonomi hanya mencapai rata-rata 19,9% dari seluruh realisasi (penggunaan dana) belanja negara. jadi pada periode Demokrasi Terpimpin, 1960-1965, alokasi.belanja negara untuk masalah politik dan proyek-proyek politik kurang lebih dua setengah kali lipat daripada alokasi belanja negara untuk pembangunan ekonomi. Jadi jelas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lebih memprioritaskan pada pem_bangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Sebagai akibat begitu besarnya realisasi belanja negara untuk pembiayaan politik tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, maka pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai seiring dengan semakin besarnya defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Hal itu berarti sebagian besar keuangan negara (60%) dibiayai dengan oara inflatoir yaitu dengan Cara meminjam uang dari bank Indonesia dan untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut, Bank Indonesia mencetak uang baru. Akibatnya inflasi terus meningkat seiring dengan semakin besarnya defisit belanja negara menjadi suatu keadaan yang tak dapat dielakkan lagi hingga tingkat inflasi di tahun 1565 berada di atas 650%. Tingginya tingkat inflasi tercermin dari indeks harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan tajam sehingga pendapatan rakyat tidak mampu mengikuti perkembangan harga tersebut. Akibatnya masyarakat (rakyat umum) mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok."

"Untuk membangun sebuah ekonomi, permasalahan politik cenderung dilihat sebagai Suatu kendala. Integrasi dan stabilitas situasi politik menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tahun 1955-1959 adalah tahun-tahun di mana kondisi politik dan ekonomi negara Republik Indone_sia tengah berada dalam kegamangan. Kondisi itu antara lain diwarnai oleh pemberontakan Darul Islam, PERMESTA, serta penentangan-penentangan yang datang dari Dewan-dewan Daerah. Untuk mengantisipasi kegamangan kondisi politik dan ekonomi tersebut. Presiden Soekarno lantas memberlakukan Manifesto Politik dan Ekonomi Terpimpinnya, serta mencetuskan ide untuk mengeluarkan kebijaksanaan penurunan ni1ai mata uang (saneering). Beberapa langkah lainnya dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, pengu_raian fakta untuk dianalisis, skripsi ini mencoba mengungkap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik yang berkesinam_bungan pada tahun 1955-1959."