Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDidorong oleh rasa tertarik akan adanya organisasi_-organisasi buruh yang muncul di Jawa sejak awal abad dua nuluh, penulis telah memutuskan untuk menyajikan skripsi yang berjudul Pembatalan Rencana Pemogokan Personeel Pa_briek Bond tahun 1920. Selain dorongan tersebut, ada faktor lain yang me_nyebabkan penulis memilih judul ini. Penulis merasa terta_rik akan perjuangan kaum buruh waktu itu dalam melawan kapitalisrne dan imperialisme Belanda. Dalam hal ini perjuang_an mereka sejalan dengan perjuangan nasional bangsa Indone_sia dalam menentang imperialisme Belanda untuk mencapai In_donesia merdeka. Kecuali itu penulis sangat tertarik kepada cara-ca_ra kaum komunis yang dipimpin oleh Semaoen di dalam usaha_nya untuk menguasai kaum buruh dengan mendiskriditkan golongan lain, khususnya golongan Sarekat Islam yang dalam gerakan buruh dipimpin Soerjopranoto. Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai judul tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan beberapa penjelasan. Karena skripsi ini membahas mengenai organisasi.

---

"

"Tulisan ini membahas mengenai peristiwa pemogokan buruh yang terjadi di pabrik gula Krian pada tahun 1920. Dari peristiwa pemogokan buruh ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menelusuri sejarah perburuhan terutama yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Selain itu diharapkan dapat mengetahui peran serikat kerja yang selalu terlibat dalam setiap pemogokan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk hasil yang dicapai dari tulisan ini menunjukkan buruh mogok kerja utamanya diakibatkan oleh kemiskinan buruh dan berakhirnya pemogokan tidak sepenuhnya berhasil karena hanya tuntutan kenaikan upah kerja saja yang akhirnya diwujudkan.

---

This paper discusses the events of labor strikes that occurred at the Krian sugar factory in 1920. From this strike event the labor is expected to provide benefits to trace the history of labor especially that occurred in the Dutch East Indies. In addition it is expected to know the role of unions that are always involved in every strike. The method used in this paper uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. For the results of this paper, the labor strikes mainly due to the poverty of the labors and the end of the strike is not entirely successful because only the demands of the wage increase are finally realized."

"ABSTRAKGelombang pemogokan antara tahun 1910-1920 memaksa pemerintah meninjau kembali kebijaksanaannya. Hubungan yang lebih langsung dengan buruh tampak jelas dalam periode ini. Pada tahun 1919 Gubernur Jendral van Limburg Stirum membentuk komisi untuk kemungkinan standar gaji minimum, mengawasi kondisi buruh, sebagai contoh, menyelidiki tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa. Kemudian di akhir tahun 1921, Komisi ini dialihkan ka dalam Kan_toor van Arbeid dengan staf yang lebih besar dan fungsi yang lebih luas. Kemerosotan tingkat kesejahteraan pen_duduk Jawa sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1830, di bawah sistem Tanam Paksa. Di mana tingkat perekonomian kolonial menanjak dengan cepat sementara itu kesejahte_raan penduduk sebaliknya kian merosot. Antara tahun 1918-1920, perekonoman tanah Hindia kian merosot. PD I dan malaise yang diakibatkannya menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok mendadak naik. Sudah menjadi jelas bahwa kaum buruhlah yang pertama merasakan akibatnya. Dalam situasi yang serba sulit ini kaum maji_kan tetap tidak mau ambil peduli terhadap tuntutan buruhnya, bahkan para pengusaha-pengusaha besar melakukan kerja sama dan membentuk korporasi. Misalnya kongsi gula (Sugar Syndicate) dengan induk perusahaan Belandanya BB_NISO, sementara usaha-usaha yang sejenis mengikuti jejak di atas. Pemilik penanaman bergabung ke dalam Cultiva_tion Owners, 1918 ada asosiasi para majikan dan onderne-mersraad, dll. Dan tidak mengherankan kalau antara tahun 1918-1920 gelombang pemogokan begitu hebat. Dan skripsi ini mengisahkan tentang perlawanan tersebut.

---

"

"Di dalam Deklarasi Kemerdekaan ( Declaration of Independence ) Amerika Serikat yang diproklamasikan pada 4 Mei 1776 terdapat kalimat dimana kata men menjadi perdebatan karena mempunyai arti dan That All Men are Created Equal pcnafsiran yang berbeda. Tuntutan para pemuka gerakan perempuan dalam Konvensi Seneca Falls, di New York tahun 1848 yang mempunyai persepsi bahwa kata men dengan arti sebagai kaum pria menginginkan agar kata women pun ditambahkan dalam Deklarasi kemerdekaan tersebut.' Tambahan kata women pasti tidak mungkin dipenuhi sehingga tuntutan itu akhirnya menjadi lenyap. Sementara kata men diartikan secara luas sebagai orang/manusia dan arti ini rupanya dapat diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Munculnya amandemen ketika konvensi konstitusi tahun 1787 yang berusaha untuk membentuk pemerintahan federal yang kuat disitulah Amandemen dibicarakan. Pcmbicaraan menyangkut agar pemerintah federal yang kuat tersebut tidak semena-rnena menekan rakyat maka muncul amandemen ke 1-10 yang biasa disebut Bill of Right tahun 1791 yang berguna melindungi masyarakat Amerika Serikat."

"Penelitian ini bertujuan untuk melacak pengenalan dan pengelolaan waterschap Bengawan di wilayah Vorstenlanden Surakarta. Sebagai badan irigasi yang otonom, waterschap bertugas untuk mengatur distribusi air secara adil di antara dua kepentingan, yaitu pengusaha perkebunan dan petani. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik, penelusuran sumber meliputi kajian terhadap literatur, arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, serta surat kabar sezaman yang disusun menjadi satu kesatuan dalam narasi penulisan sejarah. Sejauh penelusuran diketahui bahwa waterschap Bengawan belum bisa menjalankan tugasnya dengan efektif karena terbentur dengan beberapa aturan yang lebih berpihak pada kepentingan perusahaan. Hak otonom perkebunan dalam pengelolaan air menyebabkan sebagian besar air irigasi dialokasikan ke perkebunan sehingga meningkatkan produksi. Di sisi lain, hak otonom yang dimiliki oleh perkebunan ini juga memicu konflik antara perkebunan dan petani. Banyaknya perkebunan yang tutup selama krisis malaise, menyebabkan distribusi air difokuskan untuk pertanian yang pada akhirnya meningkatkan hasil produksi padi.

---

This research aims to trace the introduction and management of the Waterschap Bengawan in Vorstenlanden Surakarta. As an autonomous irrigation agency, the waterschap was tasked with organising the equitable distribution of water between two interests, plantation entrepreneurs and farmers. However, several problems were found in practice. The method used in this research is the historical method which consists of heuristics, verification, interpretation, and historiography. In the heuristic stage, the source search includes a study of literature, archives of the Dutch East Indies government, and contemporaneous newspapers that are compiled into a single unit in the narrative of historical writing. It is known that the Waterschap Bengawan has not been able to carry out its duties effectively due to several regulations that favour the interests of the company. The autonomous rights of plantations in water management caused most of the irrigation water to be allocated to plantations, thus increasing production. On the other hand, the autonomous rights owned by plantations also trigger conflicts between plantations and farmers. As many plantations closed during the malaise crisis, water distribution was focussed on agriculture, which in turn increased rice production."

"Kebijakan Pemerintah Turki setelah Perjanjian Sevres tahun 1920 banyak diadopsi dari Eropa. Akibat dari pengadopsian ini, segala bentukb pengungkapan diri bagi kaum Kurdi maupun etnis minoritas lain direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik, tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Sebelum tahun 1991, bahasa Kurdi dianggap ilegal. Hingga tahun 1999 masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi, misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari; lima hari seminggu. Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi sejak tahun 1984. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di Turki Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi Kurdistan sebagai suatu wilayah yang strategis bagi Turki sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggaman mereka. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kasus yang ditunjang oleh data dokumen, rekaman fisik dan wawancara yang terkait dengan masalah penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis data berbentuk analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk menyelesaikan masalahnya dengan etnis Kurdi baik melalui jalan damai maupun kekerasan. Perubahan konstelasi politik dalam negeri Turki ternyata mempengaruhi kebijakan terhadap etnis Kurdi.

---

Most of the Turkish government policies toward the Kurds after the Treaty of Sevres in 1920, were adopted from Europe. The consequences of these policies, the Kurds and other minorities in Turkey are oppressed. The Kurds do not have the rights for being active in politic, no adequate access to education, and information. Before 1991, Kurdish language was considered illegal. Up until 1999 the Kurds cannot aired their radio for more than 1 hour in five days a week. The conflicts between the Turkish government and the Kurds happened since 1984. The Turkish government policies towards the Kurds, is caused by the strategic geographic position and the natural wealth of Kurdistan. Especially its natural resources such as water and oil, which is very important for Turkey. The methods used for this research is a study case methods with qualitative research. All the data used for this research came from documents, physica records, and interviews. Data analysis methods for this research are qualitative analysis and interactive model. From the data obtained, it can be seen every efforts that had been done by the Turkish government in order to deal with the Kurdish situations, both by the use of force and through negotiations. The changing political situation in Turkey also influenced the Turkish government policy toward the Kurds."