Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabinet Hatta 1940, dikenal juga sebagai Kabinet Presidensial, adalah suatu kabinet yang lahir dari situasi krisis republik yang diakibatkan oleb Perjanjian Renville. Kabinet ini mendapat dukungan yang kuat dari partai politik yang besar seperti Masyumi dan PNI. Dukungan yang besar ini memudahkan Hatta untuk mengada_kan konsolidasi politik dalam rangka merealisasikan program kabinetnya. Hal ini mendapat tantangan dari Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifudin. Usaha FDR untuk menjatuhkan Kabinet Hatta ini dilakukan dengan cara konstitusional dan inkonstitusional..."

"ABSTRAKPartai Murba didirikan sesudah terjadinya Peristiwa Madiun 1948, sejak; awal kelahirannya, partai ini telah menampilkan orientasi politiknya yang bergaris keras dalam memperjuangkan cita-cita dan gagasan mereka. Sedikit banyak, hat ini diarahkan oleh pengaruh pemik:iran-pemikiran dari tokoh revalusioner kawakan Tan Malaka yang meskipuin tidak mengambil satu jabatan formal di dalam partai, namuin menjadikan dirinya sebagai mastermind yang merumuskan formulasi ideologi partai Pemikiran Tan Malaka ini berinteraksi dengan entusiasme di kalangan pemuda militan yang nanti menjadi elemen penting partai ini. Mereka kebanyakan adalah kalangan pemuda yang sempat mendapat gemblengan pada masa pendudukan Jepang. Sebenarnya sejak awal berputarnya roda revolusi, kelompok: pemuda yang nantinya menjadi pilar-pilar Partai Murba memperlihatkan kedekatan mereka dengan Tan Malaka. Semula pada hari-hari awal revolusi, kelompok ini memperoleh papularitas yang mengagumkan karena kontribusi mereka dalam proses mempercepat

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI 1945 sama-sama belum memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sehingga menimbulkan tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, khususnya dalam masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945. Namun, sudah terdapat perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengandung karakteristik sistem pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the trade-off between presidential and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia that had been applied in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution, which is reviewed in terms of the relationship between executive and legislative. This research is a normative law research, which uses qualitative approach in its data processing. According to the result of research, both UUD 1945 and UUD NRI 1945 have not yet provided a complete picture of governmental system of Indonesia, therefore, it has been creating a trade-off between presidential and parliamentary governmental system, especially in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution. However, there are some particular improvements in constitutional system of Indonesia that encompasses characteristic of governmental system, which could be suitably applied in recent times."

"On the last cabinet meeting of Soeharto's government before his political downfall in 1998 based on interviews with his cabinet officers."