Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya suatu pemikiran ekonomi biasanya memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan keadaan jaman dan dari keadaan di mana pada tahap itu dialami sejumlah masalah besar dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat desa, masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat dunia. Pemikiran ekonomi Hatta dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kerusakan-kerusakan yang diderita rakyat akibat penjajahan dilihatnya sebagai suatu kenyataan yang harus dicarikan jaman keluarnya. Sejak masih duduk di bangku kuliah dan hidup di alam penjajahan, pemuda belasan tahun Hatta sudah membayangkan sistem pemerintahan yang tepat bila Indonesia merdeka. Demokrasi Parlementer dengan banyak partai sebagai sistem pemerintahan dan koperasi sebagai wadah ekonomi untuk mem_bangun perekonomian rakyat sekaligus untuk menghindari munculnya kapitalis Cina dan Arab atau kapitalis Indonesia yang menjadi alat asing. Hal ini sudah diketengahkannya awal tahun 1920-an. Pemikiran ekonomi Hatta di bidang koperasi dilatarbelakangi oleh tiga paham yaitu, Islam, sosialisme dan roman_tisme. Hatta dilahirkan dalam keluarga Islam yang kuat. la meyakini bahwa menciptakan orde sosial dan ekonomi yang adil sebagai bagian dari keinginan Tuhan. Keyakinan agamanya diperkuat oleh pengaruh bacaan yang sistematis tentang karya-karya Marx dan sosialis-sosialis Eropa, sebagai reak_sinya terhadap kapitalisme. Sementara itu pandangannya yang romantis tentang masyarakat Indonesia pra-kolonialisme juga mewarnai pemikirannya dengan membuktikan bahwa kolektivisme dan demokrasi sudah ada di tingkat-tingkat desa. Hatta percaya bahwa sikap-sikap ini dapat dikembangkan dalam sistem perekonomian yang diorganisir dengan cara modern melalui wadah koperasi. Cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta menentang kapitalisme dan individualisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia asli dengan diorganisasi secara modern. Hatta menolak perkem_bangan kapitalisme di bumi Indonesia, termasuk kapitalisme oleh bangsa sendiri. Dalam kapitalisme rakyat tidak dapat berkembang dan pembangunan menjurus pada kepentingan pero_rangan. Hatta memang tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan dan melaksanakan pemikiran ekonominya bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pemikiran ekono_minya yang telah tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sampai di hari-hari tuanya menurutnya memang belum dilaksanakan. Strategi pembangunan yang diambil oleh ekonom-ekonom Orde Baru berbeda dengan apa yang sejak jaman pergerakan telah dipikirkannya bagi sistem ekonomi Indonesia. Hatta pergi bersama cita-citanya untuk mengangkat perekonomian rakyat, rakyat dari negara yang diperjuangkannya dengan segenap kehidupannya. Perdebatan tentang maksud dan penafsiran yang terkan_dung dalam pasal 33 UUD 1945 memang dapat terus berlanjut. Namun yang lebih dibutuhkan adalah langkah kongkrit pem_bangunan yang dapat mengangkat perekonomian rakyat Indonesia kebanyakan pada tingkat yang lebih baik. Proses pembangunan membutuhkan waktu ke arah ini. Semoga."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas rekonstruksi pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.Melalui pendekatan sejarah pemikiran (history of ideas) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis, rekonstruksi atas pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menunjukkan bahwa gagasan tersebut dari sudut pandang politik perekonomian merupakan gagasan mengenai ideologi ekonomi Indonesia. Karena tercantum di dalam konstitusi, yang dilembagakan sebagai Pasal 33 UUD 1945, gagasan Ekonomi Kerakyatan merupakan imperatif yang mengikat politik perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explores the formation of The People Economic Thought of Mohammad Hatta. Analysed through the approach of history of ideas, along with the sociological history approach, the formation of Hatta?s thought on the People Economic System has showed that idea as an Indonesian economic ideology. As it is written in the Indonesian constitution, in particular in the article 33 UUD 1945, the People Economic System is an imperative for political economy of Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran demokrasi sosial Hatta. Rekonstruksi itu menunjuk adanya pengaruh pemikiran demokrasi sosialnya Hatta dari tradisi kolektif masyarakat Minangkabau, ajaran Islam, dan sosialisme religius. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptifeksplanatif. Objek studi adalah seluruh gagasan Hatta tentang demokrasi sosial. Sedang titik tolak pembahasan penulis mengacu pada Pidato Hatta pada tanggal 27 November 1958 dimana Hatta menolak konsepsi demokrasi terpimpinnya Sukarno. Pidato Hatta ini kemudian disempurnakan dalam teks kecil yang diterbitkan dengan judul Demokrasi Kita. Dan dokumen resmi inilah ditemukan konsepsi Hatta tentang demokrasi sosial. Dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan bagaimana Hatta sampai pada paham demokrasi sosial. Hatta berpendapat bahwa demokrasi sosial merupakan jembatan atas kemutlakan demokrasi politik di satu pihak dan demokrasi ekonomi di pihak lain. Pernyataan Hatta sendiri: di sebelah demokrasi politik berlakulah demokrasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan sintesis antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Arti sintesis adalah bahwa unsur-unsur demokrasi sosialnya Hatta mengandung nilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hatta antara lain menunjuk perwujudan demokrasi sosial di bidang politik pada asas kedaulatan rakyat dan asas otonomi daerah, sedang perwujudan demokrasi sosial di bidang ekonomi tampak dalam asas koperasi dan asas penyelenggaraan sistem perekonomian negara di mana sektor-sektor kepemilikan yang akan membawa kemakmuran seluruh masyarakat harus dikuasai dan dikontrol oleh negara. Kita lebih mudah menyatakan paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan paham sosialisme religiusnya. Artinya konsepsi sosialismenya Hatta tidak berciri khusus marxis, tetapi marxisme hanya digunakan Hatta sebagai alat analisis untuk melihat sejarah bangsanya yang pernah dijajah ratusan tahun. Sosialisme Hatta menolak kapitalisme dalam arti yang sangat kasar, yakni kapitalisme yang hanya menguntungkan kelas penjajah dan kelas bermodal. Sedang unsur-unsur kolektif dalam masyarakat Indonesia dan ajaran Islam turut serta mempengaruhi gagasan sosialisme religiusnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Hatta tidak hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat Minangkabau saja untuk membentuk konsepsi demokrasi sosialnya. Secara implisit dapat dikatakan bahwa kebiasaan gotong-royong dan hak untuk menyatakan protes juga ditemukan di luar Minangkabau, seperti di tanah Jawa sewaktu sistem-sistem kerajaan masih berlaku. Informasi paling banyak tentang sumber-sumber pemikiran wawancara yang penulis lakukan terbatas kepada hal-hal yang tidak penulis kuasai. Untuk itu nara sumber yang dipilih juga sangat terbatas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Konsep-konsep dasar yang merupakan pembatasan studi ini tetap terbuka untuk suatu evaluasi di kemudian hari. Soalnya adalah apa yang dikemukakan tentang tradisi kolektivitas masyarakat Minangkabau, ajaran Islain, sosialisme religius tidak terdeskripsikan secara jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa pemikiran Mohammad Hatta mendapat pengaruh dari ketiga unsur tersebut. Tetapi apa isi tradisi kolektif masyarakat Minangkabau, ajaran Islam, dan sosialisme religius tidak disistematisasikan, sehingga penulis perlu mencari dan membangun kerangka kosep itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberi isi kepada wadah yang sudah disiapkan oleh ilmuwan politik dan ekonomi yang sudah membahas pemikiran Mohammad Hatta, seperti dikemukakan oleh Deliar Noer, Mavis Roes, Sri-Edi Swasono. "

"Buku in terdiri atas dua bagian, yaitu ekonomi terpimpin dan ekonomi terpimpin bagi Indonesia. Ekonomi terpimpin berisi pokok isi ceramah Mohammad Hatta pada rapat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bulan April 1959. Sedangkan ekonomi terpimpin bagi Indonesia berisi prasaran untuk Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, yang akan diadakan pada akhir bulan September 1959. Akan tetapi kongres tersebut tidak jadi diadakan, maka uraian tersebut dijadikan buku."

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."

"Mohammad Hatta menjadi salah satu founding father Indonesia yang menarik untuk dikaji pemikirannya. Pemikiran Hatta yang dikaji dalam penelitian ini ialah demokrasi. Konsep demokrasi yang digagas Hatta memadukan antara demokrasi barat yang telah modifikasi oleh Hatta dan demokrasi yang memang telah ada di Indonesia sejak lama. Dari konsep demokrasi tersebut, penelitian akan dilanjutkan dengan Hatta menjabat sebagai wakil presiden dan saat Hatta berhenti.Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dengan pencarian sumber-sumber primer khususnya tulisan-tulisan Hatta kemudian mencari bahan sumber sekunder yang membahas dalam lingkup tahun 1945-1965.Hasilnya pada masa Hatta menjabat sebagai wakil Presiden, Hatta mengaplikasikan konsep demokrasinya dalam berbagai kebijakan. Kebijakankebijakan dibuat untuk mendemokratisasi Indonesia yang saat itu sedang menghadapi keadaan Revolusi Kemerdekaan. Dengan usaha mendemokratisasi Indonesia tersebut maka Indonesia akan mendapat pengakuan Internasional dan menjadi negara yang berdaulat.Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, saat Hatta sudah berhenti dari jabatannya sebagai wakil Presiden. Keadaan demokrasi Indonesia malah menuju ke arah otoriter dengan berbagai kebijakan seperti pembubaran parlemen, pengebirian partai politik, dan pembreidelan pers. Hal itu membuat Hatta merasa berkewajiban untuk menasehati dan mengkritik pemerintah dan Presiden agar kembali ke jalur demokrasi yang sebenarnya.Mohammad Hatta became one of the founding fathers of Indonesia's interesting to study his thoughts. Thought Hatta were examined in this study is democracy. Hatta initiated the concept of democracy that combines western democracies that have been modified by Hatta and democracy are indeed already exist in Indonesia for a long time. Of the concept of democracy, the study will be followed by Hatta served as vice president and when Hatta call of from his position.

The data collection was done by literature search primary sources, especially the writings of Hatta then look for the secondary source materials that discuss the scope of the 1945-1965 year.

The result at the time served as vice-president Hatta Hatta applying the concept of democracy in the various policies. Policies are made to democratize Indonesia, who was facing an Independence Revolution. With the effort to democratize Indonesia Indonesia will receive international recognition and become a sovereign state.

Then during the ?Demokrasi Terpimpin?, while Hatta has resigned as vice president. The state of democracy in Indonesia instead towards authoritarian with various policies such as the dissolution of parliament, political parties castration, and the banning of the pers. It makes Hatta feel obliged to advise and criticize the government and the President to return to the path of true democracy."