Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam masalah pendidikan bagi warga negara suatu negara, pemerintah yang bersangkutan harus ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas. Bahkan dalam Tujuan Nasional yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia pun berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun masalahnya menjadi lain ketika kita lihat bagaiamana kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan pada tahun 1930-an. Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial, tidak dapat dipungkiri telah membentuk kelompok intelektual baru yang kemudian ikut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Namun jika dilihat secara lebih mendalam ternyata pemerintah kolonial telah melakukan kebijakan yang diskriminasi terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak berada dalam pengawasannya. Kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta milik kaum pergerakan terjadi karena lembaga ini menjadi pendidikan politik yang secara potensial dapat merugikan pihak kolonial dalam bidang politik. Sekolah_-sekolah milik organisasi pergerakan ini memang secara sadar membangun kesadaran berbangsa dan cenderung anti kolonial. Untuk itulah pemerintah Hindia Belanda kemudian dengan alasan bahwa lembaga pendidikan yang berdiri harus berkualitas dengan syarat_-syarat yang ditetapkan pemerintah, yang seringkali sekolah-sekolah swasta ini tidak mempunyai kemampuan memenuhi persyaratan dari pemerintah tersebut. Sebagai puncaknya pemerintah menerbitkan Wilde Scholen Ordonantie (Ordonansi sekolah Liar), dengan ordonansi ini pemerintah dapat membubarkan sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Bagi kaum pergerakan ordonansi ini bukan hanya semata-mata berdasarkan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas, namun lebih bernuansa politis untuk mernberangus sekolah-sekolah milik organisasi pergerakan."

"Penelitian ini membahas pandangan dari surat kabar Hindia Belanda mengenai penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932). Penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932) di Hindia Belanda merupakan peristiwa penting untuk dunia pendidikan di Hindia Belanda.Data yang digunakan adalah artikel-artikel surat kabar di Hindia Belanda yaitu Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië yang terbit pada bulan Oktober-Desember 1932. Penelitian ini menggunakan metode sejarah terdiri dari menentukan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Model framing Entman (1993) digunakan untuk menginterpretasi data penelitian. Dalam artikel-artikel surat kabar yang dianalisis ditemukan topik penolakan terhadap Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, dukungan pergerakan nasional untuk menentang ordonansi , dan perlawanan terhadap ordonansi. Dalam topik-topik tersebut ditemukan empat model Entman  dalam mendefinisikan berita mengenai Wilde Scholen Ordonantie yaitu define problem, diagnoses cause, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa surat kabar di Hindia Belanda banyak berpihak kepada masyarakat pribumi dan menentang pemberlakuan Wilde Scholen Ordonantie.

---

The implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932) in the Dutch East Indies was an important event for the world of education in the Dutch East Indies. This study discusses the views of Dutch East Indies newspapers regarding the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932). The data used were newspaper articles in the Dutch East Indies, namely Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië which were published in October-December 1932. This study uses the historical method which consists of determining the topic, data collection (heuristics), data verification, interpretation, and historiography. Entman's (1993) framing model was used to interpret the research data. In the analyzed newspaper articles found topics of rejection of the Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, support for the national movement to oppose the ordinance, and resistance to the ordinance. In these topics, four Entman models were found in defining news about the Wilde Scholen Ordonantie, namely define problem, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. The results of the study concluded that many newspapers in the Dutch East Indies sided with the indigenous people and opposed the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie."

"ABSTRAK. Sebagai pokok bahasan penulisan skripsi berjudul PNI BARU 1931-1934, adalah merupakan suatu partai politik, yang turut menyumbangkan pikiran dalam usaha untuk kemerde_kaan Indonesia, yang berperan pada jaman pergerakan. Pada skripsi ini akan membahas partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI BARU), berupa usaha partai yang utama untuk kemerdekakan Indonesia. Juga PNI BARU meren_cana kan perbaikan sistim sosial yang ada waktu itu. Juga membahas pecahnya PNI (Partai Nasional Indo_nesia), adanya pembubaran PNI adalah merupakan suatu pe_larian, bukanlah sebagai taktik atau siasat baru dalam men-eruskan usaha-usaha untuk kemerdekaan Indonesia."

"Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak pertengahan tahun 1991; baik pewnelitian literature maupun wawancara. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang ada di kota Jakarta telah nemberikan sumbangan yang begitu besar berupa sumber primer, skunder dan sumber pendukung lainnya. Sumber primer tertulis dan sumber lisan mengenai organisasi sebagian besar diperoleh dari seorang tokoh PUI yang tinggal di kota Majalengka. Berdasarkan basil rekonstruksi menunjukan bahwa selama satu dasa warsa pertama, PUI mengelola 2 jenis lembaga pendidikan formal; yaitu Madrasah/Sekolah (dari tingkat Taman kanak-kanak hingga Sekolah Henengah Atas; baik sekolah umum maupun -kejuruan), dan Pesantren. Selama dasa warsa ini, sekolah-sekolah PUI mengalami perkembangan yang pesat hingga mencapai puncaknya pada awal tahun 60-an. Adapun keterlibatannya dalam politik praktis pada dasa warsa ini, lebih didasarkan kepada keterikatannya sebagai anggota istimewa Partai Hasyuni sehingga sifatnya hanya melaksanakan instruksi-instruksi dari pusat, terutana dalam kerangka Pemilu 1955. Kegiatan politik praktis PUI akhirnya harus berakhir setelah beberapa tokoh teras Partai Hasyuni terlibat PRRI. Dua jenis bidang garapan ini, (pendidikan dan politik) tak dapat dikatakan sebagai program organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan kelanjutan dua organisasi cikal bakalnya, yakni Perikatan Ummat Islam dan Persatuan Unmat Islam Indonesia pada masa sebelumnya."