Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sepanjang pengetahuan penulis bahwa sampai saat ini masalah kelaskaran wanita belum pernah ditulis secara khusus dan terperinci. Beberapa tulisan yang berhubungan dengan masalah tersebut masih berkisar dalam bentuk ki_sah perjuangan pelaku-pelaku sejarah laskar wanita itu. Tulisan-tulisan yang menyinggung peranan .laskar ,wanita Pada masa perang kemerdekaan tahun 1945-1949, masih dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat dalam surat kabar dan majalah. Adapun yang menjadi pusat perhatian para penulis artikel-artikel itu adalah pelaku-pelaku sejarahnya sedangkan masalah organisasi kelaskaran wanita tidak dijelaskan secara lenglap. Kelaskaran wanita merupakan organisasi rakyat yang bersifat militer yang turut berperan pada waktu bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan, organi sa_si kelaskaran wanita ini berjuang bersama-sama pejuang pejuang; pria di garis depan dan garis belakang nenurut pembagian tugas yang ditentukan oleh masing-masing organisasi kelaskarannya. Dengan demikian organisasi-organi_sasi kelaskaran wanita ini dapat dikatakan sebagai bagi-an yang tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengungkapan peranan kelaskaran wanita merupakan salah satu usaha untuk melengkapi sejarab Indonesia."

"ABSTRAKDalam tulisan ini saya mencoba untuk menyajikan suatu organisasi Wanita Islam Aisyiyah. Organisasi ini mempunyai keunikan, yaitu dengan banyaknya didirikan lembaga-lembaga Islam, seperti, masjid istri yang pertama di Yogyakarta.bahkan di Indonesia, kegiatan majelis taklim, sekolah ke_bidanan, rumah sakit bersalin, kegiatan dakwah di kalangan wanita, taman kanak-kanak (Bustanul, Athfal), dan kegiatan anak asuh. Semuanya itu merupakau sumbangsih wanita Islam di Indonesia dalam bidang sosial dan pendidikan.Melihat adanya lembaga-lembaga Islam tersebut, timbulah keinginan saya untuk memajukan suatu karya tulis tentang or_ganisasi wanita Islam Aisyiyah, sebagai skripsi untuk men_capai gelar sarjana sastra program studi Arab.Di dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi saya menggunakan metode Penelitian pustaka, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku, majalah-Majalah, dan brosur-brosur.

---

"

"Skripsi ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI angkatan 2003. Bertujuan menggambarkan perjuangan kaum perempuan Indonesia memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Kongres Perempuan Indonesia II membahas tentang perburuhan, usaha pemberantasan buta huruf serta pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak. Keputusan-keputusan yang dihasilkan, cukup memberikan angin segar dalam menentukan arah perjuangan dalam memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Dalam hal perburuhan, Kongres membuat suatu badan penyelidikan perburuhan perempuan Indonesia, mempunyai kewajiban menyelidiki keadaan buruh perempuan diseluruh Indonesia. Untuk pemberantasan buta huruf, Kongres mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf, diadakanlah regristratiebereau (kantor pendaftaran), mempunyai tugas mengajarkan kepada beberapa orang buta huruf dalam jangka waktu tertentu. Serta didirikan suatu perkumpulan untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak, yaitu Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P.P.P.P.A.).

---

This undergraduate thesis discusses the ability of Faculty of Humanities? students 2003th entranced. This thesis explained the Indonesian Women Movements to renovate their destiny. Therefore, in the Kongres Perempuan Indonesia II, at Jakarta, 20-24th July 1935, they discussed; about the women labors; how to make Indonesian people literate, especially women, and avoid the human trafficking, both women and children. This congres was very important and helpful to make direct movement that fixed Indonesian women destinies at those times. For women labors, congress built an organization called Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan, the assignment had responsibility to comprehend welfares of the women labor in Indonesia. The Congress also built the Registratiebureau against illiteracy in Indonesia. The last, they made an organization called Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan anak-anak (PPPPA), to stop human trafficking in Indonesia."

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"Masalah terjunnya tentara dalam bidang politik, khususnya di Indonesia, adalah suatu masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Yang paling sering dibica_rakan adalah pertanyaan sejak kapan tentara di Indonesia terlibat atau terjun ke dalam bidang politik. Jawaban atas pertanyaan itu berbeda-beda. Tetapi yang jelas, terjunnya tentara ke dalam bidang politik dalam wujud suatu organisasi politik terjadi pada tahun 1950-an tepatnya dengan berdirinya IP-KI pada tanggal 20 Mei 1954 di Jakarta. Berdirinya IP-KI ini didorong oleh situasi politik pada awal 1950-an, dimana terjadi krisis kenegaraan dimana tidak pernah tercapainya kehidupan kenegaraan yang stabil. Seringnya terjadi pergantian kabinet adalah akibat persaingan antara partai-partai politik yang ada. Golongan tentara menilai segala krisis yang muncul pada saat itu adalah karena diterapkannya sistem demokrasi liberal, yang memungkinkan partai-partai politik mendominasi percaturan politik dalam negeri. Namun karena sistem tersebut, yang berdasarkan UUDS 1950, tidak sesuai dengan kondisi RI, maka ia menimbulkan ketidak_stabilan dalam negeri. Dengan berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi ketidakstabilan itu adalah dengan mengganti sistemnya, maka tentara, melalui IP-KI menitikberatkan perjuangan_nya untuk mengembalikan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan negara RI. Agar aspirasinya dapat diwujudkan maka IP-KI ikut serta dalam pemilu 1955, walaupun usia IP-Kl baru 1 tahun. Perjuangan IP-KI ini akhirnya membuahkan hasil dengan diumumkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang antara lain menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara Republik Indone_sia.Melalui IP-KI ini dapat dilihat sikap tentara dalam politik, dalam rangka memajukan negara. Dengan melihat peranan tentara melalui IP-KI, dapat diambil kesimpulan bahwa tentara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik, dimana hal ini terlihat dari keikutsertaan IP_KI dalam lembaga Parlemen dan Konstituante pada tahun I950-an."

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sudah jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia pada waktu itu terutama adalah mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Dalam pidato Bung Karno sesaat sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau antara lain berkata: _Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan Tanah Air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya_. Jelas bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar telah ingin dan bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup sesuai dengan cita-cita dan kemauannya sendiri, bebas dari penindasan ataupun ikatan secara paksaan dari bangsa lain dan hanya ingin hidup setaraf, sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang tercantum didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar daripada seluruh pandangan-pandangan dalam Negara Republik Indonesia, dimana antara lain dikatakan : _bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."