Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan Candu pada akhir pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia tahun 1904-1942 merupakan masalah yang penulis uraikan dalam skripsi ini. Perdagangan candu pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dilaksanakan melalui badan-badan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seperti Opium Societeit,, Opium Directie, Opiumpacht, Opium Regie. Penulisan ini sendiri membahas perdagangan candu pada masa Opium Regie, yang berarti penjualan candu pada masa itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan sistem pembagian wilayah dimana dalam setiap wilayah telah ditempatkan orang-orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan candu tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa perdagangan candu merupakan suatu komoditi yang tidak sedikit memberi keuntungan dalam bidang ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda pada masa pemerintahannya di Indonesia, namun juga memiliki dampak yang negatif pada masyarakat saat itu. Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai bahan-bahan berupa sumber kepustakaan seperti buku-buku, majalah dan artikel yang sebagian besar masih dalam bahasa Belanda."

"Penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan undang-undang deposit telah dilakukan di Perpustakaan Nasional, pada bulan November 1993 dan Juni 1994. Tujuannya ialah untuk meneliti sejauh mana Perpustakaan Nasional RI telah dapat melaksanakan Undang-Undang Deposit yang telah dikeluarkan sejak tahun 1990 sampai dengan pertengahan tahun 1994, juga untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada sejak undang-undang tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung terhadap Pustakawan dan juga beberapa Penerbit dan Pengusaha Rekaman. Cara penyusunan pertanyaan dan juga pemilihan beberapa sampel Penerbit dan Pengusaha Rekaman dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa telah tercatat 487 Penerbit Swasta, 109 Penerbit Pemerintah dan 60 Pengusaha Rekaman yang sudah aktif untuk menyerahkan hasil karya mereka kepad Perpustakaan Nasional untuk didepositkan. Meskipun jumlah penerbit dan pengusaha rekaman yang sudah aktif ini relatif kecil bila dilihat dari banyaknya penerbit yang ada di Indonesia. Penyebabnya karena banyak penerbit dan pengusaha rekaman tidak tergabung dalam Lembaga induk atau organisasi yang ada seperti IKAPI, ASIRI dan sebagainya. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan rekam ini di Perpustakaan Nasional dianggap sangat bermanfaat untuk tujuan pelestarian hasil karya budaya bangsa, untuk itu perlu ditingkatkan pelaksanaanya dengan usaha-usaha sebagai berikut : (1). Mewajibkan para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk mendepositkan karya mereka. (2) Memasyarakatkan undang-undang deposit kepada masyarakat secara umum melalui media elektronik dan media cetak. (3) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait macam IKAPI, ASIRI, SPS untuk tujuan pemantauan. (4) Membentuk Tim Pemantau yang bertugas untuk mengawasi serah simpan karya cetak dan karya rekam agar para wajib tersebut taat dengan peraturan yang ditetapkan."

"ABSTRAKSetelah dalam bab-bab terdahulu dilakukan pembahasan secara panjang lebar, maka pada bahagian ini dibuat suatu kesimpulan umum dari studi ini. Berhubung Kesultanan Sambas bukanlah suatu kesul¬tanan agraris, maka pemasukan penguasa dari berbagai pajak sebagaimana lazimnya pada kerajaan-kerajaan agraris tidak mungkin terlaksana di kesultanan ini. Sesuai dengan sifat kesultanan ini yang merupakan Ke¬sultanan muara swngai yang dibangun oleh para panda-tang yang berasal dari luar pulau ini, maka pemasukan untuk penguasa didasarkan kepada penguasaan perdagang¬an antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang luas di hulu-hulu sungai yang didiami oleh penduduk Dayak yang bercocok tanam di ladang-ladang dan mencari hasil hutan, serta penduduk Gina yang bekerja pada tambang-tambang emas, merupakan daerah yang menghasilkan berbagai barang yang sangat laku untuk diexport ke luar negeri. Daerah pedalaman itu juga merupakan pasar yang paling baik untuk menjual..."

"Latar Belakang dari penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional di usianya yang ke-14. Tujuan dari penelitian ini adalah : mengkaji bagaimana pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, mengkaji upaya yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk menciptakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990, dan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 pasca Otonomi Daerah. Metodologi penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, dengan memanfaatkan peranan dari informan untuk pengumpulan datanya Untuk pemilihan informan digunakan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan : untuk pelaksanaan Undang-Undang dilihat dari perkembangannya, sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara merata Dilihat dari kesiapannya, Perpustakaan Nasional belum mampu menyediakan sarana penyimpanan dan prasarana l""ainnya secara maksimal, SDM masih kurang, belum mampu tfemanfaatkan UU deposit tersebut sebagai alat pengawasan bibliografi nasional, masih ditemukan faktor penghambat internal dalam pelaksanaannya dan penerimaan yang cenderung menurun sejak tahun 1998. Melihat dari upaya dalam menciptakan kegiatan yang mendukung, Perpustakaan Nasional telah membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aspek administrasi dan yuridis seperti, pengumpulan majalah, pendekatan terhadap penerbit melalui sosialisasi dan hunting, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pendayagunaan, pembentukan daftar KCKR, penerapan sanksi dan kerjasama dengan instasi terkait. Namum masing-masing kegiatan tersebut masih mempunyai kelemahan, seperti tidak ada tindak lanjutnya, tidak adanya kesinambungan, strateginya kurang mengena, pendekatan yang dilakukan kurang tepat, untuk penerapan sanksi belum dapat dilaksanakan dan kerjasama dengan instasi lain masih kurang dapat tercipta dengan batik Selanjutnya Perpustakaan Nasional telah berupaya untuk mengimbangi diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dengan membuat SK Gubernur dan berusaha berkoordinasi dengan perpustakaan di daerah, tetapi dalam pelaksanaannnya masih menghadapi kendala Kesimpulan : Melihat pada kesiapan, kemampuan, dan hasil penerimaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah masih belum dapat berjal an sebagaimana seharusnya Walaupun dalam pelaksanaannya Perpustakaan Nasional telah berusaha untuk membuat kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, tetapi belum semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan keefektifannya memerlukan pengkajian lebih lanjut. Perpustakaan Nasional juga telah berupaya untuk mengimbangi diterbitkannya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan masalah bagi pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 dengan cara membuat SK Gubernur""

"Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran. Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijaksanaan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijaksanaan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah. Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya. Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijaksanaan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijaksanaan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat. Program pembangunan nasionalyang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijaksanaan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelunya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut. Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengijinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannnya ini .Dirjen kehutanan ini bekerja sama denganpemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan. Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehungga dapat mengutungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi parkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan. "