Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlindungan khusus terhadap bangsa pribumi di dalam bidang tata niaga merupakan suatu persoalan tersendiri bagi pemerintah, Terlebih lagi bila masalah tersebut dikaitkan dengan masalah pribumi dan non pribumi, maka akan terlihat jelas adanya kesenjangan di dalam menentukan mana yang perlu didahulukan. Hal ini dapat kita lihat dari cara pandang para pemimpin pemerintahan Indonesia pada masa 1950 - 1957 setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Menurut para pemimpin tersebut, pada masa itu ekonomi nasional mencakup tiga dimensi (1) Suatu perekonomian yang beragam dan stabil, yang berarti ditiadakannya ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah (2) Suatu perekonomian yang sudah berkembang dan makmur atau pembangunan ekonomi, (3) Suatu perekonomian di mana suatu bagian yang penting dari pemilikan, pengawasan dan - pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi atau negara Indonesia, yang berarti pengalihan pengawaasan dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi dari tangan orang-orang Barat dan Cina ke tangan orang-orang Indonesia. Perkembangan sepak terjang pengusaha asli Indonesia dalam menopang kelangsungan dari usahanya tidak terlepas dari dukungan pemerintah terutama dalam hal proteksi dan subsidi. Bahkan hampir dalam setiap kesulitan ketika mereka, para pengusaha pribumi berhadapan dengan pengusaha non pribumi dalam kancah ekonomi terbuka dan mereka tidak mampu untuk bersaing dengan para pengusaha non pribumi, dengan serta merta mereka merninta turut campur pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus dan subsidi yang spesial. Hal ini bagi pengusaha pribumi merupakan suatu oksigen yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

---

"

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."

"Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tampak berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah politik pada masa itu untuk mewujudkan integrasi bangsa ke dalam satu lan_dasan ideologi Manipol-USDEK dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin dan mercu suar dari negara_negara Nefo. Kenyataannya, pada perkembangan selanjutnya masalah politik yang dihadapi oleh pemerintahan Soekar_no, yaitu upaya penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, perjuangan pembebasan Irian Barat, kon_frontasi terhadap Malaysia dan pembangunan proyek-proyek mercu suar seperti Asian Games, Ganefo, Monumen Na-sional, Conefo dan lain-lain menyebabkan terserapnya sebagian besar dana belanja negara (46%) untuk bidang tersebut. Sedangan di sisi lain, pembiayaan untuk pelak_sanaan pembangunan ekonomi hanya mencapai rata-rata 19,9% dari seluruh realisasi (penggunaan dana) belanja negara. jadi pada periode Demokrasi Terpimpin, 1960-1965, alokasi.belanja negara untuk masalah politik dan proyek-proyek politik kurang lebih dua setengah kali lipat daripada alokasi belanja negara untuk pembangunan ekonomi. Jadi jelas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lebih memprioritaskan pada pem_bangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Sebagai akibat begitu besarnya realisasi belanja negara untuk pembiayaan politik tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, maka pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai seiring dengan semakin besarnya defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Hal itu berarti sebagian besar keuangan negara (60%) dibiayai dengan oara inflatoir yaitu dengan Cara meminjam uang dari bank Indonesia dan untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut, Bank Indonesia mencetak uang baru. Akibatnya inflasi terus meningkat seiring dengan semakin besarnya defisit belanja negara menjadi suatu keadaan yang tak dapat dielakkan lagi hingga tingkat inflasi di tahun 1565 berada di atas 650%. Tingginya tingkat inflasi tercermin dari indeks harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan tajam sehingga pendapatan rakyat tidak mampu mengikuti perkembangan harga tersebut. Akibatnya masyarakat (rakyat umum) mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok."

"Depresi ekonomi tahun 1930-an yang melanda Indonesia adalah suatu peristiwa besar yang mungkin untuk pertama kalinya dialami oleh seluruh orang Indonesia secara bersama-sama. Pada masa ini terjadi perubahan dalam tata kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak merosotnya harga-harga komoditi penting dari Indonesia seperti karet dan gula, keadaan masyarakat Indonesia berada dalam kemiskinan. Depresi tahun 1930-an memperparah kemiskinan itu.Dari seluruh kelompok masyarakat yang mengalami depresi, kelompok menengah dalam masyarakat seperti kelompok birokrasi, cendekiawan dan para intelektual lainnya mengalami perubahan kehidupan yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai masalah timbul dalam kelompok menengah ini misalnya pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah, dan lesunya perdagangan, dll.Masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok menengah ini banyak diberitakan dalam surat-surat kabar yang terbit pada waktu itu. Dalam hal ini pemberitaan surat-surat kabar mengenai depresi ekonomi yang terjadi. sebenarnya menjadi lahan penelitian yang menarik. Dengan kata lain pers tahun 1930-an patut dipelajari karena memiliki andil dalam membentuk dan sekaligus mencerminkan opini masyarakat (menengah) terhadap peristiwa depresi. Tapi mengapa pers? Dalam persoalan ini kalangan yang dapat membaca dan menulis adalah kelompok terpelajar yang kebanyakan berasal dari kalangan priayi rendahan. Kalangan terpelajar ini disebut pula priayi profesiona1.1. Kalangan inilah yang paling banyak membaca koran. Dari data-data yang tersedia untuk penelitian skripsi ini, timbul persoalan masalah depresi yang mana yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis membatasi penelitian pada konteks maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu melihat pemberitaan tentang peristiwa depresi dan mengkaitkannya dengan situasi pergerakan nasional masa itu. Biasanya koran akan menempatkan sebuah berita yang dianggap penting di dalam kolom Tajuk Rencana atau menjadikannya berita utama (head-Line), atau memuat sebuah artikel yang memancing polemik atau sebuah artikel yang berisi tulisan seorang ahli dalam masalah yang menjadi berita tersebut.2. Dengan kata lain pers tahun 1930-an di Indonesia sedikit banyak menuliskan berita-berita tentang depresi yang sedang terjadi masa itu dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, masa depresi merupakan puncak krisis ekonomi yang membawa akibat terhadap kehidupan social-ekonomi masa itu. Secara bersamaan di Indonesia terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan politik yaitu perkembangan dalam pergerakan nasional. Kalangan pergerakan ini kebanyakan berasal dari kalangan priayi yang berpendidikan. Sekalipun demikian tidak semua priayi yang berpendidikan ini menjadi pegawai negeri atau bekerja sebagai pegawai dalam perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Banyak pula di antara mereka yang bekerja di luar lingkungan tersebut, antara lain membuka biro teknik, menjadi dokter dan pengacara.3. Masalahnya apakah dengan timbulnya depresi mereka kemudian menjadi pegawai Pemerintah Kolonial ataukah mereka bekerja di swasta atau menjadi wiraswasta. Bagaimana pers turut mempengaruhi pola pikir mereka itu selama mesa depresi?Selain kedua pertimbangan di atas, penulis harus pula membatasi diri dengan koran-koran yang akan digunakan sebagai sumber. Disadari bahwa tidak seluruh koran-koran yang terbit 3Dalam pergerakan nasional, dikenal dua kelompok yang memiliki strategi perjuangan yang masing-masing berbeda yaitu kooperasi atau yang bekerja same dengan pemerintah kolonial baik sebagai pegawai negeri atau swasta, dan non-kooperasi atau yang menolak bekerja sama dengan pemerintah. Pade gilirannya, perbedaan strategi,ini menimbulkan masalah dalam tubuh pergerakan yang melemahkan pergerakan nasional itu sendiri. Sekalipun orientasi para priayi adalah menjadi pegawai pemerintah kolonial, pada kenyataannya garis politik yang diambil berbeda dan tidak semua priayi menjadi pegawai pemerintah kolonial, ..."

"Saya tertarik untuk menulis skripsi mengenai sankin koti ini, karena beberapa alasan, diantaranya; pertama secara pribadi saya tertarik pada bidang sejarah khususnya sejarah politik Jepang, dan sankin kotai adalah sebuah contoh mengenai kebijakan politik jepang pada masa lalu, kedua, sankin kotai, menurut saya mempunyai keistimewaan khusus yang sangat menarik bagi saya, baik dalam sejarah, proses, fungsi, dan bahkan kehancurannya, secara lebih jelas dapat dibaca pada skripsi saya. Alasan yang ketiga adalah sankin kotai sebagai sebuah sistem politik berfungsi dengan sangat bagus, dan sukses sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, namun sankin kotai dipandang dari sudut moral adalah tidak sukses. Adanya kontradiksi inilah yang membuat sankin kotai unik sekaligus menarik bagi saya untuk diteliti dan ditulis. Dalam skripsi ini akan ditulis mengenai bagian pertama, pendahuluan, termasuk di dalamnya; latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua, struktur pemerintahan Tokugawa termasuk di dalamnya"

"Dalam persepsi pemerintah kolonial, haji merupakan bahaya terselubung yang harus diawasi, terlebih jika di_kaitkan dengan posisi strategis di belakang mereka, serta timbulnya pemberontakan yang diilhaminya. karenanya seluruh kebijakan pemerintah kolonial tentang masalah ini, ialah bagaimana mengawasi jika tidak ingin dikatakan meredam aktifitas mereka. Ada pun komponen yang dikuasai pemerintah kolonial, antara lain penggunaan kapal haji, pembukaan konsulat jenderal haji, juga ujian-ujian yang harus diluluskan jika ingin menunaikan ibadah haji. Dalam masa depresi ekonomi 1930, pengawasan-pengawasan tidak hanya bertendensi politik, namun juga ekonomis. Dengan banyaknya orang menunaikan ibadah haji ini, berarti juga berbarengan dengan keluaranya devisa negara."

"On political and economic conditions in Indonesia, 1945."