Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa antara tahun 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan kurun waktu yang sangat menarik perhatian banyak orang untuk membicarakannya. Periode ini disebut periode Revolusi Kemerdekaan. Revolusi Indonesia merupakan masa pergolakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah organisasi pemuda dari Djawatan Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT). Bagi AMPTT sebagai organisasi pemuda jawatan yang sehari-harinya berhubungan dengan penguasa asing, permasalahannya adalah bagaimana menghilangkan kekuasaaan asing tersebut. Kemerdekaan bukanlah hanya mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi harus disertai dengan realisasi pemindahan kekuasaan. Akhirnya dilaksanakan pengambilalihan kekuasaan atas Kantor Pusat PTT dari tangan Jepang pada tanggal 27 September 1945. Pemuda PTT sangat menyadari fungsi jawatan dan keahlian yang dimilikinya untuk membantu perjuangan, Keberadaan AMPTT sebagai salah satu badan perjuangan pada masa revolusi dapat dilihat dari potret dirinya. Pertama, memalalui ide pengambilalihan kekuasaan Kantor Pusat Jawatan PTT dari kekuasaan asing. Kedua, tindakan untuk merealisasikan, membantu pemuda-pemuda melakukan perebutan obyek-obyek panting, mendirikan radio perjuangan Benteng Hitam, dan ikut berjuang bersama rakyat dan badan lainnya menghadapi sekutu. Ketiga, hasil dari semua itu antara lain memberi inspirasi kepada pemuda jawatan lain untuk ikut mengambil alih jawatannya, membentuk organisasi pemuda jawatan. Hubungan kamunikasi dalam masa pergolakan yang dirasakan sulit, menjadi Iebih memungkinkan berkat usaha yang gigih dari pegawai PTT dan AMPTT. Masa antara 27 September 1945 sampai 23 Maret 1946 adalah masa yang sangat singkat. Rasanya mustahil dalam waktu sesingkat itu sebuah organisasi pemuda atau badan perjuangan manapun dapat bergerak banyak, akan tetapi revolusi memungkinkan berbuat segalanya, dan AMPTT membuktikan bahwa dalam waktu enam bulan itu telah dapat menyumbangkan peranannya dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia."

"Pemilihan judul ini didasarkan atas kesadaran penu_lis sendiri, dimana pokok pembahasannya adalah Hizbullah Bandung Pada Awal Revolusi Tahun 1945 - 1947. Yang mendo_rong penulis untuk menulis sejarah perjuangan badan kelas_karan ini, pertama, penulis menganggap karena masih langka_nya buku-buku atau penulisan-penulisan yang mengungkapkan sejarah perjuangan suatu badan perjuangan atau kelaskaran pada masa perang kemerdekaan. Dan langkanya suatu kelaskar_an yang bercorak kelslaman ditulis secara khusus dan detail. Kedua, Hizbullah yang merupakan salah satu dari sekian ba_nyak badan perjuangan yang juga memainkan peranan dalam per_juangan kemerdekaan, jarang ada yang membahas sehingga ba_nyak orang belum mengetahui peranan dan sumbangannya. Bertitik tolak dari kedua hal tersebut tergeraklah hati penulis mengambil tema itu untuk dijadikan judul skripsi."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene Inlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepolisian, yaitu mengamankan pemerintah dan lembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerin_tah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara RI mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepolisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri. PP tersebut merupakan pangkal dari munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dari pember_dayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai polisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran politik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan politik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna memperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inlichtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangka RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada masa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi demokrasi yang berlangsung saat itu."

"ABSTRAKSkripsi mengenai Bangka Pada Masa Revolusi, mengkaji reaksi masyarakat Bangka terhadap pola-pola pemerintahan yang dijalankan pada masa revolusi. Untuk mengkaji masalah tersebut digunakan Metode Sejarah yang proses penelitiannya dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian melakukan kritik intern dan penafsiran terhadap data. Setelah itu kemudian melakukan penulisan dengan menggunakan metode deskriptif Analisis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peminat studi sejarah Indonesia, khususnya pada masa revolusi. Hasil yang diperoieh dapat dipahami mengapa masyarakat Bangka sangat mendukung pemerin_tahan RI yang diproklamasikan Soekarno - Hatta. Sehingga setelah penyerahan Kedaulatan pada 27 Desember 1949, rakyat Bangka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

---

"

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"Zainurlis, NPM: 0787040339. Nilai-nilai Buruh Australia Dalam Aksi Boikot Buruh Pelabuhan Untuk Mendukung Revolusi Indonesia 1945-1949. (ix + 126 halaman; bibl. 131; 34 lampiran + peta.) Dalam masyarakat kulit putih Australia, khususnya buruh berkembang nilai-nilai, terutama mateship dan rasisme. Kedua nilai ini telah muncul dan berkembang sejak awal abad ke-19, khususnya dalam industri pastoral di pedalaman Australia. Dalam gerakan-gerakan buruh baik pada awalnya di ladang-ladang emas tahun 1850-1860-an maupun gerakan-gerakan buruh yang cukup besar pada awal 1890-an nilai-nilai mateship dan rasisme juga dapat dilihat muncul ke permukaan. Kedua nilai-nilai ini dapat dikatakan telah berakar, khususnya dalam masyarakat buruh kulit putih Australia sejak awal abad ke-19. Kedua nilai-nilai ini mateship dan rasisme diperdebatkan oleh Russel Ward dan Humphrey McQueen yang berargumentasi bahwa mateship-lah yang merupakan identitas (ciri) masyarakat kulit putih Australia khususnya masyarakat buruh. Di pihak lain Humphrey McQueen berargumentasi bahwa rasisme juga faktor yang penting dalam identitas masyarakat kulit putih Australia, khususnya masyarakat buruh. Dari kedua argumentasi tersebut, khususnya dalam aksi boikot buruh pelabuhan Australia 1945-1949 nilai mateship-lah yang muncul ke permukaan dalam usaha buruh pelabuhan mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terujud bahwa kemerdekaan Indonesia sesuai dengan makna Piagam Atlantik, bahkan kemerdekaan Indonesia dapat memberi peluang pasar bagi barang-barang produksi Australia dalam berhubungan dagang dengan Indonesia. Selain munculnya nilai mateship dan adanya peluang ekonomi di Indonesia, juga munculnya sikap antimiliterisme buruh-buruh pelabuhan, di mana mencegah Belanda mendirikan kembali Hindia Belanda di Indonesia dengan kekuatan senjata (militer). Di samping itu aksi aksi militer Belanda di Indonesia pun juga dapat mengganggu keamanan Australia. Akhirnya nilai mateship, peluang ekonomi, sikap antimiliterisme dan sikap antikolonialisme terujud dalam kokohnya aksi boikot buruh pelabuhan Australia mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Dukungan buruh pelabuhan Australia periode revolusi kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan merupakan dasar hubungan Australia-Indonesia dan merupa-kan hubungan bulan madu Australia-Indonesia."

"Skripsi ini mencoba melihat perlawanan Rakyat Sumatera Barat pada masa revolusi, 1945-1949. dengan studi kasus perlawanan di kota Padang den sekitarnya (Padang Area). Perlawanan Rakyat Sumatera Barat termasuk perlawanan yang gigih dalam menghadapi pendudukan sekutu/Belanda. Hal ini terbukti, sumatera Barat relatif tidak pernah diduduki Sekutu ataupun Belanda. Bahkan ketika daerah-laerah di sekelilingnya membentuk negara sendiri. seperti Negara Sumatera Timur awal tahun 1948, Sumatera Barat justru menjadi pusat perlawanan Republik Indonesia dengan PDRJ-nya (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Perlawanan gigih tersebut, dimungkinkan karna tingkat kesadaran berbangsa rakyat Sumatera Barat telah tertanam kokoh. Sehingga perjuangan kemerdekaaan Indonesia. Untuk membebaskan diri dari pendudukan asing, dilakukan oleh segenap rakyatnya. Contoh kecil partisipasi masyarakat dalam perjuangan tersebut ialah. ketika Gubernur militer Sumatera Barat membutuhkan dana untuk meneruskan perlawanan. dengan sukarela rakyat Sumatera Barat memenuhi imbauan untuk menyerahkan 10% hasil pertanian dan harta kekayaan mereka untuk kas negara. Tumbuhnya tingkat kesadaran berbangsa pada rakyat Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Faktor adat istiadat tersebut, seperti azas kebersamman den musyawarah yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kuatnya Agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan merantau. serta tingginya animo Rakyat Sumatera Barat untuk mengenyam pendidikan. Pads skripsi juga dikupas faktor adat istiadat minangkabau. sebagai salah satu faktor pendorong gigihnya perlawanan Rakyat Sumatera Barat terhadap pendudukan sekutu/Belanda pada mesa revolusi dengan titik berat penggambaran perlawanan di 'Padang area'."

"Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sudah jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia pada waktu itu terutama adalah mempertahankan dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaannya yang baru diproklamirkannya itu. Dalam pidato Bung Karno sesaat sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau antara lain berkata: _Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan Tanah Air didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya_. Jelas bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar telah ingin dan bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, hidup sesuai dengan cita-cita dan kemauannya sendiri, bebas dari penindasan ataupun ikatan secara paksaan dari bangsa lain dan hanya ingin hidup setaraf, sederajat, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini sesuai pula dengan apa yang tercantum didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar daripada seluruh pandangan-pandangan dalam Negara Republik Indonesia, dimana antara lain dikatakan : _bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."