Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terhenti pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika diproklamirkannya Negara Republik Indonesia. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, terutama ketika Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Untuk itu banyak berdiri laskar-laskar rakyat yang banyak melakukan aksi menentang kembalinya Belanda. Strategi pemerintah RI dalam menghadapi Belanda lebih mengutamakan perundingan-perundingan diplomatik. Banyak kaum republik di Jawa Barat tidak menyetujui strategi tersebut, karena dianggap sangat merugikan pihak RI, terlebih ketika disetujuinya perjanjian Renville yang menyebabkan daerah Jawa Barat kecuali Banten menjadi daerah pendudukan Belanda, dan TNI serta seluruh aparat pemerintah RI di Jawa Barat diharuskan hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat dan usaha Belanda untuk mempertahankan kedudukan di daerah pendudukannya, terutama dengan mendirikan Negara Pasundan, menyebabkan bergabungnya kaum republik dan laskar Divisi Bambu Runcing yang berada di Gunung Sanggabuana untuk membentuk sebuah pemerintahan, bernama Pemerintahan Republik Djawa Barat. Sebuah pemerintahan bayangan RI yang walaupun berlangsung dalam kurun waktu singkat, Oktober 1948 November 1949, dapat membantu rakyat di daerah Iawa Barat dalam menangani seluruh urusan sipil atau administrasi melalui jawatan-jawatan yang dibentuknya, terutama dalam mempertahankan semangat dan dukungan rakyat Jawa Barat terhadap RI. Pemerintahan Republik Djawa Barat, sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan RI di Iawa Barat selama ini belum dibahas secara khusus. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah dan peran PRDB secara lengkap. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian maupun pengetahuan wawasan untuk siapapun yang tertarik mengetahui maupun mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia."

"Disepanjang hidupnya Divisi bambu Runcing (DBR) menolak perundingan-perUndingan diplomatik sebagai cara menyelesaikan revolusi Indonesia. Mereka melihat bahwa cara ini membutuhkan sikap yang terbuka untuk bekerja sama dengan Belanda yang sedang berusaha merestorasi ponjajahannya di Indonesia. Tapi pada saat yang sema DBR menganggap bahwa sikap ini sama halnya dengan menerima Belanda di Indonesia. Karenanya, DBR mempersalahkatn strategi diplomasi sebagai jalan yang menyalahi prinsip-prinsip revolusi nasionalis. Bagi DBRBelanda hanya harus dihadapi dengan perlawanan yang tanpa kompromi. Untuk ini DBR melancarkan aksi-aksi gerilyanya selama revolusi di beberapa bagian Jawa Barat, sejak pembentukannya di akhir Juli 1947 hingga Oktober 1749. Sebab Jawa Barat juga menjadi daerah yang berhasil direbut Belanda, yang kemudian di_absahkan lewat perundingan-perundingan yang dilakukannya dengan pemerintah Republik. Sementara aksi gerilya DBR ditujukan agar Belanda terusir dari Jawa Barat, dalam rangka keseluruhan impian DBR untuk mewujudkan sebuah negara Republik yang tak berkonsesi apapun kepada Belanda.pada saat yang sama DBR pun menjadi penentang pemerintah Republik yang te1ah menempuh kebijaksanaan diplomasi. DBR mempersalahkan bahwa, akibat-akibat kebiiakan-kebilakan yang disepakati pemerintah Republik guna menghadapi Belandalah yang menyebabkan Belanda dapat menguasai Jawa Barat. Bahkan, karena Pemerintah Republik tak ambil perduli dengan penentangan ini, DBR kemudian ikut serta dalam gerakan pemerintahan sebagai tandingan atas pemerintah Republik di Yogyakarta.Namun hambatan dan tantangan yang dihadapi DBR dalam perjuangannya ternyata lebih besar dan berat dari_pada kemampuan dan semangat yang dimilikinya. Belanda tak apat ditandingi secara militer ikap menetang DBR erhadap pmerintah Republik: kemudian membawa DBR untuk berhadapan kesatuan Siliwangi yang mendukung tindakan perundingan-perundingan. Apalagi pada akhirnva DBR sendiri menghadapi dari dalam tubuhnya sendiri.mampukah DBR mencapai tujuan-tujuan perjuangannya?"

"Skripsi ini mencoba melihat perlawanan Rakyat Sumatera Barat pada masa revolusi, 1945-1949. dengan studi kasus perlawanan di kota Padang den sekitarnya (Padang Area). Perlawanan Rakyat Sumatera Barat termasuk perlawanan yang gigih dalam menghadapi pendudukan sekutu/Belanda. Hal ini terbukti, sumatera Barat relatif tidak pernah diduduki Sekutu ataupun Belanda. Bahkan ketika daerah-laerah di sekelilingnya membentuk negara sendiri. seperti Negara Sumatera Timur awal tahun 1948, Sumatera Barat justru menjadi pusat perlawanan Republik Indonesia dengan PDRJ-nya (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Perlawanan gigih tersebut, dimungkinkan karna tingkat kesadaran berbangsa rakyat Sumatera Barat telah tertanam kokoh. Sehingga perjuangan kemerdekaaan Indonesia. Untuk membebaskan diri dari pendudukan asing, dilakukan oleh segenap rakyatnya. Contoh kecil partisipasi masyarakat dalam perjuangan tersebut ialah. ketika Gubernur militer Sumatera Barat membutuhkan dana untuk meneruskan perlawanan. dengan sukarela rakyat Sumatera Barat memenuhi imbauan untuk menyerahkan 10% hasil pertanian dan harta kekayaan mereka untuk kas negara. Tumbuhnya tingkat kesadaran berbangsa pada rakyat Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Faktor adat istiadat tersebut, seperti azas kebersamman den musyawarah yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kuatnya Agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan merantau. serta tingginya animo Rakyat Sumatera Barat untuk mengenyam pendidikan. Pads skripsi juga dikupas faktor adat istiadat minangkabau. sebagai salah satu faktor pendorong gigihnya perlawanan Rakyat Sumatera Barat terhadap pendudukan sekutu/Belanda pada mesa revolusi dengan titik berat penggambaran perlawanan di 'Padang area'."

"The USA has significan contribution on negotiation of West Papua dispute. President John F. Kennedy changed the USA policy in West Papua dispute from passive neutral policy into active mediation policy. By this policy the USA and UNO supported and managed negotiations between Dutch and Indonesia. As a result, the representative of the countries signed the New York Agreement in 1962. The role of the USA diplomacy on the negotiation of West Papua dispute connecting with its interest in preventing communism in Indonesia. In case, America problem is how to eliminate communist influence in Indonesia. In connecting with the problem, the dissertasion has two research questions that what is the background of active mediation policy and how is the process of mediation diplomacy in West Papua dispute. The dissertasion would like to describe and analyse the negotiations process between Dutch and Indonesia in Middleburg, the USA. The negotiations process have inportant value in Indonesia and America diplomacy history. These will give informations in West Papua history-especially it was looked from the USA perspective. The dissertasion used historical methods in understanding America diplomacy in relationship with negotiation on West Papua dispute. The dissertasion produced conclusions that the USA diplomacy in West Papua dispute has relationship with containment policy in Cold War. The USA and UNO have great contribution to West Papua negotiation and New York Agreement. Consequently, they have moral obligations to West Papua. Their Intervention into West Papua problem is something possible in the future when Indonesia can not solve social dan political problems in there. It should be anticipated by great anttention to West Papua."

"ABSTRAKSkripsi mengenai Bangka Pada Masa Revolusi, mengkaji reaksi masyarakat Bangka terhadap pola-pola pemerintahan yang dijalankan pada masa revolusi. Untuk mengkaji masalah tersebut digunakan Metode Sejarah yang proses penelitiannya dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian melakukan kritik intern dan penafsiran terhadap data. Setelah itu kemudian melakukan penulisan dengan menggunakan metode deskriptif Analisis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peminat studi sejarah Indonesia, khususnya pada masa revolusi. Hasil yang diperoieh dapat dipahami mengapa masyarakat Bangka sangat mendukung pemerin_tahan RI yang diproklamasikan Soekarno - Hatta. Sehingga setelah penyerahan Kedaulatan pada 27 Desember 1949, rakyat Bangka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

---

"

"ABSTRAKSetelah dalam bab-bab terdahulu dilakukan pembahasan secara panjang lebar, maka pada bahagian ini dibuat suatu kesimpulan umum dari studi ini. Berhubung Kesultanan Sambas bukanlah suatu kesul¬tanan agraris, maka pemasukan penguasa dari berbagai pajak sebagaimana lazimnya pada kerajaan-kerajaan agraris tidak mungkin terlaksana di kesultanan ini. Sesuai dengan sifat kesultanan ini yang merupakan Ke¬sultanan muara swngai yang dibangun oleh para panda-tang yang berasal dari luar pulau ini, maka pemasukan untuk penguasa didasarkan kepada penguasaan perdagang¬an antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang luas di hulu-hulu sungai yang didiami oleh penduduk Dayak yang bercocok tanam di ladang-ladang dan mencari hasil hutan, serta penduduk Gina yang bekerja pada tambang-tambang emas, merupakan daerah yang menghasilkan berbagai barang yang sangat laku untuk diexport ke luar negeri. Daerah pedalaman itu juga merupakan pasar yang paling baik untuk menjual..."