Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuatu kekecewaan akan berarti dan diperhatikan bila kekecewaan itu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebab kekecewaan itu dapat mengarah kepada tindakan yang menganggu stabilitas bila kekecewaan itu menjadi gelombang protes masyarakat yang kecewa. Hal itulah yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 1950-an akibat kekecewaan itu tidak terakomodasi dengan baik. Kekecewaan terjadi akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata. Daerah, dalam hal ini masyarakat propinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi merasa dianaktirikan, diabaikan oleh Pusat padahal daerah mereka memiliki sumber daya alam yang menghasilkan. Kekecewaan itu dikeruhkan dengan kekecewaan dalam bidang politik yaitu pembekuan DPRST yang tidak selesai bahkan mengarah kepada perpecahan antar partai. Pilar demokrasi yang tidak berfungsi meughambat perjuangan yang menentang rencana pemulangan Batalyon Pagaruyung dengan tidak hormat. Perpecahan di antara partai meruncing dengan munculnya penggugatan yang menghendaki mundurnya Gubenur Ruslan Muljohardjo yang berasal dari Masyumi. Pernyataan dan tindakan yang mendiskreditkan Pemerintah itu dituliskan oleh Haluan yang terbit di Padang, Sumatera Barat sejak tahun 1953 -1957 yang dimungkinkan dengan iklim kebebasan pers pada saat itu. Protes rakyat tersebut mulai dikhawatirkan ketika pejuang dari eks Divisi Banteng membentuk Dewan Banteng dengan tujuan mencari akar permasalahan yang membuat sebagian `bekas pejuang' dan rakyat menderita dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dewan Banteng mengambilalih jabatan gubernur dari Ruslan Muljohardjo kepada Letkol Ahmad Husain yang diangkat menjadi Ketua Daerah Sumatera Tengah. Tindakan tersebut dianggap sebagai kudeta yang didalangi oleh Masyumi dan PSI oleh PKI, yang dalam segala tindakannya bertolak belakang dengan kedua partai tersebut. Haluan memberitakan hal ikhwal Dewan Banteng sehingga rakyat daerah mengetahuinya dan juga memuat berita bantahan serta pembelaan. Penyelesaian diupayakan dengan Musyawarah Nasional pada bulan September 1957 tetapi penyelesaian itu merupakan akhir dari peredaran Haluan di Jakarta. Sementara itu, Dewan Banteng bertindak semakin jauh dengan memproklamasikan PRRI. Perbedaan dari Dewan Banteng dan PRRI itu mengubah sikap Haluan dari pro menjadi kontra tetapi Haluan tidak dapat mengelak menjadi corong PRRI berdasarkan pemberitaannya walaupun mereka bekerja di bawah tekanan. Akhir dari keberpihakan itu adalah dibredelnya Haluan saat APRI mendarat di Padang pada tanggal 17 April 1958 dimana beberapa wartawannya tewas dan dipenjarakan. Dengan demikian, perjalanan Haluan searah dengan perjalanan Dewan Banteng"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas civil society dalam melaksanakan kontrol politik dan dampak dari aksi civil society tersebut bagi proses konsolidasi demokrasi. Penelitian merupakan studi kasus dalam aksi protes civil society pada penetapan APBD 2000 - 2002 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Secara khusus penelitian ini terfokus pada sejunilah pokok permasalahan, yaitu, bagaimana pertumbuhan civil society dan sejauh mana maraknya aksi pengawasan yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai bentuk tumbuhnya civil society yang kuat; bagaimana efektifitas politik dari aksi protes tersebut; dan dampak dari aksi protes tersebut bagi konsolidasi demokrasidi tingkat lokal.Dalam melakukan formulasi penelitian serta analisis data, penelitian ini didukung oleh teori demokrasi dan civil society. Teori demokrasi diarahkan untuk melihat sejauhmana perubahan politik yang sedang terjadi telah mengarah pada konsolidasi demokrasi dan berdampak pada perkembangan civil society. Sedangkan teori civil society berguna untuk melihat bagaimana perkembangan civil society itu sendiri. Penelitian mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus_ Data penelitian dikumpulkan melalui tiga strategi, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi secara langsung. Analisa data dilakukan secara kuaiitatif, yang mencatat alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan bermanfaatKesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan civil society sangat tergantung pada sistem politik sebuah negara. Pada pemerintahan Orde Baru pertumbuhan civil society banyak mendapat gangguan. Namun ketika anus reformasi berhasil membuka katup politik pertumbuhan civil society menunjukan peningkatan. Sebagai kekuatan yang berada di luar negara dan menjadi penyeimbang bagi negara, civil society di Sumatera Barat telah menunjukan efektifitas gerakan dan berdampak pada prose konsolidasi demokrasi kususnya di tingkat lokal. Malta tidak terlalu berlebihan jika penguatan dan pemberdayaan civil society dapat menjadi altematif bagi konsolidasi demokrasi,khususnya bagi negara-negara yang sedang melakukan transisi ke demokrasi.

---

Civil Society Participation on Controlling Assembly at Provincial Level. Case Study : Protest Action on Determining APBD 2000-2002 to Assembly at Provincial Level of West SumatraResearch proposes to recognize how civil society to effective on politic controlling and its impact to democracy consolidation process. This research is a case study on protest action of civil society in determining APBD 2000-2002 in Assembly at provincial level of West Sumatra_ Specially, the research focuses on several matters; that are, how is the developing of civil society process; how strong the controlling action that has been done, categorized as basis developing of strong civil society; how the politic affectivity of the protest; and the impact of the protest to local democracy consolidation.In performing research formulation and data analysis, it's supported by democracy and civil society theory. Democracy theory was aimed to observe how far the politic changing that lately happening, proposed towards democracy consolidation and impacted to the developing of civil society. Whereas civil society theory was proposed to observe how the developing of civil society itself. The research applied qualitative method by case study approaching. The data were collected through three strategy, that are; library study, interview and directly observations. Data Analysis carried out by qualitative, that recorded chronologically phenomenon, analyzed the effect and impact and acquired deep explanation and useful.The conclusion of the research is the developing of civil society entirely depend upon political system of a state. On new order, the developing of civil society experienced many obstacles. However, when reformation successed to take off the politic valve, the developing of civil society showed many positive improvement. As one of strengths beyond the state and to be counterpart of the state, civil society in West Sumatra has shows its movement affectivity and impact to democracy consolidation process, particularly at local level. Therefore, it didn't remained if reinforcement and empowerment the civil society as an alternative solution to consolidation democracy, particularly, to states that carried out transition process towards democracy."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah indeks dan klipping surat kabar telah dilakukan di Perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi dan penerbit surat kabar di Jakarta. Aspek yang diteliti ialah subjek yang dikumpulkan, judul surat kabar dan kurun waktu yang diindeks dan diklipping. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 20 instansi yang pernah membuat indeks dan 47 instansi yang membuat klipping. Surat kabar yang diindeks berkisar 20 judul, yang diklipping 27 judul. Indeks & Klipping yang tertua dibuat pada tahun 1950. Kesimpulan bahwa telah terjadi tumpang tindih klipping dan indeks, yang mengakibatkan pemborosan biaya, tenaga dan waktu. Sebab itu perlu diadakan koordinasi diantara instansi-instansi pembuat indeks."

"Media massa telah diakui memiliki pengaruh terhadap publik. Salah satu bukti potensi media massa mempengaruhi publik adalah kemampuan media massa untuk menyusun atau mengagendakan berita-berita apa yang dipersepsikan publik sebagai berita yang paling penting atau paling menonjol pada kurun waktu tertentu. Kemampuan tersebut dirangkum dalam suatu pendekatan yang khusus mengkaji efek media massa yaitu teori fungsi agenda-setting. Teori fungsi agenda-setting akhir-akhir ini menjadi populer dalam studi-studi komunikasi massa terutama komunikasi politik. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsi agenda-setting pulalah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan dan asosiasi antara agenda surat kabar dengan agenda publik atau pembacanya. Media massa yang menjadi obyek studi penelitian ini adalah media cetak yaitu surat kabar nasional Kompas yang terbit di Jakarta, dan surat kabar daerah Akcaya yang terbit di Pontianak. Sedangkan publik sasaran yang dilakukan dengan metode survei adalah anggota DPRD tingkat I Propinsi Kalimantan Barat. Isu-isu yang diambil adalah isu-isu nasional dan daerah. Sampel penelitian terdiri atas 45 responden yang diambil secara "total" (keseluruhan). Penelitian ini sendiri berlangsung selama 1 bulan khusus untuk menganalisis isi surat kabar, dan kerangka waktu analisis ini dibagi dalam 2 tahap, masing-masing tahap selama waktu 2 minggu. Untuk survei agenda publik dilakukan selama jangka waktu 3 hari selesai analisis surat kabar. Dalam penelitian ini, agenda surat kabar Kompas dan Akcaya diukur berdasarkan ukuran pemuatan, waktu pemuatan, dan variasi berita. Sedangkan agenda publik diukur berdasarkan respon (urutan/rangking) mereka mengenai isu-isu nasional dan daerah yang mereka nilai sebagai isu yang paling panting secara intrapribadi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan statistik (Spearmen's Rho dan Chi-Square) atau hubungannya sangat kecil antara agenda SK Kompas dan Akcaya dengan agenda anggota DPRD tentang prioritas isu nasional dan daerah, baik pada saat pengukuran pertama (pre) dan kedua (post). Tidak signifikannya hubungan dan asosiasi yang diperoleh dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, baik yang berasal dari media maupun dari publik. Antara lain homogenitas responden, jumlah pajanan pada media yang rendah, kuatnya orientasi pada asal golongan politik, dan kedekatan (proximity) isu dengan bidang tugas publik, serta kecenderungan untuk berpendapat sama (konsensus). Di samping itu asosiasi agenda media dengan variabel perantara yang diduga antara lain asal fraksi, frekuensi diskusi antar pribadi, dan lama pajanan pada surat kabar, juga tidak signifikan, kendati telah penulis kelompokkan lebih ketat."

"Sura kabar merupakan media komunikasi tertua didunia ini. Sejak kelahirann a i a telah mampu menjalankanfung!::.j.nya te~- u t ama sebaga." pemberi infor masi. Namunperkemb a ngan teknologi me lahirkan media lain di C~n t ar--a ny at .elevisi , j en .is media ~ w tl i o v i sua 1 yang mendorongter- j adinya kom petisi a n tar media . Surat kabar berusahaeksistensinya a ar d apat tetap hidu p danmemperoleh perhatian khalayak. Untuk itu pihak p engeloladengan membe r i ped-.a t.ian l ebi t! pada penr.l.mpilandesaln surat kabar.Dalam merancan§ d e saio s e orang editortida k hanya memenu h i kri teria menarik saj a, t etapi j ugaharus memenuhi fungs.ional des.a i n =.epert.i.mfo?nqkategC~risasi berita~ merefleksikan sifat-si fat dankepri badi an surat kabar serta memudahkan dan me mpercepat pembaca menyerap informasi.Penelitian e ksplor-atif ini bertujuan mengetahui~d e dan pertimbang an apa saja yang mendasar-i pemilihandapat memenuhi kriter-ia fungsional danestetika tersebut. Mel a lui 1>.~awanc ara mendalam denganeditor lima sur-at kabar di Jakarta, penelitian iniingin mengetahui pemahaman teoritis seorang editor da l .amarti ia lebih menda ~ ari p i lihan-pilihan elemen desainnyadengan teor i atau lebih banyak mengand alkan in tuisi.improvisasi.Sec;:a ra umum, pemahc"?!man t ec