Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satu hal yang ingin diungkapkan dalam skripsi ini yaitu bah_wa masalah pendidikan dapat dijadikan isu politik yang dapat mem_bangkitkan kesatuan pandangan dan tindakan dari mayoritas organi_sasi pergerakan. Masalah ini jelas terungkap dalam kasus Ordonan_si Sekolah Liar tahun 1932. Melalui ordonansi ini, Pemerintah bermaksud mengawasi sekolah partikelir yang tidak disubsidi. Ternyata kebanyakan organisasi pergerakan menolak ordonansi ini. Melalui pembentukan komite-komite perlawanan, mereka menga_dakan rapat-rapat umum dan aksi massa di beherapa tempat. Demiki_an gencarnya reaksi perlawanan tersebut sehingga memaksa Wiranata Koesoema (anggota Volksraad) mengajukan usul inisiatif kepada Pe_merintah, supaya Pemerintah menunda pelaksanaan ordonansi itu selama satu tahun. Pemerintah akhirnya menyetujui usul tersebut."

"Pendidikan nasional merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pendidikan dikuasai oleh pemerintah jajahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Usaha untuk membenahi pendidikan yang bercorak kolonial dilakukan setelah Indonesia merdeka. Pembenahan dalam bidang pendidikan menuju pendidikan nasional merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri. Proses menuju pembentukan pendidikan nasional harus melewati rintangan-_rintangan yang terjadi baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar Indonesia. Rintangan yang terberat adalah ketika Indonesia harus menghadapi kedatangan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Banyaknya sarana pendidikan yang hancur menyebabkan kegiatan belajar mengajar dilakukan di daerah-daerah pedalaman untuk menghindari serangan Belanda. Penyelenggaaan pendidikan ketika itu juga terhambat karma banyaknya pelajar, mahasiswa dan para guru ikut berjuang dalam revolusi fisik (1945--1949) melawan Belanda. Sebuah prestasi luar biasa dalam bidang pendidikan yang tercipta di saat Indonesia sedang berjuang melawan kedatangan kembali Belanda yaitu terbentuknya Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Tahun 1950. Proses pembentukan undang-undang itu memakan banyak waktu dengan perdebatan yang cukup alot. Disini terlihat berbagai kepentingan yang saling beradu antara pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya tokoh-tokoh pendidikan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya undang-undang pokok pendidikan ini disahkan pada tahun 1950 dan merupakan undang-undang pendidikan yang pertama. Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional. Pada awal terbentuknya tahun 1950, undang-undang ini hanya digunakan di wilayah Republik Indonesia sebagai bagian RIS tetapi pada perkembangan kondisi Indonesia selanjutnya undang-undang ini dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang disahkan dalam parlemen pada tahun 1954."

"Dalam masalah pendidikan bagi warga negara suatu negara, pemerintah yang bersangkutan harus ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas. Bahkan dalam Tujuan Nasional yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia pun berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun masalahnya menjadi lain ketika kita lihat bagaiamana kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan pada tahun 1930-an. Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial, tidak dapat dipungkiri telah membentuk kelompok intelektual baru yang kemudian ikut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Namun jika dilihat secara lebih mendalam ternyata pemerintah kolonial telah melakukan kebijakan yang diskriminasi terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak berada dalam pengawasannya. Kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta milik kaum pergerakan terjadi karena lembaga ini menjadi pendidikan politik yang secara potensial dapat merugikan pihak kolonial dalam bidang politik. Sekolah_-sekolah milik organisasi pergerakan ini memang secara sadar membangun kesadaran berbangsa dan cenderung anti kolonial. Untuk itulah pemerintah Hindia Belanda kemudian dengan alasan bahwa lembaga pendidikan yang berdiri harus berkualitas dengan syarat_-syarat yang ditetapkan pemerintah, yang seringkali sekolah-sekolah swasta ini tidak mempunyai kemampuan memenuhi persyaratan dari pemerintah tersebut. Sebagai puncaknya pemerintah menerbitkan Wilde Scholen Ordonantie (Ordonansi sekolah Liar), dengan ordonansi ini pemerintah dapat membubarkan sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Bagi kaum pergerakan ordonansi ini bukan hanya semata-mata berdasarkan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas, namun lebih bernuansa politis untuk mernberangus sekolah-sekolah milik organisasi pergerakan."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Muhammadiyah pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru pemerintah berupaya melakukan pembaruan pendidikan dengan mengeluarkan Rancangan Undang Undang Pendidikan Nasional (RUU PN). Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang bergerak dalam sosial dan pendidikan mengkritik Rancangan Undang Undang tersebut. Muhammadiyah menilai Rancangan Undang Undang Pendidikan Nasional tidak sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara 1988(GBHN 1988). Untuk itu, Muhammadiyah ingin pemerintah merevisi RUU PN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Muhammadiyah on New Order. On New Order, Goverment published The Bill of National Education (RUU PN). Muhammadiyah as religious organization in social dan education field criticized RUU PN. Muhammadiyah argued that RUU PN was not in accordance with Garis Besar Haluan Negara 1988 (GBHN 1988). For that, Muhammadiyah wanted Government to revised RUU PN.;This thesis discusses about Muhammadiyah on New Order. On New Order, Goverment published The Bill of National Education (RUU PN). Muhammadiyah as religious organization in social dan education field criticized RUU PN.Muhammadiyah argued that RUU PN was not in accordance with Garis Besar Haluan Negara 1988 (GBHN 1988). For that, Muhammadiyah wanted Government to revised RUU PN.;This thesis discusses about Muhammadiyah on New Order. On New Order, Goverment published The Bill of National Education (RUU PN). Muhammadiyah as religious organization in social dan education field criticized RUU PN. Muhammadiyah argued that RUU PN was not in accordance with Garis Besar Haluan Negara 1988 (GBHN 1988). For that, Muhammadiyah wanted Government to revised RUU PN., This thesis discusses about Muhammadiyah on New Order. On New Order, Goverment published The Bill of National Education (RUU PN). Muhammadiyah as religious organization in social dan education field criticized RUU PN.Muhammadiyah argued that RUU PN was not in accordance with Garis Besar Haluan Negara 1988 (GBHN 1988). For that, Muhammadiyah wanted Government to revised RUU PN.]"

"Perjalanan kehidupan suatu bangsa tidak pernah lepas dari pergerakan kaum terpelajar atau mahasiswa. Pergerakan mahasiswa lahir dari nasionalisme dan perubahan sosial. Demikian juga dengan Indonesia; diawali dengan pergerakan nasional Budi Utomo dan Sumpah Pemuda yang berhasil membawa bangsa Indonesia merdeka. Pergerakan mahasiswa juga berperan dalam melahirkan orde baru yang menggantikan orde lama, demikian juga orde reformasi yang menggantikan orde baru. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh nasionalisme dan perubahan sosial pada pergerakan mahasiswa di era reformasi, dengan pendekatan studi pustaka dan angket. Pergerakan mahasiswa di era reformasi dipicu oleh nasionalisme, yaitu krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah, serta menghantarkan pada perubahan sosial pergantian pimpinan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pasca 1998, pergerakan mahasiswa banyak mengusung kepentingan subyektif mahasiswa. Persepsi mahasiswa terhadap nasionalisme mahasiswa, perubahan sosial, dan pergerakan mahasiswa mempunyai derajat yang seimbang dengan angka prosentase yang sama-sama tinggi. Namun persepsi mahasiswa terhadap nasionalisme dan perubahan sosial rendah. Berdasarkan analisis korelasi semakin tinggi nasionalisme mahasiswa akan semakin tinggi pula pergerakan mahasiswa; semakin tinggi perubahan sosial akan semakin tinggi pergerakan mahasiswa; dan semakin tinggi nasionalisme mahasiswa dan perubahan sosial akan semakin tinggi pergerakan mahasiswa. Peran pergerakan mahasiswa dalam ketahanan nasional ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan tujuan mempertahankan NKRI.

---

Life journey of a nation is inseparable from the movement of educated group of people, or then refers to as students. This students? movement bears from what so called nationalism and social changes. So does in Indonesia; Budi Utomo and Sumpah Pemuda initiated the national movements in this nation, which led to Indonesia?s independence. In the past, the students movement also played a significant role in delivery of the new order replacing the old order, as well as of the reform order substituting the new order. This research was conducted to find out the effects of nationalism and social changes on the students movement through literature study approach and questionnaire circulation.

Students movement in the reform era was triggered with nationalism upon economic crisis and government policy which then brought about social changes, replacement of national leaders, and more democratic national life. Soon after1998, the students movement carried a lot of subjective interest of students. The students perception on the students nationalism, social changes, and , students movement had an equivalent degree with the same high percentage. However, the students perception on nationalism and social changes was low. Based on the correlation analysis, the greater the students? nationalism the greater the student? movement; the greater the social changes the greater the students movement; and the greater the students nationalism and social changes the greater the students? movement. The role of students movement in the national resilience was viewed from the aspects of politics, economics, socio-culture, and security defence, and was intended to strongly maintain the unitary state of Indonesia."

"ABSTRAK. Sebagai pokok bahasan penulisan skripsi berjudul PNI BARU 1931-1934, adalah merupakan suatu partai politik, yang turut menyumbangkan pikiran dalam usaha untuk kemerde_kaan Indonesia, yang berperan pada jaman pergerakan. Pada skripsi ini akan membahas partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI BARU), berupa usaha partai yang utama untuk kemerdekakan Indonesia. Juga PNI BARU meren_cana kan perbaikan sistim sosial yang ada waktu itu. Juga membahas pecahnya PNI (Partai Nasional Indo_nesia), adanya pembubaran PNI adalah merupakan suatu pe_larian, bukanlah sebagai taktik atau siasat baru dalam men-eruskan usaha-usaha untuk kemerdekaan Indonesia."