Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 113322 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tri Anugrahwati
"ABSTRAK
Pembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang.
Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan.
Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT.
Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

"
1990
S12586
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Prasojo
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
321.02 EKO f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tompodung, Johanna Diana
"Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan wujud kerja sama bangsa-bangsa Eropa yang timbul pada tahun 50-an di Eropa, untuk mengatasi kegagalan membentuk suatu Masyarakat Per-tahanan Eropa yang direncanakan sebelumnya dalam rangka menjalin kesatuan politik Eropa. Di dalam masa pembangunan Eropa sesudah perang, ternyata kerja sama di bidang ekonomi lebih mendapat perhatian dari keenam negara Eropa Barat : Perancis, Republik Federal Jerman (RFJ), Itali, Belgia, Belanda dan Luxemburg. Untuk dapat mengerti tentang motivasi RFJ ikut ser_ta dalam membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), maka penulis mencoba menuangkan salah satu hasil studi pada seksi Jerman, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, ten_tang.sejarah Jerman sesudah 1945, yaitu tentang peran RFJ dalam pembentukan MEE. Dalam hal ini penulis akan memberikan deskripsi da_ripada suatu proses pembentukan MEE, dengan mengutamakan peran-serta RFJ, sebab RFJ adalah salah satu dari negara pelopor pembentukan MEE."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1980
S14766
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Widodo W. Utomo
"There is no general agreemnet among sholars in the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is always interesting. This paper elaborates the nature of unitary and federal states, then explores some practical aspects on the implementation of nature of unitary in each type of state."
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Najamuddin
"Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT dengan
Ibukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangat
mengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai
?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar.
Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis
Republiken penentang utama kchadiran negara federal NIT. Walaupun demikian,
perpecahan diantara nasionalis dan kaum bangsawan mcnjadi senjata ampuh bagi Belanda
untuk melanjutkan politik federalnya di daefah ini.
Kehadiran lembaga NIT yang ?dipaksakan? oleh Belanda semakin memperjelas
keberadaan dua kelompok dalam masyarakat Sulawesi Selatan, antara yang menerima dan
menolalc sistem federal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh dua garis perjuangan yang
berbeda, tetapi pada dasamya mereka sepakat untuk satu kata ?Merdelm dari Be!anda".
Mengapa Nl'I` menjadi bagian daxi sistem yang pemah diterima oleh masyarakat
Sulawesi Selatan, setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab;
Perrama, sistem politik pada tingkat nasional dengan pcnandatanganan
Perselujucm Linggarjali, yang oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggap
mereka telah diringgalkan oleh Republik, karena Indonesia Timur tidak menjadi bagian
dari RI dalarn perjanjian itu.. Bagi orang Sulawesi Selatan yang setia terhadap Republik
tidak ada jalan lain imtuk rnelanjutkan sikap Republikennya hanya dengan memasuki
stniktur yang dibangim dalam lembaga NIT. Diantara kelompok ini tidak sedikit yang
menempuh jalur militer melalui peijuangan kclasykaran
Kedua, Kererpaksaan, Belanda seoara militer dan ekonomi tclah sangat jauh
menguasai wilayah Indonesia Timur di banding wilayah Indonesia lainnya., termasuk
Sulawesi Selatan sebagai pusat pemerintahan. Bagi nasionalis yang menganut gatis
/cooperati kerjasama dengan Belanda merupakan satu keharusan Lmbuk mcmulai
perjuangan bam menuju cita-cita ?kemandirian berpemerintahan".
Dua kekuatan yang berbeda ini pada akhimya menunjukkan bahwa federal NIT
hanyalah alat dan bukan tujuan, karcna begitu kelcuatan Belanda mulai merosot maka
keduanya berbalik mcnjadi penentang utama sistcm federal dan menyatakan diri berdiri di
bawah negara kesatuan Rl pada tahun 1950.

Abstract
South Sulawesi which ww made ofthe center of the govemment ofNIT which is
capital Makassar between year 1946 till year 1949 appeared to be vary dissatisfaction the
Dutch side. The intention of the Dutch Govemment to make NIT as ?Pilot Project? for the
states formed by the Federal Government thereafter did not nm smooth Contrary to
expectation, the whole area of South Sulawesi region became a bases area for
Republicans, thc main opposing to the existence of a Federal State NIT. Nevertheless,
non unity between the national group and the nobility became very a effective weapon for
the Dutch to continue its Federal Policy in this area.
The presence of ?imposed? NIT institution by the Dutch made more clear the
existence of two groups in South Sulawesi, between those who accept and those who
reject the Federal system. These conditions were more caused by two lines of different
tights, what in essence they agree for one word ?Independent from the Dutch?_ Why NIT
became part of a system which has once been accepted by the South Sulawesi community
at least two factors were the cause:
Firstly, The political System at the National level with the signing of the
Linggarjati accord which by part of the South Sulawesi community was considered as
being lelt by the Republic, since Fast Indonesia was not part of the Republic Indonesia in
that agreement. For people of South Sulawesi were loyal to the Republic there is no other
way to' continue their Republican attitude Only by entering a structure developed by the
NIT institution. Among this group there were not a few who took the military road
through military fight."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T5295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Skripsi ini membahas kalimat tanya bahasa Jawa. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah deskripsi mengenai ciri-ciri, pembentukan, dan jenis-jenis kalimat tanya bahasa Jawa.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa kalimat tanya bahasa Jawa setidaknya dibedakan atas tiga, yakni kalimat tanya total, parsial, dan alternatif. Kalimat tanya total menghendaki jawaban 'ya' dan 'tidak?, mempunyai ciri sering menggunakan kata bantu tanya apa dan berintonasi akhir tanya yang cenderung menaik. Berdasar atas sikap pembicara dalam mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara, kalimat tanya total dibedakan atas empat jenis, yakni (1) jenis ketidaktahuan, (2) pengesahan, (3) kebimbangan, dan (4) pertimbangan.
Kalimat tanya parsial merupakan kalimat tanya yang menghendaki jawaban yang informatif. Kalimat tanya total ini ditandai dengan adanya kata ganti tanya apa, sapa, geneya, endi, kapan, dan pira, dan berintonasi akhir tanya yang cenderung menurun. Pembentukan kalimat tanya parsial ini dengan menggunakan kata ganti tanya. Berdasar atas hal yang ditanyakan kalimat tanya parsial bahasa Jawa dibedakan atas sepuluh jenis, yakni: (1) jenis sebab, (2) situasional, (3) lokatif, (4) kala, (5) deiktik, (6) partisipan, (?) tindakan, (B) identif, (9) obyektif, dan (10) kuantitatif.
Kalimat tanya alternatif bahasa Jawa adalah kalimat tanya yang menghendaki jawaban pilihan dua atau lebih. Kalimat tanya alternatif ini ditandai dengan adanya kata penghubung apa diantara pilihan jawaban, kata ingkar ora 'tidak', dan berintonasi tanya naik di tengah kemudian menurun diakhir kalimat. Pembentukan kalimat ini adalah dengan menggunakan kata penghubung apa diantara pilihan jawaban, dan kata ingkar ora 'tidak'. Berdasar atas pilihan jawaban kalimat tanya alternatif ini dibedakan atas dua, yakni (1) pemilihan total. dan (2) pemilihan parsial."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1997
S11711
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Tumpak Maniroy
"Tugas Karya Akhir ini akan membahas mengenai masalah penurunan suara Partai Buruh dari tahun 2007 sampai pemilu federal 2010 dan pembentukan minority government oleh Partai Buruh dengan dukungan dari MP Independen dan Partai Hijau di parlemen. Partai Buruh merupakan partai mayor yang biasanya memegang pemerintahan di Australia. Pada pemilu 2010, Partai Buruh tidak dapat meraih suara mayoritas di parlemen federal. Partai Liberal-Nasional ? yang merupakan rival Partai Buruh merebut pemerintahan ? juga tidak berhasil mencapai suara mayoritas di parlemen federal. Pada situasi tersebut, minority government menjadi opsi dari partai mayor dengan mencari dukungan dari MP Independen dan/atau partai minor di parlemen federal. Partai Buruh akhirnya berhasil mendapat dukungan dari 3 MP Independen dari Partai Hijau. Dukungan tersebut berhasil diwujudkan lewat tiga perjanjian politik : perjanjian Partai Buruh dengan MP Andrew Wilkie, perjanjian Partai Buruh dengan MP Tony Windsor dan MP Rob Oakeshott, dan perjanjian Partai Buruh dengan Partai Hijau.

This Mini Thesis will study the matters of decrease votes for Labor Party that happen from 2007 to federal election 2010 and forming minority government under Labor Party by gaining supports from MP Independent and Green Party in parliament. Labor Party is a major party that regularly hold the government in Australia. In election 2010, Labor Party couldn‟t reach majority vote in federal parliament. In the other side, Liberal-National Party ? where being the rival of Labor Party winning the government authority ? couldn‟t reach majority vote in federal parliament too. In that situation, minority government is become an option for major parties by gaining the support from MP Independent and/or minor parties in federal parliament. In the end, Labor Party succeeded receive supports from 3 MP Independent and green Party. The supports completed through three political agreements : agreement between Labor Party with MP Andrew Wilkie, agreement between Labor Party with MP Tony Windsor and MP Rob Oakeshott, and agreement between Labor Party with Green Party."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marsudi
"Pembentukan Negara Federal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks revolusi nasional Indonesia Sejak tercapainya pemetujuan Linggaljaii Negara Kesauian Republik Indonesia diubah menjadi Negara Federal dengan nama Negara Indonesia Serikat. Negara bagian yang tergabung dalam Negara Indonesia Serikat terdiri dari Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar.
Berdasarkan persetujuan tersebut Jawa Timur sama sekali tidak disebut untuk dipersiapkan menjadi Negara bagian dari Negara Indonesia Serikat. Berdasaikan uraian tersebut masaiah yang dikaji dalam tulisan ini meliputi kepentingan-kepentingan yang mendorong pembentukan Negara Jawa Timur, susunan ketatanegaraan Negara Jawa Timur dan pembubaran Negara Jawa Timur.
Dari sudut kepentingan Belanda pembentukan Negara Jawa Timur setidaknya merniiiki dua sasaran Pertama, secara ekonomi pembentukan Negara Jawa Timur diharapkan dapat menjamjn kepentingun ekonomi Belanda. Seperti diketahui wilayah Negara Jawa Timur merupakan daerah-daerah yang potensial karena merupakan sumber penyediaan bahan pangan, memiliki banyak perkebunan dan pabrik Kedua, secara politis dengan membentuk Negara Jawa Timur Belanda bermaksud mengepung Republik Indonesia dari dalam. Dengan demikian Republik Indonesia akan semakin lemah, selain itu pembentukan Negara Jawa Timur akan mampu membantu diplomasi Internasional Belanda karena Beianda dapat menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat Indonesia mendukung Republik Indonesia. Dari sudut pendulnmg Negara Jawa Timur yang terdiri dari Aristokrasi lokal dan Aponturir politik pembentukan Negara Jawa Timur diharapkan dapat tatap menjamin dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka.
Pembentukan Negara Jawa Timur dipelopori oleh Recomba Jawa Timur Ch.O. van der Plass. Hampir seiuruh inisiaiip pembentukan Negara Jawa Timur berasal dari Belanda walaupun menggunakan orang-orang Indonesia Pembentukan Negara Jawa Timur mengalami berbagai rintangan karena besarnya perlawanan dari masyarakai. Beberapa Iaugkall yang ditempuh Van der Plass dalam membentuk Negara Djawa Timur antura lain rnendukung Partai Rakyat Djawa Timur, mendukung Partai Kebangsaan Madura, membentuk dawan Islam Djawa Timur, membentuk Organisasi Rahasia di bawah Gajado Neiis, membenlnk Perkumpulan-Perkumpulan Wanita untuk melemahkan semangat perjuangan, membentuk Persatuan Rakyat Djawa Timur, membentuk Gerakan Rakyat Djawa Timur, membentuk Dewan Kabupaten/Kota dan mengadakan Muktamar Jawa Timur di Bondowoso. Melalui Muktamar Jawa Timur di Bondowoso imlah Negara Jawa Timur terbentuk. Kendatipun para utusan Muktamar yang hadir di Bondowoso tersebut diberi kebebasan imtuk menyampaikan pendapat, tetapi dilihat dari proses pemiiihnn Dewan Kabupaten/Kota yang diaertai ancaman dan penangkapan terhadap orang-orang yang tidak dikehendaki Belanda, dapat dikatakan bahwa proses pembentukan Negara Jawa Timur masih jauh dad Demokralis.
Mengenai susunan Ketatanegaraan Negara Jawa Timur diatur daiam suatu Undang-Undang Dasar yang disebut Peraturan Hukum Tata Negara Negara Jawa Timur. Peraturan itu terdiri dari 17 Bab, 144 Pasal dan 11 Pasal Aturan Peralihan Sistem pemerintahan Negara Jawa Timur dapal dikatakan sederhana karena hanya terdiri dari 7 Departemen yaitu, Departemen Dalam Negeri, Seketaris Umum, Depariemen Pengajaran dan Lalu Lintas, Departemen Pengajaran, Kesenian dan Keilmuan, Departemen Urusan Ekonomi, Departemen Keuangan dan Departemen Pengacara Umum. Di Negara Jawa Timur ada 4 jabatan strategis yang diduduki Belanda, yailu, Mr. CC, de Rooy sebagaj Sekretaris Umum Mr. CCd.W. Uffelle sebagai Kepaln Departemen Keuangan, Mr. AF. Van Grambhel sebagai Kepala Departemen Pengacara Umum dan Mr. Baiietta sebagai Sekretaris Kabinet. Kenyaiaan ini menunjukkan bahwa Belanda memiiiki kepentingan besar lerhadap Negara Jawa Timur. Dengan demikian pembentukan Negara Jawa Timur yang didirikan untuk mentukan nnsib rakyat Jawa Timur hanyalah kedok semata. Ha] ini diperkual dengan adanya kenyataan bahwa ada sejumlah kekuasaan yang tidak diserahkan kepada Negara Jawa Timur.
Negara Jawa Timur hanya berkuasa sekitar empat bulan saja, mulai bulan Oktober 194 9-Januari 1950. Dalam jangka walctu yang sangat singkat itu Negara Jawa Timur beium dapat berbuat banyak karena sebelulnya sejak berkuasa tems menerus mendapat gangguan keamanan di wilayalmya Para gerilyawan lerus melakukan sabotase dan ganggnan keamanan. Disisi lain berbagai Resolusi muncul unlnk menuntut pembubaran Negara Jawa Timur. .Iika dicermati pembubamn Negara Jawa Timur disebabakan oleh 3 hal yailu karena tuntutan masyarakat melalui aksi demo dan pengiriman Resolusi karena adanya kesetian rakyat terhadap Republik Indonesia dan persepsi bahwa Negara federal henlul-can penjajah dan ketiga katena desakan tentara. Negara Jawa Timur tidak meiniliki tentnra sendiri, mereka mengandalkan tentara. Belunda Ketika tentara Belanda meninggalkan Indonesia setelah penyerakan kedaulatan (Konfereusi Menja Bandar), Negara Jawa Timur Lidak memiliki pelindung. Karena pos-pos tentara Belanda yang ditinggalkan diisi oleh tentara Nasional Indonesia.

Abstract
The formation of Federal States in Indonesia may not be separated with the context of national revolution of Indonesia. After accepting Linggarjati agreement, Republic of Indonesia was changed into Federal States called Negara Indonesia Serikat (United States of Indonesia). The states included into United States of Indonesia are Republic of Indonesia, Kalimantan, and Timur Besar.
Based on the agreement, East Java was not prepared at all as a state of United Stated of Indonesia. Deal'ing with the description above, the problem studied in this study includes the interest supporting the formation of East Java Country, the arrangement of nationality of East Java County and the dismissal of East Java Country.
From the interest of Netherlands, the formation of East Java Country had two target. First, from economical side, the formation of East Java Country is expected to grant economical demand of Netherlands. As we know, East Java Country comprised potential areas possessing the source of food material, farms and factories. Second, from political point, with the formation of East Java Country, Netherlands tried to encircle Republic of Indonesia from inside. Therefore Republic of Indonesia will be weaker, besides the formation of East Java Country will support international diplomatic of Netherlands for Netherlands may show that not all Indonesian support Republic of Indonesia. From the point of view East Java Country proponents comprising local aristocracy and politic adventurer, the formation of East Java Country was expected to grant and improve their social economy status.
The formation of East Java Country was lead by East Java Recomba Ch.O. van der Plass. Almost all of the initiatives in the formation of East Java Country came from Netherlands although using Indonesian persons. The formation of East Java Country encountered various obstacles because of the struggle of the people. Many steps taken by Van der Plass in forming East Java County was by supporting Partai Rakyat Djawa Timur, Partai Kebangsaan Madura, forming Dewan Islam Djawa Timur, fonning Clandestine Organization under Gajado Nefis, forming Woman Organizations to weaken struggle spirit, forming Persatuan Rakyat Djawa Timur, Gerakan Rakyat Djawa Timur, Dewan KabupatenfKota, and conducting Muktamar Jawa Timur in Bondowoso, During Muktamar Jawa Timur in Bondowoso, East Java Country was formed. Although the representatives of the conference in Bondowoso were free to present their opinion, but noticed Hom the process of the selection of Dewan Kabupaten/Kota incorporated with the intimidation and arrest toward the people not preferred by Netherlands, it may be said that the formation process of East Java Country was far from democratic.
The arrangement of national administrative of East Java Country determined in a Constitution called The Rule of National Administrative of East Java Country. This rule comprised I7 chapters, 144 paragraphs, and I1 sections of alternation rule. The governmental system of East Java may be considered simple since it consisted only 7 Departments, namely Domestic Affairs Department, Secretary General, Irrigation and Traffic Department, Department of Education, Art and Science, Economic Affairs Department, Financial Department and Department of General Attorney. In East Java Country, there are 4 strategic position hold by Netherlands, namely Mr. CC de Rooy as Secretary General, Mr. CCd. W Uffelle as Director of Financial Department, Mr. AF Van Grambhel as Director of Department of General Attomey and Mr. Bajjetta as Cabinet Secretary. This fact indicated that Netherlands has big interest toward East Java Country. Therefore the formation of East Java Country to determine the fate of East Java people was only a mask This was strongly indicated that in fact there were authorities not submitted to East Java Country.
East Java Country run only four months, from October 1949 to January 1950. In this very short time, East Java Country couldn?t do more since it underwent stability msturbance in its area. The underground fighter kept on sabotaging and disturbing the stability. Besides, various resolution emerges demanding the dismissal of east Java Country. The dismissal of East Java Country is caused by 3 things, namely the demand of people through demonstration, in resolution proposal because of the loyalty of people toward Republic of Indonesia, and the perception that Federal Sates formed by Netherlands; and the agitation of the army- East Java Country had no its ovm army, but depended on Netherlands army. When leaving Indonesia after submitting the sovereignty (Konferensi Meja Bundar), East Java Country didn?t have the protector, for the abandoned post of Netherlands army is occupied by Indonesian army."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T4854
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S8569
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Medan: Departemen Luar Negeri RI, 1989
327.598 051 PRO
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>