Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) merupakan salah satu dari sekian banyak serikat buruh yang ada di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950- 1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan pada awal Orde Baru (1966-1973). Sarbumusi lahir di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 27 September 1955. Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) sebagai sebuah serikat buruh yang berafiliasi pada kelompok politik Islam, dalam hal ini Partai Nahdlatul Ulama (NU) dalam perkembangannya tidak hanya memperjuangkan kepentingan politik NU dalam sektor perburuhan, melainkan juga memperjuangkan aspirasi kaum buruh ketika berhadapan dengan Pemerintahan Orde Baru yang represif terhadap gerakan buruh. Pada perkembangannya gerakan buruh Indonesia terpecah mengikuti afiliasi politiknya masing-masing. Pada awal pertumbuhannya Sarbumusi sebagai serikat buruh yang berafiliasi pada Partai NU disibukkan oleh persoalan konsolidasi dan eksistensi organisasi terutama demi mengimbangi pengaruh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), serikat buruh yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Keterkaitan serikat buruh dan politik pada satu sisi telah memberikan kontribusi yang berharga bagi penanaman ruh nasionalisme dalam masa Pergerakan Nasional. Namun di sisi lain nuansa politik yang kental dari serikat-serikat buruh telah menyebabkan perjuangan buruh tidak mencapai basil yang optimal terutama ketika berhadapan dengan pihak pengusaha dan pemerintah. Gerakan buruh tidak mampu bersatu dalam memperjuangkan aspirasinya, tapi terpecah belah oleh orientasi dan afiliasi politiknya masing-masing. Sarbumusi bersama ormas-ormas NU lainnya mengambil peranan yang cukup besar dalam upaya membersihkan SOBSI pasca G.30 S PKI. Namun di sisi lain TNI AD yang menjadi Ujung tombak dalam operasi pembersihan sisa-sisa PKI telah bertindak sewenangwenang dengan melakukan penangkapan buruh-buruh yang bukan anggota SOBSI. Sarbumusi mengkritisi Orde Baru yang masih mempertahankan perilaku usang Rejim Orde Lama di bidang perburuhan. Sarbumusi dengan tegas menolak pemecatan massal yang dilakukan oleh beberapa perusahaan negara dan menyatakan bahwa tindakan pemecatan massal merupakan tindakan yang menguntungkan PKI. Sarbumusi juga menuntut pencabutan larangan mogok, sebuah peraturan Rejim Orde Lama yang coba dipertahankan oleh Orde Baru. Namun menjelang Pemilu 1971, Orde Baru bertekad memenangkan pemilu dengan melemahkan kekuatan masyarakat, yang salah satunya adalah gerakan buruh dengan Sarbumusi sebagai serikat buruh terbesar yang menginduk pada Partai NU yang juga menjadi pesaing utama Golkar, mesin politik Orde Baru, pada Pemilu 1971. Pemerintah Orde Baru kemudian melakukan proses penataan ulang gerakan buruh Indonesia dengan tiga kebijakannya yang kemudian mendapat penentangan keras dari Sarbumusi. Pertama, kebijakan tentang intervensi asing dalam urusan perburuhan domestik yang dimonopoli hak perantaranya oleh Sekber Golkar. Kedua, tentang rencana pembentukan Korps Karyawan (Kokar) dan yang dilanjutkan dengan ketentuan monoloyalitas pegawai negeri. Ketiga, adalah kebijakan penyatuan kaurn buruh dalam sebuah wadah tunggal. Pasca Pemilu 1971, Pemerintah Orde Baru yang semakin bertambah kuat memprakarsai pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) setelah serangkaian pertemuan di kantor Bakin. Setelah FBSI berdiri, serikat-serikat buruh yang lama tidak dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, namun pemerintah menempuh cara lain untuk membubarkan serikatserikat buruh lama yaitu dengan memberikan hak monopoli pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam sebuah perusahaan kepada FBSI. Kegagalan Sarbumusi dalam menolak kehendak Orde Barn, terutama dalam menolak kebijakan pembentukan Kokar dan monoloyalitas serta pembentukan FBSI disebabkan kepentingan Orde Baru lemahnya posisi NU, induk Sarbumusi, pasca Pemilu 1971. Setelah Golkar memastikan kemenangan telak dalam Pemilu 1971 dan NU hanya mampu meraih urutan kedua, maka posisi tawar Sarbumusi pun kian melemah. Sebagai akibat sikap kritisnya sebelum Pemilu 1971, Sarbumusi mengalami represi oleh Orde Baru dan dipaksa untuk melebur dalam FBSI.

---

"

"ABSTRAK. Penelitian mengenai partai politik Permi ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1957. Tujuannya untuk me_ngetahui perjuangan Permi pada masa pergerakan nasional yang semula merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan kemudian berubah menjadi partai politik yang radikal di Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan berupa buku-buku, arsip, majalah.den surat kabar juga melalui Wa_wancara dengan salah seorang anggota Permi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Permi merupa_kan sebuah partai politik yang radikal di Sumatera Barat yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan azasn-ya Islam dan Kebangsaan serta taktik perjuangan non kooperasi. Untuk mencapai tujuannya Permi mengadakan aksi-aksinya de_ngan rapat-rapat umum dalam usaha menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda. Oleh karena kegiatan-kegiatan Permi yang radikal pemerintah Belanda mengadakan penangkapan dan larangan berapat bagi Permi, sehingga akhirnya karena teka_nan-tekanan yang keras dari pemerintah Belanda, Permi terpaksa dibubarkan oleh pengurusnya pada tahun 1937."

"Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, selain sebuah gerakan keagamaan juga merupakan sebuah gerakan politik, di satu sisi pemikirannya ini dianggap membawa perbaikan terhadap moral dan keberagamaan, tetapi di sisi lain secara politik gerakan ini cendrung mendapat stiqma negatif , sebagian kalangan menganggap bahwa pemikirannya merupakan salah satu pemikiran frndamentalis, pemikiran yang identik dengan radikalisme, ekstrimisme, fanatisme bahkan terorisme, di Mesir, tempat kelompok ini didirikan dalam pergerakannya bercita-cita menegakkan syariat dan hukum Islam, gerakan trans nasional ini mengusung tdeologi Islam, di Indonesia, sebagian kalangan mengangeep pemikiran politik ini berbahaya bagi ideologi Pancasila serta pada saainya akan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Berdasarkan permasalahan diatas tesis ini membahas tentang ancaman pemikiran infiltrast pemikiran politik Icwanut Muslimin terbadan sistem pemerintahen Indonesia yang merupakan tela’ahan terhadap pemikiran politik Hasan al-Banna, agar dapat menjelaskan dan mepgungkapkan secara mendalam tentang pemikiran konsep dan paham dan tentang sistem pemerintahan negara. Di metode anelitis deskriptif yang sumber-sumber datanya ditela’ah melalui penelitian kepustakaan dengan diklasiftkasikan kepada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemikiran politik Hasan al-Banna banyak berakar dari menanggapi kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu, terutama pendudukan Ingeris di Mesir dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam sebelumnya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor lahirnya Ikhwanul Muslimin yang terkesan militan dan radikal, yang bertujuan mengembalikan masyarakat Mesir kepada ajaran Islam yang mumi. Menurut Hasan al-Banna Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Islam adalah negara, ekonomi, politik, hukum dan lainya. Sistem demokrasi didukungnya dalam menentukan sistem pemerintahan, pendapatnya bahwa Islam tidak menentukan sistem tertentu yang harus dipilih oleh umat Islam, islam membebaskan umainya untuk memilih sistem pemerintahannya sendiri asalkan menerapkan dan memperjuangkan syari‘at Islam. Baginya ada tiga pilar yang menjadi penopang pemerintahan Islam, yakni rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan menghargai aspirasi rakyat. Pemerintahan merupakan salah satu dari pilar agama, sehingga keduanya saling berhubungan. Agama memerlukan pemerintahan sebagai lahan penerapan ajaranajarannya dan memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperjuangkan agama. Sedangkan pemerintahan memerlukan agama sebagai ideologinya dan mewarnai kehidupan dalam suatu negara.

---

Movement of the Muslim Brotherhood founded by Hasan al-Banna, other than a religious movement is also a political movement, at one side of this movement is considered to briag improvements to the moral and the diversity, but on the other side of the political movement tends to have negative stiqma, some circles consider that this movement is one of the fundamentalist movement, a movement synonymous with radicalism, extremism, fanaticism and even terrorism, in Egypt, where the movement was founded in the movement aspires to enforce the Shari'a and Islamic law, transnational movement was carrying the ideology of Islam, in Indonesia, some circles considered a dangerous ideclogy of this movement for the ideology of Pancasila, and in time will become a threat to the integrity of NKRE.

Based on this thesis discusses issues concemming the Muslim view Ikwanul movemeni against the state goverment system that is tela’ahan to the political thought of Hasan al-Banna, in order to explain and express in depth about the concepts, understanding and views about the system of sfate government. In doing this research, the author uses descriptive analytical method, qualitative approach to data sources through library research ditela'ah with diklasiftkasikan to the type of file, ie primary and secondary file.

In this research the author discovered that the political thought of Hasan al-Banna was a lot of roots in Egyptian society responded to the social conditions at the time, especially the British occupation of Egypt and the thought leaders of Isiamic reformer before, this is what became one of the factors which the birth of the Muslim Brotherhood movement impressed the militant and radical, which © aims to restore the Egyptian society to the pure teachings of Islam, in accordance with Quran and Hadith. according to Hasan al-Banna, Islam is a universal religion, teachings cover all aspects of life. Islam is the state, economic, political, fegal and others. Supports the democratic system in determining the system of government, his view that Islam does not specify a particular system should be elected by Muslims, Islam frees people to choose their own government system and fight for as long as applying Islamic shari‘ah. For him there are three pillars to support the Islamic government, namely a sense of responsibility of the government, the unity of society and appreciate the people's aspirations. Government was one of the pillars of religion, so both are interconnected, Religion requires government as a commercial application of his teachings and using state power to fight for religion. While the government requires religion as ideology and the color of life in a country."

"Lahirnya SBII (Sarekat Buruh Islam Indonesia) berawal dari keinginan Partai Masyumi untuk memperkuat basis massanya dari kalangan buruh terutama yang beragama Islam. Sebelum mendirikan SBII, Partai Masyumi telah mendirikan dua anak organisasi Iainnya yaitu STII (Sarekat Tani Islam Indonesia) dan SDII (Sarekat Dagang Islam Indonesia). Keberadaan SBII menjadi semakin penting bagi Partai Masyumi terutama setelah pemilu tahun 1955. Pada pemiiu pertama tersebut realitas di lapangan menunjukkan hal yang sangat ironi dimana sebagian besar kaum buruh ternyata dikuasai oleh SOBSI (Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) sebuah anak organisasi PKI (Partai Komunis Indonesia) yang merupakan lawan utama Masyumi.Masyumi dan SBII berpendapat SOBSI hanya memperalat kaum buruh sebagai alat politik semata tapi tidak berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada kurun waktu 1947 - 1953 ketika SBII dipimpin oleh Mr. Daljono SBII lebih terfokus pada pembenahan organisasi, tapi hal itu tidak berarti SBII meninggalkan fungsi utamanya sebagai alat perjuangan kaum buruh. Pada tahun waktu ini tercatat SBII melakukan beberapa demonstrasi menuntut perbaikan nasib kaum buruh.Langkah kontroversial yang ditempuh SBII pada masa kepemimpinan Mr. Daljono adalah menyetujui peraturan pemerintah mengenai larangan pemogokan pada perusahaan vital. Keputusan SBII tersebut telah dikecam berbagai pihak terutarna SOBSI yang secara terang-terangan menuduh SBII sebagai sarekat buruh yang memihak para majikan.Pengganti Mr. Daljono adalah Jusuf Wibisono yang memimpin SBII tahun 1953 - 1960 pada masa kepemimpinan Jusuf Wibisono permasalahan SBII menjadi semakin kompleks selain berupaya terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kaum buruh. SBII juga mendapat tekanan terutama dari TNI. Di daerah Sumatra Barat dan Yogyakarta banyak anggota SBII yang ditangkap karena dituduh bersama Masyumi ikut mendalangi pemberontakan PRRI Permesta.Seiring merebaknya isu akan dibubarkannya Partai Masyumi oleh Presiden Sukarno, SBII berusaha untuk keluar dari Partai Masyumi dan menjadi Sarekat Buruh yang mandiri. Perjuangan ini berhasil, ketika Partai Masyumi dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1960 SBII tidak dibubarkan. SBII kemudian bergabung dengan Front Nasional bentukan Sukarno dan namanya berubah menjadi Gasbiindo (Gabungan Sarekat Buruh Islam Indonesia)."

"ABSTRAKImbal hasil dari perbankan Syari’ah pada saat ini tidak cukup untuk menarik depositor jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, padahal depositor di perbankan Syari’ah harus menanggun risiko yang lebih besar dari pada di perbankan konvensional. Keadaan ekonomi yang melemah dengan diterapkannya kebijakan uang ketat adalah faktor lain yang membuat perbankan Syari’ah berada dalam posisi yang tertekan. Kelemahan-kelemahan ini membawa dampak yang signifikan dalam memilih institusi perbankan Syariah.Sebuah strategi dibutuhkan untuk optimalisasi instrumen pembiayaan Syari’ah dengan risiko yang dapat ditolerir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi portofolio pembiayaan Syari’ah di Indonesia dari Maret 2004 hingga Juli 2013 dengan menggunakan Teori Portofolio. Objek dari penelitian ini adalah instrumen pembiayaan Syari’ah yang diimplementasikan oleh Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah, termasuk: Murabahah, Mudarabah, Musharakah, Istisna dan Qardh. Portfolio teori dibutuhkan untuk mengkuantifikasi risiko dan ekspektasi dari imbal hasil dalam menentukan portofolio aset yang paling optimal.Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa dengan mendiversifikasi instrument pembiayaan Syari’ah menjadi portfolio, segala risiko pada instrument tersebut dapat dikurangi secara signifikan. Portfolio yang paling optimal adalah portfolio dari kombinasi Murabahah, Mudarabah, Musharakah and Istisna. Area dari portfolio yang optimal ditunjukkan di dalam kurva “efficient frontier” dari poin B ke poin A. Area ini disajikan untuk pemegang kepentingan (Stakeholders) dari perbankan Syari’ah untuk melakukan observasi terhadap area tersebut sesuai dengan pilihan risiko mereka.

---

ABSTRACTThe current rate of return of Islamic Banking (IB) is not sufficient to attract depositors comparing to Conventional Banking (CB) since depositors in IB bear more risks than depositors in CB. Current economic underperformance with a tight monetary policy being implemented in Indonesia is another factor that put Islamic financing under the pressures. This drawback might have significant impact to the preference of investors in selecting Islamic banking institutions.A strategy to optimize Islamic financing instruments is needed to boost IB’s return under acceptable risks. Thus, this research tries to optimize Islamic financing portfolios in Indonesia from March 2004 until July 2013 by using Portfolio Theory. The objects of this research are Islamic financing instruments being practiced by Islamic Commercial Banks and Islamic Business Unit in Indonesia; include Murabahah, Mudarabah, Musharakah, Istisna and Qardh. Portfolio Theory is needed for quantifying risk and expected return for choosing the most optimum portfolio of assets.The findings had shown that by diversifying the Islamic financing instruments into portfolios; the risks attached to Islamic financing instruments are reduced significantly. The most optimum portfolios come from combination of Murabahah, Mudarabah, Musharakah and Istisna. The area of optimum portfolios are served in an efficient frontier curve from point B to A in order to give the IB’s stakeholders an opportunity to observe the area in accordance to their risk appetites. "

"Muslimin Indonesia (MI) adalah organisasi massa yang sudah mengalami penggabungan dan perubahan bentuk, dari fungsi partai politik independen hingga menjadi salah satu unsur dalam Partai Persatuan Pembangunan. Perubahan bentuk ini dilakukan karena adanya kebijakan politik dari Jenderal Soeharto pada tahun 1971 yang menginginkan agar diadakan pengelompokkan partai politik berdasarkan persamaan ideologi dan platform partai. Tujuan politik dari Orde Baru mengadakan pengelompokkan terutama terhadap kelompok politik Islam adalah untuk memudahkan pengawasan dan mudah memecah dari dalam. Dalam kondisi yang pro dan kontra terhadap ide fusi tersebut Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdhatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Tarbiyah Islamiyah sepakat mendeklarasikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tahun 1973.Sejak tahun 1973-1994, kepemimpinan di PPP dikuasai oleh elite-elite politik dari unsur Muslimin Indonesia.Di bawah pimpinan HMS Mintaredja kondisi partai dalam keadaan yang kompak walaupun terjadi konflik internal partai tetapi berkat adanya kedudukan beberapa ulama kharismatik seperti KH Bisri Syansuri berhasil diredam. Bagi seluruh anggota legislatif, Mintaredja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapatnya tanpa khawatir akan dipecat dari keanggotaan DPR maupun partai. Kejatuhan Mintaredja di PPP karena ia telah tidak disukai lagi oleh Jenderal Soeharto terutama sejak keberaniannya menuntut kepada Soeharto agar PPP diberikan kursi kementrian di kabinet.Mulai tahun 1978, pimpinan di PPP diambil alih oleh Djaelani Naro secara kontroversial tanpa melalui suatu forum Muktamar partai. Selama dipimpin oleh Djaelani Naro, keadaan PPP mulai diterpa oleh konflik internal yang luar biasa konflik tersebut tidak hanya melibatkan antara elite politik MI versus NU, tetapi juga antara elite politik ME versus MI. Djaelani Naro memiliki- kebijakan keras terhadap para anggota legislatif yang menyimpang dari kebijakan Orde Baru. Sosok Naro lebih terkesan sebagai perpanjangan-tangan kebijakan rezim Orde Baru di PPP. Keberanian Djaelani Naro untuk mencalonkan dirinya sebagai salah seorang wakil presiden RI di tahun 1988 pada saat sidang umum MPR, telah mengakibatkan kemarahan Soeharto terhadapnya.Periode kepemimpinan Ismail Hasan Meutareum (1989-1994), mulai membenahi konflik internal partai melalui kebijakan rekonsiliasi terhadap tokoh-tokoh PPP baik dari unsur NU, MI,SI, dan Pena. Ismail Hasan melakukan kebijakan untuk mengurangi fanatisme berlebihan diantara empat unsur tersebut melalui bentuk pengajian bersama dan pendidikan-pendidikan kader bersama.Yang diinginkan olehnya adalah fanatisme terhadap PPP saja."