Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas persoalan disekitar pelaksanaan landreform pada masa Demokrasi Terpimpin sejak dicanangkannya kebijakan tersebut pada tahun 1960 sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Lama. Serangkaian pertentangan yang muncul di antara kekuatan-kekuatan politik di sekitar struktur kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada akhirnya justru menjadi kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan landreform. Dalam skripsi ini, diuraikan bagaimana penyusunan kebijakan. pelaksanaan landreform, pelaksanaannya dan konflik-konflik yang timbul di sekitar kebijakan tersebut. Kemudian diuraikan pula bagaimana kemacetan pelaksanaan program landreform ketika dijalankan organisasi pelaksana landreform yang dibentuk oleh pemerintah. Lemahnya kekuasaan negara pada saat itu menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kegagalan pelaksanaan landreform di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Landreform pada akhirnya menjadi satu isu politik yang melibatkan peranan organisasi-organisasi massa yang radikal dalam menghadapi struktur sosial di pedesaan. Namun, tingkat radikalisasi massa yang tidak terkendali pada akhirnya justru menjadi bumerang yang menghancurkan kekuatan organisasi massa tersebut.

---

"

"Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif yang bertipologi deskriptif analitis, jenis data; sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, alat pengumpulan data; studi dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari tesis ini; mengenai perjanjian jual beli tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang bersifat umum/general, yakni Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata. Implikasi hukum perjanjian jual beli tanah yang menimbulkan sengketa adalah berupa pembatalan perjanjian. Saran; pembeli harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh terlalu memegang prinsip kepercayaan kepada orang yang dikuasakan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, para pihak dalam transaksi jual beli tanah seharusnya senantiasa menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.

---

The background of the problem in this thesis is in the form of illegal acts committed by Heri Suyanto to Ismono Jossianto in the sale and purchase transactions of land, where Heri surrendered the land to Ismono not in accordance with the amount of land he had purchased, resulting in widespread shortages and documents of the land. It turned out that Heri had sold the land to a third party without the knowledge and permission of Ismono as the new landowner. The research method used is a form of normative legal research with analytical descriptive nature, type of data secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection tools document studies using qualitative data analysis methods.

The conclusion of this thesis Regarding the land purchase agreement in the perspective of the Civil Law and the Law of the National Land only refers to the general rules, namely Article 1320 jo. 1457 Civil Code. The legal implications of the land purchase agreement that cause disputes are in the form of cancellation of the agreement. Suggestion the buyer must always apply the principle of prudence and should not overly hold the principle of trust to the authorized person in the sale and purchase transactions of the land, the parties in the sale and purchase transactions of land should always apply the principle of good faith in buying and selling land."

"Berat isi tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang sering ditetapkan karena berkaitan erat dengan perhitungan penetapan sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti retensi air (pF), ruang pori total (RPT) , coefficient of linier extensibility (COLE) dan kadar air tanah...."

"Peningkatan produktivitas padi merupakan kunci dalam membangun kemandirian pangan di Indonesia.Upaya ini bukan saja di hadapkan pada batas kemampuan teknologi dan pengaturan yang ada selama ini dengan permasalahan sosiokultural yang menyertainya namun juga dituntut untuk dapat memenuhi kriteria ramah lingkungan mutu produk yang lebih sehat ,dan persaingan dengan pemenuhan kebutuhan energi terbarukan yang mendesak..."

"[Berawal dari belum adanya hukum pertanahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, Landreform melalui Undang-undang Pokok Agraria sebagai pembaharuan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1960 masih mempergunakan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Berdasarkan kepentingan yang berbeda, maka undang-undang mengenai pertanahan yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia harus segera dibuat. Fokus penelitian ini adalah dampak landreform bagi rakyat khususnya petani di Kediri Jawa Timur. Penelitian diawali dengan membahas kehidupan sosial petani di Kediri, pemanfaatan tanah sebelum adanya landreform, Undang-Undang Pokok Agraria dirumuskan dan pelaksanaannya di tingkat nasional hingga tingkat desa, serta dampak bagi petani di Kediri. Skripsi ini mengambil tahun penelitian dari 1960 sampai dengan 1966 sebagai awal dari Undang-undang Pokok Agraria dan pelaksanaannya;Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation;Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation, Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation]"

"Didalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, pemegang hak atas tanah wajib untuk menyesuaikan penggunaan dan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang wilayah. Agar tanah dapat dipergunakan secara optimal maka dibuatlah rencana mengenai penggunaan tanah atau biasa disebut sebagai Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Ruang wilayah yang telah ditetapkan, sekali dalam waktu lima tahun dapat ditinjau ulang, dan jika peninjauan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa tata ruang yang ada perlu direvisi, maka disini terjadi perubahan tata ruang, misalnya tanah yang tadinya dapat dipergunakan sebagai perumahan harus berubah menjadi sodetan sungai seperti dalam kasus PT Masa Kreasi. Dalam kasus ini, perubahan rencana kota secara Normatif atas tanah Milik PT Kreasi tersebut diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 tahun 1979 tentang Penguasaan Peruntukan dan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Cengkareng Drain, Sodetan-Sodetan Kali Sekretaris Bagian Atas dan Bagian Bawah, Wilayah Jakarta Barat. Perubahan rencana kota tersebut tentu saja berdampak bagi PT Masa kreasi maupun bagi tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini dampak yang terjadi yaitu dengan berubahnya hubungan hukum PT Masa Kreasi dengan tanah yang dimilikinya tesebut.

---

In the use and utilization of land space, land rights holder is obligated to conform with the use and utilization of regional spatial layout plan.So that land can be utilized optimally then be made to the plan regarding land use, or commonly known as the Land Use Plan. Regional Spatial Layout Plan has been set, once in every five years can be reviewed, and if the review results in recommendation that the existing spatial layout should be revised, then the spatial layout changes here, for example, land formerly used as housing can be turned into a spatula rivers as in the case of PT Masa Kreasi.

In this case, changes in the normative urban plan for the land owned by PT Masa Kreasi is governed by the Decree of the Governor Jakarta Capital Special Region No. 592 of 1979 regarding Allotment of Tenure and Land Acquisition Development Cengkareng to Drain, Spatula -Spatula of River Sekertaris Top and Bottom SectionsWest Jakarta Area. Changes in the city plan, of course, affect PT Masa Kreasi as well as for the concerned landIn this case the impact occurred was by changing the legal relationship of PT Masa Kreasi with this land in interest."