Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi politik Indonesia pascapemilu 1955 ternyata melahirkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat. Presiden Sukarno yang terasing secara politik melihat celah untuk kembali ke panggung politik dengan memanfaatkan ketidakpuasan beberapa kalangan di masyarakat terhadap tingkah lake partai politik dalam menangani beberapa. Salah satunya adalab intervensi pada urusan militer. Pada pertengahan 1957 Sukarno mengungkapkan keinginannya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. la ingin satu situasi politik yang stabil yang disebutnya demokrasi terpimpin.1 Kemudian, presiden mengajukan konsep yang intinya pertama, dalam kabinet seharusnya terdapat semua golongan masyarakat atau pembentukan sebuah kabinet koalisi berkaki banyak. Hal ini didasarkan pads selalu ditolaknya Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk masuk dalam kabinet oleh partai yang dominan kala itu, yaitu partai yang berbasis agama (Islam) seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua, dibentuknya sebuah dewan nasional yang berdasarkan pada sifat-sifat fungsional dan akan dipimpin langsung oleh Sukarno? Usul Sukarno itu mendapat tanggapan positif dari kalangan militer...."

"Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tampak berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah politik pada masa itu untuk mewujudkan integrasi bangsa ke dalam satu lan_dasan ideologi Manipol-USDEK dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin dan mercu suar dari negara_negara Nefo. Kenyataannya, pada perkembangan selanjutnya masalah politik yang dihadapi oleh pemerintahan Soekar_no, yaitu upaya penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, perjuangan pembebasan Irian Barat, kon_frontasi terhadap Malaysia dan pembangunan proyek-proyek mercu suar seperti Asian Games, Ganefo, Monumen Na-sional, Conefo dan lain-lain menyebabkan terserapnya sebagian besar dana belanja negara (46%) untuk bidang tersebut. Sedangan di sisi lain, pembiayaan untuk pelak_sanaan pembangunan ekonomi hanya mencapai rata-rata 19,9% dari seluruh realisasi (penggunaan dana) belanja negara. jadi pada periode Demokrasi Terpimpin, 1960-1965, alokasi.belanja negara untuk masalah politik dan proyek-proyek politik kurang lebih dua setengah kali lipat daripada alokasi belanja negara untuk pembangunan ekonomi. Jadi jelas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lebih memprioritaskan pada pem_bangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Sebagai akibat begitu besarnya realisasi belanja negara untuk pembiayaan politik tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, maka pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai seiring dengan semakin besarnya defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Hal itu berarti sebagian besar keuangan negara (60%) dibiayai dengan oara inflatoir yaitu dengan Cara meminjam uang dari bank Indonesia dan untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut, Bank Indonesia mencetak uang baru. Akibatnya inflasi terus meningkat seiring dengan semakin besarnya defisit belanja negara menjadi suatu keadaan yang tak dapat dielakkan lagi hingga tingkat inflasi di tahun 1565 berada di atas 650%. Tingginya tingkat inflasi tercermin dari indeks harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan tajam sehingga pendapatan rakyat tidak mampu mengikuti perkembangan harga tersebut. Akibatnya masyarakat (rakyat umum) mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok."

"ABSTRAKKH.M.Isa Anshary dalam sejarah perjuangannya dikenal sebagai orang yang sangat lantang dan tegas dalam menyampaikan suatu pendapat, sehingga tidak sedikit pihak-pihak yang merasa mendapat kecaman. Pemikiran yang dilontarkannya sangat revolusioner dan tidak mengenal kompromi, lawan yang tidak sependapat dengan beliau akan dihantam sekalipun lawannya itu adalah pihak yang berkuasa. Ketika pemerintah Kolonial Belanda, Facisme Jepang, maupun pemerintah Republik Indonesia sendiri pernah mengalami kecaman dari KH. M. Isa Anshary.AktifitasKH.M,Isa-Anshary_sebagai mubaligdalam organisasi Persatuan Islam maupun politikus dalam pergerakan di Indonesia sangat besar sekali. Dimulai pada masa penjajahan Belanda dan masa facisme Jepang serta masa pemerintahan republik sepak terjang beliau cukupmempengaruhidalam membesarkan organisasi Persatuan Islam maupun liku-liku jalannya politik di-..."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah kajian sejarah politik dengan mengambil judul Peranan Pemuda Kereta Api dalam Pengambilalihan Kekuasaan Kereta Api dan Pengawalan Perjalanan Presiden RI ke Yogyakarta. Dalam sejarah revolusi Indonesia keberadaan kereta api selalu menjadi catatan menarik para peneliti sejarah. Dalam suatu krisis atau kondisi tidak aman itu, sarana transportasi kereta api selalu menjadi rebutan kepentingan penjajah. Sejak akhir Hindia Belanda sampai dengan masa pendudukan Jepang kereta api menjadi sarana transportasi untuk kepentingan politik dan ekonomi penjajah. Memasuki masa revolusi atau perang kemerdekaan kekuasaan Jepang di bidang kereta api diambil alih menjadi milik RI oleh Pemuda Kereta Api.Pemuda Kereta Api atau barisan pegawai dan pekerja jawatan kereta api yang terbentuk pada masa itu secara spontan telah berhasil secara nyata mengambil alih kekuasaan Jepang di bidang kereta api, selain itu mereka juga berperan penting dalam tugas pemulangan orang Jepang dan APWI dengan menggunakan kereta api, selanjutnya dalam kondisi yang tidak aman, mereka juga memegang andil besar dalam mengawal perjalanan Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Skripsi ini membahas peristiwa pengambilalihan kekuasaan Jepang di bidang kereta api pada masa awal revolusi di Jakarta dan juga peranan Pemuda Kereta Api selanjutnya. Meskipun fokus kajian terletak di Jakarta, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan di pulau Jawa pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah kritis, suatu proses rekonstruksi sejarah masa kini sebagaimana dikatakan 'Bapak Sejarah Kritis,' Leovold von Ranke, yaitu sejarah baru mulai apabila dokumen dapat dipahami, lagi pula cukup banyak dokumen yang dapat dipercaya. Penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah takoh Pemuda Kereta Api yang menjadi nara sumbernya.

---

"

"Manusia pada dasarnya memiliki banyak keinginan yang ingin dipenuhi di dalam kehidupannya. Ternyata hal tersebut didorong oleh hasrat di dalam dirinya. Namun dalam praktiknya, keinginan seseorang tidak dengan mudah dapat tercapai. Oleh karena, pastilah ada keinginan yang bentrok dengan keinginan orang lain. Namun, kehadiran orang lain bukan hanya sebagai sebuah alat bagi pemenuhan keinginan seseorang, tapi orang lain tersebut menjadi objek hasrat itu sendiri. Demi untuk memenuhi hasratnya manusia bahkan menggunakan banyak cara, bahkan yang manipulatif sekalipun. Komik 20th Century Boys dan 21st Century Boys karangan Naoki Urasawa merupakan salah satu gambaran realitas mengenai penggunaan manipulasi tanda demi memenuhi hasratnya yang dituangkan ke dalam sebuah komik

---

Basically, human-being have several wants that is must be fulfill in their life. In fact, those are driven by their desire. But, what they want can not be reached easily. It is because of clash between one_s interest and the other_s. The present of the others are not only instruments for one_s desire fulfillment, but also the object of that desire itself. For desire fulfillment, one can do it in many ways, even the manipulative one. In 20th Century Boys and 21st Century, a comic by Naoki Urasawa are one of a picturing from the reality about manipulation of signs that human uses to fullfil their desire"

"This thesys is explaining about the history of films development in Indonesia with polisies that have been taken by the New Order Government in order to improve national films. Since year1966, New Order Government have made some policies to support the development of national film and to protect national films from the suppressions of import films which come to Indonesia. Not only their policy were capable to improve the development of national films but also they become the government to control films Indonesia to saty at the same path with the government."