Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai obyek penulisan skripsi, pemilihan judul di atas didasarkan berbagai hal. Pokok pembahasan adalah menhir yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan megalitik di Indonesia. Benda yang dijadikan obyek penelitian adalah menhir yang ada di situs Bawahparit, Desa Kototinggi, Kecamatan Suliki Gunung Emas, Kabupaten Dimaruluhkoto , Propinsi Sumatra Barat. Pada menhir tersebut dilakukan deskripsi untuk mengetahui bentuk, ukuran, hiasan, bahan serta hasil penggaliannya dan juga klasifikasi serta tipologi. Selain itu juga dibahas mengenai teknologi pembuatan, sumber bahan serta fungsi menhir itu sendiri di situs Bawahparit. Pada bagian akhir diadakan tinjauan mengenai latar belakang religi dan sistim kemasyarakatan yang berkembang sejak masa megalitik."

"Menhir berhias merupakan salah satu bentuk peninggalan tradisi megalitik yang masih terdapat di daerah Limapuluhkoto, Sumatera Barat. Bentuk menhir berhias yang terdapat di situs-situs Megalitik Limapuluhkoto tampak memperlihatkan keanekaragam bentuk, hiasan, ukuran. Adanya keanekarageman itu merupakan masalah utama yang dibahas didalam penelitian ini. Masalah lain yang menjadi perhatian adalah mengenai fungsi menhir berhias yang terdapat di situs-situs megalitik Limapuluhkoto. Apakah menhir berhias itu mempunyai fungsi yang berbeda dari menhir-menhir yang terdapat di daerah lain di Indonesia. Untuk itu harus diketahui fungsi-fungsi menhir yang terdapat di daerah Indonesia. Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai data utama adalah menhir berhias yang terdapat di setiap situs yang ada di daerah Limapuluhkoto, dengan jumlah temuan menhir berhias 38, sedangkan temuan lain yang ada pada se_tiap situs merupakan data pembantu yang dapat dianggap se_bagai memperkuat interpretasi nantinya. Analisa menhir berhias dilakukan dengan menggunakan klasifikasi taksonomi yaitu klasifikasi yang memusatkan perhatian pada sejumlah atribut-atribut, dan atribut ter_sebut digunakan sebagai indikator di dalam menentukan tipe sehingga dari hasil analisa di dapat beberapa tipe menhir berhias. Untuk dapat menentukan fungsi menhir berhias, ma_ka terlebih dulu harus dicari atau harus ditentukan arti setiap hiasan yang dapat diamati pada masing-masing menhir berhias. Setelah anti setiap hiasan dapat diketahui, maka dihubungkan dengan fungsi menhir yang sudah diketahui dari hasil penelitian para ahli terdahulu, make, diambil suatu kesimpulan tentang fungsi menhir'berhias yang terdapat di setiap situs-situs megalitik Limapuluhkoto. Hasil analisa menhir berhias menunjukkan adanya 3 tipe dan 4 sub tipe. Hasil analisa tentang fungsi menhir memperlihatkan adanya fungsi khusus, yaitu sebagai tanda kubur masyarakat tradisi megalitik di daerah Limapuluhkoto yang masih memuja dan menghormati arwah nenek moyang mereka dengan jalan memberikan hiasan-hiasan pada setiap media yang berfungsi sebagai tanda kubur."

"Arkeologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari sisa peninggalan masa lalu untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat masa lalu serta berusaha untuk merekonstruksi tingkah laku masyarakat tersebut dan perubahan kebudayaannya. Inilah yang menjadi sebagian dasar di dalam pemilihan topik penelitian. Batu lumpang prasejarah dipilih karena Benda tersebut merupakan sebagian basil kebudayaan dari masa lalu.Tradisi megalitik yang berkembang sejak periode prasejarah, tidak meninggalkan berita tertulis. Dengan melakukan penelitian terhadap benda-benda peninggalan yang berasal dari tradisi itu maka diharapkan akan da_pat diketahui bagaimana tingkah laku dan kebudayaan pada masa prasejarah, sebab menurut Schiffer berdasar_kan basil penelitian kebudayaan materi masa lalu, akan dapat diketahui bagaimana tingkah laku dan kebudayaan masa itu."

"ABSTRAKTembikar adalah benda-benda yang dibuat dari tanah lempung yang dibakar pada suhu yang cukup tinggi, merupakan salah satu alat yang dipakai dalam kehidupan manusia, sebagai wadah penyimpanan, alat mengolah makanan, alat upacara ritual dan sebagai wadah kubur. Tembikar merupakan hasil teknologi yang universal dan dikenaI hampir di seluruh bagian dunia. Penelitian ini berusaha mengidentifikasikan tembikar dari Desa Muak, KPK Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, karena dikhawatirkan pada masa yang akan datang data tembikar ini tidak ada lagi. Dari hasil pengamatan tidak dapat dihasilkan penamaan wadah tembikar karena terbatasnya data, namun diketahui bahwa tembikar dan Desa Muak ini dibuat dengan teknik pijit dan dibentuk dengan teknik tatap-pelandas serta dihias dengan teknik tekan, teknik gores dan teknik tempel. Pembakaran tembikar ini juga masih sangat sederhana.

---

"

"

Hak Reproduksi Perempuan pada Masyarakat Matrilinial Minangkabau di Perdesaan Provinsi Sumatra Barat (Studi Kasus Perempuan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat)

(Anita Rahrnan, M.Hum dan Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang posisi perempuan Minangkabau sebagai penerus keturunan dan kemandirian dalam penggunaan hak reproduksinya.

Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah perempuan dalam masyarakat Minang yang patriarkal, hak reproduksi perempuan menurut ICPD Kairo Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan, studi kasus wanita Minang perdesaan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang, perempuan penduduk asli Desa Bulakan Tinggi, suku Minang, berusia 15-48 tahun, menikah dengan laki-laki suku Minang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran besar dalam bidang ekonomi, namun tidak mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak reproduksinya. Dengan kata lain, perempuan dalam masyarakat Minangkabau tetap tersubordinasi dalam posisinya sebagai istri karena kuatnya budaya patriarki. Temuan ini membuktikan kebenaran analisis yang ditawarkan oleh feminis sosialis yang menyatakan bahwa perempuan tetap tersubordinasi sekalipun mempunyai peran besar pada sumber ekonomi sepanjang budaya patriarki masih dominan.

---

Reproductive Rights of Matrilineal Society of Minangkabau (Case study of the village of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province). (Anita Rahman, M.Hum and Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)

Women Studies Program, Post Graduate, University of Indonesia.

This research aims to describe of Minangkabau women's position as the agent of reproductive having autonomous in using their reproductive rights.

The pattern of thoughts as the based on the research are Minangkabau women's in male-dominated society, their reproductive rights according to ICPD, Kairo. This research use qualitative method in women's perspective approach and implemented in case study.

This research conducted in Rural of West Sumatra Province (Case Study of Woman at Bulakan Tinggi Village, Sub District of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province) in total research subject is 10 persons, the natives of Bulakan Tinggi village, Minang Ethnic, between among 15---48 years old, having gotten married with man from Minang.

The result of the research indicates that women for households play a big role in economic sphere, but, they are not able to make decision on reproductive right. In other words, the woman in Minangkabau society is still being subordinated in their position as wifes because patriach culture is really strong. This fact finding prove the real analysis offered by socialism feminist stating that woman is remain subordinated although having big role in economic resource, when the patriarchal culture still prevail.

"

"Program Pembangunan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP) yang dilaksanakan di Desa Pandam Gadang Timur Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakal melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Program PAB-PLP dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat (community based management) yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat, melalui institusi pengelola program, agar mereka mampu mengeiola dan memelihara sarana yang telah dibangun sehingga tercapainya kelestarian dan pengembangan program PAB-PLP. Hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya upaya pemberdayaan yang intensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima dan melestarikan program.Pencrapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan intsiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat. Olch karena itu ruang lingkup tesis ini meliputi kebijakan program PAB-PLP yang diterapkan dengan model pengembangan masyarakat, proses penerapan program PAB-PLP, falctor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan dan pengembangan program PAB-PLP. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program PAB-PLP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara secara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program PAB-PLP.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk menerima program PAB-PLP mulai tahap persiapan sampai pasca proyek, belum mencapai hasil yang menggembirakan. Ketidakpahaman institusi dan warga masyarakat sejak awal mengakibatkan mereka kesulitan memasuki tahap selanjutnya sehingga partisipasi masyarakat hanya sampai tahap bekerja ke arah pcruhahan, belum pada tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan serta terminasi relasi perubahan. Hal ini antara lain disebabkan : penjabaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten yang kurang tepat, kurangnya pemahaman petugas terhadap program sehingga penerapan strategi pemberdayaan lebih diarahkan pada masyarakat dari pada institusi pengelola program di tingkat desa, rendahnya kemampuan pengurus UPS untuk melanjutkan peran pemberdayaan kepada masyarakat setelah peran pendampingan petugas berakhir. dan nilai-nilai budaya masyarakat yang kurang mendukung.Walaupun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut sangat berarti dalam merubah pandangan tentang pola pembangunan selama ini. Pembangunan yang dilaksanakan lebih ditekankan pada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga memandang masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan ketimbang hanya sebagai sasaran (obyek) dari pembangunan."

"Temuan batu di situs Gua Togi Ndrawa merupakan hasil ekskavasi di situs tersebut yang dilakukan pada tahun 2004. Pada ekskavasi ini dibuka dua kotak Bali yaitu C6 dan E6. Kotak C6 memiliki 375 buah temuan batu, sedangkan kotak E6 memiliki 498 buah temuan batu. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini berkaitan dengan tipologi dan pemanfaatan sumber daya batuan. Proses selanjutnya memperlihatkan bahwa kebanyakan temuan batu di situs ini merupakan temuan non alat. Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah analisis khusus. Langkah awal dilakukan dengan mengelompokan temuan batu berdasarkan kotak gali, unit kedalaman lapisan tanah, jenis batuan, kisaran ukuran, dan korteks. Dari temuan batu ini disusun pula tipologi. Penentuan tipologi bukan didasarkan pada fungsi, namun dilakukan atas dasar pengamatan terhadap bentuk, ciri-ciri morfologi, bekas buat, dan bekas pakai. Terdapat enam tipe batuan, yaitu sempalan, perkutor, runtuhan, serpih, batu inti, dan manuport. Tipe runtuhan merupakan temuan batu yang paling banyak ditemukan. namun karena tipe ini tidak terkait dengan teknologi alat batu maka tidak dilakukan analisis lebih lanjut terhadapnya. Tipe yang terkait dengan teknologi alat batu adalah sempalan, serpih, dan perkutor. Temuan perkutor sebanyak 7 buah dan serpih sebanyak 24 buah memang bukan merupakan jumlah yang signifikan dalam melihat proses teknologi. Namun dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di situs ini pernah terjadi proses pemakaian alat batu. Kemungkinan hal yang mendasari minimnya temuan batu yang termasuk alat adalah pembukaan kotak gali yang masih sedikit. Selain itu dari temuan yang diperoleh dapat diprediksi bahwa kemungkinan pada bagian gua yang lain terdapat temuan batu yang memiliki lebih banyak ciri-ciri alat. Namun demikian, karena pada situs ini tidak tercipta suatu pola umum alat batu maka kemungkinan alat batu yang ditemukan tidak menunjukkan bentuk-bentuk khusus yang dapat dipakai untuk membedakan antara fungsi alat yang satu dengan lainnya."

"Penyeragaman bentuk Pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 merupakan awal terciptanya hukum nasional di bidang Pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat, lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaran Pemerintahan Nagari, terutama karena ditetapkannya Jorong (wilayah administratif dari Pemerintahan Nagari) menjadi Desa.Dua puluh tahun kemudian, sejalan dengan gencarnya tuntutan reformasi dan demokratisisasi di berbagai bidang, Pemerintah mengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 ini membuka pintu seluas-luasnya bagi refomasi bentuk Pemerintahan Desa.Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dengan judul "Dari Sistem Pemerintahan Desa Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari" (Studi di Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang memotivasi masyarakat untuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.Meskipun perubahan sistem Pemerintahan Desa kembali menjadi Pemerintahan Nagari merupakan perubahan organisasi formal yang menjadi objek kajian dalam administrasi negara, namun dalam tesis ini perubahan Desa kembali menjadi Nagari akan dilihat sebagai proses sosiologis yaitu proses perubahan lembaga sosial baik pada tingkat pranata sosial yaitu perangkat kaidah-kaidah status dan peran dan pads tingkat organisasi yaitu kelompok individu yang terlibat dalam dalam aktivitas lembaga Pemerintahan Desa dan Nagari. Perubahan Sistem Pemerintahan Desa Kembali Menjadi Sistem Pemerintahan Nagari akan dilihat dalam keutuhan sistem sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisa dan dijelaskan dalam kaitan dengan berbagai kegiatan dan fenomena proses pembangunan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuaiitatif. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak digunakan model serta uji statistik angka-angka dan laporan statistik digunakan dalam rangka memperjelas masalah atau gejala yang diteliti.Penelitian ini hanya akan difokuskan pada tiga faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, yaitu :1) terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat Desa dan Nagari,2) terjadinya disintegrasi sosial masyarakat Nagari dan3) terlantarnya harus kekayaan Nagari.Krisis Kepemimpinan adalah merosot atau berkurangnya kewibawan serta kurangnya keleluasaan untuk berinisiatif dari Pemerintah Desa dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibandingkan dengan Pemerintah Nagari. Disintegrasi Sosial adalah suatu keadaan dimana hubungan timbal balik antar sesama warga masyarakat Nagari tidak berlangsung dengan balk yang terlihat dari semakin melemahnya semangat kelompok kekerabatan dalam masyarakat Nagari. Terlantarnya Harta Kekayaan Nagari adalah suatu keadaan dimana Marta kekayaan Nagari tidak terkelola dengan baik sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat Nagari.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam menata pemerintahan terendah untuk menyikapi aspirasi masyarakat.Tesis ini berkesimpulan bahwa sepanjang sejarah Minangkabau, belum ada ideologi di tingkat supra Nagari yang secara radikal menghapus sistem otoritas tradisional Minangkabau. Melihat sejarah perkembangan Pemerintahan Nagari sampai dengart berlakunya UU Nomor 22 Tahuh 1999, maka bentuk pemerintahan terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota idealnya adalah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, karena sistem itu berakar dari kekuatan dasar-dasar sosiologis, ekonomis dan politis."