Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan Umrah mengakibatkan kerugian ratusan miliyar rupiah dan dengan jumlah korban yang sangat banyak, oleh sebab itu perlindungan hukum bagi korban sangat dibutuhkan bagi korban, terutama perlindungan hak ganti kerugian bagi korban, karena seperti yang kita ketahui selama ini tuntutan pidana penjara bagi pelaku tidak memenuhi hak ganti kerugian pada korban. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah serta aparat hukum di Indonesia untuk melindungi hak ganti kerugian kepada korban.Serta diperlukan peran pemerintah dalam upaya mencegah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah umrah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data skunder dengan bahan hukum primer yaitu peraturan kementrian agama, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum skunder meliputi artikel, makalah, dan berita online yang terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan umrah ini terdapat didalam KUHP pasal 372 dan 378, serta Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, tetapi memang tidak diatur tentang pengembalian hak ganti kerugian secara penuh kepada korban, oleh sebab itu para korban dapat menempun jalur penggabungan perkara pidana dan perdata untuk mendapatkan hak ganti kerugian secara penuh.

---

The crime of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency resulted in losses of hundreds of billions of rupiah and with a very large number of victims, therefore legal protection for victims was very much needed, especially protection of compensation rights for victims, because as we know during this demands a prison sentence for the offender not fulfilling the right to compensate the victim. Therefore, the role of the government and the legal apparatus in Indonesia is needed to protect compensation rights to victims. And the role of the government is needed in an effort to prevent fraud and embezzlement carried out by the Umrah pilgrimage travel agency. The method used in this study uses a normative juridical approach, by using secondary data types with primary legal material, namely the regulations of the Ministry of Religion, legislation, and secondary legal materials including articles, papers, and journals. The results of this study conclude that in legal protection for victims of criminal acts of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency contained in the Criminal Code article 372 and 378, and Article 64 Paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the implementation of the Hajj, but indeed it is not regulated about returning full compensation rights to victims, therefore victims can establish a path of combining criminal and civil cases to obtain full compensation rights."

"Crime is undergoing a metamorphosis. The online technological revolution has created new opportunities for a wide variety of crimes which can be perpetrated on an industrial scale, and crimes traditionally committed in an offline environment are increasingly being transitioned to an online environment. This book takes a case study-based approach to exploring the types, perpetrators and victims of cyber frauds. Topics covered include: An in-depth breakdown of the most common types of cyber fraud and scams. The victim selection techniques and perpetration strategies of fraudsters. An exploration of the impact of fraud upon victims and best practice examples of support systems for victims. Current approaches for policing, punishing and preventing cyber frauds and scams. This book argues for a greater need to understand and respond to cyber fraud and scams in a more effective and victim-centred manner. It explores the victim-blaming discourse, before moving on to examine the structures of support in place to assist victims, noting some of the interesting initiatives from around the world and the emerging strategies to counter this problem. This book is essential reading for students and researchers engaged in cyber crime, victimology and international fraud. Book jacket."

"Viktimisasi Sekunder merupakan suatu proses dimana korban mengalami kembali proses menjadi korban ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana (formal) dan masyarakat (informal). Penulisan ini bertujuan untuk melihat pengalaman viktimisasi sekunder perempuan korban perkosaan, dampaknya terhadap korban, dan bagaimana viktimisasi sekunder tersebut bisa terjadi, yang direpresentasikan dalam serial Netflix Unbelievable. Penulisan ini menggunakan teori feminis radikal dan metode analisis isi kualitatif dalam menganalisis serial tersebut yang terdiri dari 8 episode. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan korban perkosaan telah mengalami pengalaman buruk seperti dieksklusikan dari hukum, diragukan dan dipertanyakan kredibilitasnya, tidak dipercaya, direndahkan, diintimidasi, diancam, dan dipaksa mengakui bahwa ia berbohong. Pengalaman tersebut merupakan bentuk dari viktimisasi sekunder yang kemudian membuat korban mengalami berbagai dampak negatif dalam hal psikologis, relasional, dan finansial. Viktimisasi sekunder yang dialami korban terjadi karena adanya penerimaan rape myth yang menganggap perempuan berbohong terkait perkosaan yang dialaminya (she lied). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa serial ini telah mematahkan rape myth lainnya yang meliputi perempuan ingin diperkosa dan menikmatinya (she enjoy rape); dan perempuan memprovokasi perkosaan melalui pakaian dan perilaku mereka (she asked to be raped). Pada akhirnya, analisis juga menunjukkan bahwa akar dari segala penderitaan perempuan korban perkosaan adalah patriarki yang sudah melembaga dalam setiap aspek kehidupan.

---

Secondary Victimization is a process where victims experience the process of being victims again when they come into contact with the criminal justice system (formal) and society (informal). This writing aims to look at the experience of secondary victimization of rape victims, their impact on victims, and how this secondary victimization can occur, which is represented in the Netflix series Unbelievable. This writing uses radical feminist theory and qualitative content analysis methods in analyzing the series which consists of 8 episodes. The results of the analysis show that women victims of rape have experienced bad experiences such as being excluded from the law, doubting and having their credibility questioned, distrusted, humiliated, intimidated, threatened, and forced to admit that they lied. This experience is a form of secondary victimization which then makes the victim experience various negative impacts in terms of psychological, relational, and financial. The secondary victimization experienced by the victim occurs because of the acceptance of the rape myth which assumes that women lied about the rape they experienced. The results of the analysis also show that this series has broken other rape myths which include women enjoying rape; and women asked to be raped. In the end, the analysis also shows that the root of all the suffering of women victims of rape is patriarchy which has been institutionalized in every aspect of life."

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas konstruksi lima media daring di Indonesia yang memberitakan korban penipuan oleh biro umrah First Travel. Analisis yang digunakan pada karya akhir ini menggunakan konsep media construction of crime oleh Sacco dan teori media-hype oleh Vasterman. Data yang digunakan bersumber dari salah satu lembaga intelijen media di Indonesia, yaitu Indonesia Indicator I2 . Hasil karya akhir ini menyajikan konstruksi yang telah dibangun oleh media daring mengenai korban First Travel. Selain itu, terlihat pula kecendrungan apa yang dihasilkan media dalam memberitakan korban First Travel.

---

ABSTRACTThis final paper aims to explain the construction of online media mass in Indonesia, focusing on fraud victims committed by ldquo First Travel rdquo . For the analysis, I use the concept called ldquo media construction of crime rdquo by Sacco and ldquo media hype rdquo theory by Vasterman. The data on this paper cited from one of the media intelligence agencies, Indonesia Indicator I2 . This final paper presents the construction that has been built by online media about fraud victims committed by First Travel. In addition, there is also a tendency what the media generated when constructing the victims."

"Pemberitaan mengenai kejahatan sekarang ini sudah mengalami mistifikasi dalam konten beritanya. Berita kejahatan yang terlalu membesar-besarkan keadaan korban ini memicu terjadinya vikitmisasi berganda terhadap korban perempuan. Viktimisasi berganda yang merupakan suatu bentuk pendefinisian kembali konsep dari viktmisasi atas suatu kejahatan yang terjadi untuk kedua kalinya. Tujuan dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dimensi waktu cross sectional. Penelitian ini menggunakan konsep newsmaking criminology yang dikaji menggunakam metode analisis isi dari pemberitaan untuk melihat proposionalitas pemberitaan pada kejahatan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pos Kota telah melakukan viktimisasi pada perempuan dalam menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan nya.News about crime initials are experiencing now in the mystification, the news content. The crime news exaggerate circumstances triggered the initial victim of double victimization against Women Victims. The multiple victimization is a form of defining the concept of victimization which reported From a crime That happened for the second time. The purpose of this research is a descriptive study of New Media at the time of cross-sectional dimensions. This research is using the concept of criminology newsmaking which The assessed is using content analysis method analyzes Language From news reports to see proportionality funds crime. Result The Language of Pos Kota has done a study of victimization funds Victim In, making Women as object preaching."

"Kejahatan mempunyai dampak yang luas bagi kesejahteraan manusia. Kejahatan dapat mengganggu  bisnis dan perdagangan, menyebabkan penurunan investasi maupun tabungan masyarakat, terjadinya migrasi dan sebagainya. Tulisan ini mencoba menganalisis pengaruh akses keamanan terhadap peluang menjadi korban kejahatan. Beberapa literatur yang ada menggunakan jumlah polisi, namun kami berpendapat bahwa akses keamanan mungkin lebih penting karena dapat menggambarkan distribusi pada level desa/kelurahan. Akses keamanan dalam penelitian ini adalah jarak desa/kelurahan tempat tinggal ke kantor polisi terdekat. Idealnya, semakin dekat dengan kantor polisi maka peluang seseorang menjadi korban kejahatan akan menurun. Hasil analisis regresi panel logistik menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pengaruh jarak ke kantor polisi dengan peluang seseorang menjadi korban kejahatan. Hal ini bisa disebabkan karena kinerja kepolisian Indonesia yang belum baik.

---

It is very important to understand about crime, both the offenders or victim behavior. Because its have a big impact on human well-being. Shock of business and trade, decrease in investment and saving, migration choice so on. This paper analyzes effect of security access on probability victimization. While other similar studies use number of police, we argue access may be more important. We define access to security as the shortest distance from the village/district of residence to the nearest police station. Ideally, getting closer with access to security will reduce probability victimization. We have found no evidence about the relationship between police station and probability victimization in Indonesia. This is maybe because  uneficiency of Indonesian police department."

"Sistem peradilan pidana diharapkan bisa mewujudkan secara seimbang antara hak pelaku dan korban. Penelitian ini membahas mengenai hak korban kejahatan harta benda (pencurian ringan dan pencurian kendaraan bermotor) dalam mendapatkan ganti rugi dari pelaku menurut KUHAP. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori viktimologi dengan mengkaitkan kepada restorative justice sebagai suatu usulan dalam penyelesaian kasus kejahatan harta benda tersebut. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus dengan melakukan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian ganti rugi kepada korban oleh pelaku merupakan hal yang penting meskipun dalam pelaksanaan dilapangan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama ketidakjelasan payung hukum yang melandasinya.

---

Criminal justice system is expected to uphold the offender’s right and victim right equally. This study discusses about the rights of property crime’s victims (burglary and motor vehicle theft) in getting restitution from the offender under the criminal procedure code (KUHAP).

In this study, researchers uses the viewpoint of victimology theories to see the implementation and the relate to restorative justice as a proposal in the settlement of the property crime. This research is descriptive qualitative study and uses case study with interview methods.

The conclusion of this study that the providing restitution to the victims by the offender is really important. However, there still a lot of problems with the implementation, especially obscurity of legal framework."