Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tesis ini bertujuan menganalisa Indonesianisasi saham penanaman modal asing, atau pengalihan kembali modal (reclaiming capital) khususnya PT Freeport Indonesia Company kepada pihak nasional. Kemudian melalui kerangka teori perusahaan menjawab persoalan apakah Indonesianisasi saham tersebut memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan apabila tidak diperlukan bagaimana cara melaksanakan Indonesianisasi saham tersebut termasuk menentukan manfaat Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham minoritas di dalam PT Freeport Indonesia Company. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative didukung wawancara untuk konfirmasi teori dan informasi, suatu penelitiankepustakaanterhadapperaturanperundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas hingga Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai perjanjian.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(PMA) mensyaratkan perusahaan PMA melakukan Indonesianisasi saham, tidak ditegaskan besaran dan waktu pelaksanaannya. KontrakK arya I Freeport Indonesia Incorporated pada 7 April 1967 tidak memuat Indonesianisasi saham, baru KontrakKarya II 30 Desember 1991 memuatnya. Praktik Indonesianisasi saham terlaksana karena Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 yang memaksa Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan PMA mengalihkan saham kepada pihak nasional sebanyak 51 persen selama 10 tahun, karena tidak pernah dipatuhi maka jangka waktu menjadi 20 tahun, kemudian karena harga minyak dunia turun maka Indonesianisasi saham tergantung kesepakatan para pihak. PT Freeport Indonesia tidak pernah menjalankan Indonesianisasi saham berdasarkan kontrak karya, hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang menguntungkan.Penelitian tesis ini membuktikan Indonesianisasi saham oleh Pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR karena merupakan investasi jangka panjang nonpermanent untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kontrak karya atau pembelian langsung oleh BUMN. Sebagai pemegang saham minoritas Pemerintah menduduki Dewan Komisaris untuk mengawasi dan menasihati Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT Freeport Indonesia. Apabila menjadi pemegang saham mayoritas maka keuntungan ekonomis dan pengendalian Perseroan akan lebih optimal. Renegosiasi dan nasionalisasi merupakan cara untuk Indonesianisasi saham dalam perusahaan PMA.

---

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the Indonesianizationof foreign investment?s stocks or reclaiming capital especially by PT Freeport Indonesia Company to Indonesian parties. Then through a corporation theoretical framework to answer the question whether the Indonesianization of company's stocks requires approval Indonesian House of Representatives (DPR), and if not needed how to implement the Indonesianization stocks including determining the Indonesian government benefits as a minority stockholder in PT Freeport Indonesia Company after the Indonesianizationof stocks accomplished. The type of this research is juridical normative and supported by confirmation interview on theory and information, a study on literature of the laws and regulations relating to matters governed by the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, Law Number 25 of 2007 on Investment, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies to Stock Exchange Coordinating Board (BKPM), also Code of Civil Law (Penal Code), particularly regarding the agreement.

Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment requires foreign investment companies do Indonesianization ofstocks, although not confirmed the amount and timing of implementation. The 1stContract of Work of Freeport Indonesia Incorporated on 7 April 1967 does not includeIndonesianization of stocks, the 2nd Contract of Works on December 30, 1991 contains the provisions Indonesianization of stocks. The Indonesianization of stocks had been practiced after January 15 (Malari) 1974 Tragedy, anti Japanese foreign investment demonstration by students, which forced foreign investment company in Indonesia to transfer the stocks to the national party as much as 51 percent over 10 years, having never obeyed the period to 20 years, then as world oil prices fell then Indonesianisasi stock depending on the agreement of the parties. PT Freeport Indonesia Company has never run anIndonesianisasiof stocks based on contract work, just follow the laws and regulations that benefit.

This research shows Indonesianizationof stocks by the Government does not require the approval of Parliament as a non-permanent long-term investments in an effort to comply with laws and regulations and contract of work or buy by State owned Company. As a minority shareholder occupying Government Commissioners who oversee and provide advice to the Board in carrying out the management of the Company. Of course, if it becomes the majority shareholder of the economic benefits and control of the Company will be optimal. Renegotiation and nationalization may be a way to Indonesianization of foreign investment?s stocks."

"ABSTRAKAnalisa terhadap pelaksanaan yang ada, hubungan tenaga kerja asing dengan pengeraban dan pendayagunaan tenaga kerja Indonesia, dimana penulis menemukan permasalahan yaitu adanya kesulitan-kesulitan yang ditemui pengusaha perhotelan untuk pengindonesiaan tenaga kerja asing. Kesimpulan, bahwa tenaga kerja asing mutlak diperlukan di bidang industri perhotelan. Saran, perlunya suatu pengkajian pemberian keleluasaan bagi tenaga kerja asing pada hotel-hotel tertentu dengan jabatan tertentu."

"Program Indonesianisasi Tenaga Kerja adalah Program Pemerintah. Program ini mengandung tiga hal pokok Pertama adanya keharusan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, kedua adanya alih-teknologi dari ahli asing kepada pihak Indonesia, dan ketiga pengalihan jabatan manajemen. Oleh karena itu penggunaan tenaga ahli asing bersifat sementara. Program Indonesianisasi sebenarnya mengandung tiga sasaran, yaitu Indonesianisasi tenaga kerja, Indonesianisasi saham dan Indonesianisasi perusahaan. Landasan program ini diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing termasuk Undang-Undang Penggunaan Tenaga Asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, junto Nomor 11 Tahun 1970, junto Nomor 3 Tahun 1958). Didalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan dasar-dasar penggunaan tenaga asing beserta tindak lanjutnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, diharapkan akan mendapatkan modal yang ditanamkan disini, disamping itu juga mendapat keahlian dan keterampilan baik teknik, manajemen ataupun teknologi. Perolehan dan pihak asing itu, diharapkan dapat mengelola sendiri manajemen perusahaan di dalam negeri. Peran modal dan teknologi asing secara bertahap berkurang dan bersamaan dengan itu pula peran modal nasional dan keterampilan teknik dan teknologi bangsa Indonesia secara bertahap bertambah dan meningkat melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, alih teknologi dan alih jabatan. Seberapa jauh cita-cita di atas yang dituangkan di dalam Program Indonesianisasi itu dapat terlaksana di dalam praktek, perlu dilakukan pengkajian dan penelitian. "Indonesianisasi Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA Joint Venture, Studi Kasus PT. KTSM" mengkaji dan meneliti implementasi Program Pemerintah tersebut, dengan pertimbangan : - PT. KTSM adalah perusahaan pionir, artinya pelopor dari realisasi Undang-Undang PMA yang diberlakukan tahun 1967 dan perintisan PT. KTSM dilakukan tahun 1968 atas prakarsa PN. Industri Sandang. - Industri sandang adalah industri strategis pada tahun tahun 1970-an pada saat awal dari Repelita 1 yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yakni sandang-pangan. - Mitra usaha patungan ini dari pihak asing adalah Jepang yang sudah dikenal sebagai pemilik teknologi maju untuk industri tekstil dan mitra Kanebo serta Toyo Menka adalah dua perusahaan PMN terkemuka di dunia untuk produk tekstil. - Peserta dan pemilik modal nasional dari pihak Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah R.I dalam hal ini Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Empat alasan di atas, dirasakan cukup proporsional apabila dilakukan pengkajian dan penelitian atas Program Pemerintah dimaksud. Di sekitar tahun 1970-an ketika program ini dicanangkan, sebenarnya pemerintah sendiri belum mempunyai "juklak juknis" sebagai perangkat dari atas yang dapat dipedomani. Penelitian ini dibatasi hanya kepada Program Indonesianisasi Tenaga Keija yang telah berlangsung antara tahun 1970-1980, dan menekankan pada kajian kebijakan dan Keputusan Direksi perusahaan, bertujuan untuk mengetahui rancangan pihak pihak Indonesia dan Jepang di dalam melaksanakan program Indonesianisasi tenaga kerja, juga ingin mengetahui pengaruh. konflik dan kerjasama beserta umpan balik dari program tersebut, termasuk dampak dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk masa depan PT. KTSM. Metode penelitian lebih bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan sumber datanya adalah dokumen-dokumen perusahaan Hal ini menarik oleh karena pihak Indonesia yang lebih berkepentingan, di dalam Direksi hanya mempunyai satu suara dibandingkan dengan Jepang yang tiga suara dan karakteristik joint venture-nya sendiri "G-to-P", menuntut kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang, dengan latar belakang politik, ekonomi dan socio-kultural yang berbeda. Realisasi program ini di PT. KTSM diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi joint venture lain yang akan atau sedang melaksanakan program yang sama, oleh karena hingga tahun 1995 Indonesia menghadapi tidak kurang dari 57.159 tenaga kerja asing yang bekerja disini sebagai Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP). "