Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Faktor-Faktor Kepentingan Inggris dan Skotlandia Terhadap Hasil Referendum Kemerdekaan Pada Masa Pemerintahan Scottish National Party. Karya ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil referendum disebabkan oleh faktor sistem negara kesatuan, ekonomi, regional, dan keamanan. Selain itu, popularitas isu kemerdekaan yang rendah juga mempengaruhi. Faktor sistem negara kesatuan menjelaskan bahwa Skotlandia masih bergantung kepada Inggris. Faktor ekonomi menjelaskan bahwa rakyat khawatir akan prospek ekonomi jika merdeka. Faktor regional menjelaskan bahwa kemerdekaan Skotlandia akan mengancam Uni Eropa. Sedangkan faktor keamanan menjelaskan bahwa Skotlandia akan lebih lemah secara militer jika merdeka.

---

ABSTRACT

This research describes about of The British and Scottish interests factors determining the Independence Referendum Outcome in the Scottish National Party Government. This research is a qualitative research with descriptive design. Furthermore, there are factors that cause the outcome of independence referendum which is the British unitary system, economics, regional and security. In addition, the unpopularity of independence issue is also influential. The British unitary system shows that Scottish still dependent to the English. Related to economics issues, the people are concern about the future prospect if Scotland gain independency. On the other hand, in the security issues, the independence of Scotland will makes Scotland become weaker nation in terms of military power."

"ABSTRAKReferendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa tanggal 23 Juni 2016 menjadi suatu sejarah karena untuk pertama kalinya ada negara anggota yang memutuskan untuk keluar dari lembaga Uni Eropa. Hal ini menarik untuk sebab munculnya isu-isu yang digunakan selama masa kampanye untuk menarik perhatian masyarakat pemilih yang akan menggunakan hak suaranya dalam Referendum. Terdapat dua isu yang muncul yaitu isu imigran dari sesama negara anggota dan juga adanya isu ekonomi. Dalam artikel ini saya berharap dapat menyampaikan ikhtisar mengenai data yang ada terhadap kehadiran imigran dari sesama negara anggota dan hubungan ekonomi antara Inggris dengan Uni Eropa memberikan dampak yang baik tetapi bagi kubu yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa Levaer melihat bahwa Inggris seharusnya membatasi imigran yang masuk dan dalam hubungannya dengan ekonomi, meskipun Inggris mendapat keuntungan dari kebijakan pasar tunggal, dengan memilih keluar perekonomian Inggris tidak akan terlalu mengalami penurunan dalam perdagangan. Kata Kunci: Referendum, Uni Eropa, Inggris, Isu Imigran, Isu Ekonomi

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the issues that emerging in the UK rsquo s Referendum on EU membership. There are two issues issue immigrants from fellow member countries and economic issues. This research was conducted using a case study method and the data was collected through literature review from journals and articles that related to the research. Based on the data on the presence of immigrants from other member countries and economic relations between UK and EU has give a positive impact but according to leavers, The UK rsquo s should restrict the immigrants who want to enter the country and in term of economy, even though The UK get benefits from the common market policy, but with opt out, The UK economy will not having a decrease in trade. This research is qualitative research by using regionalism and nationalism concept. The result of the research has shown that those two issues used in the campaign by leaver group success to attract the british voters who will make the choice within The UK rsquo s Referendum on EU membership on 23 June 2016.Key words Referendum, European Union, UK, Immigrants, Economic."

"Terwujudnya MoU Helsinki Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Secara politis harus diakui merupakan “kemenangan politis” bagi GAM dikarenakan besarnya konsesi yang diberikan Pemerintah RI dalam pengelolaan pemerintahan, partisipasi politik, pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam, HAM serta amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM. Dan setelah sepuluh tahun MoU Helsinki berlalu ternyata Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan lebih mengedepankan untuk mendapatkan syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Pemerintah Aceh (GAM) berusaha mewujudkan gagasan politik Hasan Tiro untuk memerdekakan Aceh melalui konsep “Succesor States” (negara sambungan). Gagasan politik Hasan Tiro tersebut menggunakan pendekatan sejarah masa lalu Aceh pada era Kesultanan yang diklaim telah memiliki kedaulatan sebagai sebuah “negara merdeka” sebelum Indonesia merdeka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu peristiwa tertentu. Metode membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Orang yang dipilih sebagai informan kunci adalah orang yang bisa ”membuka pintu” untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Untuk menentukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:1) Tokoh elit GAM dan tokoh-tokoh GAM lainnya. 2) Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan dengan tujuan penelitian. 3) Bersedia menjadi informan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka untuk mengungkap ancaman skenario MoU Helsinki dijadikan pijakan Pemerintah Aceh (GAM) merdeka melalui jalur politik. Secara akademis, penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian lain yang berfokus pada penanganan konflik dan proses reintegrasi dan perdamaian GAM ke dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini mengungkap adanya indikasi ke arah perang politik untuk mendapatkan kemerdekaan melalui jalur politik, referendum. Sekaligus memberikan Deteksi Dini kepada pemerintah RI untuk melakukan Cegah Dini. Hal ini merupakan kekhususan dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

---

The realization of the MoU between Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) on 15 August 2005 in Helsinki, Finland. Politically it must be admitted were "political victory" for GAM due to the large concession by the Government of Indonesia in the management of government, political participation, economic management and natural resources, human rights and amnesty and reintegration of former GAM members. And after ten years elapsed turns MoU Aceh government in running the government put forward to get the terms of the establishment of a state.

The Government of Aceh (GAM) trying to realize political ideas Hasan Tiro to liberate Aceh through the concept of "Succesor States" (connection state). Hasan Tiro political ideas of the past history approach Aceh Sultanate era that claimed to have had sovereignty as an "independent state" before Indonesia's independence.

The method used in this study is the case study method. Testing in detail against the background of a subject or a person or a particular event. Limiting methods case study approach as an approach by focusing on an intensive and detailed case. The person selected as key informants are people who could "open the door" to recognize the entire field extensively. To determine the key informants, researchers determined the following criteria: 1) Figures elite GAM and other GAM leaders. 2) It has a lot of useful information, related to the research objectives. 3) Willing to become informants.

This study uses several theories as a framework to uncover the threat scenario used as the basis of the Helsinki MoU the Government of Aceh (GAM) independence through political way. Academically, different studies conducted with other studies that focus on conflict resolution and peace processes and reintegration into society of GAM in Aceh. Results of this study reveal the indication of the direction of the political war to gain independence through politics, referendum. Early detection while providing the Indonesian government to Prevent Early. This is a specificity in a study conducted by researchers"

"The constitutional referendum has become a vital feature of modern constitution-making and reform. This book provides the first full-length analysis of the theoretical foundations of constitutional referendums, assessing their democratic credentials and the design decisions that affect the value and legitimacy of the referendum process. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Referendum tahun 1967 di Australia yang menuntut amandemen pasal l51(xxvi) dan pasal 127. Penelitian yang dilakukan Referendum ini berhasil karena sebanyak 90.77% pemilih menuntut dilakukanya perubahan pada kedua pasal tersebut sehingga orang-orang Aborigin dapat dimasukan kedalam Sensus Nasional dan Pemerintah Persemakmuran dapat menerapkan hukum atas mereka. Kemenangan dalam referendum ini juga tidak luput dari dukungan berbagai kelompok dan organisasi yang mengkampanyekan mengenai pentingnya mendukung orang Aborigin dengan merubah kedua pasal tersebut. Dengan kemenangan referendum ini, orang Aborgin untuk pertama kalinya mendapat pengakuan secara Nasional dari masyarakat kulit putih sebagaibagian dari Australia sehingga berujung pada munculnya banyak kebijakan lanjutan yang memberikan kemudahan bagi orang Aborigin sebagai warga negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the 1967 Referendum in Australia which calls for amendment of section l51 (xxvi) and section 127. This referendum is a successful referendum because as much as 90.77% of voters demand that changes be made in both chapters so that Aboriginal people can be included in the National Census and Commonwealth Government can Apply the law upon them. The victory in this referendum also supported by various groups and organizations thatcampaigned about the importance of supporting Aboriginal people by changing the two section With the victory of the referendum, Aborigines for the first time received national recognition from white communities as part of Australia that led to the emergence of many follow-up policies that made it easy for Aboriginal people as citizens."

"Latar belakang penelitian ini adalah referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa Brexit yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016. Hasil referendum menunjukkan 52 rakyat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa dan 48 menginginkan tetap sebagai anggota. Akibat dari hasil tersebut, sehari setelahnya David Cameron langsung mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Inggris. Hal yang kontras terlihat mengingat bahwa David Cameron adalah salah satu tokoh yang mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa meskipun ia berasal dari Partai Konservatif yang terkenal dengan sikap euroskeptisme dan sejak lama tidak sejalan dengan Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, memunculkan pertanyaan mengapa David Cameron mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa. Teori actor-specific digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan level analisis individu. Teori ini menggunakan aspek psikologi yaitu motivasi, emosi dan representasi masalah dalam menemukan alasan dibalik pembentukan sebuah keputusan. Berdasarkan teori, Cameron memiliki motivasi untuk dapat diterima dan dikenal sebagai pemimpin adil yang dapat menjembatani hubungan Inggris dan Uni Eropa dan ingin mempertahankan dan memperbesar pengaruh Inggris sebagai negara yang besar. Dari segi emosi, Cameron mempunyai emosi yang tenang dan penuh percaya diri yang dipengaruhi oleh karakter diri dan lingkungan yang mendukungnya. David Cameron merepresentasikan masalahnya berdasarkan keyakinan-keyakinannya yang dalam terhadap Eropa. Berdasarkan penelitian ini, hal tersebut membuktikan bahwa aspek-aspek psikologis seorang pemimpin juga memberi pengaruh dalam ditetapkannya sebuah keputusan.

---

The background of this study is a referendum on the British exit from the European Union Brexit held on June 23, 2016. The results of the referendum showed 52 of British people wanted to get out of the EU and 48 wanted to remain as members. As a result, a day later David Cameron immediately proposed resignation as Prime Minister of England. The contrast seems to be that David Cameron is one of the figures who campaigned for England to stay with the EU even though he was from the Conservative Party which is famous for its euroscepticism and has long been inconsistent with the European Union. Based on this situation, raises a question why David Cameron campaigned for Britain to stay with the EU.

The actor specific theory was used in this study using individual level analyzes. This theory uses the psychological aspect of motivation, emotion and problem representation in finding the reasons behind the formation of a decision. Based on his motivations, Cameron wants to be accepted and known as a fair leader who can bridge the UK and EU relations and want to maintain and enlarge the influence of Great Britain as a big country.

From his emotions, Cameron has a calm and confident emotion that is influenced by the character of himself and the environment that supports him. The last, David Cameron represents his problems based on his deep beliefs on Europe. Based on this research, it proves that the psychological aspects of a leader also give influence in the establishment of a decision. "