Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan sektor industri, pariwisata, transportasi, pelabuhan, serta pemukiman manusia di daerah pesisir, telah mengarah pada penurunan kualitas lingkungan pesisir tersebut. Oleh karena itu, diperlukan rencana yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan kawasan pesisir untuk mencapai keberlanjutannya, yang mempertimbangkan daya dukung pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif perencanaan tata ruang berdasarkan pada daya dukung pemanfaatan ruang dalam keberlangsungan daerah pesisir. Penelitian ini dilakukan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2007, 2012, dan 2017 di wilayah pesisir di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Berdasarkan hasil studi, didapatkan bahwa arahan perkembangan pemanfaatan ruang Kawasan Pesisir Area Studi lebih terpusat kepada sektor Industri (23,23%), dengan penurunan luasan area lahan kosong (17,33%) dan Ruang Terbuka Hijau 4,98%. Adapun tinjauan berdasarkan Indeks Kerentanan Pesisir (IKP), kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi berada pada Kecamatan Ciwandan, Citangkil, dan Grogol, sementara kerentanan rendah berada pada Kecamatan Anyar, Cinangka, dan PuloMerak. Untuk Daya Dukung Kawasan (DDK) Pariwisata dengan total pengunjung pariwisata 25.336 orang/hari pada tahun 2017 dari total DDK seharusnya 11.186 orang per hari. Disisi lain, Kawasan Pesisir Barat area studi berpotensi dikembangkan untuk pariwisata alam berupa pemandangan, pariwisata bawah laut, serta flora dan fauna dengan membangun kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, sementara permasalahan yang terdapat pada area studi adalah limbah yang dihasilkan oleh industri dan tidak adanya sempandan pantai sehingga rentan terhadap bencana. Adapun alternatif yang dihasilkan oleh peneliti adalah adanya pembangunan sabuk hijau sebagai buffering pada kawasan industri.

---

The rapid development of industrial sectors, tourism, transportation, and ports, along with human settlement in coastal areas, leading to the deterioration of its environmental qualities. Hence, it requires a plan that able to balance between the development and the environmental conservation of the coastal area to achieve its sustainability, which is to consider the coastal carrying capacity. This study aims to analyze alternative spatial planning based on the carrying capacity of spatial use in the sustainability of coastal areas. This study conducted using geographic information system (GIS) based on the land use data in 2007, 2012, and 2017 in the coastal area at Serang Regency and Cilegon City, Banten Province, Indonesia. Based on the study, it was found that the direction of the coastal area utilization of the Study Area was more focused towards the Industrial sector development (23.23%), while reducing the vacant land (17.33%) and green open space 4.98% area. As for reviews based on the Coastal Vulnerability Index (IKP), areas with a high level of vulnerability are in Ciwandan, Citangkil and Grogol Subdistricts, while low vulnerability is in Anyar, Cinangka, and PuloMerak Districts. This also can be seen from Regional Carrying Capacity (DDK) Tourism, where the total tourism visitor is 25,336 people / day from the total DDK of 11,186 people per day. On the other hand, the West Coast Area study area has the potential to be developed for natural tourism in the form of landscapes, underwater tourism, and flora and fauna by building cooperation between the government and the private sector, while the problems found in the study area are lack of the industrial waste management and space for beach border so its vulnerable to disasters. Therefore, the alternative suggested is to develop of green belts that will act as a buffering in industrial estates towards the coastal area. "

"ABSTRAKPembunuhan yang terjadi terhadap tiga Pejabat Kolonial di Bengkulu pada abad ke-19, merupakan sebagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan dominasi Belanda. Pembunuhan yang terjadi di Bengkulu merupakan reaksi terhadap masuknya sistem kolonial, baik itu pada masa Inggris 1807 maupun pada masa pemerintahan Belanda 1833-1873. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai pambunuhan yang dilakukan oleh rakyat Bengkulu terhadap Residen Thomas Parr (1807), Asisten Residen Knoerle dan van Amstel. (1833, 1873). Data mengenai pembunuhan ini diperoleh dari Arsip Nasional RI, Perpustakaan Perta_nian dan Biologi, Bogor, Cerita rakyat yang ada di Bengkulu. Dari hasil penelitian menunjukkan latar belakang terjadinva pembunuhan terhadap pejabat kolonial adalah masalah campur tangan pihak kolonial dalam sistem pemerintahan tradisional, atau adanya campur tangan pihak asing terhadap sistem pemerintahan yang telah ada di Bengkulu. Selain itu pemerintah Belanda juga berusaha untuk membentuk suatu sistem pemerin_tahan desa yang baru dengan jalan memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya dan Pembagian Marga untuk daerah Lais. Walaupun cara ini dilakukan Belanda setelah diadakan penghapusan kerajaan yang ada di daerah Bengkulu, yaitu Kerajaan Sungai Lemau, Sungai Itam, Silebar dan Anak Sungai, yang dimulai tahun 1881 hingga 1870. Selain itu, pembunuhan ini juga disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah Belanda dalam bidang ekono_mi, yaitu dalam masalah tanam paksa, yang dimulai pada tahun 1833, serta diharuskan pada tahun 1872 dan sebagai gantinya pemerintah Belanda menetapkan Pajak Kepala, sehingga kemakmuran masyarakat menurun, dan ini menyebabkan terjadinya gerakan pembunuhan terha_dap pejabat kolonial di Bengkulu. Usaha Belanda untuk memberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya dapat diterima setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. lni merupakan kekalahan pemerintah Belanda dalam ikut serta mengatur kehidupan adat yang ada di Bengkulu.

---

"