Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Much has happened in the new order era of the Indonesia rural development, including the achievement of a high level of rural economic growth and the development of physical infrastructure. At the same time, Indonesia still faces enormous rural development problems espicially it has been far from equitably distributed opportunity among the people to participate in the rural development process itself. When we made some comparison with South Korea, in rural development with Saemaul Undong movement, there are two problems in Indonesia rural development which it related with the loss of thr rural development momentum and lack of rural individual and community development...."

"Pekerja sektor pertanian dari segi kualitas, dipenga-ruhi mutu modal manusia, yang meliputi variabel pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan faktor demografi yang terdiri dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi akan mempe-ngaruhi kuantitas pekerja. Faktor lain yang berpengaruh pa-da pekerja pertanian adalah permasalahan sosial-ekonomi dan pengembangan investasi yang diikuti penggunaan teknologi, akan meningkatkan proses produksi. Peningkatan mutu modal manusia, baik dari segi kualitas dan kuantitas, sosial-ekonomi , maupun penggunaan teknologi akan mempengaruhi proses produksi di sektor pertanian, melalui meningkatnya produktivitas pekerja, sehingga pembangunan pertanian diha-rapkan selalu dapat tumbuh berkembang. Melalui peningkatan produktivitas, akan meningkat pula kesejahteraan pekerja, karena dapat dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan, sehingga pekerja pertanian yang makin sejahtera akan mengentaskan kemiskinan yang masih banyak dialami masyarakat tani. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan pekerja akan mempengaruhi semakin meningkatnya mutu modal manusia. Tesis ini membahas peranan mutu modal manusia yang men-jadi perhatian utama dalam pembangunan pertanian di pedesaan Jawa. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan keberhasilan swasembada pangan dan perlu lebih dikembangkannya keterse-diaan bahan baku sektor pertanian, sedangkan di pihak lain, pergeseran tenaga potensial ke luar sektor pertanian dan semakin sempitnya lahan pertanian di pulau Jawa, karena alih fungsi, merupakan sebagian besar permasalahan pembangunan pertanian. Pembahasan mutu modal pekerja pertanian dimak-sudkan untuk mempelajari perkembangan pekerja, tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi yang terpenting dari segi kualitasnya. Penjabaran peningkatan mutu modal manusia, di-perhatikan melalui kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Peningkatan produktivitas pekerja berkaitan dengan luas lahan produktif sebagai pengaruh faktor sosial-ekonomi dan dipengaruhi kepadatan penduduk yang merupakan faktor demografi. Adapun pekerja dari segi jumlah, yaitu persentase pekerja subsektor tanaman pangan, kesejahteraan/kemiskinan pekerja, dan mutunya akan berpengaruh pada perbaikan proses produksi dan penggunaan mesin pengolah tanah, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas pekerja. Data yang digunakan dalam menelaah peranan mutu modal manusia pada pembangunan pertanian di pedesaan Jawa, adalah hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 1987 di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta data lain publikasi Biro Pusat Statistik. Unit analisis yang digunakan adalah data kabupaten yang didapat-kan dari sampel data individu penduduk berumur 10 tahun ke atas, yang bekerja di sektor pertanian dan bertempat ting-gal di pedesaan. Produktivitas pekerja pertanian, yang merupakan ukuran secara sempit dari pembangunan pertanian, sebagai variabel tak bebas, sedangkan variabel bebas ter-diri dari : persentase pekerja tanaraan pangan, rata-rata lamanya pendidikan pekerja, jumlah puskesmas, luas lahan produktif, kepadatan penduduk, jumlah mesin pengolah tanah, dengan indikator propinsi dan kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah model fungsi pro-duksi Translog (transcendental logaritJmic), yang digunakan untuk analisis Statistik dalam rangka mengetahui asosiasi produktivitas pekerja dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan analisis deskriptif dilakukan untuk mempelajari produktivitas rata-rata pekerja menurut masing-masing variabel bebas melalui tampilan tabel dan hasil tabulasi silang. Pengolahan data menggunakan paket program Statistical Analysis Systea (SAS), pada Ruang Komputasi Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Berdasarkan model-model fungsi translog kuadratik yang didapatkan, ternyata sebagian besar model tidak dapat diana-lisis, karena variabel bebas secara bersama-sama tidak mem-punyai pengaruh yang berarti terhadap LPR (Ln produktivitas pekerja pertanian), dan masing-masing variabel betaas pun tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap LPR, baik pada tarap keyakinan a = 0,05 maupun a = 0,10. Dengan demikian, fungsi translog diperluas melalui kurva pertumbuhan bentuk-S atau fungsi produksi translog bentuk-S, karena ada kecende-rungan tingkat produktivitas pekerja mempunyai batas atas maupun bawah. Menurut analisis deskriptif, peranan sektor pertanian di pulau Jawa sampai dengan tahun 1989, relatif tetap, tam-pak pada penyerapan pekerja yang masih didominasi pekerja pertanian. Sedangkan apabila dibandingkan antar subsektor, maka distribusi pekerja masih terkonsentrasi pada subsektor tanaman pangan. Sedangkan melalui penerapan fungsi produksi translog bentuk-S, didapatkan bahwa peningkatan persentase pekerja tanaman pangan dalam satuan yang saroa akan menyebab-kan penurunan produktivitas pekerja, lebih besar pengaruhnya di daerah miskin semua provinsi penelitian (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) dan daerah tidak miskin provinsi Jawa Timur, sementara itu, peningkatan jumlah puskesmas dalam satuan yang sama, menyebabkan peningkatan produktivitas pekerja mencapai titik maksimura, yang lebih besar pengaruh-nya di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, dibandingkan dengan Jawa Tengah. Kemudian peningkatan jumlah mesin peng-oiah tanah dalam satuan yang sama, akan menyebabkan peningkatan produktivitas pekerja mencapai titik maksimum, lebih besar pengaruhnya di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, dibandingkan dengan Jawa Tengah. Lebih lanjut, dapat dinya-takan bahwa fungsi kuadrat yang dikembangkan pada model translog bentuk-S untuk input rata-rata pendidikan pekerja, tidak sesuai dengan harapan. Hal ini diduga berkaitan dengan data observasi yang merupakan bukan data kohor, se-hingga penggunaan fungsi kuadrat untuk input rata-rata lama-nya pendidikan, dipandang kurang tepat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa temuan dan implikasi kebijakan, yaitu pertama, upaya penanganan pekerja subsektor tanaman pangan untuk dapat meningkatkan produktivitas pekerja pertanian di ketiga provinsi, melalui a) perluasan cakupan program-program intensifikasi, yang akan memberikan peningkatan hasil pertanian tanaman pangan dan peningkatan produktivitas pekerja, dan b) peningkatan diversifikasi tanaman pangan, akan memberikan peningkatan produktivitas lahan dan produktivitas pekerja; kedua, peman-faatan mesin pengolah tanah perlu lebih ditingkatkan di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja yang lebih tinggi; ketiga, peningkatan jumlah puskesmas di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, perlu lebih diperhatikan, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja pertanian untuk mencapai titik maksimum. "

"Tujuan percobaan ini adalah untuk memperoleh klon bawang merah yang mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah Donggala. Enam klon bawang merah (lokal Palu, Sumenep, Lokal Tinombo, Bima, Philippina, dan Lokal Napu) ditanam di dataran rendah (Donggala) (kurang lebih 50 m dpl) dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok, masing-masing perlakuan diulang 4 kali, dari bulan desember 2001 - Maret 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klon lokal Napu merupakan klon bawang merah yang dapat beradaptasi dengan baik serta mempunyai penampilan pertumbuhan yang baru dan hasil yang tinggi di dataran rendah Donggala. Kajian kesukaan konsume masih diperlukan, apakah klon bawang merah lokal Napu dapat dikembangkan secara komersial. "

"ABSTRAKLatar belakang masalah adalah, bahwa setiap program pembangunan yang direalisir pada orang Amungme masih banyak menunjukkan kurangnya peranserta aktif mereka. Timbul pertanyaan: Mengapa orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam pembangunan ? Tulisan ini berusaha mengungkapkan pertanyaan tersebut dengan menunjukkan adanya perbedaan antara pola pembangunan yang ada dengan pola tradisional orang Amungme. Menurut peneliti perbedaan ini terletak pada perbedaan persepsi peranserta dan jenis peranserta orang Amungme dengan persepsi pelaksana pembangunan. Lebih lanjut peneliti mengungkapkan bahwa perbedaan itu terwujud dalam hubungan antara pola program pembangunan dengan aspek kekuasaan dalam keluarga, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.Studi ini berupaya mendeskripsikan, mencari, menjelaskan sistem peranserta, kepemimpinan, kekuasaan dan pengambilan keputusan orang Amungme. Analisa dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik observasi langsung dan partisipasi serta wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, dan wawancara terbuka dilakukan juga terhadap berbagai orang dan pada berbagai kesempatan. Selain pengumpulan data di lapangan, dilakukan juga di perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait di Irian Jaya dan Jakarta.Berdasarkan hasil analisis data lapangan, peneliti menemukan bahwa persepsi peranserta dalam pembangunan menunjukkan perbedaan. Persepsi peranserta orang Amungme dalam pembangunan lebih mengarah pada wujud gotong royong tolong menolong dalam berbagai aktivitas hidup yang dinyatakan dengan suatu perhitungan secara tajam dan spontanitas berdasarkan kategorisasi kegiatan. Sedangkan persepsi peranserta pelaksana pembangunan lebih mengarah pada upaya keterlibatan aktif penduduk dalam pengambilan keputusan, pengalokasian kebijaksanaan, dan distribusi serta implementasi perencanaan. Di sini dituntut bahwa orang Amungme harus terlibat dan memelira serta mengembangkan program pembangunan sebagai bagian untuk mereka. Dalam pelaksanaan, pelaksana pembangunan lebih banyak menerapkan bentuk kekuasaan paksaan atau coercive power.Dikaitkan dengan kekuasaan secara tradisional pada orang Amungme yang masih menerapkan bentuk kekuasaan konsensus atau consensual power, menujukkan adanya perbedaan. Selain itu peranan Me-ki sebagai pemimpin tradisional dalam pengambilan keputusan, kurang memainkan peranan penting. Kepala desa serta istrinya lebih banyak memainkan peranan dalam pengambilan keputusan. Akibat perbedaan tersebut di atas, maka orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam segala program pembangunan yang direalisir."

"Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain, pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi (kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung, menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis, aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai representasi kebutuhan masyarakat.Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru."