Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan wilayah pedesaan masih menjadi kajian menarik dewasa ini, terutama masalah kemiskinan dan peran serta masyarakat yang erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Salah satu program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan swadaya adalah Program PKT. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian (research question), sebagai berikut: (1) bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan Program PKT?; (2) bagaimanakah peranan organisasi desa dalam Program PKT?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian, dilakukan penelitian lapangan (field research) tentang pelaksanaan PICT di Kabupaten Semarang. Sebagai unit analisis dipilih enam desa di Kecamatan Getasan yaitu: desa Somogawe, Jetak, Manggihan, Kopeng, Getasan, dan desa Wates. Dari enam desa tersebut dibagi dua kelompok sample, yaitu: desa yang berhasil dan kurang berhasil melaksanakan proyekproyek PKT. Tipe penelitian adalah deskriptif-komparatif bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai partisipasi dalam Proyek-Proyek PKT pada tahap perencanaan proyek, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil dan tahap evaluasi proyek. Tiga proyek yang diteliti adalah (1) proyek prasarana desa; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan. Sedangkan nara sumber (informan) sebanyak 45 orang ditentukan dari kelompok sasaran (petani, buruh tarsi, peternak); aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah daerah sebagai pengelola proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PRT diartikan sebagai segenap aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendukung keberhasilan suatu program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi terlaksana secara terorganisasi dalam kelompok-kelompok di tingkat dusun atau desa dengan pengarahan dan pembinaan dari aparat pemerintah. Proses perencanaan proyek diprakarsai oleh aparat pemerintah. Peran serta masyarakat sasaran terbatas pada perumusan usulan jenis-jenis bantuan proyek yang akan diberikan melalui proyek-proyek PKT. Peran serta masyarakat tergolong bank terutama pada tahap pelaksanaan proyek dan pemanfaatan hasil. Dukungan kelompok sasaran sebagai pengembangan usaha (resources input) berupa dana, tenaga dan materi pada pelaksanaan proyek telah melebihi jumlah bantuan modal dari PKT. Terutama pada proyek-proyek yang dilaksanakan secara swakelola, yaitu: (1) proyek bak PAH; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Manfaat dari proyek pasar desa dan bak PAH telah dirasakan langsung oleh masyarakat di desa Somogawe dan Jetak. Sedangkan usaha pertanian dan peternakan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama di desa Manggihan, Getasan dan desa Wates. Mekanisme kerja PKT, diawali dalam kegiatan organisasi dalam birokrasi pemerintah daerah. Bentuk kerja sama multi sektoral dilaksanakan dengan kerja sama antar instansi pemerintah, bukan dalam pendekatan terpadu memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan. Sehingga tahap pelaksanaan, proyek prasarana desa tidak berbeda dengan proyek sektoral dari masing-masing dinas daerah. Peranan aktif organisasi desa dalam pelaksanaan proyek adalah (1)atpel PKT dan (2) LKMD sebagai pelaksana teknis administratif pengelolaan bantuan proyek, terutama di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Usaha pengembangan proyek PKT secara berkelanjutan telah mendorong berkembangnya aktivitas 1embaga-lembaga masyarakat, seperti: kelompok tani dan kelompok peternak di desa Somogawe, Manggihan, Getasan dan desa Wates. Pengembangan proyek secara swadaya dengan sistem bergulir (revolving fund) dalam proyek usaha pertanian dan peternakan, telah dapat mengembangkan tingkat sosial-ekonominya secara swadaya."

"ABSTRAKPelestarian lingkungan hidup dari bahaya pencemaran limbah industri akan semakin penting seiring dengan bertambah pesatnya pembangunan di sektor industri. Keberhasilan pelestarian lingkungan hidup membutuhkan organisai Kepolisian yang capable agar hukum lingkungan dapat ditegakkan dan berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian pencemaran. Organisasi Kepolisian akan dapat dan mampu menegakkan hukum lingkungan bila terdapat kesesuaian antara struktur dan lingkungannya dan memiliki aspek-aspek internal yang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang diperlukan untuk mengembangkan organisasi Kepolisian agar mampu menegakkan hukum lingkungan, sehingga berperanan dalam misi pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif sederhana, melalui pendekatan pengumpulan data observasi langsung, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, wawancara terstruktur, dan survey. Data dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil pengukuran kualitas lingkungan di Bekasi menunjukkan bahwa 80% dari 29 sampel air limbah telah melampaui ambang batas dan potensial bagi pencemaran air kali terutama dari parameter Biochemical Oxigen Demand (BOD) dan Chemical Oxigen Demand (COD), sedangkan 40% dari 48 sampel udara telah melampaui ambang batas tingkat kebisingan untuk lingkungan pabrik. Pengaruh limbah industri pada kesehatan penduduk menunjukkan perbedaan terhadap sakit yang diderita di 3 lokasi penelitian dan masing-masing limbah pabrik mengakibatkan penderitaan tertentu terhadap penduduk disekitarnya. Limbah industri kertas mengakibatkan sakit gangguan pernapasan bagi 53% keluarga responden, limbah industri kimia mengakibatkan sakit panas, batuk, pilek bagi 32% keluarga responden dan 33% gatalgatal, sedangkan industri tekstil mengakibatkan sakit panas, batuk, pilek terhadap 47% penduduk disekitarnya. Reaksi masyarakat di lingkungan kawasan industri menunjukkan 81% dari subyek yang diwawancarai merasa terganggu oleh aktivitas rutin industri kertas sedangkan aktivitas rutin industri tekstil dan kimia mengakibatkan 47% warga disekitarnya terganggu. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur organisasi Kepolisian Resort di Bekasi belum efektif untuk menyidik kasus-kasus pencemaran lingkungan yang antara lain disebabkan oleh belum terakomodirnya masalah pencemaran lingkungan ke dalam struktur organisasi, dan faktor-faktor internal lainnya seperti keterbatasan personil penyidik, anggaran, beban tugas rutin, tunggakan penyelesaian perkara, serta kemampuan teknis yang berkaitan dengan limbah industri. menurut teori contingency keadaan ini menunjukkan belum adanya kesesuaian (a good fit) antara struktur dan lingkungannya. Disarankan perlu ditempuh strategi pengembangan organisasi untuk meningkatkan kemampuan khususnya dalam penyidikan pencemaran lingkungan yang berfokus pada reengineering struktur, sejalan dengan meningkatnya pembangunan industri di Bekasi, dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya."

"Sebagai salah satu kebutuhan integratif masyarakat petani pedesaan Jawa, Tayub ternyata tetap hidup meskipun ia telah mengalami sejumlah perubahan fungsi. Berdasarkan ciri-ciri masyarakat petani pedesaan Jawa pada umumnya, maka aktivitas masyarakat dan pranata Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dan Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, merupakan desa kajian penelitian ini. Selain itu, sebagian besar masyarakat di kedua desa tersebut juga merupakan masyarakat pendukung Tayub.Berdasarkan hasil penelitian di kedua desa tersebut tergambar bahwa sebagai salah satu media yang dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan integratif, masyarakat pendukung menyikapi Tayub seperti halnya mereka menyikapi keberadaan slametan yakni sebagai sarana untuk menciptakan keselamatan dan rasa aman, sarana untuk menciptakan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan dunia supernatural dalam rangka mempertahankan moral lokal atau tradisi kecil mereka.Bertolak dari kenyataan tersebut, maka tidak mustahil jika Tayub oleh masyarakat pendukung dianggap merupakan salah satu media yang mampu menampung pandangan, aspirasi, kebutuhan, dan gagasan mereka. Lebih dari itu, Tayub sebagai kebutuhan integratif masyarakat petani pedesaan Jawa pada dasarnya sejalan dengan hakikat keseimbangan, keserasian, dan kenyamanan hidup mereka.Mereka akan tetap mempertahankan dan menyelenggarakan Tayub sebagai bagian dari kebutuhan integratifnya, sepanjang Tayub mampu menampung pandangan, aspirasi, dan gagasan sesuai dengan kebudayaan yang mereka anut. Pandangan, aspirasi, dan gagasan petani pedesaan yang lazim diidentikan dengan tradisi kecil akan mengalami perubahan akibat pengaruh tradisi besar yang diciptakan pemegang kekuasaan dan pemerintah."