Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertama kali diberlakukan pada era kolonial, program transmigrasi pernah menjadi salah satu program perpindahan populasi nasional terbesar di dunia. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban populasi di Jawa dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional di luar pulau tersebut. Literatur telah menemukan bahwa program ini tidak efektif, meskipun kesimpulan ini inconclusive karena bergantung pada evaluasi kualitatif dan pengamatan lapangan. Selain itu, beberapa pemukiman transmigrasi melihat perubahan signifikan pada pekerjaan terutama karena perdagangan lokal dengan pemukiman terdekat. Penelitian ini secara kuantitatif memeriksa dan mengevaluasi program transmigrasi dengan melihat perubahan dalam pendapatan dan struktur pekerjaan di antara transmigran yang tetap tinggal versus yang pergi. Selain itu, faktor-faktor di balik perubahan pendapatan juga akan dijelaskan menggunakan variabel kovariat. Perubahan pendapatan akan dianalisis menggunakan regresi OLS difference-in-difference dan regresi random effect data panel pada tingkat individu. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 284 individu yang mengutip transmigrasi sebagai alasan pergerakan mereka dari IFLS Gelombang 1, 2, dan 3. Pada tingkat individu, transmigran yang pergi memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tetap tinggal. Kovariat dalam setiap model menjelaskan alasan dari angka yang didapatkan, menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan seperti jenis kelamin, status pekerjaan, status pernikahan, dan tingkat pendidikan. Disimpulkan bahwa program transmigrasi cenderung tidak efektif berdasarkan IFLS, termasuk setelah dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam pemukiman transmigrasi.

---

First enacted during the colonial era, the transmigration program was once one of the world's largest nationwide population movements. It aimed to alleviate the population burden in Java and spur regional economic growth outside the island. Past literature has found the program to be largely ineffective, although these conclusions remain somewhat inconclusive due to their reliance primarily on qualitative evaluations and field observations. Moreover, several transmigration settlements saw a change in employment structure, primarily due to local trade with nearby settlements. This study quantitatively examines and evaluates the transmigration program by looking at changes in income and employment structure among the transmigrants who remain versus those who leave. Furthermore, the factors behind income changes will also be explained using covariate variables. The change in income will be analyzed using a difference-in-difference OLS and panel data random-effect regression at individual levels. The sample consists of 284 individuals who cited transmigration as their reason for movement across IFLS Waves 1, 2, and 3. The covariates in each model explain this discrepancy, highlighting factors such as gender, employment status, marital status, and education level. It is concluded that the transmigration program tends to be ineffective based on IFLS, including after being influenced by factors within transmigration settlements"

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh gaya kepemimimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai dengan menggunakan variabel leader member exchange, motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi. Pengumpulan data dilakukan pada 296 pegawai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode structural equational modeling SEM . Variabel motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikologis memediasi secara penuh hubungan gaya kepemimpinan ethical leadership terhadap kreativitas pegawai. Sedangkan variabel leader member exchange tidak memediasi hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran motivasi intrinsik dan pemberdayaan psikilogis sangat penting untuk meningkatkan kreativitas pegawai dalam bekerja. Kata kunci: ethical leadership, kreativitas pegawai , leader member exchange, motivasi intrinsik, pemberdayaan psikologis.

---

ABSTRACT This study examines the relationship between ethical leadership and employee creativity with mediating role of leader member exchange, intrinsic motivation and psychological empowerment. Data were collected from 296 employees in Indonesian Ministry of Villages, Disadvantaged Region and Transmigration. This reserach used structural equational modeling SEM to analyze the data form responden. Intrinsic motivation and psychological empowerment fully mediated the relationship between ethical leadership and employee creativity. In addition, leader member exchange does not mediate this relationship. The results showed that the role of intrinsic motivation and psychological empowerment are important to improve employee creativity. Keywords ethical leadership, employee creativity, intrinsic motivation, leader member exchange, psychological empowerment"

"ABSTRAKLatar belakang dari penelitian ini adalah trend yang berkembang di kegiatan bisnis di Indonesia dimana dalam rangka untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production) perusahaan-perusahaan menggunakan sistem outsourcing. Ketentuan Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s.d. 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Kemudian pemerintah pada tanggal 14 November 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (PERMEN 19) yang pada saat ini banyak menimbulkan polemik antara pengusaha dan pekerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama pengaturan outsourcing pasca PERMEN 19, kedua pengaturan dan implementasi PERMEN 19 di perusahaanperusahaan pengguna outsourcing, dalam hal ini difokuskan kepada PT Unilever Indonesia Tbk (Perusahaan). Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai outsourcing pasca PERMEN 19 dikaitkan dengan UUK sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi Perusahaan di kemudian hari.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan menekankan pada penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan pihakpihak terkait dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama PERMEN 19 mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam UUK. Dengan diberlakukannya PERMEN 19 mengakibatkan hanya ada lima macam kegiatan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan PERMEN 19 dengan baik dan melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan PERMEN 19.

---

ABSTRACT

The background of this research is due to the growing trend in Indonesia business activity where in order to reduce their costs of production companies use outsourcing system. Regulation on outsourcing in the Indonesian employment law is divided into 2 (two) ie. business process outsourcing and employment provider services as stipulated under Article 64 to 66 of Law No. 13 of 2003 on Manpower (Labor Law). On 14 November 2012, the government then issued the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 on the Requirements for Transfer of Partial Work Implementation to Other Companies (PERMEN 19) which at this moment has created problem between employers and workers.

The purpose of this research is to determine, firstly, the regulation on outsourcing following the issuence of PERMEN 19, secondly, the implementation of PERMEN 19 in outsourcing user companies which in this matter it is focused on PT Unilever Indonesia Tbk (the Company). The third is to seek information on the efforts that the Company has made in implementing the provisions on outsourcing following the issuance of PERMEN 19 in relation to the Labor Law in order to mitigate any legal problems for the Company in the future.

This thesis uses juridical empirical methods with an emphasis on the use of primary data in the form of interviews with the stakeholders and secondary data. From the research it can be concluded that firstly PERMEN 19 set further clarification regarding the terms of employment that can be outsourced to other companies as stipulated in the Labor Law. The enactment of PERMEN 19 limits five types of supporting service activities that are allowed to be outsourced to a service worker/laborer provider company. The Company has carried out the provisions of PERMEN 19 well and does all necessary measures to comply with the provisions PERMEN 19."

"Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4) memfor- mulasikan strategi kompensasi PNS yang mendukung optimalisasi perwujudan reformasi kepegawaian ke depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi PNS di Indonesia yang berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan bagi PNS dan keluarganya serta belum mampu memacu PNS dalam berproduktivitas. Penelitian menghasilkan tiga pilihan strategi, yaitu Strategi Pesimistis (Minimal), Strategi Moderat, dan Strategi Optimistis (Maksimal). Strategi Moderat diusulkan untuk diimplementasikan dengan melakukan perubahan secara incremental yang merujuk pada rasio harga pasar di beberapa negara. Pada strategi ini, dalam Jangka Pendek dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem dan kebijakan tentang kompensasi PNS, penghentian kebijakan "remunerasi", pelaksanaan evaluasi jabatan PNS dengan Metode FES, dan penetapan rasio gaji pokok dan tunjangan 70% : 30%. Kemudian, dalam Jangka Menengah, mengimplemen- tasikan hasil evaluasi jabatan, penetapan indikator kinerja PNS, menjadikan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, dan tingkat jabatan sebagai input penyusunan kompensasi, benchmarking dengan swasta dan negara lain, mengaitkan kompensasi dengan kinerja PNS, menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS, rasionalisasi anggaran belanja pegawai, penegakan hukum di kalangan PNS, dan kenaikan kompensasi berkala. Sementara dalam Jangka Panjang adalah melakukan revitalisasi reformasi sistem kepegawaian dan pembiayaan pensiun dengan Metode Sharing APBN. Implementasi atas Strategi Moderat ini jika dapat dijalankan dengan baik akan menjadi landasan yang baik pula menuju penerapan Strategi Optimistis (Maksimal).

---

The main objective of this study were: (1) to analyze the equity (internal and external) of the implementation of the civil service compensation system; (2) to analyze the feasibility of living of the civil service compensation system for civil servant and his/her family; (3) to analyze the impact of the civil service compensation system on his/her productivity; and (4) to formulate a compensation strategy that supports the optimization of of civil service reform realization forward. This study used a qualitative approach with post-positivism paradigm and type of descriptive research. This research results showed that the current compensation system of civil service in Indonesia still don't meet the principles of fairness and feasibility for civil servants and their families and have not been able to drive civil servants productivity. The study produced three options strategies, namely Pessimistic Strategy (Minimal), Moderate Strategy, and Optimistic Strategy (Maximum). Moderate strategy is proposed to be implemented by making incremental changes that refers to the ratio of market prices in some countries. On this strategy, the Short-Term focus include evaluation and improvement of civil service compensation system and policy, the termination of "remuneration" policy, the implementation of job evaluation method of civil with FES, and the determination of the ratio of basic salary and allowances of 70%: 30%. Then, in the Medium Term include, implementation of the job evaluation results, the determination of civil service performance indicators, making the level of education, competence, length or duration of service, and position as inputs for arranging compensation system, benchmarking with the private sector and other countries, merit pay (performance based), set a feasibility of living needs, the expenditure budgets rationalization, law enforcement among the civil servants, and an increase in regular compensation. While in the Long Term is to revitalize the civil service system reform and financing retirement Cost Sharing Method with the state budget. The successfulness of this Moderate Compensation Strategy would be a good foundation towards the implementation of Optimistic (Maximum) Compensation Strategy."