Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran tiga lembaga yakni PA, CCC dan RC terhadap dominasi PAP dalam pemerintahan.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PAP menggunakan ketiga lembaga tersebu tsebagai sarana untuk mengawasi, memobilisasi dan mengontrol masyaraka tdari tingkat atas hingga bawah. Kedekatan antara ketiga lembaga tersebut dengan partai berkuasa PAP menciptakan keraguan mengenai tujuan sebenarnya dari pendirian ketiga lembaga akar rumput tersebut. Ide mengenai pendirian ketiga organisasi akar rumput tersebut merupakan inisiatif dari pemerintahan PAP yang digunakan untuk menjaga dominasi pemerintahan dan sebagai sarana untuk menyebarluaska nhegemoni ideologi partai yang akhirnya memungkinkan PAP untuk memobilisasi dukungan politik dalam situasi kritis yang sejalan dengan pemerintahan PAP yang efektif disamping mampu memfasilitasi dan menciptakan hubungan harmonis antar ras di Singapura, yang memiliki masyarakat plural.

---

This thesis discusses about the role of the three institutions namely PA, CCC and RC toward PAP dominance in government.The results reveal that the PAP using three institutions to control, mobilize and surveilance to people from the upper to the lower sector in society. Their close association with the ruling PAP government can create doubts about their actual relevance and aims.

The initiation of grassroots organisations is initiative of the PAP government to helped maintain its political dominance and to extend the party's ideological hegemony. Additionally, it enabled the PAP to mobilise political support at critical moments and indirectly project the PAP government's effectiveness and thereby facilitated and created social harmony amongst race in Singapore plural societies."

"Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah mengatur kuota perempuan dan sistem ziper sebagai pendukung pengaturan kuota yaitu Pasal 214. Pada tahun 2008 putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh pengaturan di dalam undang-undang, tetapi juga dapat ditingkatkan dengan pendidikan politik, pengaturan internal partai politik, sistem pemilu yang digunakan, district magnitude dan party magnitude. Pengaturan kuota sudah diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum namun perlu pengaturan lebih lanjut yaitu di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam peraturan perundang-undangan dengan menambahkan pengaturan kuota kursi di DPR serta pemberian sanksi.

---

This study is based on three main issues, that is: First, how is the form of rule before and after the decision issuance of the constitutional court number 22-24/PUU-VI/2008. Second, the implication of this decision on the number of women in parliament, and the third, how is the form of the ideal rule to increase number of women in parliament. The method of this study is yuridis normative.

The discussion starts from Law Number 12 year 2003 and Law Number 10 year 2008 that have regulated about women quota and zyper system as supporting of this regulation that is article 214. In 2008, Constitutional Court made decision to cancel this article hence the debate in some groups.

The result of this study shows that the number of women in parliament is not only influenced by quota regulation but it can be increased by other ways such as: political education, internal regulation in politic party, election system, district magnitude and party magnitude. Quota regulation has regulated in Law for Politcal Party and Law for General Election, however this quota needs other regulation such as in constitution and legislation by adding quota regulation in parliament and sanctions."

"

Hak politik perempuan masih diperjuangkan melalui berbagai bentuk kebijakan dan gerakan resmi dikarenakan rendahnya tingkat kepentingan perempuan dalam lingkup politik dari tahun ke tahun, berhasil mencitrakan politik Indonesia sebagai bidang publik yang didominasi oleh pria. Penelitian ini bertujuan menelaah secara komprehensif dan memberikan penekanan pada rasional dibalik fenomena kelemahan tingkat partisipasi politik perempuan berdasarkan wawancara mendalam dengan remaja pemilih pemula PILPRES 2019 dan followers akun Instagram @psi_id yang merupakan generasi millennial, serta temuan, literatur, dan dokumentasi dari Internet. Progresivitas millennial diharapkan mampu mengidentifikasi isu kepemimpinan perempuan dan keterkaitannya dengan konsep gender serta implikasi sistem sosial melalui perspektif yang cenderung lebih liberal dan ekstensif. Akun resmi media sosial partai politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dijadikan sebagai sarana penelitian karena selain generasi millennial adalah pemakai media sosial fanatik, PSI identik dengan keterwakilan politik perempuan sehingga dianggap mampu menjadi acuan kompeten pada strategi studi kasus penelitian. Studi ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat narasi patriarkis yang berpengaruh signifikan terhadap inferioritas perempuan dalam konteks kepemimpinan politik dan masih mengakar di Indonesia bahkan dalam lingkungan dengan penerapan pola pikir yang tergolong modern.

---

Womens political rights are still being advocated through various forms of official policies and movements due to the low level of womens interest in the political sphere from year to year, successfully portrayed Indonesian politics as a male-dominated world. This study aims to examine and emphasize comprehensively the rationale behind the phenomenon of womens low political participation based on in-depth interviews with PILPRES 2019 beginner voters and also @psi_ids active followers on Instagram, as well as findings, literature, and documentation from the Internet. Millennials progressive behavior and mindset are expected to better identify the issue of womens leadership and its relation to gender as a concept and possible implication of social system through a more liberal and extensive perspective. The official Instagram account of Indonesian political party Partai Solidaritas Indonesia (PSI) is utilized as part of the research tools due to its correlation with womens political representation therefore considered as a competent reference in supporting the case study research strategy within this study. Instagram usage is also being stressed upon since millennial is a generation dubbed as fanatic social media users. This study then continues to display patriarchal narratives and its significant influence towards womens political leadership inferiority, which is still being deeply rooted in Indonesia even amongst the relatively modern environment.

"

"Skripsi ini akan membahas mengenai dampak dari meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik lewat keberadaan kuota reservasi di Panchayati Raj Institution (PRI) terhadap akomodasi kepentingan perempuan di Kerala, India sepanjang tahun 1995-2005 (satu dekade pertama berlakunya kuota). Penelitian ini menggunakan sejumlah konsep untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi variabel penelitian ini, antara lain: konsep keterwakilan dan keterwakilan perempuan, konsep demokrasi deliberatif (sebagaimana dipraktikkan dalam PRI), serta konsep kepentingan perempuan (yang terbagi dalam kepentingan gender praktikal dan kepentingan gender strategis). Sedangkan yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah teori critical mass dari Rosabeth Moss Kanter (1977) dan Drude Dahlerup (1988). Tesis utama dari teori tersebut adalah jika keterwakilan perempuan mencapai ambang proporsi tertentu—yang disebut dengan istilah "critical mass", maka perempuan akan dapat bersuara dan membawa dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan deskriptif perempuan berdampak pada terwujudnya akomodasinya kepentingan perempuan (bentuk keterwakilan substantif), baik kepentingan gender praktikal maupun strategis.

---

This bachelor thesis discusses the impact of the increase of women’s representation through reservation in the Panchayati Raj Institution (PRI) to the accommodation of women’s interests in Kerala, India during 1995-2005. The author explores several concepts to explain variables involved: the concept of representation and women’s representation, deliberative democracy (as practiced in PRI), and the concept of women’s interests (which is categorized into two: practical gender interests and strategic gender interests). This research is based on the critical mass theory from Rosabeth Moss Kanter (1977) and Drude Dahlerup (1988). The thesis of this theory is if women’s representation achieves certain degree of proportion—called "critical mass", then women will be able to rise their aspiration and make impact. This research finds that the increase of women’s descriptive representation has brought impact on bringing women’s interests into realization (a form of substantive representation), both practical gender interests and strategic gender interests."