Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah diangkat sebagai pemimpin Repulik Rakyat Tiongkok pada tahun 2012, Xi Jinping memperkenalkan konsep “The Chinese Dream”, yaitu cita-citanya untuk menjadikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara adikuasa pada 2049. Untuk mencapainya, Xi mendorong aksi sentralisasi kekuasaan untuk memusatkan kekuasaan dan wewenang pada dirinya sendiri. Fenomena sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Xi Jinping ini tentu memiliki dampak pada proses pembuatan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok, seperti pada konflik wilayah Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Tiongkok di bawah Xi Jinping tampak lebih agresif dan provokatif di kawasan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara kedua variabel di atas — sentralisasi kekuasaan oleh Xi Jinping dan aktivitas Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan — dengan menggunakan teori state assertiveness milik Andrew Chubbs. Dengan merujuk pada tipologi yang diturunkan dari teori, analisis dapat dilakukan dengan mengukur jenis dan frekuensi dari aksi dan pernyataan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan Laut Cina Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2022. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok sejak Xi Jinping menjadi pemimpin. Hal ini mengimplikasikan adanya pengaruh sentralisasi kekuasaan Xi Jinping terhadap tingkat state assertiveness Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan meningkatnya tindakan state assertiveness sejak tahun 2012. Sentralisasi kekuasaan Xi Jinping yang didukung oleh faktor domestik, ekonomi, militer, geopolitik, dan personal telah membuat tingkat state assertiveness menjadi lebih agresif selama masa kepemimpinanya.

---

After being appointed as the leader of the People's Republic of China in 2012, Xi Jinping introduced the concept of "The Chinese Dream," which is his vision to transform China into a powerful nation by 2049. To achieve this goal, Xi advocated for the centralization of power to concentrate authority and decision-making in his own hands. This centralization of power by Xi Jinping has had significant implications for the policymaking process in China, particularly concerning the territorial conflicts in the South China Sea. Under Xi Jinping's leadership, China appears to be more assertive and provocative in the region. This research aims to analyze the relationship between the two variables mentioned above: Xi Jinping's centralization of power and the activities of the People's Republic of China in the South China Sea. The study employs Andrew Chubbs' theory of state assertiveness. By referring to typologies derived from the theory, the analysis measures the types and frequency of actions and statements made by China regarding the South China Sea from 2009 to 2022. The findings of this research indicate an increase in China's state assertiveness since Xi Jinping assumed leadership. This suggests that Xi Jinping's centralization of power has influenced China's level of assertiveness in the South China Sea, leading to a rise in state assertiveness actions since 2012. The centralization of power under Xi Jinping, supported by domestic, economic, military, geopolitical, and personal factors, has made China's state assertiveness more aggressive during his tenure."

"ABSTRAKDinamika politik di Indonesia menjelang tahun politik 2019 mulai terasa sejak awal tahun2018. Para aktor politik pun mulai menjalankan berbagai strategi politik untuk dapat meraihatau mempertahankan kekuasaannya. Salah satu gerakan yang muncul di awal tahun 2018adalah kampanye #2019GantiPresiden yang kemudian menjadi perbincangan di kalanganpolitisi dan masyarakat. Media sebagai aktor politik pun tak tinggal diam dalam ikut berperandan merespons dinamika politik tersebut. Begitu banyak faktor dan kepentingan yang membuatmedia akhirnya turut serta meramaikan kontestasi politik. Pemilik media menjadi salah satufaktor yang sangat memengaruhi, sebuah institusi media yang seharusnya independen justrumemliki kecenderungan politik tertentu. Akibat dari kecenderungan politik sebuah institusimedia, kemudian muncul sebuah istilah yang dikenal dengan keberpihakan media. Framingatau pembingkaian adalah cara media yang berpihak dalam mengkonstruksi suatu realitasdalam benak khalayak sesuai dengan yang diharapkan media. Massa yang terkena paparanpesan dari pembingkaian berita akhirnya menjadi terpolarisasi dalam kubu-kubu tertentu ditengah masyarakat.

---

ABSTRACTThe political dynamics in Indonesia ahead of the political year 2019 began in 2018. Thepolitical actors also began to carry out various political strategies in order to gain or maintaintheir power. One of movements appeared in early 2018 was #2019GantiPresiden that hasbecome a topic among politicians and the public. The media is political players who does notremain silent in meetings and respond to the political dynamics. So many factors and intereststhat made the media finally participate in enlivening the political contestation. The owner ofthe media becomes one of the factors that influence a media contained. As a result of politicaltendencies, a media institution called partisan media. Framing is a way of partisan media inconstructing reality in the minds of audiences as expected by the media. The masses affectedby the message from the framing of the news eventually became polarized in several groups inthe society."