Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fungsi serta makna-makna simbolik gamelan sekaten bagi masyarakat pendukungnya dalam upacara Garebeg Mulud di Yogyakarta.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan holistik. Pengumpulan data diperoleh melalui: studi literatur, wawancara dan observasi partisipasi serta perolehan data melalui camera video dan foto. Teknik analisa data dengan interpretasi makna, fungsional, dan causal serta analisis isi dari permainan musik gamelan serta teknik garap gendhingnya hingga menemukan inferensi-inferensi. Hasil inferensi-inferensi ini kemudian divalidasikan dengan para tokoh masyarakat pendukungnya serta key informan.Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:Ternyata gamelan berfungsi bagi raja, ulama serta bagi masyarakat. Fungsi gamelan bagi Raja adalah: 1. Sebagai pengakuan atas kebesaran dan kekuasaan raja. 2. Sarana memperkokoh kerajaan serta kolektifitas sosial. Sedangkan fungsi gamelan sekaten bagi Ulama adalah: Sebagai sarana untuk penyebaran agama Islam, syiar Islam. Fungsi bagi masyarakat adalah: 1. Mendapatkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan badan dan jiwanya. 2. Sarana untuk hiburan dan rekreasi.Gamelan sekaten merupakan sub sistem simbol yang mewujudkan gambaran kolektif masyarakat pendukungnya yang memiliki makna proyektif tentang ajaran-ajaran untuk berperilaku dalam masyarakatnya. Gamelan sekaten memiliki makna ajaran-ajaran tentang: Ketuhanan, asal dan tujuan hidup manusia (sang/can paraning dumadi), harmonis , rukun, olah kanurasan, sabar, tepo seliro, go tong royong serta tatanan sopan santun yang sesuai dengan cara pandangan masyarakat pendukungnya untuk berperilaku dalam menanggapi kehidupannya."

"Tesis ini membahas upaya Sultan Hamengku Buwono VII di Kesultanan Yogyakarta dalam menghadapi tekanan masalah internal dan eksternal. Faktor internal adalah konspirasi politik para selir dan para putranya yang dibantu dengan bangsawan lain dalam perebutan posisi putra mahkota. Sementara itu faktor eksternal berupa desakan pemerintah kolonial yang terus membatasi kekuasaannya melalui kontrak-kontrak politik yang harus disepakati.Penelitian ini menggunakan metodologi strukturis, dengan Sultan Hamengku Buwono VII sebagai agen, mampu berperan maksimal dalam struktur yang sudah mapan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Sultan HB VII adalah sosok yang kuat dan cerdik dalam menyelesaikan semua persoalan yang merintangi. Dalam menghadapi tekanan Belanda, dia tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan taktik mengulur waktu dan menunda kesempatan untuk membuat kesepakatan baru. Dalam menyelesaikan intrik politik internal kraton, dia mampu menyelesaikannya tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan.

---

This thesis describes the efforts Sultan Hamengku Buwono ( HB) VII in the Sultanate of Yogyakarta in dealing with internal problems and external pressures. The internal factor is the political conspiracy of the mistress and the son who assisted with other nobles in the struggle for the crown prince's position. Meanwhile, external factors such as the insistence that the colonial government continued to restrict his power through political contracts that must be agreed.This research methodology strukturis, with Sultan Hamengku Buwono VII as an agent, able to contribute the maximum in the structure already established. The results of this study concluded, that the Sultan HB VII is a figure of powerful and clever in solving all the problems that hinder. In the face of Dutch pressure, he did not use violence, but to use delaying tactics to gain time and opportunity to make new deals. In completing the internal political intrigue palace, he was able to finish it without any party who feels defeated."

"ABSTRAKDisertasi ini menguraikan tentang proses kontrak sewa tanah dan semua ketentuan yang mengaturnya di wilayah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta selama periode 1818-1912. Fokus penelitian ini adalah terjadinya kontrak sewa atas tanah-tanah apanage dan tanah-tanah lain di kerajaan-kerajaan Jawa oleh pengusaha asing dalam berbagai bentuk hak sewa. Pendekatan struktural dan teori tentang hukum adat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan yang berlangsung di wilayah Projo Kejawen, terutama dengan adanya pergeseran di bidang hukum.Kajian ini menemukan bahwa proses persewaan tanah mengakibatkan terdesaknya penggunaan hukum adat oleh hukum positif Barat, terutama dengan adanya penerapan prinsip Konkordansi. Prinsip ini bertujuan untuk memberlakukan hukum yang berlaku di Belanda bagi tanah koloninya, termasuk di wilayah raja-raja Jawa (Vorstenlanden). Seiring dengan perubahan itu, sejumlah peraturan kontrak sewa tanah dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi persewaan tanah di Projo Kejawen. Sebagai akibat proses tersebut, muncul berbagai bentuk hak atas tanah yang tidak pernah dikenal dalam hukum adat Jawa. Kondisi yang diciptakan dalam struktur kepemilikan tanah oleh perubahan ini menjadi dasar yang kuat untuk memotivasi pemerintah kolonial melakukan reorganisasi agraria di Vorstenlanden.

---

ABSTRACT

This dissertation describes the process of landlease contract and all provisions that regulate it in the Kesunanan of Surakarta and the Sultanate of Yogyakarta the period 1818-1912. The focus of this study was the occurrence of a lease of apanage lands and other lands in the Javanese royal realm by foreign businessmen in various forms of lease rights. Structural approach and a theory of adat law is used to describe the process of change that taken place in the Projo Kejawen, especially with the shift in the legal aspect.

This study finds that the process of the landlease resulted in the replacing of customary law by the Western positive law, especially with the implementation of Concordance principle. This principle aims to enforce the laws of the Netherlands for the land colonies, including in the area of the kings of Java (Vorstenlanden). Along with those changes, a number of landlease regulations were made by the Dutch East Indies colonial government for leasing land in the Projo Kejawen. As a result of the process, other forms of land rights which never recognized in the adat law of Java were applied. Conditions that created in the structure of land ownership by this change was a strong basis to motivate the colonial government to make a program of agrarian reorganization in Vorstenlanden."

"Kereta kuda merupakan produk budaya yang telah digunakan sejak masa peradaban kuno. Bangsa Mesir, Yunani dan Roma telah menggunakannya sebagai alat perang. Pada abad pertengahan kereta kuda kemudian mengalami perubahan fungsi menjadi alat transportasi, kemudian negara Eropa membentuk kebudayaan baru yang menggunakan kereta kuda sebagai penanda status kebangsawanannya. Kereta kuda kemudian tidak lagi menjadi alat transportasi biasa melainkan menjadi artefak tersier bagi kalangan bangsawan di Eropa. Kaum bangsawan tidak sembarangan dalam menentukan kereta kudanya karena kereta kuda juga menunjukkan selera mereka sebagai bangsawan yang ingin dibedakan dengan bangsawan lainnya. Bordieau mengungkapkan bahwa dalam pilihan akan suatu produk budaya seorang bangsawan atau upper class mempunyai kecenderungan untuk membedakan dirinya dengan bangsawan lainnya. Dalam kacamata arkeologi teori ini juga berlaku dalam melihat kereta kuda sebagai produk budaya. Kesultanan Yogyakarta merupakan kesultanan dengan koleksi kereta kuda terbanyak, kereta-kereta tersebut kemudian dapat menwakili selera atau judgment of taste yang dimiliki oleh para sultan. 

---

Horse Carriage is one of the oldest artefacts that has been used since ancient civilization. Egypt, Greece and Rome already used horse cart for war. In the middle ages there is a change in Europe to use carriage as a transportation wheel, later on the carriages also become as sign of aristocratic and wealth. Carriage then become a luxury artefacts for the noble to show their nobility. The Noble also got different taste to distinguish theirself from one to another. Bordieau also states that the upper class got tendency for distinguish to creat their identity. In the archaeological point of view, the theory also apply towards the horse carriages. Kesultanan Yogyakarta is the empire that has many horse carriages compares to other empire, the carriage then can represent the tastes that possessed by the sultans. "

"Bima is a region that has been attracting researchers? attention, which should notbe surprising because it has always been a multicultural region. Its history reveals that Bimawas one of the sailing routes, especially of the Malay Muslim traders, sailing from the directionof East Java. Bima then became a center of the Islamic rule in the eastern Nusantara. Thispaper discusses a brief history of how Bima became a center of Islamic rule that was stronglyinfluenced by the Malays."