Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekurangan Energi dan Protein (KEP) masih merupakan salah satu masalah gizi utama pada usia balita di Indonesia. KEP ini meningkat di masa krisis ekonomi terutama pads keluarga miskin. Untuk itu pemerintah menggulirkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi balita keluarga miskin agar merehabilitasi atau mengembalikan dampak dari KEP.Program PMT-Pemulihan akan berhasil dengan baik apabila didukung persepsi tentang kurang gizi ("malnutrition") yang baik, sebab persepsi kurang gizi penting sebagai kekuatan intervensi pads balita yang menderita kurang gizi dan upaya penyebaran pesan-pesan gizi. Oleh karena itu penelitian ini memusatkan perhatian pads upaya untuk memperoleh gambaran bagaimana hubungan antara persepsi ibu balita tentang kurang gizi dan PMT-Pemulihan dengan status gizi balita penerima PMTPemulihan tersebut.Penelitian dilakukan pads keluarga miskin yang balitanya mendapat PMTPemulihan di Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik. Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Disain penelitian adalah survei dengan pendekatan crossectional (studi potong lintang). Pengambilan sampel dilakukan secara multistage cluster random sampling dan sampel sebanyak 300 ibu balita.Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi KEP total sebesar 42,2 % dar KEP nyata 12,8 %. Persepsi kurang tentang kurang gizi dan PMT-Pemulihan cukul tinggi yaitu 46,2 %. Ada hubungan yang bermakna antara persepsi ibu balita tentans kurang gizi dan PMT-Pemulhan dengan status gizi balitanya (p<0.05). Tetapi ibu balit: yang mempunyai persepsi kurang tentang kurang gizi dan PMT-Pemulihan mempunya proteksi atau memperkecil risiko terjadinya KEP pada balitanya sebesar 0,616 kal dibandingkan dengan ibu balita yang mempunyai persepsi balk tentang kurang gizi Faktor persepsi ibu balita tentang kurang gizi dan PMT-Pemulihan, pendidikan ibu balit, dan konsumsi energi balita secara bersama-sama mempengaruhi terjadinya KEP pad; balita. Konsumsi energi balita merupakan faktor yang paling dorninan mempengarul' terjadinya KEP pada balita.Dari basil penelitian ini disarankan agar tetap meneruskan pemberian PMT Pemulihan dengan disertai pendidikan gizi dan dibentuk kembali "Taman Gizi" yan, menyelenggarakan makanan balita yang KEP. Perlu dilakukan penyuluhan yang lebi intensif dengan melibatkan tokoh masyarakat khususnya Tungku Nan Tigo Sajaranga (ulama, tokoh adat dan cerdik pandai). Perlu penelitian lain yang lebih cocok rnisalny studi kasus kontrol dan mencari faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan PMT Pemulihan.

---

The Relationship Between Perception of Mother Under Five Years Children about Malnutrition and Supplementary Feeding Program ("PMT-Pemulihan") with Nutritional Status in Poor Family at Padang Pariaman District, West SumatraProtein-Energy Malnutrition (PEM) is still one primer nutrition problem under five years children in Indonesia. PEM increased in economic crisis especially for poor family. The program of supplementary feeding ("PMT-Pemulihan") for under five years children in order to rehabilitate or reduce PEM impact.

Supplementary Feeding Program ("PMT-Pemulihan") could be successe if supported by perception of malnutrition and supplementary feeding program. It was very important as treatment powerful on under five years children who malnutrition and efforted to distribute nutrition massages. There fore, the research focused for efforting how to describe the relationship between mother under five years children who malnutrition and supplementary feeding program with nutritional status of under five years children who consume food supplementary.

The research have done for poor family who got supplementary feeding program at Sungai Limau subdistrict and VII Kota Sungai Sarik subdistrict, Padang Pariaman District West Sumatra. Reseach designed has survey by crossectional. Samplimg used by multi cluster random sampling and sample size were 300 mothers under five years children.

The result of research show prevalence PEM 42,2 percent and severe PEM 12,8 percent. Perception about malnutrition and supplementary feeding program for less category is 46,2 percent. A significant relationship between perception mother under five years children who malnutrition and supplementary feeding program with nutritional status of under five years children (p<0,05). The mother of under five years children who has less perception about malnutrition and supplementary feeding program could be protection of risk PEM for their under five years children as 0,616 times than the others enough category. The perception of malnutrition and supplementary feeding program, education of mother under five years children and energy consumption of under five years children are factors which could be PEM to under five years children.

The research recommended to be continuing supplementary feeding program with used nutrition education and reformed the Nutrition Demontration Plot ("Taman Gizi") which can apply under five years children food which PEM It has necessary to be done with an intensive education by involved community specially Tungku Nan Tigo Sajarangan ("Ulama, Tokoh Adat, Cerdik Pandai"). More research which another design, for example made by case control study and to have unsuccesfull factors of supplementary feeding program cause it."

"Tuntutan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu terutama dalam penanggulangan gizi buruk merupakan tantangan yang harus dipersiapkan secara benar dan ditangani secara mendasar, terarah dan sungguh-sungguh mengingal banyaknya kasus gizi buruk dari tahun ke tahun. Hasil pernantauan status gizi diwilayah kerja dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 4,3%. Kasus gizi buruk memerlukan perawatan yang intensif balk dirumah tangga, puskesmas dan rumah sakit. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan penanggulangan gizi buruk dengan mengikuti pedoman yang dibuat dcpkes. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran kinerja tenaga pelaksana gizi (TPG) puskesmas dalam penanggulangan gizi buruk dan faktor-faktor apa yang berhubungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan yang digunakan adalah cross sectional, dengan sampel 23 orang yang merupakan total populasi yang dilaksanakan di kabupaten Padang Pariaman pada bulan Maret sampai April 200G. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian sendiri kuesioner oleh TPG, meliputi variabel independent yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, lama kerja, pelatihan, motivasi, sarana, beban kerja, kepemimpinan dan supervisi. Variabel dependent yaitu kinerja TPG dalam penanggulangan gizi buruk yang diperoleh dari check list dan penelusuran dokumen. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat (chi-square). Untuk pengayaan informasi dilakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalarn terhadap beberapa orang informan. Hasil penelitian ini menunjukan proporsi kinerja TPG puskesmas yang baik 52,2% dan kinerja kurang 47,8%. Hasil uji bivariat menunjukan ada 7 variabel yang berhubungan secara statistik (p-value < 0,05) yaitu pendidikan, pengetahuan, pelatihan, motivasi, sarana, beban kerja dan kepemimpinan. Faktor -faktor Iainya yaitu umur, lama kerja dan supervisi tidak berhubungan dengan kinerja TPG puskesmas dalam penanggulangan gizi buruk. Berdasarkan basil penelitian ini disarankan bagi penentu kebijakan agar menempatkan TPG dari pendidikan profesi gizi dan untuk meningkatkan pengetahuan perlu diadakan pelatihan secara berkala. Untuk pimpinan puskesmas disarankan untuk dapat memotivasi TPG agar kinerjanya lebih baik, selain itu juga diperhatikan beban kerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan petugas.

---

Demand and requirement of quality health service especially in handling a severe malnutrition is a challenge which must be prepared correctly and handled primarily, directional an seriously considering cases number of severe malnutrition each year. Monitoring result of nutrition status at working area of health service in district of Padang Pariaman in 2005 found 4,3% cases of severe malnutrition. Severe malnutrition cases need a good intensive care in household, public health center and hospital. To fulfill demand of health service so it is important to implement on handling severe malnutrition by following a guidance which arc made by health department of RI. Therefore goal of this research is to know describing of nutrition workers performance of public health centre handling severe malnutrition and related factors.

Research used a cross sectional design with a quantitative approach. The number of samples is 23 respondent where they are a population total which are conducted in district of Padang Pariaman from March-April 2006. Data collected has been done with answering a questioner by nutrition workers, incIiuded independent variables, such as age education, knowledge, working duration, training, motivation, equipment, work loading, supervision and leadership. Dependent variables is nutrition workers performance of public health center in handling severe malnutrition which is obtained from check list and document research. Data analysis consist of univariate analysis and bivariate analysis (chi-square). For information enrichment, they had been done a qualitative approach by a deep interview to some informants.

The result of this research showed nutrition workers at public health center with good performance is 52,2% and with less performance is 47,8%. Bivariate analysis showed there are 7 related variables significant statistically to nutrition workers performance at public health center in handling severe malnutrition (p-value < 0,05), that is education, knowledge, training, motivation, equipment, work loading, and leadership. The other factor such age, working duration and supervision are not related to nutrition workers performance.

To suggested for policies makers in order to exercise non nutrition workers by periodical training to improve knowledge. For the leader of public health centre suggested to be able to motivate nutrition workers so their performance becomes better, besides it is important to give attention of work loading which is given according to officers ability."

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan nilai-nilai budaya Minangkabau terhadap kebudayaan material berupa masjid dan surau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan budaya Minangkabau terhadap masjid dan surau yang diteliti, yaitu pada Surau Atok Ijuak, Surau Syekh Burhanuddin, Masjid Tuo Kayu Jao dan Masjid Asasi. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian arkeologi dari Sharer dan Ashmore yaitu formulasi, implementasi, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, interpretasi dan publikasi. Penerapan nilai-nilai budaya Minangkabau dapat terlihat dari bangunannya mulai dari bagian kaki, badan, hingga atap serta pada ragam hiasnya. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pembangunan masjid dan surau yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok dan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang diterapkan sesuai dengan kata-kata adatnya.

---

This study discusses how the application of Minangkabau cultural values to material culture in the form of mosque and surau. This study aims to determine the linkage of Minangkabau culture to the mosques and suraus studied, namely Surau Atok Ijuak, Surau Syekh Burhanuddin, Tuo Kayu Jao Mosque and Asasi Mosque. The method used in this study are from Sharer and Ashmore, formulation, implementation, data gathering, data processing, analysis, interpretation and publication. Implementation of Minangkabau cultural values can be seen from the building starting from the lower, body, to the roof and on the variety of ornaments. Based on the results of the analysis can be seen that the construction of mosques and suraus that exist in the region of Padang Pariaman, Solok and Padang Panjang, West Sumatra, has Minangkabau cultural values that are applied in accordance with the tradition words."

"Penelitian ini membahas mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman di tengah-tengah kenyataan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dilakukan pendaftaran tanah serta adanya anggapan bahwa pendaftaran tanah dapat memusnahkan keberadaan tanah pusako tinggi karena dikhawatirkan akan mempermudah pengalihan hak atas tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitan ini ialah mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi dan akibat hukum pendaftaran tanah tersebut bagi kedudukan mewaris keturunan dalam suku/kaum di Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan tipe penelitian preskriptif analitis dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatis. Bahan analisis bersumber pada data primer melalui proses wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa diadakannya pendaftaran tanah mampu menjaga kelestarian tanah pusako tinggi di tengah-tengah masyarakat, akan diperoleh bukti tertulis yang kuat dan mampu mempertahankan hak ulayat masyarakat meskipun masih sangat sedikit masyarakat yang memahami mengenai hal tersebut. Pendaftaran ini tidak memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kedudukan mewaris keturunan suku/kaum, karena tidak akan merubah sistem pewarisannya. Namun, dengan diadakannya pendaftaran terhadap tanah pusako tinggi maka akan muncul kewajiban membayar pajak pada saat berlangsungnya turun waris.

---

This study discusses the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi lands in Padang Pariaman Regency in the midst of the reality of the lack of public awareness about the importance of land registration and the assumption that land registration can destroy the existence of pusako tinggi land because it is feared that it will facilitate the transfer of land rights. The problems raised in this research are regarding the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi land and the legal consequences of land registration for the position of inheriting descendants in Padang Pariaman Regency. The research method used is empirical juridical with prescriptive analytical research type and the research results are analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from primary data through an interview process and secondary data in the form of laws and regulations, books and other sources. Based on the results of the study, it was found that land registration can maintain the sustainability of pusako tinggi land, because by doing so the community will be able to defend their ulayat right on the land although most of the community do not have the knowledge about it. This registration does not have a significant legal impact on the customary inheritance system. However, with the registration of pusako tinggi land, there will be an obligation to pax taxes at the time of inheritance."

"Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, masyarakat Pariaman memiliki kebiasaan yang agak berbeda dengan daerah lain di Minangkabau. Dalam perkawinan tersebut pihak perempuan yang melakukan lamaran terhadap pihak laki-laki, juga hangs menyediakan persyaratan yang disebut dengan uang jemputan. Namun dalam perkembangannya uang jemputan ini mengalami perubahan menjadi uang hilang yang awalnya hanyalah merupakan suatu gejala. Sehingga lama-kelamaan menjadi suatu tradisi yang sudah berlaku dalam seluruh masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sosial budaya uang hilang ini dalam perkawinan masyarakat matrilineal dewasa ini. Kedua, menjelaskan fungsi tradisi uang hilang ini terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ketiga, mengetahui faktor penyebab masih berlakunya uang hilang dalam perkawinan adat masyarakat Pariaman di tengah era kemajuan sekarang ini.Penelitian yang mengambil kajian di Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dengan alasan ini Nagari ini masih kuat memegang tradisi dan adat-istiadat yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian di daerah ini terlihat bahwa uang jemputan yang mendasari lahimya uang hilang ini awalnya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan status sosial dalam suatu kaum. Namun dalam perkembangannya uang hilang ini berfungsi sebagai pengesahan status sosial, sarana mobilitas sosial, prinsip resiprositas dan fungsi terhadap peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat.Di era kemajuan sekarang ini dengan adanya proses modernisasi, uang Hilang masih tetap berlaku di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan perubahan fungsi dan makna dari uang hilang itu sendiri. Sedangkan pengaruh modernisasi seperti yang dikemukakan oleh Chodak dengan teori modernisasinya yang menyebutkan pada induced modernization masyarakat dihadapkan pada transfomlasi struktur sosialnya melalui sistem pendidikan yang mengajarkan norma-norma dan nilai-nilai baru, tidak berpengaruh banyak terhadap uang hilang ini. Ini disebabkan masih besarnya pengaruh orang tua, ninik mamak serta lingkungan masyarakat yang masih menghendaki berlakunya tradisi ini.Dari studi ini disimpulkan bahwa uang hilang yang berlaku di tengah masyarakat seiain berpengaruh negatif juga membawa pengaruh posistif dalam kehidupan masyarakat. Mengingat pengaruh negatif ini, penulis menyarankan agar kebiasaan uang hilang ini paling kurang secara bersama-sama dihilangkan dampak negatif yang timbul dari uang hilang ini."

"ABSTRAKKebertahanan suatu praktek sosial dalam suatu komunitas dapat dianggap sebagai pencerminan kebermaknaan tindakan sosial tersebut bagi komunitasnya. Tabuik Piaman merupakan salah satu dari sejumlah khazanah ritual dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Namun demikian, ia tidak menjadi kekhasan bagi masyarakat Minangkabau umumnya, melainkan hanya bagi komunitas terbatas di daerah Pariaman. Margaret Kartomi (1986) menamakan tipe ritual tabuik ini sebagai ritual ala Perso -Indian. Penamaan ini berkaitan dengan anggapan bahwa muasal tabuik di Pariaman merupakan produk difusi yang bermula dari persentuhan kultural antara kebudayaan Persia dengan India, untuk kemudian India dengan Indonesia.Ritual sebagai sebuah peristiwa sosial dapat dipandang sebagai kesatuan struktural yang terdiri dari unsur mitos, ritual dan komunitas pendukungnya. Hakikat mitos dipandang merupakan representase dari sistem pengetahuan dan keyakinan komunitas, sedangkan ritual merupakan tindakan simbolik yang memperlihatkan cara bagaimana komunitas mengaktualisasikan apa yang dikatakan oleh sistem pengetahuan dan keyakinan komunitasnya. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai pendukung suatu kebudayaan, komunitas adalah subyek penerima, pemaham mitos serta petindak ritual. Bagaimana terbentuk signifikansi kesalingterkaitan antara cakrawala mitos, ritual dan orientasi komunitas terhadap unsur lain di luar sistem mitos merupakan soal yang ditelusuri. Perwujudan relasi struktural antara mitos, ritual dan orientasi komunitas terhadap sistem tradisional dan nasional tersebut dipandang merupakan pencerminan dari perubahan sosiokultural masyarakat.Melalui studi kasus ritual tabuik di Pariaman, ditemukan pandangan bahwa sistem mitos berfungsi sebagai kode kultural bagi pelaksanaan ritual, di satu pihak, akan tetapi struktur ritual itu sendiri terwujud dalam suatu kekhasan, di lain pihak. Kekhasan struktur ritual itu sendiri merupakan manifestasi dari orientasi komunitas terhadap sistem tradisional dan nasional yang menjadi bagian dari lingkungan sosial masyarakat. dengan kata lain, cakrawala tabuik adalah perwujudan yang khas dari perpaduan cakrawala mitos dan ritual serta sikap kultural komunitas terhadap khazanah tradisional dan suasana-suasana nasional di Indonesia."

"Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.

The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation."

"This research is intended to identify the description of the performance and factors that effect the performance of the drugs personnel in managing report of drug request utilization (LPLPO). The research method use cross-sectional design. The research location are all community health centers that available in distrcit of Padang Pariaman and district of Agam with respondents of 46 drug personnel of community health centers. Data collection is done by filling-up questionaire, and continued with monthly checking of documents of report of drug request utilization (LPLO).Results of the research indicate that performance of the drug personnel of the community health is 67,4%. The results of research regarding the description of performance level of drug personnel of the community health centers is viewed in terms of internal and external factors. Regarding significant variables after chi-square test, the internal factor related with the performance of drug personnel is the work tenure and level of education, while knowledge does not show significant relationship. Within the external factors, only training is significantly related to the performance. While othe factors, i.e., remuneration, support of coworkers, supervision, and work load do not have significant relationship. From the multivariate analysis the most dominant variable is education. The suggestion from the result of this reseacrh is that it is ecxpected that the province needs to recommend personnel recruitment to manage the drug at the community health centers with formal education of assitant pharmacist. the suggestion for districts is that refreshing training for drug personnel needs to be done periodic meetings need to be done."