Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apa yang kita saksikan sekarang Orde Baru telah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat. Mereka telah menempuh jalur hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikan dengan keadaan darurat atau zaman kolonial. Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan atau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masih sebagai warisan kolonial. Artikel ini membahas dan menyoroti berbagai segi dari kejahatan politik di Indonesia, baik segi yuridis maupun segi-segi non yuridis."

"Adalah suatu keharusan bagi negara-negara berkembang dan industri baru, terutama untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam proses pembangunan. Indonesia memulai kebijakan kependudukan yang terarah dan sistematis sejak era "Orde Baru". Kini diperlukan reformasi kebijakan kependudukan yang didukung oleh "stakeholders" dari penerapan suatu "good governance" yang merupakan cita-cita dari perjuangan pembaharuan tata pemerintahan dengan berpegang pada amanat konferensi cairo (tahun 1994). Untuk itu diperlukan sosok visi dan misi bahwa penduduk secara menyeluruh harus mampu dijadikan modal bagi pembangunan dan sekaligus penikmat hasil pembangunan tersebut."