Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertopik peran soft power Jepang terhadap alasan studi pembelajar Bahasa Jepang di level internasional. Masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini ialah faktor apa yang melatarbelakangi pelajar asing untuk mengikuti pendidikan Bahasa Jepang, apa saja sumber kekuatan Jepang dalam konteks soft power, sumber soft power apa saja yang berperan dalam memikat pelajar asing Bahasa Jepang, dan apa manfaat dari memikat pelajar asing Bahasa Jepang bagi Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan teknik penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan studi Bahasa Jepang yang terekam dalam Survey on Japanese Language Education Abroad yang mengindikasikan adanya peran soft power Jepang pada dimensi culture, education, dan enterprise dalam membentuk alasan studi tersebut. Dari perspektif Jepang, upaya mempromosikan pendidikan Bahasa Jepang di luar negeri merupakan salah satu strategi dalam diplomasi budaya Jepang yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian antarnegara, mencitpakan citra negara yang positif, menyokong brand image Jepang, dan memunculkan individu dan kelompok yang pro-Jepang.

---

The topic of this research is the role of Japan's soft power towards the reason of study of Japanese language among students in international level. The proposed research problems are the study background of foreign students who take part in Japanese language education, the source of Japan's power in the context of soft power, Japan's soft power resources that contributed in shaping the reason of study among foreign students, and the benefit of attracting foreign students to learn Japanese language in Japan's perspective. This thesis uses qualitative research method, and uses literature study technique.

The results of this research shows that several reasons of study of Japanese Language recorded in the Survey of Japanese Language Education Abroad indicate that Japan's soft power in cultural, education, and enterprise dimensions have contributed in shaping the aforementioned reasons of study. From Japan's perspective, the effort in promoting Japanese language education abroad is one of the strategies used in Japan's cultural diplomacy that aims to create mutual understanding between nations, to produce positive image of Japan, to support Japan's brand image, and to foster pro Japanese individual and groups."

"Sebagai negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis di antara negara besar di Asia Timur, Korea memiliki peran sebagai negara penyangga (buffer state) di Asia Timur. Kondisi ini membuat kedaulatan Korea tidak stabil dan harus tunduk pada kekuatan dari negara tetangganya, seperti Tiongkok, Rusia dan Jepang sebagai negara tetangga berkekuatan besar yang saling bertentangan sehingga turut mengancam wilayah Korea pada akhir abad ke-19. Kondisi wilayah yang sangat strategis, juga menarik perhatian negara lainnya yang jauh dari kawasan Asia Timur, yaitu Amerika Serikat. Proses pendekatan Amerika terhadap Korea di akhir abad ke-19 memanfaatkan Jepang sehingga terjadilah kompetisi di antara kedua kekuatan asing tersebut. Keduanya berambisi untuk menguasai wilayah Semenanjung Korea berdasarkan atas kepentingan geopolitik mereka masing-masing. Kekuatan politik baik Jepang maupun Amerika Serikat, keduanya memiliki peranan yang sangat penting sehingga pada akhirnya Korea jatuh pada tangan Jepang di tahun 1905 yang ditandai dengan Perjanjian Eulsa. Jatuhnya Korea ke tangan Jepang menjadi pertanyaan khusus bagi peneliti, mengenai bagaimana peranan Jepang dan Amerika Serikat sehingga mampu membuat Korea jatuh dalam kekuasaan Jepang di Tahun 1905. Melalui metode penelitian kualitatif- deskriptif yang memfokuskan pada visi dan misi Amerika dan Jepang terhadap Korea, peneliti berusaha untuk memaparkan kekuatan yang dimiliki oleh Jepang dan Amerika Serikat di Korea dalam perjanjian Eulsa yang menjadikan Korea sebagai negara protektorat Jepang pada tahun 1905. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kekuatan Jepang lebih dominan dalam terbentuknya Perjanjian Eulsa dikarenakan visi dan misi yang Jepang cenderung menekankan pada kepentingan politik.

---

As a country that has a very strategic geographical position among the major countries in East Asia, Korea has a role as a buffer state (buffer state). This condition makes Korea's sovereignty unstable and must submit to the strength of its neighbors, such as China, Russia, and Japan as a powerful and contradictory neighboring country that threatens Korea`s territory at the end of the 19th century. A very strategic region of Korea also attracts the attention of other far East countries, which is the United States. The process of the American approach to Korea at the end of the 19th century used the powers of Japan so that there was a competition between these two foreign powers. Both have ambitions to control Korea based on their respective geopolitical interests. Both Japan and the United States have an important role in politics so that Korea finally fell to Japan in 1905, marked by the Eulsa Agreement. The fall of Korea into Japanese power is an interesting question for researchers, regarding how the role of Japan and the United States has that was able to make Korea fall into Japanese rule in 1905. Through qualitative-descriptive research methods that focus on the American and Japanese visions and missions towards Korea, researchers sought to describe the power possessed by Japan and the United States in Korea in the Eulsa Agreement which made Korea a Japanese protectorate in 1905. From the results of data analysis, it can be concluded that the Japanese power was more dominant in the formation of the Eulsa Agreement due to the vision and mission that Japan tends to emphasize on political interests."

"Tesis ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimanakah sistem penyelesaian perkara persaingan usaha di negara Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Jepang? Dan kedua, bagaimanakah peranan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Jepang? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan penyelesaian perkara persaingan usaha di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara persaingan usaha yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Federal Trade Commission (FTC) dan Antitrust Division of The Department of Jusrice (DOJ-AD); the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Autorité; Japan Fair Trade Commission (JFTC); dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha (KPPU). Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kelembagaan KPPU yang belum jelas, kewenangan KPPU yang cenderung bersifat absolute, dan sebagainya. Diperlukan penyempurnaan dari UU No.5 Tahun 1999 melalui pengaturan yang tegas mengenai hukum acara persaingan usaha guna menciptkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Indonesia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara.

---

This thesis mainly discusses about two issues. First, how does the dispute settlement system of competition in United States, Australia, France and Japan? And second, how does the role of KPPU to handling of competition dispute as compared to the United States, Australia, France and Japan? This research is conducted on a juridical normative method, the purpose of this research is provide a comparison of the settlement competition in many countries, which is intended to give an overview or option in dispute settlement that appropriate and could bring the KPPU to work better in the future. Competition settlement imposed on the Federal Trade Commission (FTC) and the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ-AD), the Australian Competition and Consumer (ACCC), Autorité, Japan Fair Trade Commission (JFTC) and Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). There are differences between each commission in settling cases. The differences can be found in the settlement procedure, the differences in the powers and duties each commission, the differences in the use evidence to a case, and so on.The result showed that KPPU as a law enforcement organ of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair business competition are still many lacks to execute its role. The lacks is caused by many factors, including the institutional of KPPU is not yet clear, the authority tend to be absolute, and so on. Required refinement of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 by setting strict regulation regarding antitrust law in order to establish competition for justice, legal certainty and the benefits to Indonesia that effect to the economy."

"Hancurnya berbagai sektor ekonomi dunia pasca Perang Dunia ke-2 mengakibatkan hancurya perekonomian di berbagai negara-negara dunia. Di asia, Jepang merupakan Negara yang mampu bangkit dengan cepat dari keterpurukan ekonomi Pasca PD II. Salah satu faktor yang membuat Jepang cepat bangkit dari Keterpurukan ekonomi Asia adalah peranan keiretsu dalam perusahaan-perusahaannya. Meskipun keberadaanya dipadang sebagai hambatan terbesar bagi pihak asing dalam memasuki perindustrian Jepang, tetapi keiretsu melalui kekuatan jaringan dan pembagian kerja serta difersifikasi produk yang dilakukanya telah berhasil memenuhi kebutuhan domestik Jepang, bahkan secara aktif dan agresif membawa Jepang ke dalam perdagangan internasional melalui penetrasi produk dan investasi ke negara-negara lain. Dalam penelitian ini saya akan membahas mengenai peranan keiretsu dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian Jepang dari tahun 1951-1973.

---

The destruction of the various sectors of the world economy after World War 2 resulted collapse economy in various countries of the world. In Asia, Japan is a country that is able to rise quickly from the economic downturn post-World War 2. One of the factors that make Japan rapid rise of Asian economic downturn is the role of the keiretsu in its companies, event keiretsu seen as the biggest obstacle for foreign in industrial enter to Japan, but through the strength of the keiretsu network and division of labor and product has been successfully meet the needs of Japanese domestic, moreover its actively and aggressively bringing Japan into the international trade and investment through the penetration of the product in other countries. In this research, I will explain the role of keiretsu and its impact on Japanese economic growth from 1951-1973."

"Dalam konstruksi dan pengungkapan identitas, percakapan lisan biasanya lebih diandalkan daripada keheningan. Meskipun demikian, unsur-unsur non linguistik seperti penampilan dan perilaku juga berperan penting dalam pembentukan identitas individu. Keheningan sendiri merupakan salah satu bentuk ekspresi yang mampu menunjukkan pemikiran dan keyakinan seseorang. Tujuan dari makalah ini adalah melihat bagaimana elemen non linguistik, termasuk keheningan, digunakan untuk membangun identitas protagonis tanpa suara Persona 5, Joker. Karakter ini dipilih karena popularitasnya dan pemikiran bahwa dia memiliki karakter yang kuat terlepas dari keheningannya. Dalam artikel ini, identitas Joker diamati, dipelajari, dan dianalisis menggunakan berbagai konsep yang diambil dari bidang analisis wacana, sosiologi, dan studi game. Makalah ini menemukan empat elemen non linguistik yang memiliki peran besar dalam menentukan identitas karakter tersebut. Elemen-elemen ini merupakan tampilan visual karakter, mode of narration, mode of simulation, dan keheningan. Sehubungan dengan elemen-elemen ini, korelasi karakter dengan dunia nyata, peran sosialnya, dan gerakan nonverbal berpengaruh besar pada cara pemain melihat karakter tersebut. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa elemen non linguistik memiliki peran yang lebih signifikan dalam memperoleh identitas Joker. Keheningan yang ia pertahankan tidak menghalangi konstruksi identitasnya tetapi menunjukan sifat misterius dan kalemnya, antara lain.

---

When it comes to the construction and uncovering of identity, most would rely on spoken conversations and disregard silence. Despite this, non-linguistic elements, such as appearance and behaviour, also play an important part in establishing an individual’s identity. Silence itself is a form of expression that is able to indicate a person’s thoughts and beliefs. With that in mind, this paper aims to look at how non-speaking elements, including silence, may be used in constructing the identity of Persona 5’s silent protagonist, Joker. This character was chosen due to his popularity and the belief that he has a strong character regardless his silence. In this article, the identity of Joker was observed, studied, and analysed using various concepts taken from the field of discourse analysis, sociology, and game studies. This paper finds four dominant non-speaking elements, which contribute greatly to determining who the character is. These are the character’s visual appearance, mode of narration, mode of simulation, and silence. In relation to these elements, it is the character’s correlations to the real world, his social role, and non-verbal gestures that have the largest impact on how players see the character. From this, it can be concluded that non-linguistic elements have a more significant role in gaining a sense of Joker’s identity. His being silent throughout most of the game does not hinder the creation of his identity but adds to his mysterious and calm nature."