Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di wilayah Propinsi Jambi dengan populasi seluruhnya 2.951 kepala keluarga atau 12.909 jiwa yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko. Mereka ini hidupnya terpencil, terisolasi, tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan agama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil hutan dan berburu binatang.Dalam menangani masyarakat terasing ini, pemerintah [Departemen Sosial] telah mengeluarkan suatu kebijakan yang secara yuridis formal tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 5/HUK/1994 tanggal 25 Januari 1994 tentang Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing [PKSMT]. Pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah bahwa masyarakat terasing bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki berbagai masalah sosial yang perlu memperoleh pembinaan secara sistematik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.Program PKSMT ini mempunyai tujuan terentasnya masyarakat terasing dari ketertinggalan dan terbelakangan di berbagai bidang dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial serta hidup sejajar dengan masyarakat lain yang lebih maju dan pada akhirnya menjadi masyarakat mandiri. Secara teknis program ini dilaksanakan melalui pola pendekatan Sistem Pemukiman Sosial [SPS] dengan empat tipe pemukiman yaitu: (1) tipe pemukiman di tempat asal atau insitu development (2) tipe pemukiman di tempat baru atau exsitu development (3) tipe stimulus pengembangan masyarakat, dan (4) tipe kesepakatan dan rujukan.Dalam konteks ini maka pada tahun 1993/1994, Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, Kanwil Departemen Sosial Propinsi Jambi dan instansi terkait telah melakukan pembinaan/bimbingan sosial kepada masyarakat Suku Anak Dalam khususnya yang berada di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Pembinaan ini telah berhasil menetapkan masyarakat Suku Anak Dalam pada lokasi pemukiman menetap sebanyak 85 kepala keluarga atau 358 jiwa.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tipe permukiman di tempat asal [insitu development/ cukup berpengaruh terhadap penataan wilayah di tempat asal masyarakat Suku Anak Dalam. Adanya sarana umum/sarana sosial yang tersedia di lokasi pemukiman disertai pula dengan bantuan stimulus berupa kebutuhan hidup sehari-hari selama 24 bulan serta bantuan peralatan kerja merupakan bagian yang terpenting dalam merubah dan membentuk perilaku sosial masyarakat Suku Anak Dalam sebagaimana yang dikehendaki.Mereka telah mengenal pola bertani secara menetap, berkebun karet, memakan hasil pertanian dan memasarkannya pada masyarakat desa, dan pasar-pasar tradisional [green market] dan telah dapat mengembangkan rumah menjadi rumah permanen. Di bidang pendidikan mereka telah dapat membaca, menulis, berhitung dan menyekolahkan anak-anak pada sekolah dasar, dibidang agama mereka telah memeluk salah satu agama [lslam] dan menjalankan perintah agama, di bidang kesehatan mcreka telah memanfaatkan sarana kesehatan [Puskesmas].Walaupun di satu sisi program PKSMT telah menunjukkan hasil ke arah pencapaian sasaran yang dikehendaki, pada sisi lain akan dapat terjadi kecenderungan dampak negatif [social attitude negative] dalam kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam yaitu hilangnya sebagian budaya seperti ritus acara perkawinan yang sebenarnya dapat dipertahankan sebagai momentum pengembangan wisata budaya yang dikombinasikan dengan wisata alam setempat. Potensi produk wisata ini akan dapat menjadi nilai tambah tersendiri untuk menarik minat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi setempat. Semua perubahan-perubahan sosial (fisik dan non fisik) pada masyarakat Suku Anak Dalam di lokasi penelitian, kami sajikan secara keseluruhan dalam tesis ini."

"Dunia anak merupakan dunia yang penuh dengan kepolosan dan keluguan. Seorang anak yang memasuki usia sekolah akan sangat menikmati dunianya itu. Transisi dari usia prasekolah yang penuh dengan kegiatan bermain ke usia sekolah yang mulai penuh dengan aturan-aturan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi anak. Pada usia sekolah ini, anak mulai memikirkan untuk berprestasi dan bersaing dengan temanteman sebayanya. Menurut Hurlock (1993), anak usia sekolah diharapkan menguasai dasar-dasarpengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada masadewasa dan mempelajari keterampilan penting tertentu, baik keterampilan kurikulermaupun ekstrakurikuler. Keterampilan kurikuler merupakan keterampilan dalambidang pelajaran sekolah sedangkan keterampilan ekstrakurikuler merupakan keterampilan di luar pelajaran sekolah, seperti menyanyi, model, piano, dansebagainya. Untuk dapat menguasai keterampilan ekstrakurikuler tersebut, banyakanak yang mengambil kursus-kursus di luar sekolah.Dari kursus-kursus tersebut, orangtua dapat melihat bakat anaknya yangmenonjol, dan mulai mengikutkan anaknya ke perlombaan yang sesuai dengan bakatanaknya. Berawal dari kemenangan anaknya atas perlombaan yang diikuti itulah,banyak production house yang menawarkan anaknya untuk menjadi seorang bintangiklan, bintang sinetron, penyanyi, dan profesi di bidang hiburan lainnya. Dari situlah,peijalanan sang anak menjadi seorang selebriti dimulai. Menurut Rein, Kotler, dan Stoller (dalam Walker, 2003), selebriti merupakanseseorang yang namanya dapat dijadikan berita, dapat menarik perhatian dan minat, serta menghasilkan nilai keuntungan. Menjadi seorang selebriti dapat menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi seorang anak. Interaksi dengan berbagai macam orang akan mengasah kompetensi sosial anak namun menjadi selebriti juga bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak usia sekolah yang masih membutuhkan ruang dan waktu untuk bermain serta berprestasi. Banyak masalah yang dapat timbul dari kehidupan selebriti seorang anak, di antaranya mencakup perkembangan psikososial seorang anak. Menurut Seifert dan Hoffiiung, perkembangan psikososial seorang anak dapat mencakup 5 hal utama yang harus dihadapi, yaitu pengenalan diri, pencapaian prestasi, interaksi dengan teman sebaya, interaksi dengan keluarga, dan interaksi dengan sekolah. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat dampak kehidupan selebriti anak terhadap perkembangan psikososial menurut teori Seifert dan Hoffiiung tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metoda wawancara. Subjek wawancara adalah anak yang berusia 8-12 tahun yang tergolong selebriti anak, dan berdomisili di Jakarta. Tinjauan pustaka yang digunakan mencakup teori-teori mengenai selebriti, anak usia sekolah, dan dampak kehidupanselebriti pada anak usia sekolah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan selebriti mempunyai dampak yang cukup besar dalam pengenalan pribadi ketiga subjek. Mereka menjadi tidak manja dan tepat waktu. Ketiga subjek mempunyai motivasi intrinsik dalam prestasinya. Mereka belajar dan bekerja karena keinginan mereka sendiri dan bukan karena paksaan dari orang lain. Dukungan orangtua dalam prestasi mereka antara lain membantu dalam belajar, memberi kemudahan-kemudahan kepada mereka dalam melakukan pekerjaannya, serta memberikan evaluasi terhadap apa yang mereka lakukan. Keluarga ketiga subjek merupakan keluarga yang mempunyai sikap penerimaan dan keluarga banyak sekali menyumbang pada perkembangan psikososial ketiga subjek. Dalam interaksinya di sekolah, ketiga subjek selalu mengutamakan pendidikan. Ketiga subjek mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan gurunya dan, menurut mereka, guru mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mereka. Kegiatan belajar mereka tidak pemah terganggu oleh syuting karena syuting selalu dilakukan di luar jam sekolah. Saran mengenai metoda penelitian yang dapat penulis berikan antara lain metoda wawancara hendaknya dipelajari dengan lebih mendalam serta observasi partisipan dapat digunakan agar peneliti lebih fleksibel dalam mengatur waktu pengambilan data. Selain itu, untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan penelitian mengenai dampak kehidupan selebriti anak terhadap perkembangan psikososialnya dalam rentang usia yang berbeda, penelitian tentang pengasuhan orangtua dalam mendidik anaknya yang berprofesi sebagai selebriti, serta penelitian longitudinal mengenai perkembangan psikososial ketiga subjek di masa yang akan datang."

"Disertasi ini membahas mengenai fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Asas fungsi sosial yang terdapat pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanah tersebut dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Tetapi tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum/kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi. Asas fungsi sosial ini tidak akan berubah, akan tetap saja. Namun penafsiran menjadi berubah-ubah tergantung pada kebijaksaan pemerintah. Dalam perlindungan hukumnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara wajib telah ada yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961, namun secara sukarela hanya dalam bentuk Peraturan Presiden saja, yaitu terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 20005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 digunakan hanya sekali saja, sedang selain ini tetap digunakan pengadaan tanah secara sukarela, walaupun pelaksanannya secara wajib, yakni dengan musyawarah semu, dengan cara intimidasi. Dengan teori Utilitarianisme Jeremy Bentham untuk kepastian hukum dengan memandang nilai kemanfaatan serta teori Utilitarianisme Jhering, penulis mencoba mencari jawaban fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yakni keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan umum yang diselaraskan dalam fungsi sosial hak atas tanah.

---

The following dissertation is outlining about the social functions in respect to land procurement for public interest purposes. The fundamental of social function in the Article 6 of Law no 5 of 1960 (UUPA), defines that all land rights have its social function, meaning that the rights of any lands which attached to individual shall be used for public interest, and shall not be used for individual interest. Such definition does not mean that the individual interest will be urged by the public interest. Each public and individual interest shall be well-balanced.

Nevertheless, such fundamental will never be changed, and must be fixed no matter what, but the definition can be varied depending on the Government Policy. In legal protection context, the principle of procurement land for public interest purposes has already been formed and governed in the Law No. 20 of 1961, and lastly governed in the Presidential Regulation no.36 of 2005 juncto Presidential Regulation No.65 of 2006, which had no juridiction. However, The law no.20 of 1961 was only implemented once, apart from that, the common procedure of procurement land still accomplished voluntarily by holding apparent conferences and discussions, and by conducting intimidation.

By considering the benefit value and applying Jeremy Bentham Utilitarianism theory to seek legal certainty, as well as applying Jhering Utilitarianism theory, the writer trying to find the answer of social functions in respect to land procurement for public interest purposes, that is to harmonize between individual and public interest in accordance to social functions itself."

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Sempadan sungai merupakan salah satu area yang rentan terkena bencana hidrologis seperti banjir dan erosi. Namun permukiman di sempadan sungai masih sering dijumpai, contohnya di Sempadan Sungai Batanghari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial perkembangan permukiman di Sempadan Sungai Batanghari dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan permukiman pada periode 1985-2020. Penelitian ini menggunakan citra satelit Landsat untuk menganalisis perkembangan permukiman secara spasial dan membagi sempadan sungai menjadi 29 segmen dan mengelompokkannya berdasarkan tipe alur sungai melalui penghitungan sinuosity index (SI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara spasial terjadi perkembangan luas permukiman di 25 segmen Sempadan Sungai Batanghari pada periode 1985-2020, sedangkan terjadi penurunan luas permukiman di 3 segmen. Berdasarkan tipe alur sungai, didapatkan tipe alur sungai meander merupakan tipe alur sungai yang paling pesat perkembangannya pada periode 1985-2020. Hal ini bertentangan dengan teori yang paling rentan terhadap bencana erosi tepi sungai. Sedangkan secara temporal, terjadi variasi perkembangan luas permukiman pada periode 1985-2020, dimana periode perkembangan tertinggi terjadi pada periode 1990-2000 sebesar 41,4%. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman yaitu faktor pendorong yang terdiri atas pekerjaan, perubahan penggunaan lahan, aksesibilitas dan budaya, sedangkan faktor penghambat terdiri atas bencana dan kebijakan pemerintah. Dimana faktor pendorong lebih dominan daripada faktor penghambat, yang berdampak kepada perkembangan permukiman di Sempadan Sungai Batanghari periode 1985-2020.

---

Riverbanks are one of the areas that are vulnerable to hydrological disasters such as flooding and erosion. However, settlements on riverbanks are still often found, for example on the Batanghari Riverbanks. This study aims to analyze the spatial pattern of settlement development in the Batanghari River Basin and analyze the driving and inhibiting factors that influence settlement development in the 1985-2020 period. This study used Landsat satellite imagery to spatially analyze settlement development and divided the riverbanks into 29 segments and grouped them based on the type of river channel through the calculation of sinuosity index (SI). The results showed that spatially there was a development of settlement area in 25 segments of the Batanghari River Basin in the 1985- 2020 period, while there was a decrease in settlement area in 3 segments. Based on the type of river channel, it was found that the meander river channel type was the most rapidly developing river channel type in the 1985- 2020 period. This is contrary to the theory that it is most vulnerable to riverbank erosion disasters. While temporally, there were variations in the development of settlement areas in the 1985-2020 period, where the highest development period occurred in the 1990-2000 period by 41.4%. Then the factors that influence settlement development are driving factors consisting of employment, land use change, accessibility and culture, while inhibiting factors consist of disasters and government policies. Where the driving factor is more dominant than the inhibiting factor, which has an impact on the high development of settlements in the Batanghari River Basin for the period 1985-2020."

"Penelitian ini berfokus pada Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIb Muara Bulian, Jambi. Selama ini pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan diberlakukan lebih kurang sama dengan narapidana dewasa dan seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan saat ini terutama yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana program pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian, Jambi. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui program pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian, Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer (wawancara mendalam dan observasi) dan sekunder. Dari analisis terhadap hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan anak masih menggunakan orientasi Top-Down Approach, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan, hak dan tahap perkembangan anak. Proses pembinaan anak didik sampai saat ini belum terjadi perubahan signifikan yaitu masih dilaksanakan di dalam bangunan tertutup dengan lebih mengutamakan pengamanan. Selain itu, pelaksanaan assasment yang dilakukan oleh Lapas Anak masih kurang optimal, sehingga akar permasalahan mengapa anak tersebut melakukan kenakalan tidak tergali secara mendalam.

---

This study focuses on the Child Treatment Program for Correctional Child in Child Correctional Institution Class IIB Muara Bulian, Jambi. During this treatment applied more or less the same way with adult prisoners and often meet obstacles in implementation. Therefore, in this paper the author wants to know the implementation of treatment programs for correctional child now primarily occurring in a correctional institution in the region. The principal problem in this research is how treatment programs conducted on correctional child in Muara Bulian Child Correctional Institution, Jambi.

Knowing the purpose of this study for treatment programs conducted on correctional child in Muara Bulian Child Correctional Institution, Jambi. The method used in this research is a qualitative approach to the type of descriptive research. The used data assembly were the primer ressource (in-depth interviews and observation) and secunder ressource.

From the analysis of the interview to note that the implementation of treatment program in a child correctional institution is still using the orientation of Top-Down Approach, so that has not been able to meet the needs, rights and stages of child treatment. The process of treatment for correctional child until now there has been significant change that is still done in a closed building with more priority to security. In addition, the implementation of assessment conducted by Child Correctional Institution is still less than optimal, so that the root causes of why the child is doing delinquency is not deeply excavated. "

"Peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, namun tidak semua anak beruntung untuk hidup dengan kondisi orang tua yang lengkap. Beberapa anak harus hidup terpisah dengan orang tuanya, lebih spesifiknya yaitu mengalami pemisahan dengan ibu yang berhadapan dengan hukum. Tidak hadirnya sosok ibu sebagai pengasuh utama pada anak ditemukan berdampak terhadap keberfungsian sosial pada anak. Kajian literatur ini mengkaji tiga penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, 2019, dan 2021 sebagai acuan utama dalam menganalasis dampak pemenjaraan ibu pada anak. Peneliti menggunakan indikator keberfungsian sosial dan konsep child safeguarding and promoting welfare dalam melakukan kajian pada temuan dari ketiga penelitian acuan utama. Berdasarkan hasil kajian kritis yang dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas anak dengan ibu berstatus narapidana mengalami permasalahan pemenuhan kesejahteraan emosional, akademis, serta dalam berperilaku dan mengelola emosi. Kajian mengenai anak yang memiliki ibu berstatus narapidana ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan dalam pembahasan mengenai perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.

---

The role of parents is very important in children's growth and development, but not all children are lucky to live with complete parental conditions. Some children have to live separately from their parents, more specifically, experiencing separation from mothers who face the law. The absence of a mother figure as the primary caregiver in children was found to have an impact on social functioning in children. This literature review examines three studies conducted in 2018, 2019, and 2021 as the main reference in analyzing the impact of maternal imprisonment on children. Researchers used indicators of social functioning and the concept of child safeguarding and promoting welfare in conducting a study on the findings of the three main reference studies. Based on the results of critical studies conducted, it was found that the majority of children with mothers who are prisoners experience problems fulfilling emotional well-being, academics, as well as in behaving and managing emotions. The study of children who have mothers with inmate status is expected to be an additional reference in discussions about protecting and improving child welfare."

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."