Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis faktor penarik dan pendorong (push-pull factors) arus balik migrasi (return migration) menuju Jepang yang dilakukan oleh Nikkei Brazil berdasarkan teori migrasi tentang push and pull yang dikemukakan oleh Everett S. Lee (1966). Penelitian ini adalah penelitian historis. Dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga buah faktor penarik dan pendorong yang secara umum mendukung terbentuknya arus migrasi kembali dari Brazil ke Jepang. Pertama, krisis ekonomi di Brazil yang bertepatan dengan krisis tenaga kerja di Jepang. Kedua, adanya kesenjangan pendapatan antara di Brazil dan Jepang. Ketiga, adanya faktor-faktor pendukung lainnya, seperti adanya kesadaran akan etnis transnasional, dan adanya revisi Peraturan Imigrasi Jepang tahun 1990 yang memberikan legitimasi para Nikkeijin untuk datang dan bekerja di Jepang. Analisis tentang arus balik migrasi Nikkei Brazil ke Jepang di awal tahun 1990-an, memperlihatkan bahwa migrasi tersebut terjadi tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi semata. Penelusuran historis terhadap migrasi yang dilakukan para Nikkei Brazil mengungkapkan sebuah rangkaian kekuatan sosio-historis, politik, dan ekonomi yang kompleks di antara kedua negara, Brazil dan Jepang.

---

This thesis analyses the push and pull factors of return migration to Japan by Brazilian Nikkeijin based on the theory of push and pull factors proposed by Everett S. Lee (1966). This research uses historical methods. From this research, it can be concluded that there are three push and pull factors that generally encourage the flow of return migration from Brazil to Japan. First is the economic crisis in Brazil which coincided with labor shortage in Japan. Second is the income gap between Brazil and Japan. Third is the presence of other supporting factors, such as the awareness of transnational ethnic groups and the 1990 revision of Japanese Immigration Law which allow Nikkeijin to come and work in Japan. An analysis of return migration flow of Brazilian Nikkeijin to Japan in early 1990s, suggests that the migration is not solely driven by economic motives. Historical research on emigrations, immigrations, and return migrations of Brazilian Nikkeijin reveal a series of complex socio-historical, politic, and economic forces between the two countries, Brazil and Japan."

"Skripsi ini mendeskripsikan fenomena sosial mengenai migrasi sirkuler yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu dalam rangka memperoleh sumber daya pekerjaan di suatu wilayah yang berada di luar dari wilayah masing- masing individu itu berasal. Kegiatan untuk pergi ke suatu wilayah yang berada di luar dari wilayahnya ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup, dan mereka memang tidak berniat untuk menjadi warga permanen yang menetap di wilayah tujuan. Pada suatu saat nanti, mereka akan kembali ke keluarga masing-masing yang tetap berada di wilayah asalnya. Para migran sirkuler pergi ke suatu wilayah tujuan dalam konteks penelitian ini diawali dengan bermodalkan hubungan sosial yang sudah dimiliki para aktor dengan migran terdahulu yang dikenalnya melalui hubungan sentiment (emosi). Hubungan sosial yang sudah ada ini coba diaktifkan para migran sirkuler karena hubungan sosial ini merupakan modal sosial bagai para aktor untuk memperoleh sumber daya pekerjaan yang sudah dilakoni oleh migran yang diikutinya baik sebagai buruh bangunan maupun pedagang makanan. Dari dua konteks sumber daya pekerjaan inilah akan terlihat secara jelas adanya pengelompokan sosial para aktor/migran sirkuler yang masing-masing membentuk satu kesatuan jaringan sosial.Kemudian dalam tulisan ini pula akan dijelaskan jaringan sosial berdasarkan dua konteks sumber daya pekerjaan yang coba dibina dan diperlihara oleh para aktor, karena baik itu migran terdahulu maupun migran sirkuler, keduanya saling tergantung dan saling membutuhkan. Hubungan sosial yang terwujud, mengikat individu dalam jaringan sosial sehingga dapat diketahui logika situasional dimana adanya sejumlah pertukaran yang dijelaskan dalam hubungan power dimana adanya reward dan sanction yang digunakan dalam jaringan sosial guna mencapai suatu kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup para aktor.

---

This thesis describe the social phenomena of circular migration by individual or groups of individuals in order to obtain employment resources in a territory that is outside of individual origin territory come from. Movement into a territory in order to appeased life need, and they, indeed, have no intend to be permanent residents in destination territory. Later, they will return to their each families who stay remain of their origin territory. Circular migrants went to a territory in the context of this research begins to capitalize on social relations have been owned by actors with previous migrants had known through sentiment relations (emotion). They tried to activated their social relations because this social relations is the social capital of actors/circular migrants to obtain employment resources that have been done by previous migrants who participated either as construction workers or food vendors. From this two context, Both will clearly show the social grouping of actors/circular migrants which each form a unity of social network.

This thesis also explain social network based on two context of employment resources effort to fostered and maintained by actors, because previous migrants or circular migrants, both interdependent and well earned need each other. Social relations are materialized, binding individuals in a social network go into as to know the „logika situasional‟ which interchange explained in power relation with reward and sanction used in social network to achieve their purpose in appease life need of actors."

"Kebijakan Australia yang menolak masuknya Kapal Motor Tampa berbendera Norwegia yang membawa ratusan orang yang terdampar di perairan dekat wilayah Australia pada tahun 2001 telah menimbulkan berbagai kritikan dari dalam dan luar negeri. Peristiwa yang lebih dikenal dengan "Kasus Tampa" tersebut telah menimbulkan kritik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional mengenai kebijakan Australia yang dianggap telah mengabaikan aspek kemanusiaan. Kasus tersebut menarik untuk dikaji, terutama untuk melihat adanya hubungan antara kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan PM. John Howard pada tahun 1996-2001, dengan tekanan internasional dan tekanan domestik. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan pluralisme, khususnya untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik dengan kebijakan luar negeri Australia dalam masalah imigran gelap. Kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal merupakan kebijakan yang ditujukan kepada negara asal dan negara transit imigran gelap. Selain itu kebijakan tersebut merupakan respon terhadap kecenderungan masuknya imigran gelap ke Australia yang memanfaatkan kebijakan Australia mengenai pemberian suaka politik.Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri suatu negara adalah teori Howard H. Lemtner mengenai foreign and domestic determinants on foreign policy. Tekanan masyarakat merupakan salah satu faktor domestik panting, yang dalam konsep domestic determinants dari Howard K. Lemtner dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Dalam kategori ini, maka peranan faktor domestik tersebut hanya bersifat sementara, berlaku pada situasi dan kondisi tertentu, dan didukung oleh faktor eksternal yang sejalan. Faktor eksternal yang turut mendukung pengaruh tekanan domestik tersebut adalah adanya tekanan masyarakat internasional yang kuat pada saat yang bersamaan, yang menuduh Australia telah melanggar tanggung jawab internasional sesuai dengan Konvensi mengenai pengungsi. Kemampuan Howard memanfaatkan momentum pemilihan umum telah memberikan kontribusi bagi terbentuknya kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal. Perubahan kebijakan Australia mengenai migrasi ilegal pada masa pemerintahan Howard mempunyai kaitan dengan tekanan internasional dan tekanan publik Australia terhadap pemerintab. Dengan mengambil kebijakan yang tegas dalam mencegah dan menghalau imigran gelap, maka Howard mempunyai peluang untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai figur pemimpin yang mampu melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Australia, sehingga mendorong Howard dalam memenangkan pemilihan umum 2001."

"Amandemen kebijakan imigrasi tahun 1990 berdampak pada peningkatan warga negara asing di Jepang, terutama yang merupakan keturunan darah Jepang. Warga negara asing yang memiliki keturunan darah Jepang, atau disebut nikkeijin, memiliki kesulitan untuk berasimilasi dan membaur ke dalam masyarakat Jepang. Resesi ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 2008-2009 memicu pelaksanaan program pay-to-go yang bertujuan mengirim kembali para nikkeijin ke negara asal mereka. Penelitian ini akan melihat nikkeijin dalam posisi sebagai homo-sacer yang menjadi target praktik biopower oleh pemerintah Jepang.

---

The Ammandement of Immigration and Refugee Recognition Act in 1990 impacts the raise in foreign population in Japan, especially those with Japanese descendant. Foreigners who is a Japanese descendant, called nikkeijin, have difficulty to assimiliate as well as intergrate into the Japanese society.Economical recess that hits Japan in 2008-2009 triggers the implementation of the pay-to-go programme whose goal is to send back the nikkeijin to their original country. This research will be focusing on how nikkeijin seen as a homo-sacer and how Japanese government implement their biopower through pay-to-go programme."

"Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah. menghadirkan suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat dunia. Akses informasi yang semakin mudah dan cepat , dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara menjadi seakan-akan kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, komunikasi, dan bahkan perpindahan penduduk yang melintasi batas-batas antar negara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.Berkaitan dengan pergerakan orang yang melintasi batas-batas antar negara, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang merupakan landasan hukum untuk mengembangkan dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Keimigrasian Indonesia. oleh karenanya, tuntutan Iebih lanjut dari adanya era globalisasi ini adalah bagaimana Institusi keimigrasian Indonesia khususnya, mampu memprediksi arah perubahan-perubahan tersebut serta memposisikan diri pada perubahan itu melalui kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkannya. Tegasnya positioning / reposisi sebagai konsekuensi perubahan itu melalui suatu Kebijakan yang mampu mengakomodasikan dan mencakup semua aspek yang dapat dikategorikan dalam aspek institusi / kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia (SDM)."