Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai situasi umum nelayan skala kecil di dunia dan Indonesia, ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil serta kebijakan dan praktek Indonesia dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tiga pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Nelayan Skala Kecil berada di dalam situasi yang sulit dengan tidak dianggap sebagai bagian penting dari sektor perikanan. Padahal nelayan skala kecil memiliki berbagai keunggulan yang dimiliki seperti lapangan kerja, penyedia pangan murah dan ketahanan pangan, ramah lingkungan,hingga pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, ada situasi buruk yang dihadapi oleh nelayan skala kecil dari masalah kemiskinan, tata kelola tenurial, masalah akses terhadap jaminan sosial hingga ancaman perubahan iklim. Hukum internasional telah memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi nelayan skala kecil mulai dari hukum keras seperti UNCLOS 1982, UNFSA 1995, Konvensi ILO 188 Tahun 2007 hingga hukum lunak seperti Agenda 21 Tahun 1992, CCRF Tahun 1995, Pedoman Teknis FAO No. 10 serta Voluntary Guideline Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF) Tahun 2014. VGSSF yang terbit pada Juni 2014 menggunakan pendekatan hak asasimanusia terhadap perikanan dapat menjadi pedoman negara-negara dalam melindungi perikanan skala kecil mulai dari aspek tata kelola tenurial dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas hingga jaminan sosial. Dalam konteks Indonesia, dengan telah menjadi anggota pihak dari UNCLOS 1982, UNFSA 1995 serta telah meratifikasi berbagai konvensi seperti Konvensi Hak Ekosob, Hak Sipol dapat menerapkan pendekatan HAM terhadap perikanan dan bertanggungjawab untuk melindungi nelayan skala kecil. Tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan VGSSF 2014 di konteks nasional. Penerapan VGSSF dapat dilakukan dengan merevisi berbagai kebijakan yang dapat melanggar hak-hak nelayan skala kecil serta melalui rencana aksi nasional dan RUU Perlindungan Nelayan Skala Kecil;This study aims to identify and understand the general situation of small scale fisher in the world and Indonesia, the provisions of international law concerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher as well as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scale fisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal researchmethod with three legal research approach such as the statute approach, the comparative approach and conceptual approach.Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for being undervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisher have various advantages such as employment, providing inexpensive food and food security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand, there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance of tenure, problems of access to resources, social security and the threat of climate change. International law has given the responsibility to the state to protect smallscale fisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA, The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995 CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO Voluntary Guidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSF published in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide Statesin protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and natural resource management, capacity building to social security. In the context of Indonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA as well as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach in fisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implemented by applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementation can be done through revising existing policies which may violate the small-scalefisher rights also through policies such as national plan of action, Small-Scale Fisher Protection Bill, This study aims to identify and understand the general situation of smallscalefisher in the world and Indonesia, the provisions of international lawconcerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher aswell as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scalefisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal researchmethod with three legal research approach such as the statute approach, thecomparative approach and conceptual approach.Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for beingundervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisherhave various advantages such as employment, providing inexpensive food andfood security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand,there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance oftenure, problems of access to resources, social security and the threat of climatechange.International law has given the responsibility to the state to protect smallscalefisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA,The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO VoluntaryGuidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSFpublished in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide Statesin protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and naturalresource management, capacity building to social security. In the context ofIndonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA aswell as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach infisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implementedby applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementationcan be done through revising existing policies which may violate the small-scalefisher rights also through policies such as national plan of action, Small-ScaleFisher Protection Bill]"

"ABSTRAKProgram-program pemberdayaan ekonomi perempuan belum mampu melakukan transformasi sosial karena programnya yang women specific. Studi ini mengungkap pengalaman Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita PPSW Pasoendan dalam melibatkan laki-laki sebagai upaya mewujudkan transformasi sosial, terutama transformasi gender yang mana laki-laki sebagai aktor ikut berpartisipasi didalamnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan usaha transformasi PPSW Pasoendan tidak mudah tetapi bisa dilakukan yang ditunjukkan oleh adanya program non spesifik laki-laki dan program spesifik laki-laki yang ternyata berdampak secara internal organisasi dan eksternal masyarakat dampingan . Dampaknya adalah meningkatnya kesadaran dan praktik keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan juga penghargaan terhadap otonomi tubuh perempuan. Dampak dari pelibatan laki-laki ini, tidak hanya terjadi pada program pemberdayaan ekonomi perempuan tetapi juga pada program kesehatan reproduksi dan kesehatan lingkungan yang dikelola PPSW Pasoendan.

---

ABSTRAKWomen 39 s economic empowerment programs have not been able to carry out social transformation because of the programs are women specific. This study sought to reveal the experience of Pasoendan Women 39 s Resources Development Center PPSW Pasoendan in involving men, as a social actor, to realize social transformation, especially gender transformation. The findings of this study show that the transformation process of PPSW Pasoendan is not easy, but it is possible as shown by the presence of non men specific program and men specific program that have significant impact both internally organizational and externally assisted community program beneficiaries . The participation of men in women 39 s economic empowerment programs have impacted three areas 1 increase men rsquo s participation in housework, 2 increase men rsquo s participation in childcare and 3 increase men rsquo s respect towards the autonomy of women rsquo s body reproductive rights. Those impacts are due to the involvement of men, not only on women 39 s economic empowerment programs but on other programs such as reproductive health and environmental health managed by PPSW Pasoendan. "

"ABSTRAKKesimpulan penelitian ini, wanita Jepang khususnya wanita di zaman Meiji di dalam program industrialisasi pemerintah peran nya dianggap rendah dan tidak dihargai. Namun, tidak disangkal bahwa kondisi wanita menjadi lebih baik. Pembagian kerja antara pria dan wanita serta patriarkat menjadi doktrin yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat Jepang. Perubahan dalam lapangan pekerjaan memberikan akses kepada wanita untuk menerima upah sebagai tenaga kerja. Walaupun tekanan dalam pekerjaan terhadap wanita tidak dapat dihindari, upah sangat rendah yang diterima, dan pekerjaan wanita yang dianggap paruh waktu dengan waktu kerja yang panjang. Pendaya gunaan tenaga kerja wanita sangat tinggi dan perbedaan upah dibandingkan pria berada di tingkatan terbawah. Jiyuminken menciptakan perundang undangan (Dainihon Teikokukenpo dan Meijiminpo) mengandung maksud memperbaiki status wanita, kenytaannya hanya pada hal tertentu dan terbatas. Penyebab dari rintangan bagi wanita perangkat hukum Meijiminpo mempertegas pembatasan kedudukan wanita dan sistem sebagai dasar dari Meijiminpo menekan pembagian kerja di dalam rumah tangga. wanita dari shakaishugi (faham sosialis) menampilkan akibat dari sistem le dan kapitalisme yang membentuk kondisi tidak sama bagi wanita. Pria menerapkan sistem Ie pada pekerjaan di luar rumah tangga sehingga dapat menarik keuntungan dari kondisi tersebut. Wanita ditekankan memiliki sebagian besar tanggung jawab di lingkungan domestik dan pemeliharaan anak. Usaha menempatkan wanita sama dengan pria dilakukan dengan pandangan sosialis, namun pada kenyataannya gender merupakan faktor penentu di dalam hubungan sosial masyarakat. Wanita terbagi menurut gender dan startifikasi masyarakat. Menjadi wanita ryosaikenbo sangat penting, semua wanita diperlakukan sebagai isteri yang baik dan ibu yang bijaksana di dalam rumah tangga, tempat kerja dan masyarakat. Dalam kenyataan kehidupan wanita Jepang direndahkan tidak dihargai.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai bertahannya dua aktor penyedia kredit utama bagi masyarakat nelayan Desa Pasir, yaitu rentenir dan LKM formal. Dengan metode kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan aspek praktis dan sosiologis yang membuat Mino Murti, dan "juragan" mampu bertahan dalam masyarakat. Mino Murti sebagai LKM formal mengedepankan sistem kredit yang sehat untuk mengupayakan kesejahteraan. Sebagai LKM formal, Mino Murti idealnya dilengkapi dengan fitur prosedural dan sistem kredit yang diatur sistematis. Sedangkan di sisi lain, juragan mengandalkan kemudahan dan kepraktisan akses terhadap pinjaman jumlah besar, namun dengan konsekuensi bunga hutang dan potensi penurunan pendapatan nelayan (akibat jerat hutang) yang juga besar.

---

This thesis tried to give a comprehensive description about the survival of two credits provider in a fisherman settlement of Pasir Village, they were a formal microcredit institution and a moneylender. By using qualitative method, this thesis tried to describe practical and sociological aspects that made Mino Murti and "juragan" have chances to survive in society. Mino Murti as a formal microcredit institution tried to promote a healthy credit mechanism for the sake of improving society"s welfare. As an FMI, Mino Murti ideally featured by some procedural process for accessing the wanted money. On the other hand, juragan promoted the easiest access to the credits, even to the big numbered credits. However, that mechanism potentially emerged big interests and decreasing fisherman income."

"Kondisi sosial ekonomi para nelayan di Kelurahan Kolakaasi menggambarkan aktivitas kerja, relasi dalam masyarakat dan pemanfaatan aset sebagai modal dalam mengembangkan kapasitas. Penelitian kondisi sosial ekonomi nelayan dilaksanakan untuk mennggambarkan aktivitas perekonomian dan situasi sosial masyarakat pesisir di Kelurahan Kolakaasi sebagai bentuk potensi dan pengembangan kapasitas untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi komunitas nelayan. Para nelayan Kapal Bagan melakukan aktivitas melaut pada kurun waktu 3 hingga 4 bulan di laut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap bagan apung dan upaya nelayan dalam mengembangkan kapasitasnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling pada kriteria nelayan tangkap pemilik Bagan Apung dan buruh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial ekonomi nelayan dideskripsikan oleh beberapa indikator. Pertama, identitas nelayan pemilik kapal bagan memiliki karakteristik sebagai commercial fisher pada usaha komersial karena status pemilik kapal mampu mengatur manajemen operasional kegiatan penangkapan ikan dan pola kerja anak buah kapal. Strategi pemasaran dilaksanakan pada sektor lokal, domestik, dan ekspor. Nelayan pemilik kapal motor memiliki karakteristik sebagai post peasant fisher dengan usaha post tradisional karena memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai akomodasi operasional kerja nelayan bagan apung. Buruh nelayan memiliki karakteristik peasant fisher atau subsistence fisher dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, nelayan memiliki aset yang digunakan dalam bekerja seperti kapal operasional dan alat-alat penangkapan ikan sebagai modal fisik, keterampilan kerja sebagai nelayan dan manajemen penangkapan ikan sebagai modal manusia, dan memanfaatkan kelompok nelayan sebagai sumber swadaya dan modal sosial. Ketiga, modal ekonomi nelayan dideskripsikan dengan pengelolaan aset finansial yang diperoleh dari hasil melaut dan selain melaut. Adapun pengembangan kapasitas nelayan dideskripsikan dengan pengembangan tingkat individu sebagai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh dari penyuluhan dan pengalaman kerja. Kemudian pengembangan tingkat institusional yang berupa pengembangan kelompok nelayan dalam meningkatkan mekanisme kerja dan diskusi kelompok. Serta pengembangan tingkat sistem dengan pemanfaatan teknologi dan alat-alat penangkapan ikan, kapasitas dalam strategi kepemimpinan, dan interaksi sosial nelayan.

---

The socioeconomic condition of fishermen in Kolakaasi Village describes work activities, relationships in the community and the utilization of assets as capital in developing capacity. Research on the socioeconomic condition of fishermen was carried out to describe the economic activities and social situation of coastal communities in Kolakaasi Village as a form of potential and capacity building to realize community empowerment, especially for the fishing community. They worked in three to four months at the sea. The purpose of this research is to describe the socio-economic conditions of floating chart fishing fishermen and the efforts of fishermen in developing their capacity. This research was conducted using qualitative methods with descriptive types. In-depth interviews were conducted using purposive sampling technique on the criteria of catch fishermen who are floating chart owners and fishermen laborers. The results showed that the fishermen's socio-economic conditions were described by several indicators. First, the identity of the fisherman who owns the floating chart has characteristics as a commercial fisher in a commercial business because the status of the ship owner is able to regulate the operational management of fishing activities and the work patterns of the crew. The marketing strategy is implemented in the local, domestic and export sectors. Fishermen who own motor boats have characteristics as post peasant fisher with traditional post businesses because they use their assets as operational accommodation for floating chart fishermen. Fishermen workers have the characteristics of peasant fisher or subsistence fisher by earning a living to meet their daily needs. Second, fishermen have assets that are used in work, such as operational boats and fishing gear as physical capital, work skills as fishermen and fishing management as human capital, and utilize fishermen groups as a source of self-help and social capital. Third, the economic capital of fishermen is described by the management of financial assets obtained from fishing and other than fishing. The development of fishermen's capacity is described by individual level development as the capacity of human resources (HR) obtained from counseling and work experience. Then the institutional level development in the form of developing fishermen groups in improving work mechanisms and group discussions. As well as developing the system level by utilizing fishing technology and tools, capacity in leadership strategies, and fishermen's social interactions."